Ekonomi
( 40512 )Kejatuhan Rupiah dan Inflasi Impor
Dalam tiga tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada titik keseimbangan di kisaran Rp 14.000 per dollar AS. Namun, sejak pertengahan September 2022, rupiah terus terdepresiasi menembus batas psikologis Rp 15.000 per dollar AS. Dampak depresiasi rupiah salah satunya adalah mendorong inflasi dari jalur importasi (imported inflation). Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs rupiah pada perdagangan Rabu (26/10) ditutup pada level Rp 15.596. Dibandingkan awal tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah 9,3 %. Anjloknya kurs rupiah bukan disebabkan memburuknya indikator perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Begitu pula indikator lainnya, seperti inflasi, neraca pembayaran, dan cadangan devisa Indonesia. Kondisi ini terjadi karena begitu kuatnya dollar AS seiring terjadinya lonjakan suku bunga di negeri ”Paman Sam” dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat ancaman resesi di depan mata.
Lonjakan suku bunga di AS dipicu langkah bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang sepanjang tahun ini sangat agresif menaikkan suku bunga acuannya. Kini suku bunga acuan The Fed berada pada posisi 3,25 %. Lonjakan suku bunga The Fed memicu keluarnya modal dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya permintaan dollar AS di dalam negeri membuat dollar AS menguat terhadap rupiah. Berdasarkan data setelmen Bank Indonesia periode 1 Januari-20 Oktober 2022, pihak asing melakukan jual bersih sebesar Rp 174,04 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli bersih Rp 72,98 triliun di pasar saham. Artinya, sepanjang 2022, pihak asing lebih banyak menjual ketimbang membeli aset-aset keuangan dalam denominasi rupiah. Investor global memindahkan dananya dari aset-aset berdenominasi rupiah ke aset-aset berdenominasi dollar AS lantaran imbal hasilnya lebih menarik. Di tengah tekanan ketidakpastian perekonomian global, para pemodal makin terdorong menempatkan uangnya di pasar AS karena dinilai berisiko lebih rendah ketimbang memiliki aset di negara berkembang termasuk di Indonesia. (Yoga)
Situasi Kondusif, BEI Naikkan Target
Manajemen BEI optimistis situasi politik dan ekonomi pada tahun 2023 makin membaik. BEI menaikkan beberapa target, sekaligus akan meluncurkan produk-produk baru yang akan memberikan lebih banyak pilihan kepada para investor. BEI memproyeksikan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada 2023 mencapaiRp 14,75 triliun. Selain itu,target pencatatan efek baru pada 2023 menjadi 70 efek baru yang terdiri dari pencatatan efek saham, obligasi korporasi baru, dan pencatatan efek lainnya, meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Efek Beragun Aset (EBA). ”RNTH pada 2023 ditargetkan sebesar Rp 14,75 triliun, sementara capaian RNTH pada 2022 sebesar Rp 13,75 triliun yang berarti ada peningkatan Rp 1 triliun per hari. Kami optimistis angka pada 2023 akan naik. Per minggu ini, RNTH sebesar Rp 15,1 triliun,” ujar Dirut BEI Iman Rachman seusai RUPS Luar Biasa BEI, Rabu (26/10) di Jakarta.
Iman menambahkan, pada 2023 BEI juga sudah mempersiapkan beberapa produk. Waran terstruktur yang sudah mulai diluncurkan akan ditambah, baik produk maupun sekuritas anggota bursa yang mengeluarkannya. Selain itu,BEI akan mengeluarkan indeks future, juga memperdalam transaksi karbon bersama PT Pertamina (Persero) dan mungkin akan berkembang ke BUMN yang lain. Pada 2023, BEI juga menargetkan ada 70 pencatatan baru. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan, BEI optimistis dengan target tersebut karena inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 %. Direktur BEI Risa Rustam menambahkan, investasi asset tetap tahun 2023 naik 1,5 kali lipat dari Rp 116 miliar pada 2022 menjadi hampir Rp 300 miliar karena ada proyek yang signifikan, seperti peningkatan sistem perdagangan, implementasi repo, perdagangan karbon, dan pembelian gedung baru untuk kantor perwakilan BEI di sejumlah daerah. (Yoga)
RI Masih Punya Celah Jaga Ekspor
Masih ada celah menjaga kinerja positif ekspor ke negara-negara pasar utama Indonesia yang tengah mengalami inflasi. Sementara pemulihan ekonomi China masih berlanjut meskipun masih ada sejumlah kendala. Stagflasi tengah melanda sejumlah negara pasar ekspor tradisional Indonesia, seperti Amerika Serikat, China, dan kawasan Uni Eropa. Kendati begitu, Indonesia tetap berupaya menjaga kinerja ekspor ke dua negara dan kawasan tersebut dengan membidik sejumlah celah yang ada.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri, Rabu (26/10/2022), mengatakan, AS, China, dan kawasan UE merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Kendati kedua negara dan kawasan itu tengah mengalami stagflasi, masih ada sejumlah celah yang bisa dibidik dan dimasuki Indonesia.
