JAKARTA, ID – Industri perbankan memproyeksi pertumbuhan kredit bakal tumbuh 11,86% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal IV-2022. Sektor ekonomi yang menjadi motor pertumbuhan kredit adalah sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan. Berdasarkan Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada kuartal IV-2022 optimistis dengan indeks ekspektasi kinerja (IEK) sebesar 81 meningkat dari 80 pada kuartal III-2022. Optimismekinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan. Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong ekspektasi akan membaiknya permintaan, pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan terus meningkat di tengah kondisi pemulihan   ekonomi pasca pandemi Covid-19  yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat untuk terus tumbuh. (Yetede)

JAKARTA, ID - Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK- CEPA) secara resmi diimplementasikan mulai 1 Januari 2023. Indonesia harus bisa memanfaatkan perjanjian tersebut. Sebab selama ini Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan akses pasar perdagangan ke Korea, sehingga tren kinerja ekspor ke sana menjadi relatif stagnan. Koordinator Wakil Ketua Umum 3 Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta W. Kamdani menerangkan, untung-rugi memiliki IK CEPA tergantung pada siapa atau negara mana yang lebih agresif dan lebih proaktif untuk mengunakan akses pasar perdagangan dan investasi yang dikomitmentkan oleh masing-masing negara. Dia mengatakan, Indonesia belum maksimal padahal mempunyai ASEAN - Korea Free Trade Area (AKFTA), yang juga memberikan konsesi akses pasar perdagangan yang cukup besar. (Yetede)

JAKARTA-Konsorsium Pembaruan Agraria (KPS) mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja dan kini Perpu Cipta Kerja bakal mempertajam potensi konflik agraria, salah satunya lantaran pendirian Bank Tanah. Menurut Sekretariat Jenderal KPA, Dewi Sartika, UU Cipta Kerja dan kini Perpu Cipta Kerja menyebutkan bahwa Bank Tanah dibentuk untuk melaksanakan reforma agraria. Tapi, kenyataannya, mekanisme oleh pemerintah disamakan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi kelompok bisnis. Dewi menunjuk contoh kasus di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berkaitan dengan pengoperasian Bank Tanah. Di lokasi reforma agraria Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, yang dilanda konflik selama puluhan tahun, kata dia, tiba-tiba terjadi kesepakatan antara Bank Tanah dan perseroan terbatas untuk mengalokasikan tanah yang seharusnya menjadi jatah petani kepada sebuah instansi keamanan. (Yetede)

Memasuki tahun politik, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menarik perhatian investor. Tak hanya investor lokal, sejumlah proyek yang bakal dikembangkan di IKN juga membetot perhatian para investor asing. Merujuk ke klaim pemerintah, ada banyak negara asal investor yang kepincut dengan IKN. Sebut saja investor asal Korea Selatan, China, Uni Emirat Arab, Rusia dan India. Memang, kebanyakan dari para pebisnis mancanegara ini masih memberikan komitmen investasi. Tapi, yang pasti, jumlah investor asing yang ingin menanamkan modalnya di IKN Nusantara terus bertambah. Salah satunya datang dari negeri tetangga, Malaysia. Para investor Malaysia itu telah meneken 11 letter of intent (LoI) atau dokumen awal berbisnis di IKN Nusantara. Tapi nilai kesepakatan proyek tersebut tidak disebut. Yang pasti, dokumen awal tersebut sudah diserahkan ke Otoritas IKN Nusantara. Adapun 11 dokumen awal bisnis tersebut mencakup beragam sektor. Mulai dari sektor elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi dan properti.

