Ekonomi
( 40498 )KAS INTERNAL TOPANG EKSPANSI
Kas internal yang tebal membuat sejumlah emiten memilih opsi transaksi afiliasi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha. Biaya dana yang lebih ringan ketimbang pembiayaan eksternal, membuat langkah itu digadang-gadang bakal memuluskan ekspansi sekaligus memperkuat sinergi antar entitas terafiliasi. Terbaru, entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadi salah satu emiten yang lincah melaksanakan transaksi afiliasi. Pada awal Agustus ini, anak usaha UNTR melakukan tiga transaksi. Pertama, PT United Tractors Pandu Engineering (UTPE) memberikan fasilitas pinjaman Rp8 miliar ke PT Patria Perikanan Lestari Indonesia. Kedua, UTPE mengalirkan pinjaman ke PT Triatra Sinergia Pratama sebesar Rp50 miliar. Ketiga, PT Tuah Turangga Agung memberikan fasilitas pinjaman US$15 juta ke Cipta Coal Trading Pte. Ltd.
Waspadai Sentimen Geopolitik
Suhu geopolitik belakangan kian memanas. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan telah memantik reaksi negatif dari China. Merespons lawatan Pelosi itu, Kementerian Pertahanan China melayangkan peringatan keras untuk meluncurkan operasi militer gabungan di dekat Taiwan. Aksi ini menjadi sinyal serius kepada Taiwan yang terus meningkatkan gelagat separatisme, juga kepada Amerika Serikat yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan disintegrasi. Kita tentu prihatin dengan situasi ini, terlebih konflik Rusia dan Ukraina juga tak kunjung mereda. Rivalitas yang sarat dengan kepentingan negara-negara kuat di dunia ini perlu dikelola dengan baik. Jika tidak, pengaruhnya akan berdampak buruk terhadap ekonomi global. Seperti kita ketahui, invasi Rusia ke Ukraina saja telah mendorong ekonomi dunia ke tepi jurang. Inflasi di Amerika Serikat, salah satunya, yang naik secara progresif dan menjadi yang tertinggi sejak 1981 telah memicu sikap hawkish The Fed. Bank sentral Amerika Serikat itu telah dua kali mengatrol suku bunga sebanyak 75 basis poin dan memberikan sinyal kenaikan lagi pada pertemuan September mendatang. Kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa situasi geopolitik yang memanas di Asia Timur itu bakal merambat negatif ke pasar modal di dalam negeri. Padahal, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sedang berada dalam tren positif.
DAMPAK GEOPOLITIK CHINA—TAIWAN : Indonesia Siapkan Tempat untuk Relokasi Industri
Pemerintah menyiapkan sejumlah lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menampung relokasi industri Taiwan yang selama ini berbasis di China. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ketegangan hubungan Taiwan dan China yang meningkat beberapa waktu belakangan bisa menjadi peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menjadi tujuan relokasi industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Agus menyebut pemerintah menyiapkan beberapa calon lokasi investasi Taiwan di Indonesia yang dinilai telah memenuhi standar kawasan industri dari negara tersebut. “Untuk mendukung relokasi industri Taiwan dari RRT ke Indonesia, Kemenperin mengusulkan penambahan sub-forum baru di ITICF [Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum], yaitu sub-forum industrial estate,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (4/8). Secara terpisah, kalangan pelaku usaha optimistis tensi politik China dan Taiwan tidak akan banyak memengaruhi potensi investasi Negeri Formosa ke Indonesia.
Mengubah Sungai agar Tak Lagi Kumuh
Mural bertema lingkungan hidup menghiasi dinding di Jalan Supiori, Desa Dauh Puri Kauh, Kota Denpasar, Bali. Di mural itu terselip kata-kata, ”Jagalah Alam, Maka Alam Akan Menjaga Kita”, serta ”Ayo Lakukan 3R”. Mural ini menguatkan keberadaan taman asri di pinggir saluran irigasi aliran Tukad Baru atau biasa disebut Tukad Beling. ”Mural itu kami buat di masa Covid-19 tahun 2021. Kami juga membuat taman untuk menambah keasrian Tukad Beling yang sudah kami bersihkan,” kata Kepala Dusun Banjar Sebelanga I Made Sutawan (38). Tukad Beling merupakan saluran irigasi yang menjadi nadi bagi area persawahan. Sebelum 2019, Tukad Beling terabaikan. Sungai kecil ini dipenuhi sampah dan dikotori limbah dari rumah. Sampah yang terkumpul di bagian hilir setiap dua hari berkisar 4-5 meter kubik.