Di AS, meskipun ekonominya tengah terkontraksi, serapan tenaga kerjanya cukup tinggi. Tingkat pengangguran di AS pada September 2022 sebesar 3,5 persen atau turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,7 persen.
Per September 2022, ekspor Indonesia ke AS, China, dan UE turun. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai ekspor RI ke UE pada Agustus-September 2022 turun atau minus 21,47 persen, AS -18,26 persen, dan China -0,09 persen.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pada 2022, ekonomi AS tumbuh 1,6 persen, China 3,2 persen, dan kawasan Eropa 3,1 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu masih akan berlanjut pada 2023. Pada tahun depan, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 1 persen, China 4,4 persen, dan UE 0,5 persen.
Permintaan Naik, Penyaluran Kredit Bank Terus Melaju
Data BI menyebutkan, pertumbuhan penyaluran kredit industri perbankan sampai September 2022 mencapai 11 % secara tahunan. Pertumbuhan kredit yang terus melaju sampai triwulan ketiga tahun ini menunjukkan permintaan kredit masih terus bertumbuh dan menopang perekonomian yang sedang melanjutkan pemulihan. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Amin Nurdin mengatakan, pertumbuhan kredit sampai dengan triwulan ketiga tahun ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi masih melanjutkan pemulihannya. Ini ditunjukkan pertumbuhan penyaluran kredit didorong berbagai segmen, mulai dari UMKM hingga korporasi, bahkan konsumen. ”Dunia usaha sudah beroperasi normal. Mereka pun membutuhkan pendanaan dari perbankan untuk ekspansi atau menopang operasional. Begitu pula kredit dari konsumsi.
Artinya ada peningkatan permintaan sehingga mendorong pertumbuhan penyaluran kredit,” ujar Amin, yang dihubungi, Rabu (26/10) di Jakarta. Kendati demikian, ia menilai, penyaluran kredit akan sedikit melambat pada triwulan IV-2022, dipicu kenaikan suku bunga BI yang telah naik secara 125 basis poin sejak Agustus 2022 sehingga berada di posisi 4,75 %. Survei Perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit di triwulan ketiga tahun ini tumbuh positif. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tercermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor perdagangan dan pertambangan. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat 17,13 % secara tahunan pada September 2022, terutama didukung oleh segmen mikro. (Yoga)
Aceh Klaim Rp 1,8 Miliar untuk Korban Banjir
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Provinsi Aceh mengajukan klaim asuransi gagal panen 314 hektar sawah akibat banjir pada awal Oktober lalu senilai Rp 1,8 miliar. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara Erwandi, Rabu (26/10) mengatakan, ”Pembayaran ditransfer ke rekening kelompok tani.” (Yoga)
Giat Gali Sumber Penerimaan Baru
DJP terus menggali sumber-sumber penerimaan baru, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi digital. Salah satu sumber yang tengah digencarkan adalah pengumpulan pajak dari platform atau aplikasi digital atau yang biasa dikenal dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti Netflix, Facebook, Spotify, dan Google. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan, hingga September 2022, realisasi penerimaan PPN PMSE secara keseluruhan telah mencapai Rp 8,69 triliun dari total 130 platform yang berperan sebagai pemungut. Dari jumlah tersebut Rp 4,06 triliun merupakan hasil penerimaan untuk 2022. “Sektor pajak ini cukup kontributif dalam menopang penerimaan negara,” ujar Neil kepada Tempo, kemarin. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha penyelenggara aplikasi digital harus ditunjuk sebagai pemungut wajib PPN dengan tarif 11 % atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.
