Presiden Jokowi untuk kesekian kali berkunjung ke China, 25 Juli 2022, dirangkai dengan kunjungan ke Jepang dan Korsel. Muhibah sekaligus ke tiga negara makmur ini memantik dugaan publik bahwa kunjungan ini kental dengan diplomasi ekonomi, karena ketiga negara adalah mitra ekonomi utama Indonesia di Asia. Pada hari yang sama  Presiden Jokowi bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing, Panglima TNI Andika Perkasa mengadakan pembicaraan kerja sama militer dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS. Dua peristiwa yang berpaut jarak secara geografis, tetapi memiliki arti kuat dalam hubungan strategis Indonesia dan dua negara sahabat (AS dan China).

Ada dua hal menarik untuk dicermati, yaitu diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Jokowi ke tiga negara Asia Timur (China, Jepang, Korsel), dan latihan bersama militer Indonesia-AS. Dalam dekade terakhir ini China menunjukkan sikap agresif dan tegas dalam isu Laut China Selatan (LCS). Bahkan terhadap Indonesia sekalipun, yang jelas memiliki legitimasi hukum internasional dalam hak berdaulatnya di kawasan ZEE di Laut Natuna Utara. Kedekatan ekonomi tak membuat Indonesia rikuh bersikap tegas terhadap China. Apabila sudah menyangkut kedaulatan teritorial, Indonesia tak segan mengatakan tidak, terhadap China sekalipun.

Sejauh ini hanya AS dengan armada lautnya yang sudah bercokol sejak lama di Asia Pasifik yang bisa melakukan perimbangan kekuatan sehingga bisa menekan potensi konflik. Dalam perspektif perimbangan kekuatan inilah latihan militer AS dengan negara anggota ASEAN menemukan relevansinya. Menekan potensi konflik juga bisa dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Salah satu misi diplomasi ekonomi Presiden Jokowi ke Asia Timur adalah menarik investasi. China dalam banyak isu geopolitik dekat dengan Rusia. Sementara Jepang dan Korsel secara militer dan politik sangat dekat dengan AS. Dengan adanya dinamika politik di LCS dan Laut Natuna Utara, sejatinya muhibah itu akan berdampak pula pada upaya menekan potensi konflik dan menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. (Yoga)

Agen perjalanan daring Tiket.com meluncurkan program Jagoan Pariwisata yang di dalamnya berisi pelatihan dan mentoring bagi pelaku usaha ataupun pengelola desa wisata. Chief People Officer Tiket.com Dudi Arisandi, Selasa (2/8) menyebutkan, pada tahap awal terdapat empat desa wisata sasaran program, yakni Desa Mulyaharja di Bogor, Desa Condet di Jaktim, serta Desa Kaki Langit Mangunan dan Desa Dewi Sambi di Yogyakarta. (Yoga)

UMKM punya posisi sangat vital bagi perekonomian nasional. Keberadaannya menjadi sandaran kehidupan mayoritas tenaga kerja di Indonesia dan menjadi kontributor terbesar kemajuan nasional. Perhatian pemerintah dapat membuat kinerja kelompok usaha ini makin optimal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta unit usaha, terdiri dari 64,60 juta unit usaha mikro, 798.680 unit usaha kecil, dan 65.000 unit usaha menengah.

Secara akumulasi, jumlah UMKM ini mencapai 99,99 % unit usaha yang ada di Indonesia. Hanya menyisakan 0,01 % untuk usaha besar yang jumlahnya 5.637 unit usaha. Banyaknya unit usaha serta serapan tenaga kerja pada UMKM membuat sektor usaha ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sumbangan UMKM pada PDB Indonesia Rp 9.580 triliun atau 60 % total PDB. Nominal ini satu setengah kali lipat kontribusi usaha besar yang mencapai 40 % PDB nasional atau Rp 6.251 triliun.

