Direktur Pemasaran Korporat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan didampingi Direktur Utama PPN Alfian Nasution berjabat tangan dengan Direktur PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Budi Santoso disaksikan Direktur Utama PT Adaro Power Dharma Djojonegoro seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Green Fuel Project antara BPI dan PPN di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/9). Kerja sama tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Adaro mentransformasi bisnis menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) membeberkan rencana pemerintah untuk menetapkan tarif impor terhadap komoditas kedelai. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tarif impor kedelai dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kedelai lokal yang harganya saat ini mencapai sekitar Rp10.000 per kilogram. “Harga acuan kedelai sekitar Rp10.000 per kilogram, harga di CBOT Rp7.700 per kilogram saat ini. [Terkait disparitas harga] salah satunya akan dipelajari pengenaan tarif impor,” katanya, Selasa (20/9). Pada rapat terbatas bersama beberapa menteri, Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya mendorong produktivitas kedelai dalam negeri, salah satunya dengan menetapkan harga acuan dan menambah area tanam. Sebagaimana diketahui, untuk komoditas kedelai saat ini Indonesia masih mengandalkan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2021, Indonesia melakukan impor kedelai sebanyak 2,48 juta ton, sedangkan Kementerian Perdagangan mencatat kebutuhan per bulannya mencapai 200.000 ton

Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi setelah rancangannya disetujui disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/9) diharapkan mampu mengatasi kebocoran data. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, undang-undang ini menghadirkan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang maupun pengelola data jika terjadi kebocoran data. Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, undang-undang ini dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif. Beberapa pasal pada undang-undang itu juga dinilai mengancam keterbukaan informasi publik sehingga bisa mengancam kerja pers.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan pembahasannya yang mulai berlangsung pada September 2020. Kebuntuan terjadi terkait dengan pembahasan tentang kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Semula pemerintah menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, sedangkan DPR menginginkan independen. Sebagai jalan tengah, diputuskan otoritas itu ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Yoga)

Selama bertahun-tahun, Indonesia bukan mitra ekonomi utama Uni Eropa (UE) di Asia Tenggara. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi di bawah Indonesia justru menjadi mitra dagang utama UE. Komisioner Perdagangan UE Valdis Dombrovskis meyakini, hubungan ekonomi Brussels-Jakarta bisa lebih besar lagi. Salah satu kebutuhan untuk mencapai itu adalah penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (CEPA) Indonesia-UE, katanya di Jakarta, Selasa (20/9). Penyelesaian perundingan CEPA menjadi salah satu prioritas UE di Indonesia. Selain dengan Indonesia, UE sedang merundingkan perjanjian dagang dengan Australia dan Selandia Baru. Setelah 11 putaran perundingan, belum ada tanda CEPA Indonesia-UE akan disepakati. UE berharap perundingan bisa tuntas paling telat semester I-2024.

Dengan total PDB 19 triliun USD, volume perdagangan barang dan jasa Indonesia-UE pada 2020 hanya 26,3 miliar USD. Dengan kata lain, volume perdagangan Brussels-Jakarta tidak sampai 0,2 % gabungan PDB Indonesia-UE. Bagi UE, masalah dalam hubungan dagang dengan Indonesia bukan hanya kecil jumlahnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu mencatat surplus dari perdagangan barang dan jasa dengan UE. Kedepan, UE berharap hubungan lebih berimbang. Dombrovskis meyakini, CEPA Indonesia-UE akan membuka potensi lebih besar setelah disahkan. PDB Indonesia diperkirakan bisa bertambah 5,2 miliar euro pertahun. Sebaliknya bagi UE, akan ada potensi pertambahan 3,1 miliar euro per tahun. Ekspor Indonesia ke UE ditaksir akan meningkat sampai 18 % per tahun. (Yoga)

Kinerja pusat perbelanjaan dilaporkan mulai pulih. Sejalan dengan itu, industri ritel menunjukkan tren membaik meski dihadapkan pada sejumlah tantangan pergeseran pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengemukakan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan terus meningkat sejak Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022. Ini sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 dan berbagai pelonggaran yang diberikan pemerintah. ”Saat ini bahkan tingkat kunjungan di beberapa pusat perbelanjaan telah mencapai 100 % pada waktu-waktu tertentu,” kata Alphonzus, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/9). Ia memprediksi, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan hingga akhir tahun 2022 akan berkisar 80-90 %.

Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tingkat kunjungan pada tahun 2020 yang hanya 50 % dan tahun 2021 sekitar 60 %. Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menambahkan, kinerja pusat belanja yang semakin membaik diikuti secara parallel dengan membaiknya aktivitas di sektor ritel. Saat ini kinerja sektor ritel berkisar 80-90 % dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Meski demikian, industri ritel yang terbagi ke dalam subsektor makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari; produk sekunder dan sandang; serta kelompok hiburan memiliki kondisi beragam. Sebagian subsektor ritel saat ini mulai pulih, tetapi ada pula yang masih bergerak lamban. (Yoga)

Keberadaan teknologi finansial beli dulu bayar kemudian atau pay later dinilai berhasil membantu masyarakat mempertahankan daya belinya. Demikian disampaikan peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda, dalam diskusi bertajuk ”Tren dan Potensi Pay Later di Tengah Kondisi Ekonomi yang Dinamis” di Jakarta, Selasa (20/9). (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara aktif melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung pencapaian komitmen Pemerintah terhadap target net zero emission Indonesia di tahun 2060. BRI menginisiasi program “BRI Menanam” sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan serta bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM, sejalan dengan komitmen penerapan bisnis yang selaras dengan Environmental, Social, & Governance (ESG). BRI Menanam merupakan inisiatif BRI dengan menyalurkan bibit pohon bagi setiap nasabah yang menerima kredit dari perseroan. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi BRI dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan program BRI menandakan diharapkan menjadi lokomotif aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat. “Nasabah yang berhak mendapat kredit, harus berkomitmen menanam dan merawat bibit yang kami berikan. Harapan kami dua tahun lagi ini terus on going dan dapat lebih efektif menyerap karbon,” ungkap Sunarso. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI menyetujui anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan sebesar Rp 338 triliun. Jumlah itu terdiri atas subsidi energi Rp 212 triliun dan kompensasi Rp 126 triliun. Namun, Kemenkeu mengusulkan penambahan anggaran kompensasi Rp 1,5 triliun seiring perubahan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS. Jika disetujui Banggar DPR RI, anggaran kompensasi naik menjadi Rp 127,7 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi energi 2023 mencapai Rp 339,7 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari usulan dalam Nota Keuangan 2023 sebesar Rp 336,7 triliun, namun lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar Rp 502 triliun. Isa menyatakan, anggaran subsidi energi menyedot 72,02% dari total subsidi tahun depan sebesar Rp 298,5 triliun. Jumlah itu naik 1,4% dibandingkan subsidi tahun ini yang mencapai Rp 208,9 triliun. Dia mengatakan, pemerintah juga akan melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial, sedangkan subsidi listrik akan diarahkan agar tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. (Yetede)

SINGAPURA, ID – Mata uang yen Jepang terus melemah hingga mendekati level terendah sejak 1998. Menyusul pengecekan pasar valuta pekan lalu, Bank of Japan (BoJ) ada kemungkinan mengubah kebijakan moneter sangat longgarnya di akhir pertemuan kebijakan Kamis (22/9). Menurut laporan, perbedaan suku bunga yang melebar menjadi penyebab yen melemah secara signifikan, bahkan mata uang Jepang telah jatuh sekitar 25% pada tahun ini. Pekan lalu surat kabar Jepang, Nikkei melaporkan BoJ melakukan check valuta asing. Langkah ini sebagian besar dilihat sebagai persiapan untuk intervensi formal. Ada pun yang dimaksud dengan check, seperti dijelaskan Nikkei, berupa tindakan melibatkan bank sentral yang menanyakan tentang tren di pasar valuta asing dan secara luas dilihat sebagai pendahulu atas intervensi fisik untuk mempertahankan yen. Terlepas beredarnya pembicaraan soal intervensi fisik di pasar valas, semua analis mengarah pada alasan lain di balik pelemahan yen itu, yakni kebijakan kontrol kurva imbal hasil (yield curve control/YCC) Bank of Japan. (Yetede)

NEW YORK, ID – Amerika Serikat (AS) akan membentuk masyarakat negara-negara di lintas Samudera Atlantik dengan inisiatif senilai US$ 100 juta untuk mendukung ketahanan lingkungan serta maritim. AS akan menggalang inisiatif ini bersama Angola, Brasil, Ghana, Portugal, dan Senegal. Perhimpunan ini secara keseluruhan akan mencakup sekitar 10 negara. “Amerika Serikat berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara Atlantik untuk mengembangkan skema kerja sama rutin Atlantik untuk berbagi pendekatan dalam memajukan sasaran-sasaran bersama di kawasan tersebut,” ujar sumber di Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, seperti dikutip AFP, Selasa (20/9). Menlu AS Antony Blinken disebutkan akan melobi negara-negara tersebut di sela Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas PBB, New York, AS. Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden sedang gencar mengembangkan kerja sama lingkungan di seluruh dunia. Termasuk kerja sama untuk menjaga samudera. AS sebelumnya sangat memprioritaskan kawasan di Samudera Pasifik. Karena melihat ada potensi konflik seiring berkembangnya pengaruh Tiongkok. “Sementara grup Atlantik akan mengembangkan ekonomi samudera yang lestari dan mendukung kesehatan samudera, termasuk bagaimana mengatasi perubahan iklim serta ekosistem laut,” tambah sumber itu.