;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

Prioritas Politik Luar Negeri 2023

12 Jan 2023

Menlu Retno LP Marsudi memaparkan fokus keketuaan ASEAN plus empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang akan dijalani sepanjang tahun 2023. Tantangan global diakui semakin berat. Meski demikian, dengan cara pandang positif, kerja sama, dan paradigma kolaborasi, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023 di Jakarta, Rabu (11/1) Retno yakin Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan kepemimpinannya dalam diplomasi di panggung global. Setelah dinilai sukses menjalankan keketuaan G20 pada 2022, Indonesia akan memfokuskan diplomasi pada 2023 dengan menjadi ketua ASEAN. Selain itu, ada empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang dipaparkan Retno, yakni penguatan diplomasi kedaulatan, memperkuat diplomasi pelindungan, memajukan kerja sama ekonomi, serta menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Retno juga mencanangkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Sebelumnya, Indonesia sudah empat kali menduduki posisi itu, termasuk terakhir pada 2019-2020.

”Tantangan dunia di tahun 2023 akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik akan semakin berat. Ketidakpastian global dan situasi geopolitik yang dinamis masih akan menjadi karakteristik dunia. Rivalitas antarkekuatan besar juga terus menajam,” kata Retno. Mengutip prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 % tahun lalu menjadi 2,7 % tahun ini, Retno menggaris bawahi soal situasi tahun 2023. Berkaca dari sukses keketuaan G20 di tengah situasi yang tidak menentu, ia menyatakan, Indonesia telah membuktikan bahwa persahabatan dan kolaborasi mampu mengatasi situasi sulit itu. ”Di tengah tantangan dunia yang semakin sulit ini, cara pandang positif, kerja sama, dan optimisme justru semakin diperlukan. Cara pandang inilah yang akan digunakan Indonesia dalam menjalankan keketuaan di ASEAN tahun ini,” ujar Retno. Di bawah Indonesia, keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Retno mengungkapkan, saat memimpin ASEAN, Indonesia ingin menjadikan organisasi regional ini tangguh, menjadi barometer kerja sama yang bisa berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan serta, lebih jauh, kesejahteraan global. (Yoga)


Bunga Kredit Meningkat, Beban Hidup Makin Berat

11 Jan 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil bankir. Kata bendahara negara itu, di tengah tingginya tren kenaikan suku bunga, masyarakat semakin terbebani karena bunga cicilan semakin meningkat dan mahal. Menkeu bilang, jika bicara suku bunga atau interest rate naik, "Anda menari-nari di atas penderitaan semua orang," tandas Ani, panggilan karibnya di acara CEO Banking Forum, Senin (9/1). Jika bicara data, Menkeu tak salah. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sudah naik di semua segmen sejak Juli tahun 2022, ketika Bank Indonesia pertama kali menggerek bunga acuan. Rata-rata SBDK kredit korporasi naik dari 7,9% di Juli 2022 menjadi 8,06% di Oktober 2022. Lalu, kredit ritel naik dari 8,95% menjadi 9,09%, kredit mikro terkerek dari 10,46% menjadi 10,5%. kredit pemilikan rumah (KPR) dari 8,57% menjadi 8,66%. Kredit non-KPR merangkak 9,43% menjadi 9,54%. Tapi, bunga kredit riil bisa lebih tinggi dari itu. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut saat ini inflasi mulai terkendali. Ia ingin bunga kredit tidak naik berlebihan. Alasan BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara. Agar dana asing kembali masuk ke Tanah Air sehingga rupiah menguat. “Kami pastikan likuiditas lebih dari memadai,” ujar Perry belum lama ini.

Kemkeu Kaji Perpanjang Insentif Cukai Rokok

11 Jan 2023

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempertimbangkan perpanjangan insentif fiskal berupa penundaan pita cukai bagi pengusaha. Mengingatkan, insentif ini sejatinya sudah diberikan pemerintah sejak 2020 dan berlanjut ke 2022. Pada tahun 2022, insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah merelaksasi penundaan pembayaran pita cukai, dari sebelumnya hanya 60 hari menjadi 90 hari. Harapannya, kebijakan ini bisa membantu cash flow perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, keputusan untuk memperpanjang atau tidak insentif fiskal tersebut kini masih dalam pembahasan di internal Kemenkeu. Namun, ia tak menampik adanya permintaan perpanjangan insentif tersebut dari industri hasil tembakau (IHT). Pelaku usaha menyambut baik jika pemerintah memperpanjang lagi relaksasi ini. Managing Director Nojorono Kudus Arief Goenadibrata mengatakan, kebijakan tersebut akan mempengaruhi IHT.


