Harga rumah makin mahal. Mereka yang ingin memiliki rumah bakal merogoh kantong lebih dalam, bahkan makin sulit membeli rumah. Solusi tepat rumah yang terjangkau dan ekosistem pembiayaan perumahan mendesak digulirkan. Pola bekerja hibrida sebagai dampak pandemi Covid-19 menggeser preferensi sebagian orang untuk  mencari rumah tidak harus ke tengah kota yang mahal. Namun, mencari rumah di pinggiran kota yang lengkap dengan infrastruktur pendukung pun tak lagi murah. Makin lama menunda membeli rumah atau memilih mengontrak rumah sambil menabung tidak bisa menjamin mampu membeli rumah.

Lina (40), karyawan swasta di Jaksel, pernah tinggal di kos. Biaya sewa kamar kos per bulan mencapai Rp 3 juta. Dia akhirnya memutuskan pindah ke apartemen Menteng Square karena biaya sewa setahun hanya Rp 25 juta. Dia mengaku belum ingin membeli rumah tapak, karena masih kesulitan menemukan rumah tapak yang luas, memiliki halaman, dan harganya pun di bawah Rp 2 miliar. Kalaupun ada, lokasinya jauh dari tempat dia bekerja. ”Kalau beli rumah tapak, harus mempertimbangkan lokasi, jarak dengan tempat bekerja, dan akses transportasi. Ketiga variabel itu berhubungan dengan pengeluaran, selain bayar cicilan pinjaman per bulan,” kata Lina (27/7).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida berpendapat, masalah keterjangkauan harga rumah merupakan persoalan sejak lama dan dialami hampir di seluruh dunia. Harga properti diakui sulit turun karena dipengaruhi banyak faktor, seperti harga tanah, lokasi, infrastruktur, dan material bangunan. Ketika ekspansi perkotaan mendekati lokasi hunian, otomatis harga lahan rumah tersebut naik. Totok mengemukakan, dukungan pemerintah terkait pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus dilanjutkan. Untuk rumah non-subsidi, skema sewa beli yang kini sedang dikaji antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan perusahaan seharusnya didorong menjadi solusi. (Yoga)

Meski ekonomi Indonesia sebagian besar masih mengandalkan konsumsi domestik, konsumsi global juga akan berdampak pada ekonomian kita. Ada beberapa transmisi efek geopolitik global terhadap ekonomi. Pertama, dampak ke kinerja pasar keuangan. Sentimen risk-off terhadap pasar emerging market dapat mengakibatkan aliran modal keluar Indonesia. Kedua, fluktuasi harga komoditas global berdampak positif terhadap ekonomi, tapi inflasi tinggi. Ketiga, dampak ke perdagangan terutama dari trade diversion dari negara yang berkonflik. Pemerintah harus melakukan upaya ekstra mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Untuk mengantisipasi perlambatan eksternal, butuh kebijakan kontra siklus lewat APBN.

Bisnis bank berbasis digital mulai menemukan bentuknya. Setidaknya itu tergambar dari kinerja moncer sejumlah bank digital pada semester I/2022. Kendati demikian, upaya untuk menciptakan bisnis bank digital yang efisien, belum sepenuhnya tercapai. Buktinya, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kondisi itu menjadi ujian konsistensi kinerja bank digital lantaran dapat memengaruhi prospek bisnis ke depan, tak terkecuali performa sahamnya. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis hingga Rabu (3/8), terdapat tujuh bank digital yang telah menyampaikan laporan kinerja semester I/2022. Sebanyak empat bank di antaranya berhasil membukukan laba, sedangkan tiga lainnya masih menanggung rugi. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), misalnya menderita rugi hingga Rp611,44 miliar. Nilai kerugian itu lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021 sebesar Rp132,86 miliar. BBYB mencatat rasio BOPO hingga 156,75%.   Bank lain yang menderita rugi yakni PT Bank Aladin Syariah Tbk. juga mencatat rasio BOPO hingga 364%. Kendati demikian, beberapa bank tercatat mampu mendulang untung sampai dengan semester I/2022. PT Allo Bank Indonesia Tbk., entitas bank digital di bawah Mega Corpora mencatat laba bersih hingga Rp150,62 miliar

