Ekonomi
( 40789 )Likuiditas Valas di Bank Mulai Menyusut
Kenaikan bunga acuan di Amerika Serikat mulai menipiskan likuiditas valuta asing di perbankan dalam negeri. Mengutip data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit valas perbankan mencapai Rp 932,61 triliun hingga Agustus 2022. Nilai ini meningkat 16,71%
year on year
(yoy) dari Rp 799,05 triliun.
Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas cuma tumbuh 11,84% yoy dari Rp 990,67 triliun per Agustus 2021 menjadi Rp 1.107,94 triliun di akhir Agustus 2022. Bahkan, kondisi likuiditas valas semakin mengetat di September 2022.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, kredit valas di September tumbuh 18,1% yoy sementara DPK hanya mengalami peningkatan 8,4% yoy.
Bila hanya melihat sumber valas dari DPK saja maka likuiditas valas terkesan terbatas. Tapi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank terkait valas itu bervariasi. Ada berupa pinjaman maupun penerbitan surat berharga. Bahkan surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh perbankan bisa dilakukan repo untuk mendapatkan valas, ujar Destry, pekan lalu.
BERBURU MODAL DI UJUNG TAHUN
Tren kenaikan suku bunga yang kini terjadi rupanya tak menyurutkan niat korporasi untuk berburu dana melalui emisi surat utang. Bahkan menuju pengujung tahun, antrean penerbitan obligasi korporasi masih padat lantaran dinaungi beragam sentimen positif. Data termutakhir PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan bahwa realisasi penggalangan dana korporasi melalui emisi obligasi sejauh ini telah mencapai Rp131,29 triliun oleh 29 perusahaan.Tren positif pemulihan ekonomi diyakini mendorong aksi korporasi tersebut. “Kami prediksi sekitar Rp21 triliun [obligasi korporasi] masih bisa terbit di kuartal IV/2022,” ujar Kepala Divisi Pemeringkatan Nonjasa Keuangan I Pefindo Niken Indriarsih, Selasa (25/10). Dari potensi tersebut, penggalangan dana terbesar berasal dari industri bubur kertas dan konstruksi. Dengan begitu, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi bakal menembus Rp153,24 triliun hingga akhir 2022.
Menurutnya, sektor yang selama ini mendominasi penerbitan surat utang, seperti multifinance, mulai mengerem emisi pada pengujung tahun karena telah mengandalkan pencarian modal pada awal tahun saat suku bunga masih murah.
Optimisme Investasi
Data investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/10), memberi optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun ini. Sebagaimana yang dilansir oleh BKPM, sepanjang periode Januari—September 2022, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebanyak Rp1.200 triliun. Dengan demikian, pada kuartal IV/2022, pemerintah harus menarik investasi sebesar Rp307 triliun agar mampu mencapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun.
Tak bisa dimungkiri, target investasi pada tahun ini memang cukup menantang, yakni tumbuh hingga 33,15% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya Rp901,2 triliun. Faktanya, selama ini pertumbuhan realisasi investasi sulit untuk mencapai di atas 15%, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apalagi, kondisi ekonomi pada tahun ini masih cukup berat. Sebagai mesin pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi menjadi salah satu andalan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.
ANCAMAN RESESI GLOBAL : Backlog Rumah Sulit Terkejar
Konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi resesi global bakal menghambat pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih di angka 12,75 juta hunian. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu mengadakan program sejuta rumah. Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi kurangnya hunian atau backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan. “Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu ke depan,” kata Syarifah kepada Bisnis, Senin (24/10). Dia juga menyatakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global bakal makin menghambat upaya mengatasi kondisi backlog itu.