GGRM Suntik Rp 7 Triliun ke Anak Usaha Bidang Jalan Tol

11 Jan 2023

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) nampak semakin serius melakukan diversifikasi bisnis. Kali ini, GGRM menyuntik modal Rp 7 triliun kepada anak usahanya yang bergerak di bisnis infrastruktur jalan, yakni PT Surya Kerta Agung (SKA). Menilik keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/1), total modal yang disetor GGRM ke Surya Kerta Agung sebanyak 7 juta saham. Sayangnya, manajemen GGRM belum menyebutkan dengan gamblang tujuan dan maksud dari penambahan modal ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, diversifikasi GGRM ke segmen infrastruktur jalan bisa berdampak baik ke kinerja emiten. Hanya saja, hasil dari diversifikasi ini baru akan terlihat dalam jangka panjang. Diversifikasi bisnis GGRM bisa berkontribusi positif di tengah kondisi industri rokok yang selalu terhimpit kenaikan cukai rokok.

OJK Memproses Merger Chubb Life dan Cigna

11 Jan 2023

Tentakel bisnis Chubb Life Indonesia semakin meluas. Itu sejalan dengan rencana PT Chubb Life Insurance Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha dengan PT Asuransi Cigna. Rencana tersebut bakal terlaksana selangkah lagi. Chubb Life tinggal menunggu persetujuan merger dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK, Bambang W. Budiawan menjelaskan, terkait persetujuan merger tersebut. Sedang berproses, ujarnya singkat kepada KONTAN, Selasa (10/1). Dalam hal ini, Chubb Life Indonesia akan menjadi entitas yang menerima penggabungan. Sebagai akibat dari penggabungan, Asuransi Cigna akan berakhir demi hukum, tanpa harus didahului dengan likuidasi.

DISKON BLUE CHIPS AWAL TAHUN

11 Jan 2023

Pasar saham yang lunglai pada awal tahun ini tak kuasa menahan indeks harga saham gabungan (IHSG) tergelincir ke zona merah. Kendati demikian, fase koreksi itu justru membuka peluang bagi investor untuk berbelanja saham blue chips dengan harga ‘diskon’. Sepanjang 2-10 Januari 2023, IHSG merosot 3,33% dan parkir di level 6.622,5. Performa itu menjadi yang paling boncos di antara negara-negara Asia Pasific yang mayoritas menghijau dipimpin oleh bursa Hong Kong dan Korea Selatan yang melompat masing-masing sebesar 7,84% dan 5,14% sejak awal tahun ini. Indeks komposit yang menukik dipicu oleh pelemahan harga saham-saham emiten berkapitalisasi pasar besar dan arus keluar modal asing yang sudah membukukan net sell Rp2,85 triliun. Fase bearish saham-saham blue chips juga menekan manuver indeks LQ45 dan IDX30 yang berturut-turut mengalami penurunan 3,85% dan 3,95% hingga Selasa (10/1). Tren koreksi saham itu berimbas terhadap indikator valuasi saham-saham konstituen IDX30 mayoritas bergerak turun. Berdasarkan data Bloomberg, 19 saham emiten IDX30 saat ini diperdagangkan dengan price to earnings ratio (PER) di bawah rata-rata PER dalam 5 tahun atau relatif murah. Menurut Head of Equity Research and Strategy Mandiri Sekuritas Adrian Joezer, pelemahan IHSG tidak lepas dari aksi investor asing yang melakukan rotasi dengan mengalihkan dana ke pasar Asia bagian utara, terutama China. Data yang dihimpun Mandiri Sekuritas memperlihatkan aliran keluar dana asing juga dialami bursa saham Malaysia dan Filipina. Adrian mengatakan turunnya harga saham blue chips bisa menjadi momentum bagi investor untuk melakukan akumulasi atau buy on weakness. Senada, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan investor dapat melakukan cicil beli terhadap saham blue chips dengan acuan valuasi di bawah rata-rata PER 5 tahun.

PROSPEK ASET KEUANGAN : SURAT UTANG UNGGULI SAHAM

11 Jan 2023

Tren dana keluar asing selama 2 tahun terakhir di pasar surat utang diperkirakan berakhir dan menggeser saham sebagai aset keuangan berperforma prima pada 2023. Pasar saham menutup tahun 2022 dengan dana asing sebesar Rp60 triliun, sedangkan pasar surat utang kehilangan dana asing sebesar Rp129,16 triliun. Namun, pada 2023 cerita menjadi berbeda. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengemukakan pasar obligasi Indonesia cenderung memiliki daya tahan kuat pada 2022, terlepas dari tren kenaikan suku bunga agresif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan pasar obligasi sebesar 3,5% secara tahunan.Pada 2023, Handy mengatakan pasar obligasi memiliki prospek positif karena tekanan dari risiko inflasi telah bergeser ke potensi perlambatan ekonomi dunia. Dalam hal perekonomian terkontraksi, Handy mengatakan investasi pada obligasi cenderung menunjukkan kinerja positif dengan asumsi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun mencapai 6,8% pada 2023. “Return investasi obligasi bisa mencapai 25% dalam dua tahun ke depan yang berasal dari pendapatan bunga dan capital gainnya. Kalau ternyata IHSG bisa tumbuh di atas itu, tentunya IHSG lebih bagus. Namun, jika tidak, obligasi lebih baik,” katanya.Ekspektasi inflasi pada 2023 bakal lebih rendah karena puncaknya telah tecapai yakni 5,51% secara tahunan pada Desember 2022.