Agar aliran sungai tak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah ataupun limbah, Sutawan bersama warga lain memasang jaring di beberapa titik di sepanjang aliran Tukad Beling. Mereka melepaskan pula bibit ikan nila merah, nila hitam, dan patin di sungai kecil. Warga menempatkan pot berikut tanaman, umumnya melati air (Echinodorus palaefolius), di tengah sungai itu. Untuk menambah keindahan sekaligus menjadi penanda keberadaan Tukad Beling, warga membuat jembatan bambu. Tukad Beling yang dibersihkan, ditata, dan diperindah menarik perhatian orang, baik warga setempat maupun pelintas. Tukad Beling kian dikenal karena sering dijadikan lokasi berfoto. (Yoga)
2022 Diyakini Aman dari Resesi, Tahun Depan Perlu Diwaspadai
Struktur ekonomi Tanah Air yang ditopang konsumsi domestic membuat kans Indonesia untuk terseret arus resesi global mengecil. Tahun 2022, Indonesia diyakini aman dari resesi. Namun, proyeksi stagflasi dan resesi perekonomian global tidak boleh lengah diantisipasi, terutama dampaknya bagi Indonesia tahun depan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Diskusi Ekonomi Berdikari bertema ”Antisipasi Indonesia terhadap Potensi Krisis Global” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Kamis (4/8) mengungkapkan optimisme itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 dapat mencapai 5,3 % hingga 5,9 %, lebih tinggi daripada proyeksi awal pemerintah di kisaran 5 % hingga 5,2 %. Hal ini ditopang keyakinan bahwa konsumsi masyarakat akan terus tumbuh di paruh kedua tahun 2022.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berpendapat, memang terbuka peluang perekonomian Indonesia untuk bertumbuh hingga di atas 5,3 % tahun 2022. ”Menurut saya, ini ada faktor good policy dan good luck,” ujar Teguh. Pada Kamis, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI juga merilis proyeksi bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 akan tumbuh 5,07 %. Menurut Hendri Saparini, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang juga nara sumber diskusi ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter saja tak cukup untuk menghalau gejolak eksternal yang sewaktu-waktu bisa menguji soliditas serta stabilitas ekonomi Indonesia. Produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi perlu dirangsang, terutama untuk memenuhi permintaan domestik. (Yoga)
Dampak Resesi Ekonomi Global
Larry Summers, Guru Besar Ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan inflasi akibat ekonomi yang memanas. Di AS, NAIRU (non-accelerating inflation rate of Unemployment) sekitar 5 %. Jika pengangguran di bawah 5 %, maka inflasi akan meningkat akibat ekonomi yang memanas, dan jika pengangguran di atas 5 %, maka inflasi akan menurun. Menurut Summers, AS membutuhkan resesi ekonomi untuk mengatasi inflasinya. Tak heran ia mendorong The Fed bertindak agresif menaikkan bunga. Kenaikan bunga akan menurunkan permintaan, yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Tentu ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Harvard lainnya, Jason Furman, yang pernah menjadi Chairman Council of Economic Advisers Presiden Obama, juga menunjukkan, tingkat upah riil mengalami penurunan akibat inflasi melonjak. Cara terbaik membuat upah riil meningkat bukanlah dengan menaikkan upah nominal, melainkan menurunkan inflasi. Itu sebabnya, baik Summers maupun Furman melihat pentingnya upaya mengatasi inflasi. Jika perlambatan ekonomi global, khususnya China terjadi, Indonesia harus bersiap mengantisipasi penurunan ekspor. Artinya, ada risiko salah satu mesin pertumbuhan kita terganggu. Kedua, dalam kondisi di mana ekspor terganggu, Indonesia harus mengandalkan dirinya pada sumber pertumbuhan domestik.
Walau biaya produksi sudah naik, produsen belum membebankan sepenuhnya kepada konsumen, karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen, mengurangi margin keuntungan. Satu saat harga harus dinaikkan. Terjadilah apa yang disebut inflation overhang (inflasi yang menggantung). Pelaku pasar menyadari, dengan IHP jauh lebih tinggi dari IHK, inflasi dilevel konsumen pun akan meningkat ke depan, begitu juga inflasi inti (core inflation). Artinya, ekspektasi inflasi akan meningkat. Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam kondisi ini BI dihadapkan pada dilema tak mudah. Jika BI terlambat menaikkan bunga (behind the curve), mungkin BI harus mengatasi keterlambatan ini dengan menaikkan bunga secara agresif tahun depan. (Yoga)
Lindungi Pekerja Migran di Malaysia
Penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dibuka lagi, Senin (1/8). Kedua negara akan mengevaluasi implementasi nota kesepahaman (MOU) terkait perlindungan pekerja migran domestik secara berkala. Moratorium bisa terjadi kembali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia diterapkan sejak 13 Juli 2022 setelah Malaysia melanggar salah satu kesepakatan utama dalam MOU terkait penempatan dan perlindungan pekerja sektor domestik ke Malaysia.