Target Ambisius Hapus Kemiskinan Ekstrem
Presiden Jokowi memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Rencana ini lebih maju dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030. Jokowi melontarkan rencana itu pertama kali dalam rapat terbatas tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020. Saat itu, Presiden meminta ada upaya ekstra untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,7 juta jiwa. Salah satunya adalah berfokus pada masyarakat termiskin. Merujuk pada IMF, dia menyatakan, jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat itu 9,9 juta jiwa atau 3,371 % total penduduk. "Karena itu, kita bisa berfokus menangani lebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi. Presiden meminta secara khusus data akurat kelompok ini agar upaya pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan efektif. Sejak saat itu, jajaran pembantu Presiden mulai sibuk menentukan kelompok miskin ekstrem.
Pemerintah selama ini tidak menggunakan istilah tersebut. BPS pun mengukur kemiskinan dengan prinsip kebutuhan dasar. Artinya, BPS melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan mereka. Sementara dalam perhitungan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia memiliki acuan, yaitu prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penduduk yang pengeluarannya kurang dari US$ 1,9 PPP per hari adalah mereka yang termiskin. Angka itu setara dengan Rp 11.941 per kapita per hari pada 2021. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, terdapat 2,14 $ penduduk sangat miskin atau 5,8 juta orang per Maret 2021. Adapun pada April 2021 terdapat revisi acuan IMF dalam menghitung kemiskinan ekstrem. Mengutip Poverty and Equity Brief East Asia & Pacific (2022), padanan PPP untuk Indonesia turun menjadi Rp 10.739 per kapita per hari. Maka jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi 2,04 % atau 5 juta orang. (Yoga)
'Hil yang Mustahal' Investasi Besar
SESUMBAR pemerintah memasang target investasi Rp 1.400 triliun pada tahun depan sungguh sangat tidak realistis. Selain tidak mencantumkan parameter program untuk mencapai target fantastis tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melupakan bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Padahal target investasi wajib hukumnya memperhitungkan kemampuan ekonomi dalam negeri dan kondisi ekonomi global. BKPM mencatat realisasi investasi Januari hingga September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4 % target Rp 1.200 triliun. Itu pun dalam kondisi normal. Sedangkan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika para pengusaha ataupun ekonom pesimistis target Rp 1.200 triliun tahun ini bisa tercapai. Lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menjadi batu sandungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat kenaikan suku bunga dan inflasi menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal. Sebab, melambungnya inflasi dan suku bunga BI akan membuat biaya investasi membubung.
Kondisi global menjadi penting karena investasi di Tanah Air didominasi penanaman modal asing atau 53,7 %. Belum lagi pertimbangan iklim investasi di Indonesia. Peringkat Indonesia sebagai negara dengan penanaman modal asing anjlok dari peringkat ke-15 menjadi ke-20 dalam laporan World Investment Report 2022 dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Agustus lalu. Dengan ancaman resesi global tahun depan, sudah saatnya target realisasi investasi Rp 1.400 triliun pada 2023 direvisi total. Apalagi dengan perhitungan bahwa proyek-proyek di ibu kota negara Nusantara diklaim bisa mendatangkan investasi minimal Rp 200 triliun di tahap pertama, yang sangat pantas diragukan. Investor yang akan menanamkan uangnya, di tengah perekonomian dunia yang sedang melambat, sudah pasti meminta kepastian potensi pengembalian investasinya. (Yoga)
INGGRIS, PM Sunak Utamakan Pemulihan Ekonomi
Rishi Sunak resmi dilantik menjadi PM Inggris oleh RajaCharles III di Istana Buckingham, Selasa (25/10). Meskipun dia etnis minoritas pertama yang menjabat kepala pemerintahan, masyarakat menanti terobosan yang akan dilakukan menkeu periode 2020-2022 itu. Sunak berjanji memperbaiki kesalahan pendahulunya, Liz Truss, yang hanya memerintah selama 44 hari. Setelah diambil sumpah oleh Raja, Sunak menggelar jumpa pers di depan Downing Street Nomor 10, kediaman resmi PM Inggris. Ia berterima kasih kepada Truss yang mengalahkan dia dalam pemilihan ketua Partai Konservatif atau biasa disebut Tory, Juli lalu. Namun, ia juga mengkritisi pemerintahan Truss. ”Saya memahami niat mulia Liz untuk memulihkan ekonomi ketika dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Akan tetapi, kita harus mengakui ada kesalahan yang telah dilakukan,” ujarnya. Sunak mengacu pada kebijakan ekonomi Truss yang memotong pajak hingga 45 %. Selain hanya menguntungkan pengusaha besar, keputusan ini membuat ekonomi Inggris kian terpuruk. Pemerintahan Truss dikabarkan tidak memiliki rencana mengganti pendapatan negara yang hilang akibat pemotongan pajak itu. Akibatnya, hanya dalam kurang dari dua bulan, Inggris kehilangan 65 miliar pound sterling.