Pemungut wajib membuat bukti pungut PPN berupa commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah melakukan pembayaran. Ke depan, otoritas pajak juga akan terus menambah daftar para pelaku usaha PMSE yang menjual produk layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan. Tak hanya itu, realisasi pajak dari sektor digital lainnya terus bertumbuh, seperti realisasi pajak atas perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending sebesar Rp 90,05 miliar untuk PPh pasal 23 atau dalam negeri dan Rp 40,04 miliar untuk PPh pasal 26 atau luar negeri. Berikutnya, ada pula realisasi pajak atas transaksi kripto senilai Rp 76,27 miliar untuk PPh pasal 22 dan Rp 82,85 miliar untuk PPN dalam negeri. (Yoga)
Minat IPO Tetap Tinggi
Meski ada ancaman perfect storm, perusahaan Indonesia tetap ekspansi pada tahun 2023. Hal itu, terlihat pada minat perusahaan yang hendak mendapatkan dana segar dari pasar modal. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 70 emiten baru tahun depan. Selama Januari hingga 26 Oktober 2022, perusahaan yang mendapatkan dana segar dari pasar modal lewat initial public offering (IPO) dan mencatatkan saham di BEI mencapai 44 perusahaan atau 80% target 55 perusahaan. Hingga Rabu (26/10) terdapat 810 emiten yang tercatat di BEI dengan nilai kapitalisasi Rp 9.352 triliun. Dalam lima tahun terakhir jumlah emiten meningkat signifikan. Tapi, para investor menyayangkan kualitas emiten yang masuk bursa tidak sebagus periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi saham emiten terlalu kecil, sehingga acap menjadi saham gorengan.
Dirut BEI Iman Rachman mengatakan, meski di tengah gejolak ketidakpastian, BEI tetap optimistis tahun depan aktivitas penggalangan dana melalui pasar modal tetap ramai. Bahkan, BEI telah menyiapkan sejumlah target perusahaan tercatat hingga rata-rata nilai transaksi (RNTH). Menurut Iman, optimisme tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan pandemi dan perekonomian tetap stabil. Ia menyatakan, Indonesia salah satu dari empat negara yang dapat mengendalikan tingkat inflasi pada level 4,7% dan perekonomian bertumbuh di atas 5%. Ia memaparkan, target pencatatan 70 perusahaan akan dicapai melalui berbagai instrumen seperti saham, Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), ataupun melalui penerbitan Efek Beragun Aset (EBA). “Kami optimistis target tersebut akan tercapai. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan yang sudah ada dalam pipeline IPO telah mencapai 45 emiten,” ujar Iman dalam konferensi pers, usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI tahun 2022 di Jakarta, Rabu (26/10). (Yoga)
Defisit Fiskal Tiongkok Nyaris Tembus US$ 1 T
Defisit fiskal Tiongkok membubung hingga mencapai rekor tertinggi hampir US$ 1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Krisis sektor properti dan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat kas pemerintah tergerus. Analisis terhadap dapat pemerintah yang dilakukan oleh Bloomberg, seperti dilansir AFP pada Rabu (26/10) menunjukkan defisit anggaran di seluruh level pemerintah Tiongkok antara Januari dan September 2022 mencapai 7,16 triliun yuan atau US$ 980 miliar. Angka yang didapat dari rilis Kemenkeu Tiongkok, Selasa (25/10) itu naik tiga kali lipat dibandingkan 2,6 triliun yuan pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah turun 6,6% menjadi 15,3 triliun yuan pada periode sama. Karena pemerintah menggulirkan program pemangkasan pajak terhadap sektor bisnis.
