Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan penguatan ekosistem UMKM akan mendorong peningkatan ekspor dan perdagangan Indonesia. “Salah satu cara  meningkatkan ekspor dan surplus perdagangan Indonesia adalah melalui penguatan ekosistem UMKM,” kata Juan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/10). Karena itu, Kadin Indonesia menciptakan inisiatif Kadin International Trading House, Wiki Wirausaha, dan mengakselerasi pengembangan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM sebagai upaya kontribusi Kadin Indonesia dalam membantu UMKM untuk memperluas pasar termasuk membuka peluang pasar ekspor. Juan mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membantu UMKM dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Hal itu juga sejalan dengan pesan dari Presiden RI Jokowi bahwa perlu adanya Indonesia Incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret. “Kadin Indonesia dan pemerintah merupakan key enabler untuk mengakselerasi neraca perdagangan Indonesia dengan meningkatkan ekspor UMKM di Indonesia dimana membutuhkan daya saing UMKM yang tinggi. Maka dari itu, Kadin Indonesia menciptakan badan vokasional untuk memberikan bekal sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” jelas dia. Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan bahwa tanpa adanya perdagangan, tidak akan ada kegiatan logistik. Dia berharap target pemerintah menurunkan biaya logistik nasional menjadi 17% dari 23%, akan dapat memberikan nilai tambah dan solusi bagi para pelaku UMKM. (Yoga)

Kementerian PUPR bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan fasilitas layanan perbankan. Salah satu layanan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu adalah kredit atau pembiayaan konsumer fasilitas kepemilikan hunian. “Dengan penandatanganan PKS BTN Solusi ini diharapkan BTN dapat memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PUPR melalui pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan BTN baik dalam bentuk konvensional dan/atau syariah yang dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk institusi, namun juga seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR,” kata Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo saat menyampaikan sambutan di acara penandatangan PKS di Jakarta, akhir pekan lalu. Kerja sama kedua pihak ini bertujuan untuk meningkatkan penempatan dana pihak ketiga (DPK) BTN dan ekspansi kredit khususnya dari nasabah institusi.

Kemitraan tersebut diresmikan dengan penandatangan PKS mengenai Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Kepada Pegawai di Kementerian PUPR. BTN dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk menyediakan fasilitas layanan perbankan di antaranya, fasilitas pengelolaan Rekening Satuan Kerja secara tunai dan nontunai, fasilitas tabungan untuk penerimaan pembayaran belanja pegawai, meliputi Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Batara Payroll, Tabungan e’BATARAPOS dan fasilitas kredit/pembiayaan konsumer di antaranya fasilitas kepemilikan hunian (baik kredit konvensional ataupun pembiayaan syariah), Kredit Bangun Rumah serta Program BTN Solusi bagi Pegawai. Haru menjelaskan, BTN sebagai mitra Kementerian PUPR dalam mengawal Program Sejuta Rumah (PSR) telah merilis beragam inovasi yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat mendapatkan hunian yang sehat, layak dan terjangkau di seluruh pelosok negeri ini. (Yoga)

Operator telekomunikasi milik Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) tengah menyiapkan diri untuk berfokus pada bisnis konektivitas melalui ekosistem digital yang lengkap, tak hanya menjadi pemain di industri telekomunikasi. Perseroan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan sejumlah lini usaha Grup Sinar Mas maupun pihak eksternal seperti DANA, Vidio, dan Lazada dalam sebuah ekosistem. Dirut Smartfren Telecom Merza Fachys mengatakan, kolaborasi tersebut perlu dilakukan, karena platform digital tidak berguna jika ekosistemnya tidak lengkap. Sehingga, Smartfren akan terus melakukan pengembangan sekaligus membangun aset secara paralel. “Kami juga harus memanfaatkan platform-platform ini dalam aplikasi yang lebih tinggi. Kami menyiapkan IoT dan banyak aplikasi berbasis arti­ cal intelligence (AI), blockchain, dan lain-lain. Semua ekosistem berjalan paralel,” kata Merza di acara ‘Kupas Tuntas’ yang digelar Samuel Sekuritas, baru-baru ini.

