Dubes RI untuk Bulgaria merangkap Makedonia Utara dan Albania, Iwan Bogananta dan tim ekonominya sukses memfasilitasi kesepakatan kerja sama bisnis dan investasi antara Moderna Indonesia dan XH&M Albania senilai US$ 35 juta. Kerja sama mencakup pengembangan renewable energy dan home appliances. Kesepakatan itu dicapai dalam kegiatan Business Forum INACEE 2022, 19 Oktober 2022, yang diinisiasi oleh Kemenlu. Iwan Bogananta dalam pernyataan resminya menyampaikan, fasilitasi kesepakatan perdagangan dan investasi dalam bentuk penandatanganan MoU antara Modena Indonesia dan XH&M senilai US$ 35 juta itu merupakan pengembangan pada sektor energi terbarukan, khususnya sektor panel surya dan distribusi peralatan rumah tangga di Albania. Kesepakatan ini ditujukan untuk membuka kesempatan dan mengembangkan pasar non tradisional di kawasan Eropa Timur, Tenggara, dan Balkan, yang akan menggunakan sumber produksi dari Indonesia yaitu panel surya dari Indonesia.

“Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kami berharap dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, peningkatan hubungan bilateral, dan sesuai dengan sektor prioritas Indonesia dalam Kepresidenan G20, yaitu ‘mendorong transisi energi baru dan berkelanjutan',” kata Iwan Bogananta di acara INA CEE dalam sesi penandatanganan kesepakatan kerja sama antara negara Eropa Timur, Tenggara, dan Balkan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Global Development & Strategy Modena Erwin Vernatha mengucapkan apresiasinya kepada Dubes Iwan Bogananta dan tim ekonominya yang telah memfasilitasi ekspansi produk Indonesia di Albania melalui penandatanganan MoU senilai lebih dari US$ 35 juta. Dalam hal ini adalah pengembangan ekspor produk Indonesia dan investasi untuk proyek green energy dan distribusi home appliances. “Ke depan kami berharap kerja sama atas hasil fasilitasi Bapak Dubes Iwan dan tim ini dapat turut berkontribusi terhadap hubungan baik kedua negara dan peran Indonesia di kawasan,” tutur Erwin. Project Manager XH&M Albania Xhoana Merkaj turut mengapresiasi fasilitasi Dubes RI. Dia berharap kerja sama bilateral perdagangan kedua negara terus dapat ditingkatkan dengan melibat peluang dari sektor lainnya. (Yoga)

Grab Indonesia mengumumkan kerja sama strategis dengan i.saku, platform uang elektronik terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari Salim Group. I.saku hadir sebagai pilihan metode pembayaran digital di aplikasi Grab untuk layanan GrabCar dan GrabBike yang dapat digunakan konsumen sejak 30 September 2022. Untuk membantu mewujudkan pencanangan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asean tahun 2025, baik pemerintah maupun swasta, melakukan beragam transformasi digital. Salah satunya melalui adopsi pembayaran digital untuk mempermudah transaksi layanan pelanggan. International Data Corporation (IDC) pun menyebutkan bahwa pembayaran digital mampu meningkatkan penjualan toko (merchant) 10%. Karena itu, bukan tanpa alasan Grab memilih i.saku untuk bergabung dalam ekosistemnya karena potensi perkembangan pasar pembayaran digital tersebut.

“Kami percaya kolaborasi dengan i.saku sejalan dengan upaya Grab membantu percepatan transformasi teknologi digital di Indonesia sekaligus memudahkan jutaan pengguna i.saku yang kini bisa melakukan pembayaran langsung di aplikasi Grab,” ujar Business Development and Strategic Partnership Director Grab Kertapradana, Kamis (20/10). Metode pembayaran i.saku pada aplikasi Grab memiliki dua tipe status, yaitu standard service dan full service. Standard service memiliki batas maksimum saldo Rp 2 juta dan dapat digunakan untuk isi ulang saldo serta pembayaran merchant, full service menawarkan batas maksimum saldo hingga Rp 20 juta yang dapat digunakan untuk isi ulang saldo, pembayaran merchant, tarik tunai saldo i.saku di Indomaret dan ATM, serta transfer saldo ke sesama pengguna i.saku. Customer Relationship Management Executive Director PT Indomarco Prismatama Gondo Sudjoni menambahkan, bergabungnya i.saku sebagai metode pembayaran digital di aplikasi Grab merupakan terobosan positif dalam melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama bagi yang tidak atau belum secara maksimal mengakses layanan transaksi keuangan digital. “Saat ini, jumlahnya mencapai 51% dari penduduk dewasa atau 95 juta penduduk Indonesia,” tutur Gondo. (Yoga)

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penyaluran kredit melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus berbasis kelompok usaha atau klaster untuk mempercepat realisasi KUR sebagai upaya pemulihan ekonomi, khususnya UMKM. "Klaster ini bisa berbentuk koperasi maupun kelompok UMKM, dari sini kemudian menggandeng agregator, offtaker, dan avalist di sektor pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, souvenir, handicraft, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis klaster," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius dalam pernyataan resmi, Kamis (20/10). Dia menuturkan, guna mendukung percepatan penyaluran KUR, pemerintah juga memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR turun menjadi 3% dari sebelumnya 6%.

