Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) harus bersiap menemui skenario paling buruk. Ada gelagat pengelola Wanaartha akan angkat tangan dalam memenuhi kewajiban ke nasabah yang bernilai Rp 15 triliun lebih. Kemungkinan tidak enak itu diungkapkan oleh kuasa hukum nasabah Wanarartha Life, Benny Wulur, yang mengikuti pertemuan antara manajemen perusahaan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (19/9) kemarin. Dalam rapat tersebut, Benny menuturkan, manajemen mengatakan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dinilai mencapai Rp 15 triliun. Tak bisa berharap pada manajemen, kini Benny meminta OJK dengan kepolisian untuk membantu menyelesaikan kasus penggelapan dana. Ia berharap kewajiban ke nasabah bisa dipenuhi dana yang diperoleh dari situ. Direktur Operasional Wanaartha Life Ari Prihadi mengatakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung akhir Juli lalu, pemegang saham sejatinya sepakat untuk menyuntikkan modal. Meski sampai kini, rencana itu belum terlaksana.

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat, sampai dengan saat ini terdapat 20 penyelenggara fintech syariah tercatat, terdaftar, atau berizin yang beroperasi di Indonesia. Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, 20 fintech tersebut terdiri dari fintech lending, inovasi keuangan digital (IKD) dan securities crowdfunding. Ronald menyebut, saat ini pertumbuhan fintech syariah cukup potensial. Terlihat dari beberapa penyelenggara yang semakin agresif pergerakannya.

Langkah pemerintah meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7/2022 memberi angin segar bagi industri otomotif dalam memperluas segmen kendaraan yang akan diproduksi. Meski di sisi lain, kemampuan infrastruktur pendukung seperti tempat pengisi daya listrik dan keberadaan perusahaan pengelolaan limbah baterai harus dipersiapkan dengan baik. Inpres yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional, tentunya secara langsung membuka pasar baru bagi sektor otomotif. Beberapa produsen bahkan menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kebutuhan pemerintah. Manajemen PT Honda Prospect Motor (HPM), misalnya, menyebutkan bahwa telah menyiapkan peta jalan atau road map menuju era elektrifikasi sepenuhnya dengan mulai memproduksi berbagai model kendaraan listrik. Strategi pemerintah tersebut bahkan dinilai seiring dengan kebijakan Honda global yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan memperbanyak produksi kendaraan berbasis baterai. Hal serupa juga disebutkan oleh PT Toyota Astra Motors (TAM) yang mendukung penuh kebijakan tersebut. Di perusahaan itu juga telah mulai dijual beragam produk kendaraan listrik, termasuk juga kendaraan hybrid. Strategi itu dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil.

Amaluddin, Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi), mengatakan bahwa produksi alat berat untuk kebutuhan sektor konstruksi tahun ini akan stabil lantaran investasinya sudah dimulai sejak 2020. Apalagi, usia penggunaan alat berat untuk sektor konstruksi relatif lebih panjang dibandingkan dengan sektor pertambangan. “Sektor konstruksi pergantian alatnya cukup panjang, tidak seperti mining. Investasi alat untuk konstruksi sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya,” kata Jamaludin kepada Bisnis, Senin (19/9). Mengutip data Hinabi, porsi alat berat untuk sektor konstruksi sebesar 20% dari total produksi secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk sektor pertambangan 40%, forestry 25%, dan agro 15%. Hinabi juga mencatat kapasitas produksi alat berat di Indonesia sekitar 10.000 unit tahun ini. Naik 40% dibandingkan dengan kapasitas produksi tahun sebelumnya yang mencapai 6.000 unit. Stabilnya produksi alat berat untuk keperluan konstruksi sejalan dengan optimisme penjualan emiten yang bergerak di sektor tersebut.

Ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan industri baterai kendaraan listrik masih harus diuji. Hingga kini, masih ada sekitar 20% bahan baku untuk pengembangan baterai kendaraan listrik yang diperoleh dari impor. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding industri pertambangan Mining Industry Indonesia atau MIND ID membeberkan 20% bahan baku untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik dalam negeri masih bergantung pada impor. Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan bahwa 20% porsi bahan baku baterai kendaraan listrik itu tidak dapat dipenuhi oleh pertambangan mineral logam domestik. Kendati demikian, Dany memastikan, bahan baku utama berupa nikel relatif tersedia dengan jumlah cukup untuk menopang inisiatif industri kendaraan listrik di dalam negeri. “Nikel ini dimiliki oleh Antam, reserved cukup banyak, dan IBC ini ditargetkan berdasarkan milestone menjadi market leader di Asia Tenggara,” kata Danny saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (19/9). Hanya saja, Danny menggarisbawahi sejumlah bahan baku utama lainnya, seperti lithium hydroxide dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton per tahun masih diimpor dari China, Australia, hingga Chile. Adapun, proses pemurnian sekaligus pengolahan dua komoditas mineral logam itu ada di China. Selain itu, graphite sebagai salah satu bahan baku pembentuk baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 per tahun.