Merza meyakini bahwa FREN ke depan bakal menjadi pemain digital yang lengkap, baik platform digital terutama ekosistem konten maupun aplikasi-aplikasi, yang akan mengantarkan informasi dan konten untuk dinikmati pengguna maupun industri. “Kami akan fokus menggunakan blockchain, 5G juga segera meluncur, pusat data (data center) sedang dibangun, edge computing berjalan sesuai perkembangan, dan AI sebagai basis yang kami gunakan,” ungkap dia. Mengenai 5G, Merza menjelaskan bahwa FREN akan menggelarnya di area-area industri dan perumahan maupun area-area yang tidak dilayani serat optik. Termasuk, menggelar 5G di proyek kereta cepat dan tempat-tempat pariwisata premium seperti Labuan Bajo dan Nusa Dua, Bali. “Demikian cita-cita kami. FREN akan menjadi the most sophisticated digital infrastructure platform providing immersive digital experience and solution. Apalagi, Sinar Mas juga masih berkomitmen kuat untuk mengembangkan FREN,” ujar Merza. Dia mengungkapkan, Smartfren juga tengah membangun data center raksasa berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Indonesia. Perseroan telah menggandeng perusahaan asal Abu Dhabi UEA, yaitu Group 42 (G42), untuk mengerjakan proyek ini. (Yoga)

Independensi BI sebagai pelaksana kebijakan moneter bisa berada di ujung tanduk. Ancaman itu datang dari terbukanya celah politikus masuk ke jajaran anggota dewan gubernur bank sentral. Rencana itu bermula dari RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 47. Bunyi salah satu ayat dalam pasal itu masih sama dengan isi UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI. Artinya, tidak ada larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau berasal dari partai politik. Jika pasal tersebut lolos, sejumlah bahaya yang mengancam independensi BI kian terlihat jelas. Meski dihapusnya larangan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI sudah berlaku sejak 18 tahun lalu, bukan berarti pintu gerbang yang terbuka lebar itu kini tak dimanfaatkan. Apalagi sejumlah politikus telah melontarkan pernyataan terbuka mengenai peluang tersebut. Dengan komposisi DPR yang mayoritas koalisi pemerintah, rancangan omnibus law sektor keuangan ini dikhawatirkan bakal dengan mudah melanggengkan strategi agar anggota ataupun pengurus partai politik dapat mengikuti seleksi dewan gubernur bank sentral. Padahal independensi adalah harga mati di bank sentral.

Pada Orde Baru, independensi bank sentral menjadi sorotan akibat bank sentral yang tak independen dalam mengawasi industri perbankan, ekonomi kita luluh-lantak dihajar krisis moneter 1997-1998. BI terpaksa menggelontorkan bantuan likuiditas (BLBI) sebesar Rp 147,7 triliun ke 48 bank yang hampir kolaps akibat krisis saat itu. Kasus BLBI ini yang mendorong peralihan tugas pengawasan bank dari bank sentral ke OJK. Kita juga tentu tak ingin sejarah buruk pada masa lalu terulang. Dengan terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik dan campur tangan pemerintah, BI bisa menjalankan tugas utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, membangun sistem pembayaran, serta menciptakan stabilitas sistem keuangan. Hanya dengan cara itulah kebijakan moneter sebuah negara diyakini lebih kredibel. Terutama dalam meraih kepercayaan pasar. (Yoga)

Emiten perbankan berpeluang diuntungkan jika suku bunga kredit ikut meningkat pasca-kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, membenarkan bahwa bank bisa mengerek laba dari besarnya volume pinjaman di masa pemulihan ekonomi. Angin segar itu juga tampak dari tren positif saham perbankan pada akhir pekan lalu. “Transaksi sahamnya bisa naik karena emiten bank akan meraih gap keuntungan yang relatif lebih tinggi,” tuturnya kepada Tempo, Sabtu lalu. Margin yang bisa didongkrak emiten perbankan adalah pinjaman berskema floating rate atau bunga mengambang yang umumnya diterapkan pada pinjaman debitor bidang properti.

Lonjakan suku bunga acuan pun membuat tawaran produk deposito dari perbankan lebih menarik. “Investor retail maupun institusi akan mengambil momentum untuk masuk ke produk tersebut. Ini keuntungan juga bagi emiten perbankan.” Kamis pekan lalu, bank sentral kembali mengerek suku bunga sebesar 50 basis point (bps) ke level 4,75 %. Otoritas moneter itu berupaya meredam laju inflasi yang terus meningkat, hampir menyundul 6 %. Kebijakan baru BI pun masih imbas dari inflasi tinggi di AS, lebih dari 8 %, yang membuat The Fed menaikkan suku bunga acuan secara berkala dari sebelumnya 0 persen hingga kini berkisar 3,0-3,25 %. (Yoga)

Grab Indonesia bakal menutup layanan GrabKitchen pada 19 Desember mendatang. Inkonsistensi pertumbuhan bisnis dapur bersama khusus layanan pesan antar alias cloud kitchen ini menjadi salah satu alasannya. Chief Communications Officer Grab Indonesia, Mayang Schreiber, menyatakan pertumbuhan GrabKitchen tak konsisten selama empat tahun beroperasi. Selain itu, saat ini perusahaan tengah melakukan peralihan model bisnis menjadi bisnis aset ringan. "Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit, untuk tidak melanjutkan operasi GrabKitchen di Indonesia," tuturnya kepada Tempo, kemarin. Diluncurkan pada April 2019, Grab agresif mengembangkan GrabKitchen. Sampai akhir 2019, perusahaan telah memiliki lebih dari 40 titik dapur bersama yang dapat disewa mitra di kawasan Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Denpasar, hingga Medan.

