Pemanfaatan pupuk organik diyakini mampu menjadi solusi alternatif di tengah krisis bahan baku pupuk yang berdampak pada rantai pasok pangan global. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah gencar mendorong pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya. Eliezer Lumbantobing nama lengkapnya. Lelaki asal Kabupaten Toba, Sumatra Utara ini sudah menekuni bisnis pupuk organik sejak 2019.Bermula untuk kebun sendiri, kini bisnis Ezer berkembang pesat hingga mampu memproduksi pupuk organik cair sebanyak 1.000-2.000 liter per bulan. Menurutnya, usaha pupuk organik kini memiliki prospek cerah di tengah lonjakan harga dan keterbatasan pupuk kimia. “Prospeknya baik. Mungkin karena beberapa faktor, seperti harga pupuk kimia yang mahal dan kesadaran petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/8).Ezer sengaja memanfaatkan bahan baku mulai dari eceng gondok, kipait, dan lumut untuk memproduksi pupuk organik cair karena ketersediaannya yang melimpah. Pupuk organik cair buatannya dipasarkan kepada para petani di dalam maupun luar provinsi. Dia optimistis bisnis ini akan berkembang pesat seiring kesadaran petani dan lonjakan harga pupuk kimia.

Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi masih menjadi tantangan program pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Pelaku industri juga membutuhkan dukungan fiskal dan nonfiskal dari pemerintah dalam hal penggunaan energi bersih. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam, target serapan tenaga kerja baru sebanyak 1,8 juta orang hingga 2030 membutuhkan kompetensi tertentu, khususnya di sektor industri energi terbarukan. ”Selain tantangan kapasitas SDM dan penguasaan teknologi, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu investasi,” ujarnya, Senin (8/8), di Jakarta.

Untuk mendukung terwujudnya industri hijau, Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan menambahkan, pemerintah harus siap memberikan dukungan, salah satunya  dengan memasok energi bersih untuk listrik industri. Strategi itu sudah disiapkan kendati realisasinya tak mudah, khususnya terkait dana. Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas batubara juga masih tinggi. Selain untuk memasok konsumsi listrik dalam negeri, juga sebagai sumber pemasukan utama negara. (Yoga)

BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia beserta seluruh penyedia jasa sistem pembayaran patut diacungi jempol terkait kiprah membangun QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai salah satu infrastruktur pembayaran ritel nasional. Sejak diluncurkan BI pada  Agustus 2019, QRIS telah berkembang pesat. Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), per Juni 2022, ada 19 juta merchant QRIS yang per bulan menerima 79 juta transaksi senilai Rp 9,5 triliun. Angka ini cukup signifikan dibandingkan dengan nilai transaksi bulanan kartu debit sebesar Rp 46 triliun, kartu kredit Rp 25 triliun, dan uang elektronik Rp 32 triliun. Sejak awal BI memang mengarahkan ASPI, sebagai lembaga standar yang diberi mandat membuat QRIS, agar standar yang dibuat memiliki inter-operabilitas dan inter-konektivitas tinggi.

QRIS dirancang agar semua issuer (penerbit) uang elektronik dan bank penyelenggara tabungan dapat menggunakan QRIS yang dipasang oleh sembarang acquirer (pihak yang mengakuisisi) merchant. Hal ini dimungkinkan karena jaringan QRIS terkoneksi dengan empat  penyelenggara switching nasional, yaitu Rintis, Artajasa, Jalin, dan ALTO. Secara komersial, BI mengatur biaya MDR (merchant discount rate) QRIS yang dikenakan kepada merchant sebesar 0,7 % nilai pembayaran. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi merchant untuk pilih-pilih instrumen pembayaran dan issuer mana yang akan diterima. Semuanya dikenakan biaya yang seragam. Ini kehebatan pengaturan harga (pricing) QRIS dibandingkan dengan pricing kartu debit. (Yoga)

Sejumlah pekerja muda di Tokyo, Jepang, dilaporkan menyewa kamar ukuran 9 meter persegi. Sementara di Kuala Lumpur, Malaysia, warganet heboh karena ada kamar hanya cukup untuk membentangkan selembar Kasur selebar 1,2 meter. Senin (8/8) salah satu surat kabar terbesar di Jepang, Mainichi Shinbun, menunjukkan sejumlah pekerja muda dalam kamar mereka di kawasan Shinjuku. Pintu apartemen itu hanya cukup untuk menampung tiga pasang sepatu. Dengan tinggi 3,6 meter, kamar itu dilengkapi loteng semu. Lantai bawah berisi kamar mandi tanpa jamban, dapur kecil, dan ruangan yang bisa dipakai penyewanya untuk aneka hal. Harga murah dan dekat dengan tempat kerja menjadi alasan penyewa kamar seluas 9 meter persegi itu.

”Tempat kerja saya bisa dicapai dengan 30 menit berjalan dari sini. Sangat nyaman,” kata seorang pria lajang berusia 30 tahun yang tidak mau diungkap namanya. Ia sudah 1,5 tahun tinggal di tempat itu. Ia membayar 74.500 yen atau sekitar Rp 8,2 juta per bulan untuk kamar itu. Di kawasan Shinjuku, harga sewa kamar ukuran 20 meter persegi rata-rata 190.000 yen atau Rp 20,9 juta per bulan. Kamar itu salah satu dari 1.500 kamar sejenis yang dikelola Spilytus Co, perusahaan properti di Jepang. Hampir seluruh penyewanya berusia mulai 20 tahun sampai 35 tahun. SpilytusCo mulai menawarkan kamar ukuran kecil itu sejak 2015. Sejak itu, nyaris tidak pernah ada kamar kosong. Banyak pekerja muda menyewa kamar yang letaknya di pusat Tokyo itu. (Yoga)