JAKARTA, ID – Akuisisi PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) oleh anak perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) dan WeLab Sky Limited (WeLab Sky) akan berdampak positif terhadap saham-saham emiten grup Astra. Apalagi Astra akan menjadikan BJJ sebagai bank digital. Kehadiran BJJ akan membuat ekosistem grup Astra semakin lengkap. Rencana Astra dan WeLab Sky menjadikan BJJ sebagai bank digital usai diakuisisi telah mendapatkan lampu hijau. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui model bisnis yang akan dikembangkan BJJ sebagai bank digital. Astra International melalui anak usahanya, PT Sedaya Multi Investama (SMI) atau Astra Financial menuntaskan akuisisi BJJ senilai Rp 3,87 triliun bersama perusahaan fintech asal Hong Kong, WeLab Sky. Setelah akuisisi, Astra Financial dan WeLab Sky masing-masing menguasai 49,56% saham BJJ dan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali. “Investasi di BJJ juga untuk mendukung perkembangan industri jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/9). (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mencatatkan kinerja positif dalam intermediasi pada kuartal ketiga tahun ini. Hingga akhir Agustus 2022, penyaluran kredit perseroan (bank only) meningkat 9,08% secara tahunan (year on year/yoy). Memasuki kuartal III-2022, penyaluran kredit BRI tetap tumbuh positif, meskipun tidak setinggi pada kuartal II. Sebagai gambaran, penyaluran kredit BRI (bank only) pada Agustus 2022 tumbuh 9,08% (yoy), sementara pada akhir kuartal II penyaluran kredit BRI (bank only) tercatat 10% (yoy),” ujar Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto kepada Investor Daily, Senin (19/9). Dia mengungkapkan bahwa tingginya pertumbuhan kredit BRI pada kuartal II-2022 didukung dari momentum Ramadan dan Lebaran. “Perlu dicatat bahwa pada kuartal II terdapat momentum Ramadan dan Lebaran, sehingga mampu mengerek konsumsi masyarakat dan mendorong permintaan kredit,” sambung dia. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Minggu (18/9) mengatakan pasukan AS akan membela Taiwan jika menghadapi invasi Tiongkok. Akan tetapi Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah AS terhadap Tiongkok menyangkut Taiwan tidak berubah. “Ya jika ada serangan luar biasa,” ujar Biden, menjawab pertanyaan apakah pasukan AS akan membela Taiwan, saat diwawancara pada program “60 Minutes” di CBS, yang dilansir AFP, Senin (19/9). Bukan kali ini saja Biden menyatakan pasukan AS akan ambil bagian bilamana terjadi perang antara Tiongkok dan Taiwan. Dan Gedung Putih kemudian segera memberikan pernyataan klarifikasi. Komentar Biden tentang ini yang sebelumnya adalah saat melawat ke Jepang pada Mei 2022. Ketika itu, Biden juga ditanya apakah akan mengkomitmenkan pasukan AS kepada situasi seperti itu. “Ya, itu komitmen kami,” ujar dia. AS memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979. Karena mengalihkan pengakuan kepada Pemerintah Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan Tiongkok. Tapi pada saat yang sama, AS tetap mempertahankan tegas tapi juga halus dalam mendukung. (Yetede)

Jakarta-Kementerian Perhubungan tengah berburu konsultan internasional yang mumpuni untuk mengawal penyelesaian proyek kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, alias LRT Jabodetabek. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana LRT Jabodetabek dari Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pranomo, membenarkan bahwa  bahwa Crossrail Internasional Ltd menjadi salah satu konsultan yang dinilai sesuai dengan tujuan tersebut. Konsultan perkeretaapian milik departemen transportasi  pemerintah Inggris itu sudah mengevaluasi kesiapan operasi LRT Jabodetabek, yang sempat dijadwalkan meluncur pada Agustus 2022 sebelum diputuskan ditunda "Kami  butuh tinjauan untuk kesiapan operasi secara menyeluruh karena kami nantinya harus mengeluarkan sertifikat layak operasi," ucap Ferdian kepada Tempo, akhir pekan lalu. Menurut Ferdian, semua pekerjaan evaluasi yang dilakukan Crossrail hingga rampung dan dispresentasi kepada Kementerian Perhubungan pada 7 April lalu tidak dibiayai  pemerintah Indonesia ataupun pelaksana proyek. "Itu masih bagian dari MoU (nota kesepahaman) antara Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi Inggris," tuturnya. (Yetede)

Pemerintah diminta segera mengaudit proyek-proyek yang biayanya berpotensi melar. Salah satu proyek yang diprediksi mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) adalah proyek kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi alias light rail transit (LRT) Jabodetabek. Pembengkakan biaya LRT Jabodetabek diprediksi kembali terjadi akibat penundaan pengoperasian dari Agustus 2022 menjadi Juni 2023. Sebelumnya, proyek tersebut sempat mengalami cost cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun karena rencananya karena rencana pengoperasian komersialnya mundur dari akhir 2021 Agustus 2022. Dalam kasus pembengkakan biaya itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik proyek mendapat suntikan dana dari penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2,6 triliun. Akibat biaya yang melar, ongkos investasi  proyek ini melambung dari Rp29,9 triliun menjadi Rp32,5 triliun. Dengan adanya potensi pembengkakan biaya berulang ini, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah tak lagi mudah menggelontorkan modal negara untuk proyek tersebut. (Yetede)