Dengan berakhirnya bisnis GrabKitchen, perusahaan memutus hubungan kerja belasan karyawan yang mengurusi unit bisnis tersebut. Grab memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk menjajaki posisi yang tersedia di divisi lain. "Kompensasi tambahan berdasarkan iktikad baik perusahaan dengan jumlah sesuai dengan kebijakan perusahaan," ujar Mayang. Grab juga memberi program manfaat tambahan berupa perpanjangan asuransi kesehatan hingga 31 Desember 2022.Grab pun menawarkan dukungan konseling melalui Grabber Assistance Program kepada para karyawan yang terkena PHK, ditambah beberapa program pelatihan, seperti perencanaan karier, teknik pencarian kerja, dan personal branding. (Yoga)

Keberadaan tol laut mulai dimanfaatkan untuk mengangkut bahan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah defisit. Pengangkutan ini diharapkan dapat memeratakan stok sekaligus mengendalikan harga pangan. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi menyatakan, distribusi pangan melalui tol laut bisa berdampak pada terkendalinya inflasi bahan makanan, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). ”Distribusi ini akan mengisi stok yang kurang di daerah-daerah tersebut sehingga akan menjaga stabilitas harga dan inflasi. Selain itu, subsidi transportasi juga dapat mengurangi harga pokoknya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/10). Beras menjadi komoditas pertama yang didistribusikan ke wilayah 3T memanfaatkan tol laut. Ke depan, kata Arief, pengangkutan bahan pangan lain juga berpotensi memanfaatkan tol laut, seperti ayam dan daging beku. Pada Selasa (18/10), BPN bersama Perum Bulog melepas pengiriman 10 kontainer beras dari Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar berisi 200 ton beras cadangan pemerintah itu dikirim ke Aceh dan Sumut.

Menurut Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal, beras itu dikirim untuk operasi pasar. Kedua daerah tujuan tersebut tengah mengalami defisit, sedangkan Jabar tergolong surplus beras. Laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag menyebut, harga beras medium di Sumut sepekan ini Rp 11.333 per kg. Adapun harga beras medium di Aceh Rp 10.356 per kg. Keduanya berada di atas harga acuan untuk kedua wilayah sebagaimana diatur dalam Permendag No 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras, yakni Rp 9.950 per kg. Menurut Awaludin, pengangkutan beras dari Jabar ke Sumut dan Aceh lebih efisien melalui tol laut. ”Sebelumnya, beras diangkut melalui jalur darat terlebih dulu ke Tanjung Priok, lalu diangkut dengan kapal,” katanya. Dengan perubahan moda transportasi tersebut, biaya angkut 20% lebih hemat dalam waktu sekitar enam hari. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memungkinkan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Sejumlah ekonom dan masyarakat sipil menolak masuknya politikus ke bank sentral. “Yang dikhawatirkan pasca-disahkannya RUU PPSK adalah keinginan untuk memasukkan politikus ke BI semakin besar,” ujar Direktur Segara Institute, Piter Abdullah Redjalam, kepada Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022. Pada aturan sebelumnya, UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang BI, larangan anggota Dewan Gubernur BI dari anggota ataupun pengurus partai politik sudah dihapus. Aturan larangan tersebut tercantum dalam Pasal 47 C UU No 23 Tahun 1999.  Gelagat keinginan politikus masuk bank sentral kian menguat dalam RUU PPSK.

Apalagi masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada 2023. Artinya, tahun depan akan digelar uji kelayakan dan kepatutan pemilihan calon gubernur bank sentral oleh DPR yang merupakan inisiator RUU PPSK. Menurut Piter, sekalipun ketentuan larangan masuknya politikus dalam jajaran pimpinan bank sentral sudah dihapus sejak 2004, timbul kekhawatiran RUU PPSK akan memuluskan jalan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. “Walau sudah dihapus, selama ini tidak pernah kemudian digunakan untuk memasukkan politikus ke BI," ujarnya. (Yoga)