Kebijakan perizinan khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang bakal diuji coba pertengahan Agustus 2022 masih menuai keraguan. Selain landasan regulasi yang dinilai belum jelas, kesiapan pelaksanaan dan penentuan kuota juga masih butuh sosialisasi. KKP berencana menerapkan perizinan  khusus penangkapan ikan terukur berbasis kuota mulai pertengahan Agustus 2022, menyusul pembatalan sistem kontrak penangkapan ikan terukur. Uji coba perizinan khusus itu dilaksanakan pada tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tual, PPN Ternate, dan PPN Kejawanan. Pada tahap awal, penerapannya menyasar kapal-kapal besar berukuran di atas 30 gros ton.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Mohammad Abdi Suhufan (8/8) mengemukakan, legalitas perizinan khusus belum jelas sehingga berpotensi menuai polemik baru bagi pelaku usaha perikanan. Selain itu, belum ada pula kejelasan alokasi kuota tangkapan per jenis ikan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan. Ia menambahkan, persoalan utama pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan selama ini adalah hasil tangkapan yang tidak dilaporkan (underreported). Sementara itu, sistem baru membutuhkan modifikasi kesiapan sistem pengawasan, di antaranya kebutuhan tenaga pengawas perikanan, syahbandar, dan tenaga pengamat pada kapal perikanan. (Yoga)

Sembilan perusahaan jasa keuangan yang tergabung dalam grup Astra Financial akan berpartisipasi pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2022 pada 11-21 Agustus 2022. Astra Financial menargetkan transaksi Rp 1,5 triliun dari ajang tersebut. Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin menjelaskan, pada GIIAS 2022 kali ini, pihaknya membawa 9 dari 14 unit bisnisnya untuk memberikan layanan jasa keuangan kepada pengunjung pameran, yang terdiri dari 3 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan asuransi, dan 4 perusahaan teknologi finansial (tekfin).

Tiga perusahaan pembiayaan itu adalah FIF Group, Astra Credit Companies (ACC), dan Toyota Astra Finance (TAF). Adapun dua perusahaan asuransi adalah Asuransi Astra dan Asuransi Jiwa Astra (Astra life). Sementara empat perusahaan tekfin adalah AstraPay, Maucash, Moxa, dan SEVA. ”Astra Financial sangat mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Kami juga memberikan layanan jasa finansial agar memudahkan masyarakat menjangkau pembelian otomotif,” ujar Suparno dalam acara Media Gathering GIIAS Astra Financial 2022, di Menara Astra, Jakarta, Senin (8/8). (Yoga)

Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Juli 2022 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2022 sebesar 123,2 atau dalam zona optimis (indeks >100). Meskipun tidak  setinggi indeks pada Juni yang sebesar 128,2, persepsi optimisme konsumen ini tergambar pada siaran pers BI, Senin (8/8). (Yoga)

Pemerintah menunda pemberlakuan tarif baru ke Taman Nasional Komodo (TNK) hingga 1 Januari 2023. Waktu penundaan lima bulan ke depan akan dimanfaatkan untuk sosialisasi dan perbaikan komunikasi terkait dengan rencana pemberlakuan tarif baru ke TN Komodo. Menparekraf/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, di Istana Kepresidenan, Senin (8/8) mengatakan, Presiden Jokowi setuju dengan penundaan pemberlakuan tarif baru masuk ke TNK, Labuan Bajo, NTT. Penundaan pemberlakuan tarif masuk sebesar Rp 3,75 juta per orang tersebut akan dilakukan hingga 1 Januari 2023. ”Sebetulnya kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi di awal minggu dan sudah kami koordinasikan dan ini (penundaan) sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Sandiaga. ”Tapi beberapa bulan ke depan ini akan kami siapkan melalui suatu komunikasi yang transparan, akuntabel, dan responsible dan fair. Kami ingin tampung semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya. (Yoga)

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menggandeng produsen prekursor terbesar di dunia asal Tiongkok, CNGR, untuk membangun kawasan industri yang menghasilkan produk hilir nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Kerja sama ini akan mengadopsi teknologi terbaru pembangunan lini produksi nikel yang berkomitmen pada pengurangan karbon dan green development. “Terkait proyek hilirisasi nikel, Antam saat ini fokus mengembangkan bisnis EV battery ecosystem. Kami sangat mengapresiasi niat CNGR untuk bekerja sama dalam pengembangan fasilitas produksi hilir nikel. Kami memahami, CNGR merupakan mitra strategis yang potensial bagi Antam, karena memiliki pengalaman teknologi canggih dalam pengolahan nikel dan memiliki kinerja bisnis perusahaan yang baik,” kata Direktur Utama Antam Nico Kanter dalam keterangan resminya, Senin (8/8/2022)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi industri pada Kamis (4/8/2022) lalu. Pertemuan ini untuk membahas gejolak ekonomi global dan antisipasi sektor industri dalam menghadapi kondisi tersebut. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) yang termasuk asosiasi yang diundang langsung menyampaikan keluh kesah yang mereka alami. Kedua Asosiasi tersebut menyampaikan permasalahan gangguan pasokan gas hingga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan Over Dimension dan Overloading atau ODOL pada tahun ini. “Selama ini pemenuhan gas hanya berkisar 60% dari kebutuhan. Hal tersebut tentu sangat membebani biaya produksi dan daya saing industri keramik Jawa Timur, di mana rata-rata pembelian harga gas berada di atas
US$ 7,5/mmbtu,” kata Edy kepada Investor Daily, Jakarta, belum lama ini. (Yetede)