Dalam debat memperebutkan kepemimpinan Tory, yang disiarkan salah satunya oleh Sky News, Sunak telah mengungkapkan bahwa pemotongan pajak adalah rencana yang tidak masuk akal. ”Inflasi membuat harga semua komoditas melonjak. Kita tidak bisa memotong pajak untuk menyelesaikan persoalan karena teori menyuruh rakyat semakin banyak berbelanja sementara pajak dikurangi selama inflasi itu dongeng belaka,” tuturnya. Sunak mengingatkan, dalam sambutan pertamanya sebagai PM, bahwa pemulihan ekonomi tetap menjadi agenda utama pemerintah. Ini berarti rakyat harus siap saat pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Meski demikian, ia mengingatkan, masyarakat telah menyaksikan kiprahnya sebagai menkeu selama pandemic Covid-19 dengan berbagai skema bantuan untuk rakyat. ”Saya tidak akan meninggalkan utang yang harus ditanggung generasi mendatang, yaitu anak dan cucu kita. Saya akan bekerja keras demi kepercayaan Anda,” janjinya. (Yoga)
Inflasi dan Suku Bunga Tinggi
Tekanan inflasi global masih tinggi. Bank-bank sentral menaikkan suku bunga lagi. Kemungkinan akan terjadi resesi global dan Indonesia harus menyesuaikan diri. Perekonomian Indonesia sendiri saat ini masih tumbuh cukup tinggi, didukung konsumsi dan harga komoditas yang tinggi. Dengan inflasi yang masih tinggi, yakni 8,3 % di AS, 9,1 % di Eropa, dan sangat tinggi di beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina terutama karena tingginya harga energi dan pangan, ditambah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, bank sentral masih harus terus menaikkan suku bunga. Bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga lagi dengan cukup tinggi, 0,75 basis poin (bps), menjadi ke kisaran 3-3,25 %. Karena inflasi masih tinggi, diperkirakan The Fed masih akan menaikkan bunga lagi beberapa kali sampai 4 % pada akhir 2022 dan 4,6 % pada 2023 guna mengendalikan inflasi di kisaran 2 %.
