PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) meraih penjualan Rp 2,61 triliun pada Januari-September 2022, turun 6% dibanding periode sama tahun lalu Rp 2,77 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada perolehan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 720,45 miliar dibanding tahun lalu Rp 865,49 miliar. “Secara kumulatif selama sembilan bulan pertama, Sido Muncul masih mencatatkan penurunan kinerja penjualan sebesar 6% dan laba bersih turun 17%, yang disebabkan normalisasi permintaan produk-produk kesehatan konsumen dari basis yang tinggi pada kuartal ketiga 2021 karena adanya penyebaran varian Delta,” kata Direktur Sido Muncul Leonard dalam keterangan resminya, Rabu (26/10). Meski demikian, emiten produsen jamu tersebut telah mencatatkan pemulihan kinerja di kuartal tiga 2022 dibanding kuartal sebelumnya.

Penjualan Sido Muncul pada kuartal III-2022 naik 37% dan laba bersih melonjak 83% dibanding kuartal dua tahun ini. “Kami mencatatkan pemulihan kinerja pada kuartal ketiga dibanding kuartal dua seperti yang kami harapkan,” tutur dia. Dengan melihat pemulihan kinerja di kuartal III, sambung Leonard, pihaknya optimistis permintaan produk kesehatan terutama herbal masih terus bertumbuh. “Dalam perspektif jangka panjang, kinerja SIDO pun masih mencerminkan perusahaan yang sangat solid dengan CAGR 2019-2021 dua digit, yaitu 14% pada penjualan, dan 25% pada laba bersih,” jelas dia. Dia melanjutkan, perseroan juga masih mencatatkan posisi keuangan yang solid dan sehat, dengan kas netto sebesar Rp 858 miliar dan tidak memiliki pinjaman keuangan, sehingga tidak ada paparan atas risiko kenaikan tingkat suku bunga ke depannya. “SIDO memiliki lebih dari 300 SKU dengan merek yang kuat dan menjadi top of mind bagi konsumen Indonesia. Merek-merek seperti Tolak Angin dan Kuku Bima Ener-G! Telah ada dan sudah menjadi brand yang kuat selama beberapa dekade,” pungkas dia. (Yoga)

Penguatan sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) telah mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat lesu pada pekan kedua Oktober lalu. Big caps yang perkasa ini menjadi indikasi window dressing sudah mulai terjadi secara terbatas. Financial Expert  Ajaib Sekuritas M Julian Fadli mengatakan, penguatan saham-saham big caps tak lepas dari dorongan aksi beli investor asing yang mencetak nilai bersih lebih dari Rp 1 triliun sepanjang pekan lalu. Rilis kinerja emiten kuartal ketiga juga memoles optimisme pelaku pasar dalam menyambut datangnya window dressing pada akhir tahun ini. Senior Vice President Head of Retail, Product Research & Distribution Divion Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menyoroti, window dressing antara lain berpotensi terjadi di sektor energi dan keuangan. Penguatan saham sektor ini akan terdorong fenomena sikuls akhir tahun.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Kenaikan bunga acuan di Amerika Serikat mulai menipiskan likuiditas valuta asing di perbankan dalam negeri. Mengutip data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit valas perbankan mencapai Rp 932,61 triliun hingga Agustus 2022. Nilai ini meningkat 16,71% year on year (yoy) dari Rp 799,05 triliun. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas cuma tumbuh 11,84% yoy dari Rp 990,67 triliun per Agustus 2021 menjadi Rp 1.107,94 triliun di akhir Agustus 2022. Bahkan, kondisi likuiditas valas semakin mengetat di September 2022. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, kredit valas di September tumbuh 18,1% yoy sementara DPK hanya mengalami peningkatan 8,4% yoy. Bila hanya melihat sumber valas dari DPK saja maka likuiditas valas terkesan terbatas. Tapi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank terkait valas itu bervariasi. Ada berupa pinjaman maupun penerbitan surat berharga. Bahkan surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh perbankan bisa dilakukan repo untuk mendapatkan valas, ujar Destry, pekan lalu.