Orca Powergear awalnya mimpi bocah SMA yang menonton Free Willy terkesima akan keindahan Willy, paus orca dalam film karya Simon Wincer tersebut. Anak bernama Romy Sofyan menganggap Willy sosok yang agung, besar, dan indah. Romy muda memutuskan, jika mimpi bisnisnya tercapai, dia akan menamainya Orca. Sejak SMP, Romy tertarik pada olahraga motocross. Namun, karena larangan orang tua, dia hanya bisa mendatangi dan menonton balapan motocross. Walau begitu, cintanya terhadap motocross menumbuhkan semangat baru. “Nanti, kalau sudah besar, mau bikin usaha seputar balapan pokoknya!” katanya. Mimpinya mulai terwujud pada 2009. Romy memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan kantoran dan mendirikan perusahaan spesialis motorsport bernama Orca Racing. Karena masih baru, perusahaan ini hanya menjual suku cadang dan aksesori impor motocross. Seiring waktu, pada 2015, dia dan tiga anggota tim desainnya meriset dan mengembangkan produk autentik Orca. Hingga akhirnya, Orca Powergear lahir dengan jersey dan celana pertama yang berhasil dipasarkan.

Hingga saat ini, Orca Powergear memiliki berbagai jenis produk, baik khusus untuk balapan maupun kasual. Produk balap offroad yang ditawarkan antara lain jersey, celana, goggles, sarung tangan, dan helm. Sedangkan untuk kasual, brand ini menawarkan kaos dan jaket. Romy mengatakan target produk selanjutnya adalah sepatu trail yang akan rilis tahun depan. Pria berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa nilai produk-produk Orca Powergear tidak hanya pada fungsi dan kenyamanannya, tapi juga estetikanya. Anak perempuan Romy yang merupakan Project Lead Orca Powergear, Rheyna, 24 tahun, mengatakan, walaupun harga yang ditawarkan cukup mahal untuk kategori sports brand lokal, kualitas yang diberikan sepadan. Seperti jersey RS Ultima yang bahan produknya serupa dengan produk luar tapi masih cenderung lebih murah. Orca Powergear pun menjadi salah satu jenama yang masuk dalam Top 10 ARQAM Fashion & Beauty Care pada 10 Oktober 2022. Romy bersyukur merek yang dibesarkannya ini dapat diakui menjadi salah satu UMKM terbaik dalam acara yang didukung Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut. (Yoga)

Pemerintah menyatakan kebutuhan dana untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat harus melibatkan para pemangku kepentingan. Besaran dana yang dibutuhkan atau disiapkan untuk mencapai target penggunaan energi bersih itu harus berdasarkan konsensus, bukan perhitungan pemerintah semata. "Jadi bukan hanya konsensus satu pemerintahan saja, apalagi hanya kemudian ditanya pemerintah menyiapkan budget-nya berapa?," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam Tempo Energy Day hari ketiga sesi I bertajuk Pembiayaan Produk Energi Bersih, yang disiarkan secara langsung di Youtube Tempo Media di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. Menurut Febrio, pemahaman memenuhi kebutuhan dana untuk meralisasikan NZE perlu sama-sama dibentuk karena kekhawatiran dampak perubahan iklim sangat besar. Risiko yang sama juga dihadapi banyak negara lain, tidak hanya Indonesia. Dalam rencana aksi penurunan emisi karbon, kata Febrio, target NZE 2030 dinaikkan menjadi 31,9 % yang menyasar sektor kehutanan dengan target pengurangan 500 juta ton emisi karbon dan sektor energi dan transportasi sebesar 358 juta ton. Dua sektor ini sudah mencapai 97 % target,” tuturnya.

Selama ini emisi karbon terbesar berasal berasal dari kelistrikan sebanyak 62 % disumbang PLTU atau pembangkit batu bara. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi penggunaan PLTU diiringi dengan pembiayaan kompensasi dari masa operasi yang berkurang. “Kalau pembangkit sisa (operasi) 25 tahun, kami tawarkan pembiayaan yang lebih murah untuk working kapital berapa tahun dia bisa memotong masa operasinya,” kata Febrio. Wakil Dirut PT Bank Mandiri, Alexandra Askandar, mengakui terjadi peningkatan pembiyaan hijau. Dia mengungkapkan untuk mengejar target 31,9 % penurunan emisi 2030 butuh US$ 381 miliar atau Rp 4.000 triliun. “Itu angka yang sangat besar,” ujarnya. Alexandra melihat prospek pembiayaan hijau akan bagus seiring dengan meningkatknya inisiatif dari berbagai kementerian, investor, lembaga keuangan dan pelaku usaha. Bank Mandiri, kata dia, telah menyalurkan portofolio berkelanjutan sebesar Rp226 triliun selama semester pertama tahun ini. Portofolio hijau yang sudah tersalurkan Rp105 triliun atau 11,8 % total portofolio kredit perseroan. (Yoga)