PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan 1,32 juta rumah sampai tahun 2025. Hal ini bergulir seiring disetujuinya rights issue sebesar Rp 4,13 triliun bank pelat merah itu. “Selama ini BTN bisa menyelesaikan pembiayaan perumahan 800 ribu unit lebih selama lima tahun. Dengan adanya penambahan modal, kami targetkan mampu menyediakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 1,32 juta unit sampai 2025 nanti,” ungkap Dirut Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPS Luar Biasa (RUPSLB) BTN di Jakarta, Selasa (18/10). Dia menjelaskan, dari penerbitan saham baru, BTN menargetkan dana senilai Rp 4,13 triliun. Pasca-rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru. Haru menjelaskan, pihaknya optimis target untuk mendukung program sejuta rumah dan mengurangi backlog perumahan ini bisa tercapai. Apal[1]agi pemerintah pada tahun 2023 akan meningkatkan kapasitas subsidi rumah MBR sebanyak 220 ribu unit rumah. “Kami optimistis, kebutuhan rumah ini masih tinggi, terutama untuk MBR. Pada tahun ini pemerintah sediakan subsidi untuk 200 ribu unit dan tahun 2023 sebanyak 220 ribu unit dan kami mampu untuk menyerapnya,” kata Haru. (Yoga)

Keikutsertaan BUMN sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sinergi bidang perdagangan, investasi, dan industri. BUMN, sebagai salah satu pemangku kepentingan di tiga sektor tersebut, akan memberikan kontribusi penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah berbagai krisis. Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan dalam pidato penutup secara virtual pada Road to G20: State Owned Enterprises (SOEs) International Conference, Senin (17/10). Dia menerangkan, sinergi BUMN dengan sektor perdagangan, investasi, dan industri akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia seperti ancaman krisis pangan dan krisis energi, serta inflasi yang dapat berimbas pada resesi ekonomi. “Saya melihat bahwa forum G20 tetap menjadi sarana terbaik untuk menemukan solusi bersama dalam menjawab tantangan-tantangan global tersebut,” imbuh Mendag dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10).

Pada 21–23 September 2022 lalu, Mendag memimpin Pertemuan Tingkat Menteri G20 bidang Perdagangan, Investasi, dan Industri (Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting/TIIMM). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah capaian konkret yang juga sejalan dengan tujuan Road to G20: SOEs International Conference. Dalam TIIMM, para Menteri G20 mendukung seluruh agenda prioritas Indonesia dalam mendorong reformasi WTO, memperkuat sistem perdagangan multilateral untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menjamin akses produk kesehatan yang aman dan terjangkau. Para menteri juga sepakat mendorong kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok global, meningkatkan kapasitas UMKM, mendorong investasi berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas sektor industry. (Yoga)

PT Global Digital Niaga atau Blibli dalam waktu dekat bakal melangsungkan penawaran umum perdana (IPO) saham dengan mengincar dana segar Rp 8,17 triliun. Dari total tersebut, Rp 5,5 triliun akan dipakai untuk menutup utang. Chief Financial Of­ cer (CFO) Blibli Hendry menjelaskan, sebagaimana dipublikasikan melalui prospektus, sebesar Rp 5,5 triliun dana yang diperoleh dari hasil IPO akan digunakan untuk membayar fasilitas perbankan. “Sebenarnya fasilitas ini sudah kami miliki dari tahun sebelumnya. Dan sebagai proses bisnis, ini normal. Jadi untuk proceed Rp 5,5 triliun untuk dilakukan pembayaran,” kata Hendry dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (18/10). Sisa dana IPO, akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan utama perseroan, anak perusahaan, dan Tiket.com yang sudah diakuisisi Blibli sejak 2017. Termasuk kegiatan PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) yang proses akuisisinya sudah dituntaskan Blibli pada kuartal IV-2022. Berbekal ekosistem yang cukup lengkap tersebut, ke depan Blibli bakal fokus mengeksekusi strategi sinergi di dalam ekosistem.

