Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.

China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)

Industri kreatif digital berpotensi menjadi penyokong perekonomian Tanah Air di tengah perlambatan ekonomi global. Generasi muda bisa mendukung geliat industri itu dengan ide kreatif dan inovatif serta jejaring dengan dunia usaha. Gagasan itu mengemuka dalam acara ”CEO on Stage” di Universitas Prasetiya Mulya, Tangsel, Selasa (18/10), dengan tema ”Digital Innovation”. Menurut Manager Program S-1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Sonny Agustiawan, negara yang kreatif bisa bertahan di dalam situasi sulit. Gerakan industri kreatif dapat membuat modal tak menjadi soal, salah satunya ketika menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Laporan berjudul Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery yang diterbitkan Asian Development Bank Institute, Juni 2022, menyebutkan, ekonomi kreatif menjadi faktor pendorong utama penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi SDM, kata Sonny, institusi akademik dapat memaparkan pengetahuan yang membantu mahasiswa mentransformasikan kreativitasnya jadi ide bisnis, juga berperan penting dalam mewadahi mahasiswa memiliki jejaring dengan praktisi di sektor terkait. Principal East  Ventures Devina Halim menambahkan, mahasiswa merupakan sumber daya potensial dalam ekosistem usaha rintisan karena dapat merealisasikan ide kreatif menjadi produk. ”Investor berperan membantu mereka mewujudkannya. Dalam menghadapi proyeksi perlambatan ekonomi, appetite investor tidak berubah. Namun, kami memperdalam evaluasi terhadap seberapa kuat fondasi dan model bisnis yang diajukan,” tuturnya. Menurut Country Director AWS Indonesia Gunawan Susanto, pemanfaatan inovasi teknologi seharusnya membuat proses bisnis lebih murah, mudah, dan efisien. (Yoga)

Kalangan pekerja menuntut kenaikan upah di tengah tren inflasi yang terus membubung. Sebagai kompensasi lonjakan harga barang, buruh meminta kenaikan upah sebesar 13 % pada 2023. “Buruh sudah baik hati mengeluarkan angka 13 % karena, kalau dihitung, seharusnya kenaikannya mencapai 40 %,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, kepada Tempo, kemarin, 18 Oktober 2022. Angka 40 % merujuk pada kenaikan harga BBM 30 % ditambah tingkat inflasi hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai lebih dari 6 % dan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata tahun ini sebesar 4 %. Setelah dirasionalisasi, hitungan kenaikan upah sewajarnya sebesar 13 % merujuk pada tingkat inflasi yang diperkirakan sebesar 6,5 %, pertumbuhan ekonomi 4,9 %, dan nilai produktivitas 1,6 persen. Hingga September 2022, tingkat inflasi Indonesia secara tahunan tercatat menembus 5,95 %.

Belum lagi proyeksi resesi pada 2023 mulai mengancam sektor ketenagakerjaan, antara lain prediksi maraknya gelombang PHK jika permintaan dalam negeri ataupun ekspor lesu. “Kami berharap pengusaha ataupun Kemenaker kali ini tidak bermain-main dengan dalih pandemi dan resesi global, sehingga mengulang kenaikan upah hanya 1-2 % tahun depan,” katanya. Kenaikan upah di kala tren inflasi tinggi sebelumnya turut menjadi sorotan PBB. Pakar kemiskinan PBB, Olivier De Schutter, mengungkapkan negara-negara di dunia harus memastikan kenaikan upah dan tunjangan sosial seiring dengan melonjaknya tingkat inflasi secara global. “Jika tidak, bukan tak mungkin masyarakat akan kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan,” ucap Olivier dalam keterangan tertulis.. (Yoga)

Dampak resesi global terhadap sektor tenaga kerja kian nyata. Gelombang PHK mulai terjadi di sejumlah sektor industri karena lesunya permintaan, khususnya dari pasar luar negeri. Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik mengatakan, perusahaan yang bergerak di sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, dilaporkan paling terkena dampak karena pesanan turun drastis. "Sektor ini paling diwaspadai karena perusahaannya berorientasi ekspor," kata Taufik kepada tempo kemarin 18 Oktober. Berdasar laporan Disnaker, sejak awal tahun hingga september 2022, sudah ada 87 perusahaan di Jabar yang memecat karyawannya, menembus 43.567 orang. Taufik mengatakan pemprov sedang mengecek laporan tersebut, sebab setiap perusahaan yang akan melakukan PHK wajib melapor ke disnaker kabupaten/kota