Pemerintah memiliki tugas penting untuk meningkatkan daya saing penanaman modal di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sistem birokrasi yang masih berbelit, perizinan yang cukup rumit, hingga eksistensi mafia tanah di daerah menjadi pekerjaan rumah yang patut diselesaikan. Jika benang kusut ini tak kunjung terurai, aliran investasi, terutama asing, bakal seret. Apalagi, arus modal asing belakangan sedang santer. Hal itu tercermin dari kenaikan porsi penanaman modal asing (PMA) sepanjang paruh pertama tahun ini. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada semester I/2022 porsi PMA mencapai 53,1% atau Rp310,4 triliun dari total penanaman modal Rp584,6 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya 51,6% atau Rp228,5 triliun dari total realisasi investasi senilai Rp442,8 triliun. Hambatan investasi di dalam negeri memang cukup kompleks. Dari hulu hingga hilir. Urusan birokrasi misalnya, hingga saat ini masih cukup berbelit. Kalangan pelaku usaha pun mengeluhkan masih banyak praktik ‘pingpong’ antar lembaga saat mengurus legalitas berusaha. Setali tiga uang, perizinan juga tak lebih mapan. Sistem dalam jaringan (daring) yang diimplementasikan melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau berbasis risiko, nyatanya belum terlaksana dengan baik.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, meningkatnya porsi PMA menegaskan bahwa kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia telah pulih. Akan tetapi, dia mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk tidak lena membaca data dan kondisi ini. Hambatan pun wajib dituntaskan. Terutama, sengketa lahan di daerah, birokrasi lokal yang berbelit, serta belum maksimalnya OSS RBA. “Minat investasi besar, [tantangan] lebih banyak perizinan. Itu tergantung OSS, kalau beres OSS itu cepat. [Investor] yang besar-besar kan masih terhambat oleh OSS,” kata Hariyadi.

Lawatan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan memicu periode berbahaya di Asia. China mengumumkan latihan perang di sekeliling Taiwan. Sejumlah kapal induk dan kapal perang AS terpantau mendekati Taiwan. Lawatan itu juga memicu pertanyaan atas kredibilitas Presiden AS. Pelosi tiba di Taipei, Selasa (2/8) malam, dan meninggalkan Taiwan, Rabu (3/8) sore. Korea Herald melaporkan, Pelosi dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke Seoul, Korsel. Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, Indonesia sangat prihatin atas makin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Indonesia juga mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

Wartawan Kompas, Luki Aulia, dari Shandong, China, melaporkan, Komite Urusan Luar Negeri Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) dan KomiteTetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) menentang serta mengecam kunjungan Pelosi ke Taiwan karena melanggar prinsip satu China serta ketentuan dalam tiga komunike bersama China dan AS. CPPCC menilai kunjungan Pelosi melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, merusak fondasi hubungan politik China-AS. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Washington, Jude Blachette, menyebut akan terjadi ketegangan. Penyebabnya, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan militer AS sama-sama mengerahkan mesin perang ke kawasan. (Yoga)

Kisruh kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) diikuti mogok para pelaku wisata dan kehadiran aparat bersenjata di Labuan Bajo, NTT, merusak citra situs warisan dunia itu. DPR akan memanggil para pemangku kepentingan untuk mencari solusi masalah itu. Anggota DPR asal NTT, Andreas Hugo Pareira, mengutarakan, pihaknya akan mengundang Kemenparekraf, pelaku wisata, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores, serta PT Flobamor. Menurut anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu, kondisi saat ini merusak citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superprioritas. Labuan Bajo mendapat perhatian besar pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Banyak program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga digelontorkan di sana senilai triliunan rupiah.

Daya tarik pariwisata Labuan Bajo adalah reptil purba komodo yang hidup di lima pulau di kawasan TNK. Binatang purba itu satu-satunya di dunia dan termasuk tujuh keajaiban dunia. Tahun 2019, ada 221.000 turis berkunjung ke sana, rekor tertinggi sebelum anjlok akibat pandemic Covid-19. Sebelumnya pemerintah menaikkan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Padar dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta. Kenaikan tarif itu diprotes pegiat wisata dan warga lokal karena khawatir hal itu membuat jumlah kunjungan wisatawan berkurang. Selain itu, para pelaku wisata dan warga juga tidak setuju dengan kehadiran PT Flobamor yang dinilai memonopoli bisnis wisata di Labuan Bajo, mulai dari pendaftaran, penginapan, kapal wisata, hingga makanan. PT Flobamor adalah badan usaha milik Pemprov NTT. (Yoga)

Kenaikan tarif cukai untuk mengendalikan konsumsi produk hasil tembakau dinilai tidak optimal. Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan Rp 108,4 triliun yang sebenarnya bisa didapat jika kebijakan cukai progresif. Demikian studi Southeast Asia Tobacco Control Alliance (Seatca) terhadap Indonesia pada 2022 yang dipaparkan secara daring, Rabu (3/8). Studi ini menghitung pendapatan negara dan jumlah nyawa yang bisa diselamatkan jika tarif cukai rokok dinaikkan serta jika struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) disederhanakan.