“Jadi, kalau dilihat beberapa tahun ke belakang, masing-masing platform masih beroperasi dan optimalisasinya sendiri-sendiri. Dan aksi korporasi ini tujuannya adalah untuk menyinergikan tiga platform tersebut, sehingga ke depan kami akan fokus mengeksekusi sinergi omnichannel dan sinergi platform,” papar Hendry. Salah satu caranya, dimulai dengan menerapkan single sign on, lalu menyediakan dompet digital dan sebagainya. “Jadi, sebenarnya ini yang patut ditunggu. Kami yakin dengan aksi korporasi ini nantinya bisa jadi lebih baik,” tutur Hendry. Dalam kesempatan itu, CEO Tiket.com George Hendrata juga menambahkan alasan di balik melantainya Blibli di bursa, yakni didorong oleh potensi pasar yang masih cukup besar. “Pasarnya besar. Ada US$ 150 miliar yang dilayani Blibli, US$ 41 miliar di travel dan lifestyle dilayani Tiket.com, serta US$ 124 miliar di kebutuhan sehari-sehari yang dilayani Ranch,” sebut George. Di luar ketiga platform itu, masih terdapat perusahaan proxy di luar negeri yang juga cukup dan berkelanjutan dengan laba yang positif. Atas dasar itu, George melihat banyak hal yang bisa dijalankan, apalagi didukung dengan adanya omnichannel dan sinergi. (Yoga)

Kenaikan tingkat suku bunga global turut mengerek naik suku bunga surat berharga negara (SBN). Kebijakan berbagai bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi dan tingginya volatilitas pasar membuat para investor global cenderung menarik dananya (risk off) dari emerging market atau pasar yang sedang bertumbuh cepat. Selama 2022, arus keluar dari emerging market untuk pasar surat utang (debt market) diperkirakan sebesar US$ 62,2 miliar. Namun, di tengah tekanan global tersebut, selisih (spread) antara imbal hasil (yield) SBN domestik tenor 10 tahun dan obligasi pemerintah AS (US Treasury) justru mengecil, mengindikasikan meski imbal hasil SBN meningkat, peningkatan tersebut lebih rendah dibanding peningkatan obligasi US Treasury. Arus keluar dari pasar surat utang Indonesia hingga Agustus 2022 sebesar US$ 7,2 miliar. Dalam periode yang sama justru terdapat arus masuk ke pasar ekuitas sebesar US$ 4,6 miliar. Hal ini membuat IHSG September 2022 terkerek naik ke level tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.372. Kenaikan IHSG tersebut merupakan indikasi optimisme para investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Investor beralih ke instrumen ekuitas yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih besar dibanding pendapatan tetap (fixed income) pada saat ekonomi membaik.

Hingga September 2022, jumlah penawaran dari bank pada lelang surat utang negara (SUN) mencapai Rp 556,2 triliun, turun dibanding periode yang sama pada 2021, yang mencapai Rp 696 triliun. Kebijakan BI menaikkan giro wajib minimum (GWM) berdampak pada berkurangnya dana yang dapat diinvestasikan oleh bank pada SBN. Selain itu, seiring dengan pemulihan ekonomi, penyaluran kredit oleh perbankan makin meningkat. Data pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2022 mencapai 10,62 % atau 10 kali pertumbuhan kredit Agustus 2021, yang hanya 1,16 %. Meningkatnya penyaluran kredit menyebabkan permintaan SBN oleh bank menurun. Namun, di sisi lain, hal ini menunjukkan mulai kembalinya bank ke fungsi utamanya, yaitu fungsi intermediari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari aspek kebutuhan pembiayaan, semakin membaiknya penerimaan negara, terutama dari pajak, membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan SBN semakin berkurang. Pada mulanya defisit APBN dalam UU APBN 2022 dirancang 4,85 % PDB, kemudian direvisi melalui Perpres No 98 Tahun 2022 menjadi 4,5 %. (Yoga)

Kinerja perdagangan luar negeri mulai menunjukkan pelemahan menjelang pengujung tahun ini. Kinerja ekspor berpotensi terpukul setelah proyeksi resesi perekonomian global pada 2023 yang akan menerpa sepertiga negara di dunia diumumkan oleh IMF. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, berujar bahwa ancaman resesi yang utamanya terjadi pada negara-negara mitra dagang tradisional Indonesia tak hanya berdampak pada penurunan volume ekspor, tapi juga nilainya. “Hal itu menyebabkan surplus perdagangan ke depan akan terus menyempit,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 17 Oktober 2022. Dalam konferensi pers kemarin, BPS mengumumkan, surplus perdagangan Indonesia tercatat sebesar US$ 4,99 miliar, lebih rendah dari Agustus 2022 yang US$ 5,71 miliar. Adapun nilai ekspor maupun impor juga menurun dari bulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar US$ 24,8 miliar dan US$ 19,81 miliar.