Dominasi UMKM itu sejatinya tidak sekokoh seperti yang tergambarkan secara makro ekonomi. Besar secara unit usaha, tetapi produk yang dihasilkan atau diperjual belikan secara umum belum sepenuhnya mampu bersaing ditataran global. Sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produk UMKM yang mampu menembus pasar ekspor hanya 15 %. Itu pun sebagian besar berasal dari unit usaha menengah, dengan sumbangan 11,6 %. Untuk unit usaha mikro dan kecil, jumlah komoditas yang mampu diekspor hanya 1,4 % dan 2,6 %. Sementara ekspor komoditas dari usaha besar di Indonesia 84 % seluruh komoditas nasional yang dikirim ke luar negeri. (Yoga)

Meski kondisi ekonomi relatif stabil dan sedang memasuki fase ekspansi, Indonesia tidak boleh meremehkan ancaman resesi global. Tiga negara dan satu kawasan—AS, RRT, India, dan Uni Eropa—yang mewakili 62,1% PDB dunia sedang dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi dan hiperinflasi (stagflasi), bahkan terancam resesi. Selain memperkuat stabilitas moneter, fiskal, dan jasa keuangan, pangan dan energi dipastikan cukup tersedia. Pemerintah diimbau tidak mengambil kebijakan yang melawan pasar dan menaikkan harga barang dan jasa. Lebih lanjut, dengan porsi PDB yang hampir mencapai dua per tiga PDB dunia, ekonomi ketiga negara dan satu kawasan tersebut akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi dunia. Karena, tingkat permintaan dunia mayoritas disumbang oleh mereka, sehingga ketika permintaan keempatnya melemah, tingkat produksi dan perdagangan global ikut melemah. Hal ini akan berdampak kepada negara-negara berkembang yang mayoritas adalah pemasok bahan baku dunia. Bahkan, ketika ketidakpastian global meninggi, pasar keuangan akan ikut terdampak. (Yetede)

Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Branch by Mandiri secara serentak di seluruh Indonesia. Inovasi Smart Branch by Mandiri yang kali ini diluncurkan telah mengadopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi kepada nasabah atau customer centric. Melalui fitur-fitur ini, nasabah yang datang ke Smart Branch by Mandiri akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman dan andal dengan dukungan digital technology. Direktur Utama Bank Mandiri
Darmawan Junaidi menjelaskan, langkah transformasi digital ini juga merupakan bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Tanah Air. Untuk itu, transformasi Smart Branch by Mandiri akan hadir dalam tiga tipe, antara lain Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch. “Ketiga tipe ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh karakter nasabah maupun masyarakat yang masih membutuhkan layanan perbankan di cabang maupun edukasi finansial dengan lebih nyaman dan interaktif,” ujar Darmawan dalam peresmian, Jumat (29/7/2022). (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai belum waktunya untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) valuta asing (valas) dari saat ini 0,25%. Disisi lain, LPS mencatat terdapat perpindahan dana dari deposito valas ke giro valas yang menunjukkan adanya optimisme dunia usaha atau pemilik dana untuk ekspansi bisnis. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pihaknya terus mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika yang terjadi untuk mengubah TBP. Berdasarkan data LPS, sampai saat ini belum ada indikasi kuat pengalihan dana simpanan berbentuk valas ke luar negeri. Total dana pihak ketiga (DPK) valas di perbankan sampai dengan Juni 2022 masih tumbuh 4,5% year on year (yoy). Pengamatan lebih detail terhadap data tersebab  menunjukkan bahwa pada Januari 2022 deposito valas mencapai US$ 21,42 miliar, sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi US$ 19,904 miliar. (Yetede)

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerap pembiayaan Rp 19,06 triliun dari hasil lelang surat utang negara (SUN), Selasa (2/8). Jumlah itu di atas target indikatif Rp 15 triliun, namun di bawah target maksimal Rp 22,5 triliun. Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, dalam lelang kali ini, total penawaran yang masuk mencapai Rp 36,91 triliun, naik dari lelang sebelumnya Rp 29,46 triliun. Hal menarik, minat investor asing di pasar perdana meningkat 46% jika dibandingkan lelang sebelumnya, dari Rp 4,76 triliun menjadi Rp 6,95 triliun. Minat investor asing masih tertuju pada SUN tenor lima dan 10 tahun, dengan total awarded bids sebesar Rp 4,97 triliun. “Investor sudah mulai risk on pascahasil FOMC (Federal Open Market Committee) meeting Juli lalu yang sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Selain itu, muncul sinyal The Fed tidak akan seagresif sebelumnya dalam menormalisasi kebijakan tingkat suku bunga,” kata Deni, Selasa (2/8). (Yetede)

