Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu (DJBC Kemenkeu) membukukan sanksi terhadap eksportir yang tak menempatkan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam ke dalam negeri terkumpul Rp 6,4 miliar. DJBC merinci sanksi tersebut terdiri dari Rp 4,5 miliar pada tahap I, dan Rp1,9 miliar pada tahap II. "Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE ini telah kami laksanakan sesuai dengan pengawasan BI," tutur Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam APBN KiTa, Senin (26/9). Ia menjelaskan pengenaan sanksi administratif terhadap DHE SDA dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Sementara, pengenaan sanksi tentang pengawasan ketentuan DHE non-SDA menjadi kewenangan BI. Pada saat pandemi covid-19, sambung Askolani,

Kemenko Bidang Perekonomian dan BI sempat melakukan relaksasi DHE. Tetapi, kebijakan tersebut kembali diberlakukan sejalan dengan tingginya kinerja ekspor Indonesia belakangan ini. Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkap DHE SDA dan DHE non-SDA seharusnya ditempatkan oleh eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam waktu kurang lebih tiga bulan. "Jadi, betul-betul dimasukkan dolar AS-nya ke Indonesia, kalau tidak yang melanggar akan mendapatkan sanksi," terang dia. DHE tersebut, ia menambahkan tadinya akan ditempatkan dalam rekening khusus yang terus dipantau oleh BI. Nah, apabila ada eksportir yang belum memenuhi penempatan DHE, maka nantinya DJBC yang akan menindak tegas dan melakukan pemberhentian ekspor bagi pelanggar.
(Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan menyatakan saat ini neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 5,76 miliar secara bulanan pada Agustus 2022, lebih tinggi secara bulanan dari bulan sebelumnya yang US$ 4,23 miliar. "Neraca perdagangan, Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global pada gustus 2022 kita surplus, US$ 5,76 miliar," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakpus, Minggu (25/9). "Sehingga Januari-Agustus mencapai US$ 34,92 miliar," imbuhnya. Negara tujuan ekspor utama Indonesia adalah Tiongkok (21,27 %), AS (10,81 %), India (8,79 %), Jepang (8,23 %), dan Malaysia (5,21 %).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$ 27,91 miliar atau naik 9,17 % dari bulan sebelumnya yang US$ 25,6 miliar. Sementara, nilai impor cuma US$ 22,15 miliar atau naik 3,77 % posisi sebelumnya yang US$ 21,35 miliar. Kinerja ekspor ditopang ekspor migas US$ 1,71 miliar atau naik 25,59 % dari bulan sebelumnya yang sebesar US$1,37 miliar. Begitu juga dengan ekspor nonmigas terlihat naik 8,24 % dari US$ 24,19 miliar menjadi US$ 26,19 miliar. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun guna menyerap hasil pertanian dari para petani, yang bertujuan agar petani lebih sejahtera dan harga bahan-bahan pokok semisal beras, jagung, dan lainnya bisa terjaga pasokannya dan harga jadi lebih terjangkau. "Kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah, kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/9). Ketum PAN itu mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim Jokowi juga sudah sepakat dengan usulan tersebut. "Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," ujar Zulhas. "Kita bisa produksi jagung, kedelai, beras melimpah, tapi petani dia produksi saja. jangan pikir harga jual," paparnya. (Yoga)

Para menlu ASEAN bertemu di New York, AS, dan sepakat bahwa tak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus oleh junta militer Myanmar. Perlu ada tindakan lanjutan terhadap Myanmar. Diingatkan, sambil tegas pada Myanmar, ASEAN perlu bersinergi dengan negara mitra  bicara agar mereka tak membuat kebijakan soal Myanmar yang merugikan ASEAN. Di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Menlu RI Retno LP Marsudi  menemui mitranya dari negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan bilateral, trilateral, dan pertemuan informal para menlu ASEAN, kecuali Myanmar.