Surplus tersebut ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas sebesar US$ 7,09 miliar, dengan komoditas utamanya yaitu bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, serta besi dan baja. Sedangkan komoditas migas mencatat defisit sebesar US$ 2,1 miliar. “Sektor yang terpukul adalah bisnis-bisnis yang mengandalkan pasar ekspor tradisional,” kata dia. Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan, sinyal pelemahan itu sejalan dengan melambatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, IMF memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5,1-5,3 % pada 2023, tapi dipangkas menjadi 5 %. “Dengan proyeksi buram yang melemahkan kinerja ekspor, neraca dagang ke depan akan memburuk,” ucapnya. Meski demikian, menurut Yusuf, kondisi iklim perdagangan Indonesia masih relatif kondusif jika dibandingkan dengan negara peer group, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang pertumbuhan ekonominya dipangkas hingga hampir 1 %. (Yoga)

Pelaku usaha mencoba mencari peluang di tengah proyeksi resesi perekonomian global tahun depan. Wakil Ketum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, menuturkan terdapat sektor perdagangan yang masih dapat diandalkan di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu, yaitu komoditas yang permintaannya inelastic, seperti CPO, batu bara, ataupun emas. “Secara historis, mereka selalu mengalami kenaikan permintaan pada masa krisis global seperti pandemi yang lalu,” ujar dia kepada Tempo, kemarin. Shinta mengatakan, guna mengantisipasi perlambatan ekspor, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan kebijakan insentif jangka pendek dari pemerintah untuk mendorong peningkatan diversifikasi perdagangan. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan fasilitas perdagangan untuk ekspor, khususnya ke negara-negara pasar ekspor non-tradisional.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkatan Laut Indonesia, Toto Dirgantoro, menambahkan, selain sektor pertambangan dan industri hilirnya, potensi dimiliki produk mebel dan kerajinan tangan. “Mereka melaju karena bahan produksinya lokal, tapi harganya ekspor,” ucapnya. Selanjutnya produk tekstil dan barang elektronik. Juga mencari peluang pasar baru, ketika AS dan Uni Eropa, terkena dampak resesi. “Pastinya kami berusaha masuk lebih dalam lagi ke pasar non-tradisional, seperti Afrika, Timur Tengah, lalu kawasan Amerika Selatan,” ucapnya. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, resesi tak selamanya memukul seluruh sektor perdagangan, ada produk yang justru bersinar atau meningkat permintaannya di tengah pelemahan perekonomian global seperti kopi yang justru eksis dan melaju kencang ketika krisis pandemi Covid-19 melanda. Pada 2021, ekspor kopi tercatat melonjak tajam hingga menjadi US$ 842,5 juta, di tengah puncak kasus varian delta Covid-19. “Ini menjadi bukti bahwa kopi merupakan salah satu komoditas anti-resesi,” ujarna. (Yoga)

Hingga saat ini, BUMN masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Lewat transformasi yang digulirkan sejak 2019, kinerja perusahaan milik negara meningkat signifikan. Pada 2021, tahun kedua pandemi, laba BUMN melesat 838%, naik dari Rp 13 triliun tahun sebelumnya ke Rp 124,7 triliun. Dengan aset US$ 630 miliar, peran BUMN semakin penting pada masa mendatang. Pengalaman berbagai negara menunjukkan, BUMN yang sehat secara finansial mampu menggerakkan perekonomian dan memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, transformasi harus dituntaskan agar yang boleh beroperasi hanya BUMN dengan tata kelola yang baik dan berkinerja positif. Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertopik Corporate Governance and Global Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10). Sesi diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi bertema State-Owned Enterprises (SOE) International Conference. Pada kesempatan yang sama dilakukan peluncuran Indonesia Fund. SOE International Conference mengangkat topik-topik strategis yang mendukung fokus pemerintah dalam perhelatan G20 2022, yaitu Digitalisasi, Transisi Energi, Inklusi Keuangan, dan Transformasi Kesehatan.

