Kementerian PUPR membangun rusun bagi ASN di Kalsel senilai Rp 71,2 miliar. Rusun tersebut dibangun satu twinblock yang bakal menampung 368 pegawai. “Pembangunan rusun ini dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk di Kalsel. Kami ingin para ASN juga bisa tinggal di hunian yang layak seperti di Rusun ini,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/11). Menurut Iwan, rusun ini telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh para ASN. Dengan tinggal di rusun, diharapkan para ASN bisa fokus melayani masyarakat khususnya dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pembangunan rusun ini mengikuti amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rusun yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Rusun Umum, Rusun Khusus dan Rusun Negara.

“Rusun ASN ini diperuntukkan kepada ASN yang berasal dari luar Kalsel,” ujarnya. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H Hujurat mengatakan, hampir semua unit di rusun ini sudah terisi oleh ASN dari Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, Balai Teknik Rawa dan BP2JK Wilayah Kalsel. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, pembangunan Rusun ASN dilaksanakan di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalsel. Rusun tersebut dibangun satu twinblock setinggi delapan lantai dengan jumlah hunian 92 unit, tipe 45 dan dapat menampung sebanyak 368 ASN. “Total biaya pembangunan rusun sekitar Rp 71,2 miliar. Kontraktor pelaksana PT Citra Prasasti Konsorindo KSO PT Cipta Vera Mandiri dan manajemen konsultan PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan,” terangnya. (Yoga)

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada Januari-September 2022 sebesar US$ 80,15 juta Rp 1,25 triliun, naik 34% dibanding periode sama tahun lalu US$ 59,72 juta. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan meningkatnya penjualan baja perseroan. Mengacu pada laporan keuangan konslidasian yang berakhir 30 September 2022, pendapatan bersih perseroan meningkat 14,47% dari US$ 1,61 miliar menjadi US$ 1,84 miliar. Pendapatan tersebut mayoritas dihasilkan dari penjualan baja di dalam negeri yang mencapai US$ 1,35 miliar atau naik 7,2% dibanding sebelumnya US$ 1,25 miliar. Kontribusi lainnya datang dari ekspor baja sebesar US$ 275 juta, kemudian pendapatan dari segmen sarana infrastruktur sebesar US$ 192 juta, jasa lainnya US$ 19,51 juta, serta rekayasa dan konstruksi yang menyumbang US$ 5,16 juta.

Penopang pendapatan perseroan hingga akhir kuartal III-2022 juga berasal dari pendapatan operasi yang secara total tumbuh menjadi US$ 16,8 juta dari sebelumnya US$ 1,95 juta. Pertumbuhan itu berasal dari pendapatan sewa, penjualan aset tidak produktif, pemulihan cadangan penurunan aset tetap, dan lain-lain. Meningkatnya pendapatan perseroan, diikuti dengan beban pokok penjualan yang mem[1]bengkak 16,62% menjadi US$ 1,65 miliar dari sebelumnya US$ 1,41 miliar. Penyebabnya adalah naiknya beban produksi dari US$ 1,41 miliar menjadi US$ 1,65 miliar. Begitu juga dengan beban operasi yang naik tipis sekitar 0,41% men jadi US$ 107,71 juta. (Yoga)

Sengkarut gagal bayar di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) semakin kusut. Bukannya terurai, satu persatu masalah baru muncul. Bak kapal, tak ada lagi nakhoda di Wanaartha.Jajaran direksi dan komisaris independen Wanaartha Life menyatakan mundur per 31 Oktober 2022. Alasan utama mundurnya mereka adalah tak sanggup lagi menjalankan perusahaan dengan kondisi saat ini. Mereka menyebutkan penambahan modal bukanlah kewajiban dari direksi. Kondisi semakin ruwet saat Mahkamah Agung memutuskan, aset Wanaartha senilai Rp 2,4 triliun sudah disita oleh negara melalui Kejaksaan Agung, Direktur Wanaartha Life, Ari Prihadi tak banyak berkomentar terkait pengunduran dirinya. Ia mengisyaratkan, pengunduran diri masih perlu menunggu persetujuan beberapa pihak. Kini harapan nasabah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan kasus ini. Kuasa hukum sejumlah nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur bilang alternatif terbaik kondisi saat ini ialah mempailitkan perusahaan dengan persetujuan OJK. Dengan kekosongan manajemen tidak akan mudah untuk menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diminta OJK.

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) membeberkan alasan penjualan 51,44% kepemilikan saham di PT Jungleland Asia (JLA). JLA merupakan pengelola taman rekreasi Jungleland Theme Park di Sentul. Lewat anak usahanya, PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), ELTY menjual kepemilikan saham mayoritas ke investor strategis, yakni PT Adiprotek Envirodunia. Nilai transaksinya sebesar Rp 251 miliar. Head of Investor Relation ELTY Nuzirman Nurdin mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang menjadi pertimbagan pelepasan kepemilikan saham mayoritas tersebut Pertama, Jungleland Theme Park terkena dampak pandemi Covid-19. Alhasil, pendapatannya belum membaik. Kedua, kinerja Jungleland Theme Park diharapkan bisa meningkat dengan adanya kehadiran investor strategis ini. Ketiga, pemenuhan komitmen restrukturisasi pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Entitas Grup Djarum, PT Global Digital Niaga Tbk alias Blibli memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering senilai Rp 450 per saham. Harga penawaran ini mendekati batas atas harga penawaran awal, yang berkisar Rp 410-Rp 460 per saham. Berdasarkan prospektus, Selasa (1/11), Blibli akan melepas 17,77 miliar saham. Dengan begitu, calon emiten dengan kode saham BELI ini berpotensi meraup dana segar Rp 7,99 triliun dari hajatan ini. Rencanyanya, sekitar 5,5 triliun dana dari IPO akan digunakan untuk membayar utang ke bank. Sisanya untuk modal kerja.  

Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (1/11) mencatatkan nilai penawaran sebesar Rp 4,34 triliun. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang sebesar Rp 6,40 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari total nilai penawaran yang masuk dalam lelang kali ini, pemerintah hanya menyerap Rp 1,37 triliun.

Penjualan aset bermasalah perbankan yang sudah hapus buku semakin meningkat. Alhasil pendapatan bank dari recovery atau penjualan aset yang dihapusbukukan naik sepanjang September 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), misalnya, membukukan recovery income sampai dengan posisi September 2022 sebesar Rp 8,2 triliun atau tumbuh 27,5% yoy. BRI menargetkan recovery income sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 10,4 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyatakan, perkembangan penjualan agunan bermasalah saat ini di BRI cukup signifikan. Itu terlihat dari frekuensi lelang yang mencapai lebih dari 2.100 kali, dengan produktivitas lelang 30%. Sementara PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan pendapatan dari recovery sebesar Rp 4,16 triliun. Nilai ini meningkat 35,9% yoy. Total kredit hapus buku bank ini mencapai Rp 10,07 triliun atau meningkat 1,6% yoy. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha menyampaikan, dalam menjaga kualitas aset, Bank Mandiri telah membentuk pencadangan yang memadai. Sementara PT Bank BNI Tbk membukukan pendapatan recovery sebesar Rp 2,96 triliun sepanjang kuartal III 2022. Angka tersebut meningkat hingga 55,8% yoy dari Rp 1,9 triliun.

Jamu fiskal dan moneter peredam kenaikan inflasi agaknya masih manjur sejauh ini. Buktinya, inflasi pada Oktober 2022 tercatat 5,71% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang September yang mencapai 5,95% (YoY). Menurut Badan Pusat Statisik (BPS), Selasa (1/11/2022), hal itu di antaranya dipicu oleh penurunan harga Pertamax sebesar 4,14% pada 1 Oktober 2022, pengendalian pasokan, subsidi transportasi, serta adanya operasi pasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tak boleh buru-buru jemawa. Sebab, jika dilihat lebih jauh, maka inflasi inti pada Oktober 2022 justru menembus angka tertinggi sepanjang tahun ini, yakni 3,31% (YoY). Kenaikan inflasi inti memang menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Akan tetapi, dampak inflasi inti cenderung terjadi dalam jangka panjang. Alhasil, jika inflasi inti bergerak tak terkendali, maka berisiko kembali mendorong pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui penaikan suku bunga acuan. Musababnya, inflasi ini menjadi satu-satunya komponen indeks harga konsumen (IHK) yang dijadikan dasar oleh BI untuk mengutak-atik tingkat suku bunga acuan. “BI berkomitmen menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% lebih awal, yaitu paruh pertama 2023,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Selasa (11/1).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas realisasi inflasi Oktober tahun ini memperlihatkan harapan lebih besar atas kemampuan Indonesia untuk mengatasi dampak kenaikan harga yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu resesi global. BPS kemarin mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022. Secara bulanan, indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,11% (month-to-month/MtM). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari realisasi inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,17% secara bulanan maupun 5,95% secara tahunan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan perekonomi­an Tanah Air jauh dari risiko re­se­si, tren kenaikan harga yang ren­­dah setidaknya menunjukkan si­tuasi yang terkendali. BPS me­ni­­lai realisasi inflasi tersebut ma­­sih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara G20 lain­nya. Bagi Indonesia, pergerakan harga energi ini memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dari bertambahnya besaran subsidi energi, baik harga ba­han bakar minyak (BBM) maupun ko­mo­di­tas lainnya. Dengan adanya tam­bahan subsidi tersebut dan sa­saran untuk menekan de­fi­sit menjadi lebih berat dan pe­me­rintah mau tidak mau harus men­dorong sisi pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan nyata karena konsekuensi penambahan subsidi kerap dibarengi dengan program perlindungan terhadap rakyat, langkah pemberian bantuan sosial, dan upaya perlindungan terhadap perekonomian.

Regulator terus mewanti-wanti perusahaan asuransi yang saat ini tengah menghadapi persoalan untuk menyusun ulang rencana kerja yang lebih terukur dan melakukan penyehatan keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa sejumlah perusahaan asuransi telah menyampaikan rencana bisnis dengan asumsi masih dapat tumbuh hingga akhir tahun ini, meski terdapat indikasi tingkat suku bunga, nilai tukar, hingga pertumbuhan ekonomi yang menghantui penyusunan rencana bisnis perusahaan asuransi. “Sejauh ini, rencana bisnis berjalan secara normal, kecuali perusahaan-perusahaan yang dalam keadaan bermasalah. Kami meminta kepada perusahaan lembaga jasa keuangan untuk menyusun rencana penyehatan keuangan . Itu yang menjadi tantangan,” ujar Ogi dalam sesi wawancara bersama Bisnis Indonesia secara daring, Jumat (28/10). Umumnya, Ogi menuturkan bahwa rencana bisnis tahunan perusahaan yang dalam kondisi baik masih sesuai dengan rencana. Sementara itu, perusahaan yang sudah masuk ke dalam kategori bermasalah, OJK menantikan solusi penyehatan dalam RPK perusahaan asuransi. Namun, dia menekankan bahwa rencana penyehatan itu memerlukan komitmen dari pemegang saham, direksi, dan komisaris untuk mencari program-program penyehatan.