Berdasarkan data disnakerJabar, per Juli hingga 21 September 2022, sebanyak 24 perusahaan di Sukabumi memecat 11.762 karyawan lantaran pesanan berkurang. dari 24 perusahaan tersebut, 18 bergerak di bidang garmen, 2 di sektor elektronik, 2 perusahaan sepatu, 1 percetakan dan 1 pembuatan boneka. Selain PHK, kondisi yang sulit membuat beberapa perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka dengan tidak memperpanjang kontrak karyawan yang masa kerjanya sudah habis. Taufik mengatakan, pihaknya sedang bekerja sama dengan organisasi buruh internasional / ILO untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya. Menurut dia, ILO akan bernegosiasi langsung dengan pembeli di Eropa dan AS agar tetap mempertahankan kontrak jual belinya dengan perusahaan-perusahaan domestik . (Yoga)

Merosotnya surplus perdagangan Indonesia merupakan peringatan bagi pemerintah untuk bersiap menghadapi krisis yang lebih besar. Kinerja ekspor yang menurun merupakan dampak perlambatan ekonomi global karena harga komoditas mulai melandai dan jumlah permintaan anjlok. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk bersiap menghadapi resesi ekonomi global. Turunnya angka ekspor dan impor akibat resesi di beberapa negara bakal berdampak besar, terutama saat kurs rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Sejumlah lembaga, seperti Bank Dunia dan IMF, sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk outlook ekonomi Indonesia pada tahun depan, sebagai sinyal kondisi ekonomi yang memburuk. Pemicunya, menurut IMF, adalah tingginya inflasi di sejumlah negara serta kian mahalnya harga energi dan pangan setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Data BPS menunjukkan surplus perdagangan September US$ 4,99 miliar, turun 13,2 % dari bulan sebelumnya,   lantaran ekspor turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar, sedangkan impor melorot dari US$ 22,15 miliar menjadi US$ 19,81 miliar. Angka ekspor dan impor diprediksi terus merosot seiring memburuknya perekonomian negara-negara yang menjadi mitra dagang kita selama ini.

Menurut BPS, ekspor CPO, yang menjadi komoditas andalan kita, anjlok 29,1 % dalam sebulan, sedangkan ekspor besi dan baja turun 6 %. Hanya ekspor batu bara yang masih bergerak positif, tapi itu pun hanya naik 1,2 %. Ekspor tekstil dan pakaian rajutan,  yang mempekerjakan banyak orang, juga merosot menjadi US$ 137,7 juta atau anjlok 30 %. Turunnya surplus perdagangan bakal berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah penurunan devisa, yang memperlemah kemampuan BI menahan lesunya nilai tukar rupiah. Sejak Juni hingga September saja, saat surplus perdagangan ada di tren positif, cadangan devisa terus tergerus. Berdasarkan data BI, cadangan devisa Juni sebesar US$ 136,4 miliar, kemudian turun menjadi US$ 132 miliar pada Juli dan Agustus, lalu menjadi US$ 130 miliar pada September. Kurs rupiah pun terus tergerus dari Rp 14.882 per dolar AS pada akhir Juni menjadi di atas Rp 15.000 per dolar AS pada Oktober. Penurunan kurs menyebabkan harga barang-barang impor makin mahal, yang akhirnya akan mengerek angka inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Lesunya arus perdagangan, yang ada kemungkinan terjadi hingga tahun depan, juga bakal mempengaruhi kinerja industri, terutama perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor, sehingga ada bayang-bayang PHK massal. (Yoga)