Kementerian BUMN telah menempuh berbagai langkah terobosan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya menciutkan jumlah BUMN agar lebih sehat dan efisien, melakukan klasterisasi serta membentuk holding dan subholding. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara komprehensif sejak 2019. Saat ini, langkah transformasi BUMN telah mencapai 80%. “Prioritas kami untuk satu setengah tahun ke depan adalah mendorong agar transformasi BUMN bisa mencapai 100%,” kata dia. Erick mengungkapkan, kerja keras BUMN dalam melakukan transformasi selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan. Pendapatan BUMN meningkat 18,8% pada 2020-2021, menjadi Rp 2.295 triliun atau US$ 160 miliar. Sedangkan laba konsolidasi melonjak 838% dari Rp 13 triliun (US$ 892 juta) pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun (US$ 9 miliar) pada 2021. “Total aset BUMN mencapai Rp 8.978 triliun atau sekitar US$ 630 miliar pada akhir 2021, setara 53% PDB Indonesia,” ujar Erick. Erick Thohir menambahkan, kinerja SDM, baik perempuan maupun kepemimpinan muda di BUMN telah menunjukkan kemajuan yang positif. (Yoga)

Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok pada Senin (17/10) menyatakan akan menunda rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. Karena para pemimpin tertinggi negara sedang menjalani Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, yang hampir dipastikan memberikan masa jabatan lima tahun yang ketiga kepada Presiden Xi Jinping. Kalangan analis sebelumnya menyatakan rilis data tersebut pada Selasa akan menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan paling lemah sejak 2020. Karena perekonomian masih dihadapkan pada kebijakan nir-Covid dan terbelit krisis sektor properti. Biro Statistik Nasional Tiongkok atau NBS menyatakan rilis angka pertumbuhan kuartal ketiga bersama sejumlah data ekonomi lainnya akan ditunda. Tapi tidak disebutkan alasan serta kapan tanggal jadinya.

Zhao Chenxin, pejabat senior Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC mengatakan kepada para wartawan, Senin, bahwa perekonomian rebound signifikan pada kuartal ketiga. “Dari perspektif global, kinerja ekonomi Tiongkok masih tetap luar biasa,” ujar Zhao. Tapi kalangan analis memperkirakan negara ekonomi terbesar kedua dunia ini kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini. IMF pekan lalu merevisi turun target pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 3,2%. Kalangan pakar yang disurvei AFP pekan lalu memprediksikan rerata pertumbuhan 3% untuk 2022. Yang jika terbukti jauh di bawah pencapaian luar biasa 8,1% tahun lalu. Angka itu akan menjadikan Tiongkok mencatatkan tingkat pertumbuhan paling rendah dalam 40 tahun. Kecuali pada 2020 tatkala menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan ekspansi di saat ekonomi dunia ambruk akibat pandemi Covid-19. NBS menyatakan pihaknya juga akan menunda rilis data bulanan berbagai indikator. Termasuk penjualan ritel dan penjualan rumah. (Yoga)

Gubernur BI Perry Wajiyo menyampaikan tiga strategi menghadapi perlambatan ekonomi dunia saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia yang berlangsung 11-16 Oktober 2022 di Washington DC, AS. Pertama, tantangan global yang dihadapi saat ini tidak dapat direspons dengan satu instrumen kebijakan. Diperlukan pengembangan kerangka Integrated Policy Framework (IPF) IMF bersama dengan kerangka Macro-financial Stability Frameworks (MFSF) BIS. “Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan implementasi bauran kebijakan moneter, fiskal, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial,” ujar Perry yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut bersama Menkeu Sri Mulyani. Kedua, Perry mengingatkan pentingnya pengembangan digitalisasi keuangan.

BI telah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran di antaranya kesepakatan cross-border payment Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, peluncuran quick response (QR) code, dan BI Fast Payment (BI-FAST). Ketiga, pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka membantu negara yang membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut juga meliputi Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) negara G20 yang. Menurut Perry, pertemuan tersebut juga menyoroti aktivitas perekonomian global yang mengalami perlambatan secara luas dan lebih tajam dibandingkan perkiraan, dengan tingkat inflasi yang tinggi.. (Yoga)