OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah). Perayaan Hari Santri Nasional dibuka dengan opening ceremony yang dilaksanakan secara serentak di lima pondok pesantren pada 22 Oktober 2022, dipusatkan di Ponpes Al-Munnawir Krapyak, Bantul dan diikuti Ponpes Darunnajah, Jakarta, Ponpes Mathla’ul Anwar Leuwipanjang, Banten, Ponpes API Syubbanul Wathon Secang, Magelang, dan Ponpes Al-Anwar, Bangkalan. Pelaksanaan kegiatan dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri.

Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal. “Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita semua,” jelas Friderica dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10). Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat. Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan. Puncak dan closing ceremony Hari Santri Nasional direncanakan pada 28 Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan MoU antara OJK dengan MES. (Yoga)

Nilai tukar rupiah dirundung banyak sentimen negatif. Tak heran mata uang Garuda ini terjun bebas sepanjang tahun ini. Kemarin (24/10), kurs rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 15.586 per dollar Amerika Serikat (AS). Jika ditarik sepanjang tahun ini, maka kurs rupiah telah melemah sebesar 9,28%. Faktor utama dari pelemahan rupiah adalah sikap agresif bank sentral AS The Federal Reserve dalam menaikkan suku bunga acuan tahun ini. The Fed diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga 75 basis poin (bps) di awal November nanti. Analis menilai tekanan pada rupiah masih berpotensi berlanjut hingga akhir tahun ini. Pasalnya, selain berhadapan dengan sentimen negatif kenaikan suku bunga dan kekhawatiran atas ekonomi global, rupiah juga kerap melemah di akhir tahun. Kurs rupiah kerap melemah di akhir tahun lantaran kebutuhan dollar AS biasanya meningkat di periode tersebut, seiring naiknya permintaan dollar AS untuk pembayaran utang. "Dollar AS juga digunakan untuk kebutuhan impor negara dan penggunaannya meningkat jelang libur akhir tahun," kata Fikri C. Permana, Ekonom Senior Samuel Sekuritas, Senin (24/10).

Bank Indonesia (BI) masih akan memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam kegiatan perdagangan dan investasi antarnegara alias  local currenct settlement (LCS). Terutama kerja sama dengan negara lain di kawasan Asia. Dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester I-2022 edisi Oktober 2022 disebutkan, bahwa BI telah melakukan penjajakan dengan negara Singapura dan Korea Selatan. Namun, BI belum memastikan kapan kerja sama dengan kedua negara tersebut akan dimulai.

Pemerintah pusat perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terkait penyaluran belanja wajib pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum untuk meredam lonjakan inflasi tahun ini. Sebab, realisasinya hingga saat ini masih sangat mini. Kementerian Keuangan mencatat, per 20 Oktober 2022, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 277,6 miliar dari total 128 daerah. Angka itu hanya 7,9% dari pagu Rp 3,5 triliun. Dari realisasi anggaran Rp 277,6 miliar itu sebesar Rp 105,3 miliar dibelanjakan untuk bantuan sosial atau 6,1% dari pagu Rp 1,71 triliun.

Pergerakan saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menarik dicermati. Pada awal perdagangan Senin (24/10), saham BMRI melanjutkan penguatan ke level Rp 10.500, sebelum bergerak turun dan ditutup melemah 0,97% ke harga Rp 10.250 per saham. BMRI berhasil mencapai rekor harga penutupan all time high akhir pekan lalu di level Rp 10.350 per saham. Dalam sepekan terakhir, saham BMRI juga tercatat naik 8,47% dan menguat 45,91% sejak awal tahun ini. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto melihat pendorong utama saham BMRI menembus rekor all time high adalah proyeksi kuatnya pertumbuhan kinerja. Investor memiliki ekspektasi kinerja BMRI di kuartal III 2022 akan tumbuh tinggi.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) memperpanjang insentif down payment (DP) atau uang muka kredit kendaraan bermotor paling sedikit 0%, jadi angin segar bagi emiten otomotif. Apalagi, kebijakan yang berlaku hingga tahun 2023 ini untuk seluruh jenis kendaraan baru. Pasalnya, dalam tiga bulan terakhir, BI telah menaikkan suku bunganya sebesar 125 basis poin menjadi 4,75%. Kebijakan moneter ketat ala BI ini diperkirakan bakal berdampak pada penyaluran pembiayaan otomotif. Kepala Riset Henan Putihrai Sekuritas Robertus Yanuar Hardy menilai, dengan naiknya suku bunga BI, penjualan kendaraan roda empat bisa sedikit tertekan. Ini khususnya untuk jenis kendaraan Rp 250 juta ke bawah atau low cost green car (LCGC). Senada, Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim juga menilai perpanjangan insentif DP 0% bisa menggenjot penjualan kendaraan. Ini bercermin pada penjualan kendaraan roda empat secara nasional per September 2022, yang mencapai 96.956 unit.