Tren kenaikan suku bunga yang kini terjadi rupanya tak menyurutkan niat korporasi untuk berburu dana melalui emisi surat utang. Bahkan menuju pengujung tahun, antrean penerbitan obligasi korporasi masih padat lantaran dinaungi beragam sentimen positif. Data termutakhir PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan bahwa realisasi penggalangan dana korporasi melalui emisi obligasi sejauh ini telah mencapai Rp131,29 triliun oleh 29 perusahaan.Tren positif pemulihan ekonomi diyakini mendorong aksi korporasi tersebut. “Kami prediksi sekitar Rp21 triliun [obligasi korporasi] masih bisa terbit di kuartal IV/2022,” ujar Kepala Divisi Pemeringkatan Nonjasa Keuangan I Pefindo Niken Indriarsih, Selasa (25/10). Dari potensi tersebut, penggalangan dana terbesar berasal dari industri bubur kertas dan konstruksi. Dengan begitu, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi bakal menembus Rp153,24 triliun hingga akhir 2022. Menurutnya, sektor yang selama ini mendominasi penerbitan surat utang, seperti multifinance, mulai mengerem emisi pada pengujung tahun karena telah mengandalkan pencarian modal pada awal tahun saat suku bunga masih murah.

Data investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/10), memberi optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun ini. Sebagaimana yang dilansir oleh BKPM, sepanjang periode Januari—September 2022, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebanyak Rp1.200 triliun. Dengan demikian, pada kuartal IV/2022, pemerintah harus menarik investasi sebesar Rp307 triliun agar mampu mencapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Tak bisa dimungkiri, target investasi pada tahun ini memang cukup menantang, yakni tumbuh hingga 33,15% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya Rp901,2 triliun. Faktanya, selama ini pertumbuhan realisasi investasi sulit untuk mencapai di atas 15%, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apalagi, kondisi ekonomi pada tahun ini masih cukup berat. Sebagai mesin pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi menjadi salah satu andalan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.

Konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi resesi global bakal menghambat pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih di angka 12,75 juta hunian. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu mengadakan program sejuta rumah. Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi kurangnya hunian atau backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan. “Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu ke depan,” kata Syarifah kepada Bisnis, Senin (24/10). Dia juga menyatakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global bakal makin menghambat upaya mengatasi kondisi backlog itu.

Presiden Jokowi memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Rencana ini lebih maju dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030. Jokowi melontarkan rencana itu pertama kali dalam rapat terbatas tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020. Saat itu, Presiden meminta ada upaya ekstra untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,7 juta jiwa. Salah satunya adalah berfokus pada masyarakat termiskin. Merujuk pada IMF, dia menyatakan, jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat itu 9,9 juta jiwa atau 3,371 % total penduduk. "Karena itu, kita bisa berfokus menangani lebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi. Presiden meminta secara khusus data akurat kelompok ini agar upaya pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan efektif. Sejak saat itu, jajaran pembantu Presiden mulai sibuk menentukan kelompok miskin ekstrem.

Pemerintah selama ini tidak menggunakan istilah tersebut. BPS pun mengukur kemiskinan dengan prinsip kebutuhan dasar. Artinya, BPS melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan mereka. Sementara dalam perhitungan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia memiliki acuan, yaitu prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penduduk yang pengeluarannya kurang dari US$ 1,9 PPP per hari adalah mereka yang termiskin. Angka itu setara dengan Rp 11.941 per kapita per hari pada 2021. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, terdapat 2,14 $ penduduk sangat miskin atau 5,8 juta orang per Maret 2021. Adapun pada April 2021 terdapat revisi acuan IMF dalam menghitung kemiskinan ekstrem. Mengutip Poverty and Equity Brief East Asia & Pacific (2022), padanan PPP untuk Indonesia turun menjadi Rp 10.739 per kapita per hari. Maka jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi 2,04 % atau 5 juta orang. (Yoga)

SESUMBAR pemerintah memasang target investasi Rp 1.400 triliun pada tahun depan sungguh sangat tidak realistis. Selain tidak mencantumkan parameter program untuk mencapai target fantastis tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melupakan bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Padahal target investasi wajib hukumnya memperhitungkan kemampuan ekonomi dalam negeri dan kondisi ekonomi global. BKPM mencatat realisasi investasi Januari hingga September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4 % target Rp 1.200 triliun. Itu pun dalam kondisi normal. Sedangkan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika para pengusaha ataupun ekonom pesimistis target Rp 1.200 triliun tahun ini bisa tercapai. Lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menjadi batu sandungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat kenaikan suku bunga dan inflasi menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal. Sebab, melambungnya inflasi dan suku bunga BI akan membuat biaya investasi membubung.