Inklusi Keuangan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam sesi diskusi “Peran BUMN dalam memperluas Keuangan Inklusif” pada Trade Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20: SOE International Conference di Bali pada Senin, 17 Oktober 2022. Upaya mewujudkan inklusi keuangan dibahas bersama oleh perwakilan negara-negara G-20, pemerintahan, pimpinan perusahaan BUMN, hingga akademisi maupun peneliti. Professor Jay K. Rosengard, Adjunct Lecturer Harvard Kenedy School mengapresisasi kontribusi besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN dalam mendorong dan menciptakan inklusi keuangan dan serta dalam penerapan ESG di Indonesia. Kontribusi tersebut tidak semata-mata datang tiba-tiba, namun merupakan buah dari upaya panjang BRI memberdayakan UMKM sebagai backbone utamanya bisnisnya. “Dua dekade lalu, ketika teknologi dalam pertanian mulai merambah, BRI berperan aktif dalam membiayai pembelian beras, pupuk, pestisida serta biaya hidup tunjangan selama masa transisi dan edukasi yang diupayakan bersama pemerintah. Dan ini didorong ke BRI dalam program yang disebut “BIMAS (Bimbingan Massal)”, program bimbingan massal, dan ini adalah awal atau cikal bakal microbanking secara nasional di BRI. Dan apa yang terjadi dari waktu ke waktu adalah petani mengadopsi teknologi baru dan membentuk perspektif revolusi hijau. Ini adalah kesuksesan yang luar biasa, Indonesia berubah dari pengimpor beras terbesar dunia menjadi pengekspor beras bersih dalam waktu sekitar satu generasi, 20 tahun” ungkap Jay.

Jay membeberkan pembiayaan yang disalurkan BRI merupakan pendorong utama produktivitas pelaku UMKM. “Adopsi teknologi ini sangat meningkatkan produktivitas petani yang tentu saja meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Tetapi semua hal tersebut tidak mungkin terjadi bila tidak ada pembiayaan dari BRI untuk meningkatkan produktivitas mereka,” terang Jay. Dua puluh tahun lebih berselang, BRI telah tumbuh menjadi bank dengan aset terbesar serta penyalur utama kredit UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan proporsi kredit UMKM di BRI yang sudah mencapai 83% dari total kredit atau Rp920 triliun pada kuartal II-2022. Komitmen BRI dalam sisi pembiayaan juga ditunjang oleh implementasi ESG yang unggul sehingga BRI dapat terus tumbuh berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan UMKM. “BRI merupakan contoh dari suksesnya green revolution. BRI juga dapat saya katakan sebagai World’s biggest & most successful profitable microbanking. It’s a great untold story. BRI dapat menjalankan bisnisnya sebagai commercial bank dengan membukukan laba Rp24,88 triliun dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 dan sebagian di antaranya dikontribusikan kepada pemerintah melalui dividen serta pajak. BRI juga mampu menghadirkan social development impact ke masyarakat dengan jangkauannya yang luas,” tegas Jay. (Yoga)

Industri perjalanan Asia Pasifik akan menjadi satu-satunya di dunia yang pulih pada 2023. Pulih dari dampak pandemi Covid-19. Menurut laporan tahunan Dampak Ekonomi Pariwisata dan Perjalanan dari Dewan Pariwisata dan Perjalanan Dunia atau WTTC yang berbasis di London, Inggris dan dirilis Senin (17/10) waktu setempat, Asia Pasifik akan mengejar ketertinggalan dari kawasan lain di tahun ini. Ditandai kontribusi pendapatan sektor tersebut terhadap perekonomian diprediksi tumbuh 71%. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) di Asia Pasifik tumbuh 16% pada 2021. Tapi jauh di bawah Eropa di 28% dan Amerika Utara 23%. Tapi tahun ini dan tahun depan lain ceritanya. Laporan WTTC itu menunjukkan kegiatan perjalanan di Asia Pasifik tahun ini naik tajam.