”Tidak ada maksud buruk. Intensi ASEAN adalah mendorong mereka duduk bersama untuk rekonsiliasi nasional. Ini bukan bentuk campur tangan ASEAN terhadap masalah domestik Myanmar,” kata Retno dalam wawancara dengan media, Kamis (22/9). Dalam pertemuan para menlu ASEAN, Agustus 2022, organisasi itu memberi tenggat kepada junta Myanmar untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus. Sudah hampir 1,5 tahun sejak ditetapkan pada April 2021 di Jakarta, tidak terlihat itikad baik junta melaksanakan konsensus tersebut. Lima Poin Konsensus ini merupakan kesepakatan langkah penyelesaian krisis di Myanmar. Isinya meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif para pihak untuk mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar untuk bertemu para pihak yang berkonflik. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan BI bakal berdampak pada sektor usaha, khususnya yang berskala kecil dan menengah. Untuk mengimbangi beban biaya yang semakin berat di tengah kenaikan harga bahan baku, logistik, dan energi, pengusaha pun bakal menaikkan harga barang dan jasa di pasaran. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Jumat (23/9) mengatakan, secara akumulatif kenaikan suku bunga saat ini sudah hampir 1 %. Itu bukan satu-satunya beban bagi pelaku usaha karena saat ini juga terjadi kenaikan beban produksi dan operasional lainnya akibat efek akumulasi tren inflasi. Karena itu, akan sulit jika pelaku usaha tidak menaikkan harga produk dan jasanya di pasaran. Apalagi untuk industri yang sebelumnya sudah berusaha menahan kenaikan harga di tengah tren inflasi yang tinggi di tingkat produsen.

Dampak terbesar akan dirasakan oleh pelaku UKM atau industri kecil-menengah (IKM) yang umumnya dikenai suku bunga pinjaman yang lebih tinggi karena profil risikonya serta rentan terkena gagal bayar atau default ketika terjadi kenaikan bunga kredit. Sebelumnya, Kamis (22/9), rapat Dewan Gubernur BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin sehingga menjadi 4,25 %. Keputusan ini didasarkan pada meningkatnya tekanan internal berupa inflasi di dalam negeri dan tekanan eksternal seiring agresivitas bank sentral AS dalam menaikkan suku bunga. Sekjen Asosiasi  Indonesia Edy Misero mengatakan, pada dasarnya pelaku usaha dapat memahami alasan di balik kenaikan suku bunga BI tersebut. (Yoga)

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2022 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 7.894,1 triliun atau tumbuh 9,5 % secara tahunan (YOY) setelah tumbuh sebesar 9,6 % (YOY) pada Juli 2022.  Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 13,7 % (YOY). Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (23/9). (Yoga)

Persentase transaksi perbankan melalui aplikasi mobile banking Muamalat Digital Islamic Network (DIN) mencapai 90 % total transaksi. Padahal, sebelum pandemi, transaksi digital hanya sekitar 30 %. Direktur Operasi Bank Muamalat Awaldi, Jumat (23/9) mengatakan, memang telah terjadi pergeseran kebiasaan nasabah yang lebih aktif menggunakan layanan digital dan yang datang ke kantor cabang semakin berkurang. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 menjadi katalis peralihan tersebut. (Yoga)

Pengunjung kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe bersorak dan bertepuk tangan saat peragawati serta peragawan berlenggak-lenggok di Jalan Simpang Hasanuddin HM, Kota Banjarmasin, Kalsel, Minggu (18/9)  malam. Dengan penuh percaya diri, kawula muda itu memperagakan berbagai model busana sasirangan yang kini jadi identitas kebanggaan mereka. Jalan Simpang Hasanuddin HM pada Minggu malam itu berubah menjadi catwalk. Jalan buntu dengan kafe dan resto di kiri kanannya itu diberi garis putih dan lampu bercahaya kuning di bagian tengahnya. Beberapa boks diletakkan di catwalk dengan jarak yang diatur. Dengan iringan musik, satu per satu anak muda berbusana sasirangan berjalan di tengah kerumunan pengunjung kafe dan resto.bPara pengunjung yang berjubel di kiri serta kanan garis catwalk berlomba-lomba mengabadikan momen peragaan busana. Dengan menggunakan telepon genggam masing-masing, mereka memotret serta merekam para model yang berlenggak-lenggok dengan sangat energik dan kerap menebarkan senyuman.