Investasi berbagai lembaga pada Lembaga Pengelola Investasi alias Indonesia Investment Authority (INA) terus berjalan. Saat ini, total dana kelolaan alias asset under management (AUM) INA telah mencapai US$ 31 miliar. Juru bicara INA Masyita Cyrstallin memperinci, dana kelolaan INA itu, pertama, berasal dari anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dan APG Asset Management (APG) dengan total US$ 3 miliar. Kedua, dari Abu Dhabi Growth Fund (ADG) sebesar US$ 10 miliar. Ketiga, Dubai Ports World (DP World Dubai) sebesar US$ 7,5 miliar. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk sejumlah proyek badan usaha milik negara (BUMN). Antara lain empat ruas tol milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk, pelabuhan, bandara, infrastruktur digital, kesehatan, energi tradisional, energi terbarukan, kawasan industri, dan terakhir pertanian perkebunan. Keempat, Investment Fund for Developing Countries (IFU) dari Kerajaan Denmark untuk menjajaki peluang investasi transisi energi hijau dan pembangunan sosial yang inklusif di Indonesia. Nilai investasi yang diberikan sebesar US$ 500 juta. Kelima, dana sebesar US$ 2 miliar dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) dan CMB International untuk pengembangan kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Keenam, Silk Road Fund (SRF) dari China yang menyuntikkan dana sebesar US$ 3 miliar untuk investasi di sektor healthcare dan digital.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik mencapai Rp 54,81 triliun per akhir Desember 2022. Angka itu setara 90% dari pagu yang sebesar Rp 60,9 triliun. Persentase penyaluran DAK fisik di tahun 2022 juga lebih tinggi dari persentase 2021 yang hanya 87,5% dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 65,2 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu, Luky Alfirman, mengatakan, meningkatnya persentase penyaluran DAK fisik tahun 2022 lantaran kinerja pemerintah daerah lebih baik dalam pemenuhan dan penyampaian syarat salur DAK fisik. Terutama, dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Kedua bidang ini juga memiliki pagu alokasi yang besar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan kinerja negatif di awal 2023 dengan penurunan 2,37% ke level 6.688,26 per Senin (9/1). Meskipun begitu, para manajer investasi optimistis reksadana saham tetap menjadi pilihan investasi menarik di tahun ini. Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Caroline Hanni mengatakan, IHSG akan bergerak stabil cenderung naik. Ini didukung posisi Indonesia yang masih diuntungkan harga komoditas dan meningkatnya konsumsi domestik. Caroline melihat, harga komoditas energi masih bertahan pada level tinggi karena disrupsi pasokan. Melihat situasi ini, Caroline menyebut, Sucorinvest AM akan lebih defensif dalam mengelola portofolio reksadana saham dan campuran. Pasalnya, sentimen negatif global mendorong aksi jual investor asing, sehingga meningkatkan volatilitas pasar saham. Tahun ini, Sucorinvest AM akan menerapkan strategi active indexing dengan fokus pada saham bluechip dari sektor energi, perbankan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Caroline memperkirakan, imbal hasil reksadana saham tahun ini sedikit lebih rendah dari 2022, yakni sekitar 5%-8%. Ini sejalan dengan target IHSG di akhir 2023 di 7.300-7.400. Di 2022 lalu, reksadana saham Sucorinvest, seperti Sucorinvest Equity Fund dan Sucorinvest Maxi Fund, masing-masing memberi

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) mendapat mandat mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 36,5 triliun di tahun 2023. BNI akan fokus menyalurkan kredit murah itu pada sektor produksi. Sekretaris Perusahaan Bank BNI, Okki Rushartomo mengungkapkan, BNI berupaya mendorong ekosistem UMKM Go Global dengan melakukan penyaluran kredit secara klaster. "Tahun ini, KUR akan tetap kami dorong untuk dapat terus membantu UMKM naik kelas sekaligus mendorong go global, ujar Okki secara tertulis pada Senin (9/1). Klaster-klaster baru tersebut antara lain pembiayaan taksi alat dan mesin pertanian, perkebunan, perikanan, pasar, ekonomi kreatif dan kerajinan.

Guna meningkatkan kerja sama bidang investasi dan keuangan lintas negara, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan The Export-Import Bank of Malaysia (Mexim). Kerja sama ini untuk meningkatkan kapasitas kedua pihak. Sehingga Indonesia dan Malaysia untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Kedua negara ini juga akan bekerjasama untuk membuka pasar dengan negara-negara lain.

Larangan ekspor bijih bauksit tak lama lagi bakal berlaku. Namun, pemerintah dan pelaku usaha masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah, antara lain menggenjot ekosistem penghiliran komoditas mineral tersebut. Faktanya, hingga kini baru ada tiga smelter bauksit yang beroperasi dengan total kapasitas input sekitar 5,06 juta ton bijih bauksit. Ketiga smel­ter itu pun menghasilkan produk yang berbeda, yakni smelter grade alu­mina (SGA), chemical grade alumina (CGA), serta aluminium ingot dan billet. Tak pelak, sejumlah kalangan pun khawatir, penyetopan ekspor bauksit mulai Juni mendatang bakal kontraproduktif jika tak diimbangi dengan kehadiran ekosistem yang mendukung. Kapasitas minim input bijih bauksit di ketiga smelter tersebut dinilai dapat mengancam keberlanjutan industri hulu pertambangan, khususnya komoditas bauksit. Namun, untuk membangun smelter juga tidak mudah, karena kendala pendanaan yang dihadapi oleh pelaku industri. Saat ini, pengusaha kesulitan mendapatkan akses pendanaan karena perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya mulai mengurangi portofolio yang berbasis energi fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sempat dibuat kaget ketika menemui fakta di lapangan bahwa ada perkembangan proyek smelter yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal, kebijakan penghiliran bauksit menjadi salah satu hal strategis yang diupayakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Otoritas energi dan mineral melaporkan, terdapat tujuh proyek pembangunan smelter yang mengalami kendala serius dengan capaian konstruksi di bawah 50%. Malah, sebagian besar komitmen proyek pa­brik pemurnian itu belum menunjukkan aktivitas konkret di lapangan. “Iya memang ada beberapa yang ini, pokoknya kita lagi diskusikan lah, ada yang di bawah 50%, tiga di antaranya sudah jadi yang jelas,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno, Senin (9/1).