"Pada tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan KUR untuk UMKM sebesar Rp 373,17 triliun," tutur dia. Sebelumnya, perbankan calon penyalur KUR juga harus memenuhi kriteria sehat dan berkinerja baik dari OJK, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin, memiliki sistem online data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP), dan mengikuti persyaratan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK. Selain itu, harus mendapatkan plafon penyalur KUR dari Kemenko Bidang Perekonomian. "Setelah selesainya penandatanganan PKP, Bank Aceh Syariah resmi menjadi penyalur KUR. Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Bank Aceh Syariah yang telah bekerja sama dengan baik bersama tim dari Deputi Usaha Mikro sehingga semua berjalan dengan lancar," kata Yulius. Yulius berharap, dengan penandatanganan PKP ini, dapat memberikan manfaat bagi pemulihan perekonomian khususnya sektor UMKM di Provinsi Aceh. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi hingga akhir 2022 mencapai 6,3% secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ini lebih rendah dari konsensus analis berkisar 6,6-6,7%. Ekspektasi inflasi dari consensus forecast terlalu tinggi atau overshooting,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (20/10). Menurut dia, berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) BI, inflasi pada minggu kedua Oktober 2022 diperkirakan lebih rendah dibanding September 2022. BI memperkirakan inflasi IHK (indeks harga konsumen) mencapai 5,88% Oktober 2022, lebih rendah dibandingkan September sebesar 5,95%. "Perkiraan inflasi lebih rendah ditopang eratnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan kebijakan fiskal berupa tambahan subsidi energi, serta pemberian insentif bagi pemda yang mampu mengendalikan inflasi," ujar dia. Tak hanya itu, dia menyatakan, pemerintah juga terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya dalam melalui peningkatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Itulah yang menyebabkan kenapa inflasi bulan ini akan lebih rendah dari sebelumnya. Untuk keseluruhan, tahun ini juga akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya," jelas dia. Lebih lanjut Perry menjelaskan, keputusan BI menaikkan suku bunga acuan, BI 7 Day Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75% dari 4,25% dalam RDG pekan ini. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 4% dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps menjadi 5,5%, juga merupakan langkah mengendalikan ekspektasi inflasi, selain langkah front loaded, preemptive, dan forward looking. Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps pada Agustus 2022 dan 50 bps pada bulan lalu. Perry menyatakan, laju inflasi diperkirakan di bawah 4% pada kuartal III-2023. Hal ini akan menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi swasta," ucap dia. Ryan Kir yanto, ekonom dan co-founder & dewan pakar Institute of Social, Economic and Digital (ISED), menilai, keputusan BI menaikkan BI7DRR 50 bps tepat dan taktis. Kebijakan ini menyiratkan langkah BI yang frontloaded, pre-emptive, dan forward looking, terutama untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi, berkisar 6-7%, pasca kenaikan harga BBM. Melalui langkah ini, dia menyatakan, BI ingin memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% dengan jangkar 3% lebih awal dari perkiraan semula, yaitu menjadi semester I-2023. (Yoga)

PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,05 triliun pada Januari-September 2022, melonjak 140,64% dibanding periode sama tahun lalu Rp 438,69 miliar. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan kotor sebanyak 26,5% menjadi Rp 9,5 triliun. “Dengan kuartal III-2022 dan momentum pertumbuhan yang kuat di tahun ini, perseroan berada di jalur yang tepat untuk panduan EBITDA tahun penuh 2022 sebesar Rp 2,1 triliun dan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun,” kata CEO Matahari Terry O’Connor dalam keterangan resminya, Kamis (20/10). Terry mengungkapkan, pencapaian tersebut menunjukkan pemulihan yang kuat dari perseroan. “Menjelang 2023, anggaran awal tahun depan kami berada pada level EBITDA Rp 2,4-2,5 triliun.

Namun, mengingat ketidakpastian global yang dapat berdampak secara nasional, kami memutuskan untuk mengeluarkan panduan anggaran yang berhati-hati sebesar Rp 2,3-2,4 triliun,” ujar dia. Matahari, kata Terry, berkomitmen atas dividen tahun buku 2022 sebesar Rp 525 per saham, yang merupakan pembayaran tertinggi hingga saat ini. Dividen tersebut akan dibayarkan pada 2023, bergantung pada persetujuan yang diwajibkan, yang mempertajam komitmen kuat kami terhadap peningkatan pengembalian nilai pemegang saham secara keseluruhan. Dia menyebut, perseroan baru-baru ini meluncurkan kembali pemosisian merek, identitas, dan logo baru yang mewakili Matahari baru sebagai House of Specialists yang berpusat pada pelanggan, omni-channel untuk melayani kebutuhan fesyen spesialis dari kelompok pelanggan terbesar di seluruh Indonesia. (Yoga)

Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin makin terhimpit. Inilah cerminan pertumbuhan simpanan nasabah di perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, per Agustus 2022, simpanan nasabah dengan nominal di atas Rp 5 miliar meningkat 3,3% secara tahunan atau year on year (yoy)  menjadi Rp 3.975 triliun. Jika dibandingkan dari tahun 2014, pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar hingga 109%. Menurut Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, data itu menggambarkan  nasabah kaya lebih memilih mengamankan uang mereka di tengah tekanan ekonomi.  Menempatkan dana di deposito dianggap lebih aman daripada diinvestasikan. Apalagi, tren bunga perbankan juga sedang naik. Sedangkan dari sisi nasabah kecil mulai banyak menarik uang, karena terdampak  perlambatan ekonomi. "Nasabah ritel perlu mengambil simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," kata Trioksa, Rabu (19/10).

Tekanan ekonomi global membuat pemerintah memutar otak untuk menyusun strategi pembiayaan anggaran pada tahun depan. Sebab, penerbitan surat utang di tengah tekanan global, justru bisa semakin memberatkan pemerintah. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengakui, pembiayaan utang tahun depan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terutama, tingginya tingkat bunga dan volatilitas pasar keuangan akibat tekanan global. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran tahun depan, pemerintah memilih untuk memaksimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Perlu diketahui, penggunaan SAL oleh pemerintah gencar dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, penggunaan SAL tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 144 triliun.

Penjualan obligasi ritel negara seri ORI022 hingga Rabu (19/10) memang masih lebih kecil dari hasil penerbitan seri sebelumnya. Namun, mitra distribusi menyebut, hasil penawaran ORI022 sudah sesuai target yang mereka tetapkan. Hingga Rabu (19/10), berdasarkan data salah satu agen penjual, Investree ORI022 telah laku terjual Rp 12,59 triliun. Dari situs Investree, angka tersebut masih di bawah target pemerintah Rp 14 triliun. ORI022 akan selesai ditawarkan pada hari ini (20/10) dan menawarkan bunga tetap 5,95%. Salah satu mitra distribusi Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyebut telah menjual Rp 1,01 triliun. Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI menjelaskan, angka tersebut lebih tinggi dari target awal BRI Rp 750 miliar. Bank Negara Indonesia (BNI) juga mengaku mendapatkan hasil penjualan ORI022 sesuai ekspektasi. General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia mengatakan, per 19 Oktober 2022 tercatat pemesanan sebesar Rp 1,14 triliun atau 114% dari target Rp 1 triliun yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menimbang ulang pemberlakuan kebijakan penetapan tarif premi asuransi kendaraan. Sejak tahun 2017, regulator mengatur batas bawah dan batas atas tarif premi atau kontribusi di lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda. Saat ini, OJK mempertimbangkan untuk menyerahkan penentuan premi ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, regulator tidak akan campur tangan dalam penentuan besaran premi. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), HSM Widodo menyebut, saat ini yang diperlukan industri adalah menaikkan batas-batas tarif, yang disesuaikan dengan akumulasi inflasi yang ada selama ini. Ia menduga, jika saat ini pembatasan tarif dihilangkan, perang tarif sangat mungkin terjadi. Di masa lalu, alasan OJK menetapkan batas bawah dan batas atas adalah terjadinya perang tarif di antara pemain. Persaingan semacam itu dicemaskan akan merugikan nasabah dan industri.

Manuver Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan dan upaya fiskal yang dilakukan pemerintah terbukti manjur mengekang gerak inflasi sejauh ini. Kendati demikian, kalangan dunia usaha berharap, ke depan bank sentral tak agresif perihal kebijakan suku bunga. Menurut pengusaha, ancaman resesi di sejumlah negara perlu diperhitungkan dengan cermat agar sasaran ekonomi Tanah Air tetap terjaga. Apalagi, capaian ekonomi pada tahun ini cukup solid dengan realisasi pertumbuhan mencapai 5,44% pada kuartal II/2022. Apabila suku bunga terus dikatrol, maka berisiko menahan laju ekonomi. Demikian pula dengan upaya fiskal yang harus terus dilakukan, salah satunya melalui penebalan bantalan sosial maupun insentif lainnya. Kekhawatiran pelaku usaha itu bukannya tanpa sebab. Dalam 2 bulan terakhir BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis points (bps), untuk memastikan inflasi kembali pada sasaran 2%—4% pada kuartal III/2022. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, mengungkapkan nilai suku bunga saat ini sudah cukup ideal bagi pebisnis di Tanah Air. Menurutnya, apabila suku bunga di atas 4,25%, akan berdampak pada kinerja dunia usaha yang saat ini sudah tertekan akibat permintaan ekspor yang menurun.