Aliran investasi ke Indonesia boleh jadi masih moncer sejauh ini. Namun, pemerintah diwanti-wanti agar tetap mewaspadai risiko penundaan penanaman modal oleh pelaku usaha lantaran ketidakpastian ekonomi global yang memicu aksi wait and see investor. Sepanjang tahun ini, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) menargetkan investasi senilai Rp1.200 triliun. Adapun, per September lalu, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target. Artinya, pada kuartal IV/2022 pemerintah harus menarik investasi Rp307 triliun agar mampu menggapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Hal ini sejatinya disadari betul oleh otoritas penanaman modal. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, bahkan mengatakan hambatan investasi pun tak bisa terurai dengan cepat. Dia menjelaskan, selain soal lahan, banyaknya regulasi di tingkat daerah yang belum linier dengan aturan pusat pun menciptakan ketidakpastian baru bagi kemudahan berusaha. Nurul menambahkan, faktor lain yang menjadi kerikil pengganjal aliran modal ada pada kenaikan suku bunga acuan yang dieksekusi oleh bank sentral dalam rangka merespons kenaikan inflasi

Peluang penetrasi bisnis asuransi di Indonesia masih cukup terbuka. Jumlah penduduk yang cukup besar menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong produk asuransi makin dekat dengan masyarakat. Mengutip data Strategi Nasional Literasi Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan perasuransian pada 2019 sebesar 13,15%, terus mengalami peningkatan dari periode sebelumnya sebesar 12,1% pada 2016 dan 11,8% pada 2013.Inklusi secara sederhana dimaknai sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga maupun pelaku bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Jika dibandingkan dengan produk keuangan lainnya, inklusi asuransi masih di bawah perbankan 73,88% dan lembaga pembiayaan sebesar 15,17%. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar, pasar asuransi di Indonesia memang masih sangat kecil porsinya  Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Tatang Nurhidayat mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi pasar yang potensial bagi industri asuransi, mengingat pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terus naik, sementara penetrasi asuransi masih sangat rendah. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Asuransi 2022 Retno Susanti menekankan bahwa insan asuransi harus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan literasi asuransi yang dilakukan secara simultan, serta memanfaatkan jaringan bisnis dan perkembangan teknologi, sebagai bagian infrastruktur dalam melakukan literasi kepada masyarakat.“Kami optimis, melalui perayaan tahun ini seluruh industri asuransi secara bersama-sama akan berusaha membantu masyarakat Indonesia, memberikan literasi pentingnya pengelolaan keuangan melalui asuransi yang akan dibutuhkan dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law sektor keuangan terus digodok. Payung hukum terkait industri keuangan termasuk financial technology (fintech) lending dalam bentuk UU didorong segera dibentuk agar industri ini memiliki kekuatan hukum terkait penyelenggaraan bisnisnya. Untuk itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Frederica Widyasari bilang, OJK sebagai lembaga pengawasan industri keuangan, telah mengusulkan adanya saksi bagi perusahaan fintech lending jika melanggar aturan dalam penyelenggaraan bisnisnya dalam RUU P2SK. Selama ini menurutnya, banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal karena perusahaan-perusahaan bodong itu mampu mencairkan dana lebih cepat dibanding yang legal. Sebab, pinjol legal butuh waktu untuk identifikasi peminjam hingga profil kredit untuk memitigasi risiko. Adapun pinjol ilegal tidak memiliki tahapan-tahapan mitigasi risiko seperti itu.

Pada akhir pekan lalu, Bank Indonesia merilis Survei Perbankan kuartal III/2022. Dalam rilis itu disebutkan bahwa responden masih optimistis dengan pertumbuhan kredit ke depan di tengah laju inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan bayang-bayang resesi. Salah satu yang menarik disorot dari survei bank sentral itu yakni terpangkasnya target penyaluran kredit hingga akhir 2022. Jika dalam dua kuartal sebelumnya, bank sentral meyakini pertumbuhan kredit berada di kisaran 9%, pada survei terkininya pertumbuhan kredit di patok 8,5%. Sebagai pembanding, pada survei serupa kuartal I/2022, proyeksi pertumbuhan kredit diperkirakan 9,1% year-on-year (YoY). Sementara itu, hasil survei kuartal II/2022 memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sedikit lebih tinggi yakni 9,2% YoY. Kendati target pertumbuhan kredit tahun ini dipangkas, angka itu masih lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2021 yang tumbuh 5,2% YoY. “Responden memperkirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,5% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit 2021 sebesar 5,2% YoY,” tulis laporan BI dikutip Minggu (23/10). Dalam survei BI itu terlihat bahwa mulai terjadi sinyal kenaikan sejumlah indikator pembentuk bunga kredit seperti biaya dana (cost of fund) dan biaya dana kredit (cost of loanable fund). BI memperkirakan cost of fund bank pada kuartal IV/2022 sebesar 3,51% atau lebih tinggi 15 basis points dibandingkan dengan perkirakaan kuartal III/2022 sebesar 3,36%. Perkirakaan kenaikan cost of fund itu terjadi setelah 15 kuartal terakhir sejak 2020.