Bank sentral lain mengikuti menaikkan suku bunganya karena juga menghadapi inflasi tinggi dan menyesuaikan langkah The Fed untuk mengatasi aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar mata uang. BI juga menaikkan lagi suku bunga kebijakan 0,50 % menjadi 4,75 %. Dengan inflasi 4,69 % dan perkiraan inflasi pada 2022 sekitar 7 %, nilai rupiah melemah melebihi Rp 15.000 per dollar AS, BI kemungkinan masih harus menaikkan suku bunga lagi untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas rupiah. Inflasi tinggi tidak saja terkait dengan tingginya harga pangan dan energi, tetapi juga terkait dengan kebijakan moneter dengan suku bunga rendah untuk menstimulasi ekonomi yang berjalan cukup lama pascakrisis keuangan global 2009. Kenaikan inflasi semestinya dapat diantisipasi sebagai konsekuensi dari rendahnya suku bunga, tetapi bank sentral pada umumnya menyepelekannya sehingga terkejut dan terlambat mengantisipasi kenaikan inflasi. (Yoga)
INOVASI BISNIS, Kisah Pakaian Tidur
Selama 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2022, produk pakaian dalam dan pakaian tidur terbesar Walmart bermerek Secret Treasures menghasilkan penjualan 1 miliar USD. Perusahaan ritel ini tak mau cuan itu raib. Mereka memperbarui merek ini dengan nama Joyspun agar pendapatan besar itu berlanjut. Secret Treasures adalah salah satu dari 13 merek privat di antara berbagai barang dagangan yang menjadi fokus para peritel. Perdagangan produk itu juga menangkap basis pelanggan terbesar di pasar pakaian dalam dan pakaian tidur wanita di AS. Satu dari lima pembelian pakaian jenis ini bermerek Secret Treasures pada tahun 2021. Perubahan-perubahan yang tengah dilakukan Walmart di AS menyiratkan strategi dan inovasi menghadapi ancaman resesi. Harga-harga telah melonjak di negara itu. Mereka terus membikin perubahan agar permintaan tak seret. Mereka ingin mengulang kisah sukses sebelumnya. Saat pandemi, penjualan pakaian dalam dan pakaian tidur melonjak karena orang banyak bekerja di rumah. Mereka membeli baik ke toko luring maupun secara daring.
Penjualan pakaian dalam selama sembilan bulan pertama tahun 2020 tercatat 15 % lebih tinggi dari periode sama 2019. Penjualan pakaian tidur naik 52 % pada jangka waktu yang sama. Kenyamanan di rumah selama pandemi ternyata membuat dua jenis produk ini harus diganti karena sering dipakai. Walmart juga yakin pasar dua jenis produk ini masih sangat besar meski pandemi berakhir. Orang yang kembali berlibur dan berpesta tak hanya membeli pakaian baru, tetapi juga membeli pakaian dalam. Oleh karena itu, masih menurut CNBC, para pembeli Joyspun akan melihat perubahan desain dan gaya yang lebih modern pada produk-produk pakaian dalam di Walmart. Semua barang juga dijual dengan harga rendah. Bra dijual mulai dari harga 11,98 USD. Pakaian lainnya berkisar dari 7,98 USD untuk baju tidur hingga 34,98 USD untuk luaran berlapis. Harga-harga itu diharapkan bisa menarik konsumen untuk mau membeli di tengah lonjakan harga. (Yoga)
Ekspor Bahan Baku Rumput Laut Akan Dibatasi
Pemerintah berencana membatasi ekspor bahan baku rumput laut. Hilirisasi rumput laut akan didorong guna menghasilkan produk olahan rumput laut yang bernilai tambah. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rahmat Mulianda mengemukakan, tren global untuk pengembangan ekonomi biru atau pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan merupakan peluang bagi industri rumput laut Indonesia yang memiliki potensi pasar besar. Dari data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) 2018, potensi ekonomi biru secara global senilai 1,5 triliun USD per tahun dan diprediksi mencapai lebih dari 3 triliun USD pada tahun 2030. Ini, disebabkan pemanfaatan bahan laut untuk produksi pangan, kosmetik, dan obat makin meningkat.
Produksi rumput laut dunia mencapai 35,8 juta ton yang bersumber dari 49 negara. Dari jumlah itu, 27,86 % produksi datang dari Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua produsen rumput laut tropis setelah China. Namun, nilai ekspor rumput laut Indonesia masih rendah karena sebagian besar produk yang diekspor berupa bahan baku, yakni rumput laut kering. Dalam peta jalan rumput laut yang disusun Kemenko Bidang Perekonomian, penguatan industri hilir ditargetkan pada 2021, yakni 20 % ekspor berupa rumput laut olahan, namun, tidak tercapai karena ekspor produk olahan hanya 7 %.”Akan dikaji upaya mengurangi ekspor rumput laut kering dan memperkuat industri dalam negeri secara bertahap,” kata Rahmat, Selasa (25/10) di Jakarta. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