Malaysia masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan penempatan pekerja migran domestik secara langsung tanpa visa kerja. Sementara MOU yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada April 2022 menyepakati hanya ada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System (OCS) untuk penempatan pekerja migran Indonesia. (Kompas, 1/8). Pemerintah kedua negara sepakat untuk konsisten menjalankan prinsip MOU dan membuka penempatan pekerja migran kembali. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok kerja bersama (joint working group) untuk secara rutin dan berkala mengevaluasi implementasi MOU perlindungan pekerja migran domestik itu. (Yoga)
Beban Bunga Utang
Otoritas fiskal mau tidak mau mengandalkan utang untuk membiayai tingginya defisit anggaran beberapa tahun terakhir. Di kala pandemi, di saat penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa diandalkan, pemerintah terpaksa menarik utang dalam jumlah relatif besar guna mencukupi anggaran belanja negara yang dipakai untuk penanggulangan dampak Covid-19. Utang yang ditarik oleh pemerintah sejak 2020 untuk penanggulangan dampak Covid-19 bakal terakumulasi menjadi bunga utang yang harus dibayarkan pada tahun-tahun mendatang. Risiko yang muncul dari tingginya rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat adalah terpangkasnya alokasi anggaran untuk belanja-belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada ekonomi riil.
Oleh karena itu, pemangku kebijakan patut mewaspadai membengkaknya risiko beban utang pada era konsolidasi fiskal tahun depan. Kemenkeu mencatat, prognosis pembayaran bunga utang tahun ini Rp 403,87 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat diestimasi mencapai Rp 2.370 triliun. Dengan demikian, rasio belanja bunga utang terhadap belanja negara berada di angka 17,04 %. Adapun tahun 2021, rasionya mencapai 17,16 %. Rasio bunga utang terhadap belanja negara dalam dua tahun terakhir tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 12,12 %.
Pergerakan kenaikan rasio ini mencerminkan beban utang yang ditarik pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19 makin memberatkan keuangan negara. Tatkala pemerintah dituntut mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 % PDB tahun depan, beban belanja bunga utang akan terasa makin memberatkan. BPK mencatat sebagian besar utang pemerintah akan jatuh tempo pada 2022-2031. Adapun jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia terjadi dalam kurun waktu 2025-2030. Kondisi ini, menurut BPK, dapat meningkatkan risiko kesinambungan keuangan pemerintah terkait dengan kemampuan bayar atas utang jatuh tempo tersebut. (Yoga)
OJK Terbitkan Aturan Baru soal Digital
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No 11/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. ”Akselerasi digital memberi nilai tambah, tetapi juga berisiko adanya serangan siber yang berakibat pada kebocoran atau pencurian data nasabah. Ini yang perlu kita antisipasi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kamis (4/8), di Jakarta. (Yoga)
Hilirisasi Produk Sawit Berpotensi Ungkit Nilai Tambah Petani
Hilirisasi sawit rakyat sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh petani. Selama ini, petani hanya bisa menjual tandan buah segar (TBS). Dengan berkelompok atau bermitra, petani sawit bisa menghasilkan sejumlah produk, seperti minyak makan merah atau CPO. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono (4/8) mengatakan, hilirisasi sawit petani sangat penting mengingat 42 % kebun sawit Indonesia adalah kebun petani. Saat ini, petani sawit menghadapi masalah yang cukup pelik karena harga TBS anjlok, menjadi Rp 1.200 sampai Rp 1.500 per kg di tingkat petani. Bahkan, harga sempat di bawah Rp 1.000 per kg setelah pemerintah melarang sementara ekspor CPO.
Menurut Joko, harga sawit sebenarnya tidak bisa diatur-atur karena merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia. ”Kalau pemerintah berusaha mengatur harga, terjadi distorsi di mana-mana. Itu yang terjadi saat ini,” kata Joko saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk ”Mempercepat Hilirisasi Sawit Rakyat Melalui Kemitraan” yang diselenggarakan Gapki Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Sumut, Kamis. Untuk meningkatkan nilai yang didapat petani, kata Joko, margin untuk petani yang harus diperbesar, antara lain, dengan hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