 Sejak India dan Australia memulai pencabutan langkah-langkah pembatasan terkait Covid-19, disusul Malaysia, Thailand dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan diikuti Jepang, Korsel, serta Taiwan. “Peningkatan (kontribusi pendapatan) dari industri perjalanan Asia Pasifik akan berlanjut pada 2023. Pertumbuhan positif itu akan terus berlanjut di 2024,” kata WTTC, seperti dilansir CNBC. Pada 2025, pendapatan dari perjalanan akan berkontribusi 32% lebih banyak terhadap PDB Asia Pasifik dibandingkan sebelum pandemi. Dan sepanjang periode itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi global diperkirakan tumbuh rerata 5,8% tiap tahunnya. Dan di Asia Pasifik, prediksi kontribusi pendapatan sepanjang 2022-2032 itu jauh lebih tinggi lagi. Yaitu rerata 8,5% per tahun. (Yoga)

Pemerintah mendukung modernisasi taksi alat dan mesin pertanian (alsintan) petani melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor pangan agar tahan banting. Penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus menghadapi ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pemerintah juga secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas hasil pertanian melalui mekanisme modernisasi taksi alsintan. “Upaya yang dapat mendorong ke arah tersebut salah satunya melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian, khususnya taksi alsintan melalui program KUR,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (18/10). Berdasarkan data penyaluran KUR pertanian yang telah terealisasi, KUR untuk penyediaan alsintan masih relatif kecil, sehingga perlu untuk terus didorong.

Berdasarkan data lima Penyalur KUR, realisasi KUR taksi Alsintan per September 2022 baru Rp 66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur. Airlangga mengungkapkan, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian. Dengan demikian, petani dapat menggunakan fasilitas KUR untuk melakukan penyediaan alsintan dengan bunga sebesar 3% per tahun. Tahun 2021, penyaluran KUR naik 42% menjadi Rp 281,9 triliun atau 98,9% dari target sebesar Rp 285 triliun dan diberikan kepada 7,28 juta debitur. Pertumbuhan KUR tersebut jauh di atas pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 5,2% dan pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sebesar 3,67% pada tahun 2021. “Hasil penyaluran KUR tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan. Hingga tanggal 30 September, KUR tercatat telah disalurkan kepada 5,65 juta debitur dengan realisasi sebesar Rp 270,59 triliun atau 72,51% dari target sebesar Rp 373,17 triliun,” kata dia. Total outstanding KUR per 30 September 2022 mencapai sebesar Rp 442 triliun dan telah diberikan kepada 37,82 juta debitur, dengan non-performing loan (NPL) pada Agustus 2022 sebesar 1,27%. (Yoga)

Pemerintah mendorong diversifikasi produk dan pasar ekspor untuk mengantisipasi risiko global. Sejauh ini, langkah itu mulai memperlihatkan hasil. “Ekspansi pasar ekspor, misalnya, ke Filipina dan Malaysia yang sudah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun berjalan,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, Selasa (18/10). Mengutip data BPS, neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 4,99 miliar pada September 2022. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan sejak Januari hingga September 2022 mencapai US$ 39,87 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan puncak periode boom komoditas 2011 di US$ 22,2 miliar. “Hasil ini juga menandakan surplus yang telah terjadi selama 29 bulan berturut-turut. Secara kuartalan, kinerja net ekspor juga cukup baik, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan PDB kuartal III-2022 dan 2022 secara keseluruhan,” kata Febrio.

Nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 24,8 miliar pada September 2022 atau tumbuh 20,28% dibandingkan  September 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-September 2022 mencapai US$ 219,35 miliar atau meningkat US$ 55 miliar dibanding periode sama tahun sebelumnya US$ 164,32 miliar. “Penguatan permintaan ekspor, terutama berasal dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, seperti India, Jepang dan Korea Selatan,” papar Febrio. Sementara itu, dia menyatakan, peningkatan ekspor Januari-September 2022 didorong oleh ekspor migas yang masih tumbuh sangat tinggi mencapai 38,56% (year to date/ytd). Sementara itu, ekspor nonmigas mencatatkan pertumbuhan 33,21% (ytd). Dari sisi sektoral, sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 91,98% (ytd), disusul sektor manufaktur 22,23% (ytd) yang sejalan dengan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia yang tumbuh di zona ekspansif pada September, dan sektor pertanian yang tumbuh 15,38%. (Yoga)