Kondisi global menjadi penting karena investasi di Tanah Air didominasi penanaman modal asing atau  53,7 %. Belum lagi pertimbangan iklim investasi di Indonesia. Peringkat Indonesia sebagai negara dengan penanaman modal asing anjlok dari peringkat ke-15 menjadi ke-20 dalam laporan World Investment Report 2022 dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Agustus lalu. Dengan ancaman resesi global tahun depan, sudah saatnya target realisasi investasi Rp 1.400 triliun pada 2023 direvisi total. Apalagi dengan perhitungan bahwa proyek-proyek di ibu kota negara Nusantara diklaim bisa mendatangkan investasi minimal Rp 200 triliun di tahap pertama, yang sangat pantas diragukan. Investor yang akan menanamkan uangnya, di tengah perekonomian dunia yang sedang melambat, sudah pasti meminta kepastian potensi pengembalian investasinya. (Yoga)

Rishi Sunak resmi dilantik menjadi PM Inggris oleh RajaCharles III di Istana Buckingham, Selasa (25/10). Meskipun dia etnis minoritas pertama yang menjabat kepala pemerintahan, masyarakat menanti terobosan yang akan dilakukan menkeu periode 2020-2022 itu. Sunak berjanji memperbaiki kesalahan pendahulunya, Liz Truss, yang hanya memerintah selama 44 hari. Setelah diambil sumpah oleh Raja, Sunak menggelar jumpa pers di depan Downing Street Nomor 10, kediaman resmi PM Inggris. Ia berterima kasih kepada Truss yang mengalahkan dia dalam pemilihan ketua Partai Konservatif atau biasa disebut Tory, Juli lalu. Namun, ia juga mengkritisi pemerintahan Truss. ”Saya memahami niat mulia Liz untuk memulihkan ekonomi ketika dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Akan tetapi, kita harus mengakui ada kesalahan yang telah dilakukan,” ujarnya. Sunak mengacu pada kebijakan ekonomi Truss yang memotong pajak hingga 45 %.  Selain hanya menguntungkan pengusaha besar, keputusan ini membuat ekonomi Inggris kian terpuruk. Pemerintahan Truss dikabarkan tidak memiliki rencana mengganti pendapatan negara yang hilang akibat pemotongan pajak itu. Akibatnya, hanya dalam kurang dari dua bulan, Inggris kehilangan 65 miliar pound sterling.

Dalam debat memperebutkan kepemimpinan Tory, yang disiarkan salah satunya oleh Sky News, Sunak telah mengungkapkan bahwa pemotongan pajak adalah rencana yang tidak masuk akal. ”Inflasi membuat harga semua komoditas melonjak. Kita tidak bisa memotong pajak untuk menyelesaikan persoalan karena teori menyuruh rakyat semakin banyak berbelanja sementara pajak dikurangi selama inflasi itu dongeng belaka,” tuturnya. Sunak mengingatkan, dalam sambutan pertamanya sebagai PM, bahwa pemulihan ekonomi tetap menjadi agenda utama  pemerintah. Ini berarti rakyat harus siap saat pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Meski demikian, ia mengingatkan, masyarakat telah menyaksikan kiprahnya sebagai menkeu selama pandemic Covid-19 dengan berbagai skema bantuan untuk rakyat. ”Saya tidak akan meninggalkan utang yang harus ditanggung generasi mendatang, yaitu anak dan cucu kita. Saya akan bekerja keras demi kepercayaan Anda,” janjinya. (Yoga)