”Setidaknya Rp 108,4 triliun hilang akibat kebijakan cukai yang tidak optimal serta 457.700 masyarakat Indonesia meninggal karena masalah rokok. Jika layer cukai tembakau disederhanakan secara progresif, penerimaan negara dan dampaknya pada kondisi kesehatan masyarakat akan membaik seiring waktu,” kata Program Officer Seatca Anton Javier. Jika dimanfaatkan, potensi pendapatan negara itu dapat dipakai untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19. Misalnya, untuk mengantisipasi potensi pandemi ke depan, juga untuk pendidikan. (Yoga)

Petani belum ikut menikmati efek positif pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah yang sudah  dirasakan pelaku industri kelapa sawit sejak 15 Juli 2022. Harga tandan buah segar atau TBS petani masih di bawah Rp 1.500 per kg dan ada pula pabrik yang belum mau menampung hasil panen mereka dengan alasan tangki CPO penuh. Usman Ermulan dari Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi mempertanyakan pembebasan pungutan ekspor CPO belum berdampak signifikan terhadap petani kelapa sawit di daerah.

Dalam kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (2/8), Mendag Zulkifli Hasan memperkirakan harga TBS sawit petani akan mencapai Rp 1.800 per kg dalam dua hari dan di atas Rp 2.000 per kg hingga dua pekan ke depan. Prediksi kenaikan harga disebut Zulkifli merupakan efek Permenkeu No 115/PMK.05/2022. Aturan ini membuat tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 0 USD per ton pada 15 Juli-31 Agustus 2022. Upaya lainnya adalah membuka keran ekspor. Mendag juga meminta pemda memanggil para pemilik pabrik kelapa sawit menaikkan harga beli TBS sawit ke petani. (Yoga)

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menambah alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini menjadi Rp 14 triliun, dari rencana awal sekitar Rp 10 triliun. Peningkatan capex dilakukan seiring realisasi ekspansi yang berjalan lebih cepat, terutama terkait akuisisi 6.000 menara telekomunikasi (tower) Telkomsel. Capex bertambah karena akuisisi tower yang tadinya ditargetkan 3.000 menjadi 6.000. Jadi capex meningkat dari sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 14 triliun,” kata Direktur Investasi sekaligus Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama dalam media gathering di Jakarta, Selasa (8/2). Sementara itu dari sisi kolokasi, lanjut Hendra, ada penurunan dari 3.000 ke 2.500 karena kondisi mobile network operator (MNO) yang sedang melakukan
konsolidasi bisnis. Konsolidasi yang dilakukan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) berdampak pada adanya perlambatan order ke perseroan. Revisi tersebut dilakukan seiring dengan keberhasilan perseroan order serat optik sepanjang 8.000 km. “Jadi, akhir tahun ini kami yakin bisa menyelesaikan serat optik sepanjang 9.000 km. Kami bukan hanya mendapatkan order, tetapi juga
menyelesaikan pembangunan serat optik,” tutur Hendra. (Yetede)

Badan Anggaran (Banggar) DPR memprediksi inflasi sepanjang 2022 bisa menyentuh 6-6,5%, dibandingkan 2021 sebesar 1,87%. Pada Juli 2022, inflasi mencapai 4,9% secara tahunan (year on year/yoy), di atas target sasaran Bank Indonesia (BI) 3% plus minus 1%. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah sudah berupaya menjaga lonjakan inflasi, dengan menjalankan kebijakan subsidi terhadap barang yang masuk komponen harga diatur pemerintah (administered prices). Sementara itu, BI menjalankan sejumlah kebijakan moneter untuk menahan laju inflasi. “Tetapi, inflasi masih bisa naik, paling tinggi berkisar 6-6,5% tahun 2022, dengan mempertimbangkan sejumlah langkah pemerintah. Sesungguhnya, saya berharap BI bulan depan bisa menaikkan suku bunga acuan berkisar 75-100 basis poin (bps) supaya inflasi tidak sampai 7%. Karena kalau sampai 7%, ini akan mengkhawatirkan bagi kita semua,” ucap Said saat dihubungi Investor Daily pada Rabu (3/8). “Akan tetapi, pagu subsidi yang disiapkan dalam APBN nampaknya perlu ditambah. Hitungan saya, penambahannya tidak besar,” ucap Said. (Yetede)