Sementara belanja fiskal naik 6,2% menjadi 19,04 triliun yuan pada periode tersebut. Didorong oleh belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Data yang dirilis pekan ini menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9% secara tahunan pada kuartal III 2022, melampaui ekspektasi kalangan ekonom di 3,4%. Krisis sektor properti di Tiongkok sangat berdampak terhadap perekonomian karena sektor tersebut beserta sektor konstruksi menyumbang 25% lebih terhadap PDB. Pada Oktober 2022, harga rumah tangan kedua mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak 2014. “Pasar perumahan masih terjerat spiral penurunan, karena permintaan global masih lemah dan pelemahan renminbi juga menghambat kemampuan bank sentral untuk menyediakan dukungan kebijakan,” ujar Julian Evans Pritchard, ekonom dari Capital Economics, seperti dikutip AFP. (Yoga)
Terminal Wajib Beri Ruang Bagi Usaha Mikro dan Kecil Minimal 30%
Terminal penumpang angkutan jalan harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%, sesuai dengan amanat Permenhub No PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa terminal harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%. Setditjen Perhubungan Darat, Kemenhub Endy Irawan mengatakan, pemeliharaan terminal penumpang wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil. Selain itu penyelenggaraan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan swasta. “Penyelenggaraan terminal penumpang yang dapat dikerjasamakan, yaitu pembangunan, pengembangan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang, pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pembiayaan,” jelas Endy dalam pernyataan resminya, Rabu (26/10).
Terkait penyelenggaraan bidang angkutan jalan, saat ini dalam Permenhub No PM 25 tentang penyelenggaraan bidang angkutan jalan sesuai amanat dari PP No 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat substansi baru. Endy menguraikan, substansi baru tersebut yaitu pemberian subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kepada angkutan barang umum dan/atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Sebelumnya, Endy menjelaskan bahwa tujuan dari disusunnya UU Nomor 11 tahun 2020 adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian; peningkatan ekosistem investasi; kemudahan berusaha; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. (Yoga)
Pemerintah Serap Pembiayaan Rp 12,15 Triliunan dari Lelang SUN
Pemerintah menyerap pembiayaan sebesar Rp 12,15 triliun dari lelang surat utang negara (SUN), Selasa (25/10). Dalam lelang tersebut, pemerintah menerima penawaran hingga Rp 17,09 triliun. Direktur SUN Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, minat investor pada lelang tersebut meningkat menjadi Rp 17,09 triliun dibanding lelang sebelumnya, Rp 15 triliun. Meskipun kondisi makro ekonomi domestik yang solid serta kinerja APBN yang masih mencatat surplus pada akhir September 2022 sebesar Rp 60,9 triliun, investor masih menahan diri dalam melakukan investasi. “Investor masih cenderung berhati-hati dan bersikap wait and see di tengah kondisi pasar global yang masih volatile serta menunggu hasil FOMC (Federal Open Market Committee) meeting The Fed pada 1 sampai dengan 2 November 2022,” ucap Deni Ridwan, Selasa (25/10). Seri SUN yang dilelang adalah seri SPN03230125 (new issuance), SPN12230720 (reopening), FR0095 (reopening), FRSDG001 (new issuance), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening).
Deni mengatakan, investor merespons positif penerbitan SUN seri FRSDG001, yang tercermin dari tingginya incoming bids yang mencapai Rp 2,26 triliun atau 13,22% dari total incoming bids. Seri FRSDG001 merupakan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond yang ditawarkan di pasar domestik untuk melengkapi SDGs Bond yang diterbitkan di pasar global. Seri FRSDG001 diterbitkan dengan tenor delapan tahun (jatuh tempo 15 Oktober 2030), dan kupon 7,375%. Seri SUN dengan tenor 6 dan 11 tahun mendominasi demand investor pada lelang hari ini, yang mencapai 68,67% dari total incoming bids dan 64,18% dari total awarded bids. “Selain itu, incoming bids terbesar masih pada tenor 11 tahun yaitu Rp 6,73 triliun (39,41% dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp 4,3 triliun (35,38% dari total awarded bids),” kata Deni. Partisipasi investor asing pada lelang kali ini sebesar Rp 2,26 triliun. Jumlah incoming bids dari investor asing mayoritas pada seri SUN tenor enam dan 11 tahun yaitu Rp 1,95 triliun atau 86,06% dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp 1,4 triliun atau 11,52% dari total awarded bids. (YogaPilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