Kebijakan untuk Cegah PHK Dinilai Mendesak

11 Jan 2023

PHK masih merebak, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Pencegahan gelombang PHK dinilai mendesak. Solusi preventif itu perlu menyasar aspek ketenagakerjaan dan kelangsungan industri. ”Melihat fenomena PHK harus dari dua sisi, yaitu mencegah agar tidak merebak dan saat PHK telanjur terjadi. Pemerintah tetap perlu mengeluarkan insentif bagi pekerja dan pengusaha. Namun, hal yang lebih penting sekarang adalah mengeluarkan upaya preventif agar jangan sampai gelombang PHK merebak tahun 2023,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (10/1) di Jakarta. Insentif pencegahan bisa menyasar ongkos produksi dan diberikan kepada pengusaha saat memulai tahap produksi. Dengan demikian, insentif pemerintah bukan melulu berupa pengurangan pajak pada pascaproduksi. Syarat mengakses insentif juga dipermudah agar banyak pengusaha bisa memanfaatkan. Adapun insentif bagi pekerja, seperti program Kartu Prakerja, seharusnya tetap digencarkan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, tidak semua industri padat karya berorientasi ekspor. Di tengah tekanan ekonomi global, ada sejumlah industry padat karya berorientasi ekspor yang bertahan. Ada pula yang sebaliknya. Kemenaker sedang mengkaji peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk mengatasi fenomena itu. Senior Program Officer Organisasi Buruh Internasional (ILO) Lusiani Julia menyampaikan, konvensi internasional tidak mengenal prinsip no work no pay (upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan). Akan tetapi, praktik atas prinsip itu sudah terjadi di beberapa negara. Dia berpendapat, langkah terbaik menghadapi isu resesi ekonomi global yang berdampak ke industri padat karya orientasi ekspor masih berupa dialog sosial untuk mencari cara mencegah PHK, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun industri. (Yoga)


Keterlibatan Petani Kunci Pacu Produksi Gula

11 Jan 2023

Upaya mendongkrak produksi gula konsumsi membutuhkan keterlibatan petani tebu. Perannya menopang suplai bahan baku. Namun, pendampingan di sisi teknis budidaya, permodalan, dan jaminan penyerapan diperlukan agar tujuan tercapai. Dirut PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III  (Persero) MohammadAbdul Ghani menilai, petani berperan strategis dalam peningkatan produksi gula nasional. PTPN III merupakan induk BUMN perkebunan yang membawahkan 13 PTPN. ”Dua tahun terakhir, produksi tebu meningkat dari 11 juta ton jadi 13,5 juta ton. Kami menyerap (tebu) produksinya dan membantunya mendapatkan kredit usaha (KUR) yang tahun lalu totalnya Rp 2 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 600 miliar,” katanya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Selasa (10/1). Ghani memaparkan target produksi gula PTPN III pada 2026 sebesar 2,1 juta ton, 2,5 kali lipat produksi saat ini 768.000 ton. Guna mencapai target itu, belanja modal yang dibutuhkan sepanjang 2021-2026 diperkirakan Rp 16 triliun. PTPN III berencana mengubah struktur anak usaha dengan membentuk PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co yang menyatukan sejumlah PTPN yang berfokus pada perkebunan tebu dan produksi gula. 

”Dari 65.000 hektar lahan tebu yang kami kelola, ada 6.000 hektar yang (produktivitasnya) sudah mencapai 8 ton per hektar setara gula. Kami ingin mereplikasinya (dari wilayah PTPN satu ke lainnya), dengan memberikan bantuan bibit. Kami juga ingin melakukan bongkar ratun empat tahun sekali,” ujarnya. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, upaya mendongkrak produksi gula mesti memperhatikan petani. Dia memperkirakan petani akan kehilangan pendapatan untuk sementara waktu, misalnya saat bongkar ratun. ”Perusahaan perlu menyiapkan strategi komunikasi untuk memperoleh kesediaan petani,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berharap gula petani tahun ini dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Menurut dia, imporgula pada 2022 berlebihan. Karena itu, petani meminta pemerintah tak berlebihan mengimpor gula tahun ini. (Yoga)


Kredit Perbankan Tumbuh 11,16 Persen

11 Jan 2023

Per November 2022, kredit perbankan tumbuh 11,16 % secara tahunan, sedangan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,78 %. Tingkat pertumbuhan kredit dan DPK tersebut telah melampaui level prapandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Selasa (10/1) menyampaikan, kinerja industri perbankan selama 2022 mampu menahan tekanan global. (Yoga)