Emiten infrastruktur tambang, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), mengakuisisi PTT Mining Ltd Hongkong (PTTML) senilai US$ 471 juta atau setara Rp 7 triliun. PTTML saat ini memiliki beberapa konsesi tambang batu bara, antara lain di Brunei Darussalam, Madagaskar, dan tiga tambang batu bara di Kalimantan, Indonesia. “Akuisisi PTTML memiliki peluang yang sangat baik melihat harga batu bara saat ini. Namun, niat kami membeli tambang batu bara dimulai jauh sebelum lonjakan harga baru-baru ini,” kata Direktur Utama Astrindo Ray Anthony Gerungan, dalam keterangan resmi, Selasa (2/8/2022). Direktur Astrindo Michael Wong menegaskan, dampak langsung dari akuisisi PTT Mining ke BIPI sangat besar. Kinerja keuangan BIPI tahun ini diyakini akan menunjukkan peningkatan yang tajam seiring dengan kenaikan harga batu bara global. Michael mengungkapkan, BIPI telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional di tahun ini, dengan terus meningkatkan keunggulan. (Yetede)

Rafael Todo Wela merasakan nyeri yang hebat ketika pukulan menghantam tengkuknya. Ketua Forum Masyarakat Penyelamat  Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu mendapat pukulan sebanyak  tiga kali dari aparat yang membubarkan aksi damai masyarakat Labuan Bajo, dua hari lalu. Rafael merupakan Koordinator aksi damai menentang kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo itu. "Di bagian (tengkuk) ini saya dipukul sebanyak tiga kali. Terasa sakit," Kata Rafael saat berada di Markas Kepolisian Resor Manggarai Barat, Senin malam lalu, 1 Agustus 2022. Pengakuan Rafael ini disampaikan kepada peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Anno SSusabun, yang video rekamannya juga diperoleh Tempo. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan tarif tiket wisata  Taman Nasional Komodo sebesar Rp 3,75 juta per orang. Tarif ini mengacu pada draft peraturan Daerah tentang Penetapan Tarif  Masuk ke kawasan Aisata Pulay Komodo dan Pulau Padar dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Masyarakat menduga wisata premium ini hanya berkedok untuk memonopoli pariwisata di Taman Nasional Komodo. (Yetede)

Kondisi per­ekonomian dunia berada diambang ketidakpastian. Geliat ekonomi pascakrisis pandemi Covid-19 diperparah dengan krisis geopolitik berupa perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas penting terutama energi dan pangan melonjak tajam. Kenaikan harga komoditas yang signifikan ini memicu inflasi yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia atau biasa disebut dengan istilah stagflasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global berada di depan mata. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara luas di hampir semua negara. Hal ini terlihat dari pemangkasan target pertumbuhan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun berkembang. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 untuk Zona Eropa sebagai episentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Kondisi lebih parah terjadi di Rusia dan Ukraina yang diprediksi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,9% dan 45,1%. Bahkan pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan China juga dipangkas menjadi 2,5% dan 4,3% pada tahun ini.

Terdapat beberapa dampak rambatan yang perlu kita waspadai dan pengaruhnya terhadap negara kita. Pertama adalah kekhawatiran meningkatnya inflasi domestik yang didorong oleh naiknya harga-harga komoditas internasional terutama komoditas energi dan pangan. Saat ini berbagai harga komoditas internasional sudah naik secara signifikan seperti minyak bumi, batu bara, gandum, jagung, minyak sawit hingga kedelai. Kenaikan harga komoditas internasional ini belum begitu berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia karena harga-harga dalam negeri diatur oleh pemerintah. Kedua, dampak rambatan terkait dengan peningkatan suku bunga akan sangat berdampak terhadap investasi dan pasar keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The Fed akan menyebabkan penyesuaian tingkat imbal hasil (yield) US Treasury. Ketiga, likuiditas di pasar akan makin menyempit akibat terjadinya perebutan dana antara pemerintah dan perbankan. Penyempitan likuiditas tersebut akan menyulitkan berbagai negara terutama negara berkembang untuk memperoleh pendanaan dan menarik investasi asing. Secara umum, berbagai dampak rambatan tersebut akan menyebabkan perekonomian terkontraksi sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kondisi ini.