Kegiatan peragaan busana sasirangan pada malam itu merupakan ajang Dekrashow III yang diadakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin. Ajang tersebut termasuk dalam rangkaian acara Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada akhir September 2022. Peragawati dan peragawan yang menampilkan sasirangan pada malam itu tidak hanya dari kalangan model lokal, tetapi juga dari anak-anak, pengelola kafe dan resto di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, hingga para pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Muhammad Syamsuddin (27), pengunjung kafe, kagum dan bangga menyaksikan peragaan busana sasirangan di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, yang juga dikenal sebagai kawasan kota lama. ”Kalau saja tahu ada acara seperti ini di kota lama, mungkin saya juga akan pakai baju sasirangan,” katanya sambil tertawa.

Kain sasirangan adalah kain yang dibuat dengan teknik tusuk jelujur. Sasirangan berasal dari kata  menyirang, yang berarti menjelujur atau menjahit jarang-jarang. Pembuatannya dimulai dari pembuatan motif pada kain, kemudian dijelujur, diikat dengan tali, dan dicelupkan ke bahan pewarna. Setelah itu, ikatan dan jahitan dilepas, dicuci, lalu dikeringkan dan disetrika. Sasirangan bisa dikatakan modifikasi dari kain pamintan, yang merupakan kain khas suku Banjar untuk pengobatan secara tradisional atau batatamba. Kain tersebut merupakan kain sakral warisan abad ke-12 saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa. Penggunaan sasirangan kemudian meluas dan banyak dijadikan bahan baku busana. Rabiatul Adawiyah, desainer busana sasirangan di Banjarmasin, menuturkan, kain sasirangan terus berkembang dan berinovasi, terutama dalam motif dan warna. Motif sasirangan di zaman sekarang tidak selalu mempertahankan motif pakem, seperti gigi haruan, naga belimbur, bayam raja, dan ular lidi. Sudah cukup banyak motif baru yang diciptakan perajin sesuai kreativitas masing-masing, misalnya bunga tulip, bunga matahari, dan daun kelakai. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 %. Keputusan ini didasarkan pada menguatnya tekanan internal berupa inflasi di dalam negeri dan tekanan eksternal seiring agresivitas bank sentral AS menaikkan suku bunga. Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Kamis (22/9) di Jakarta, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Front loaded adalah strategi menaikkan suku bunga dengan porsi yang besar di waktu awal dari rangkaian kenaikan suku bunga dalam periode tertentu. Ini sekaligus sebagai langkah pre-emptive, yakni mitigasi risiko untuk mencapai sasaran di masa mendatang (forward looking).

Menurut Perry, sampai dengan Agustus 2022, inflasi inti mencapai 3,04 % secara tahunan. Besaran ini sudah berada di atas titik tengah dari rentang target inflasi inti BI tahun ini, yakni 2 % hingga 4 %. Inflasi inti akan terus menguat dan diperkirakan mencapai 4,6 % pada akhir tahun. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya sisi permintaan. Karena itulah, kata Perry, diperlukan kenaikan suku bunga acuan dengan tujuan inflasi bisa kembali ke sasaran 2-4 % pada triwulan ketiga 2023. Perry mengatakan, kenaikan suku bunga acuan 50 basis poin bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan nilai fundamentalnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. (Yoga)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga masih mendominasi komponen pembentuk produk domestik bruto atau PDB nasional. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menjadi kunci dalam menopang geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap daya beli masyarakat yang saat ini terjadi akibat gejolak harga pangan berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, daya beli masyarakat saat ini juga tergerus oleh kenaikan harga energy setelah lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah telah mencatat tingkat inflasi tahunan di 27 provinsi berada di atas rata-rata nasional pada Agustus 2022. Inflasi pada Agustus 2022 tercatat 4,69 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi pangan pada Agustus 2022 mencapai 8,93 % secara tahunan.

Dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, tertuang acuan terhadap skema berbagi  beban antara pemerintah pusat dan pemda dalam rangka meredam dampak inflasi terhadap masyarakat. Selain itu, pemda diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial alias bansos. Nilainya 2 % dari DTU. Pemda juga diamanatkan untuk segera mengeksekusi penyaluran bansos. Kemenkeu juga akan menyalurkan Dana Insentif Daerah pada September dan Oktober 2022 senilai Rp 1,5 triliun yang penggunaannya ditujukan untuk mengelola inflasi di daerah. (Yoga)