JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah terus memantau harga barang dan jasa di lapangan, terutama komoditas pangan. Pasalnya, Jokowi menilai ancaman kenaikan inflasi masih belum mereda. Ia mengingatkan para pejabat untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan lebih teliti menghitung kenaikan harga. Sebab, menurut dia, perhitungan yang salah dapat menyebabkan inflasi. "Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Selasa, 17 Januari lalu. Salah satu komoditas pangan yang disoroti Presiden adalah beras. Sebab saat ini, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain beras, ia menyebutkan beberapa komoditas yang harganya meningkat, seperti telur, (naik di 82 daerah), dan daging ayam ras (di 75 daerah). (Yetede)

Perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang. Berita baik datang dari AS saat inflasi Desember surut menuju 6,5 % dari 7,1 % pada November dan 9,1 % pada Juni 2022.  Penurunan inflasi membuat kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed tak seagresif  sebelumnya. Meski begitu, prospek perekonomian global lebih suram ketimbang perkiraan sebelumnya. Laporan terkini World Economic Prospect terbitan Bank Dunia edisi Januari 2023 memperkirakan perekonomian global hanya akan tumbuh 1,7 % tahun ini. Ekonomi AS dan Uni Eropa akan tumbuh 0,5 %, Jepang 0 %, dan China 4,3 %. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8 %. Tampaknya, meski resesi global lebih ringan, dampaknya akan lebih luas dan bisa jadi lebih lama. Kinerja ekonomi kita meyakinkan, tetapi tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh krisis global, apalagi jika resesi berlangsung lama. Perlambatan ekonomi disertai inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, risiko geopolitik, dan tantangan perubahan iklim telah mengubah lanskap perekonomian global.

Konteks ini membuat urgensi dan relevansi kebijakan industri meningkat lagi. Pada Agustus 2022, parlemen AS menyetujui Inflation Reduction Act 433 miliar USD usulan Presiden Joe Biden. Inti regulasi ini adalah menurunkan defisit fiskal serta inflasi melalui investasi di bidang energi terbarukan dan kesehatan. Konkretnya, pemerintah akan menyubsidi perusahaan di kedua sektor. Targetnya, biaya energi dan kesehatan turun. Pandemi yang diikuti resesi telah menjadi ladang subur kembalinya kebijakan industri. Pertengahan tahun lalu AS mengesahkan CHIPS Act senilai 280 miliar USD guna menyubsidi produsen semikonduktor agar bisa membatasi dominasi semikonduktor China. Kecenderungan serupa terjadi di Indonesia. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Implementasinya terganjal banyak hal, mulai dari kesiapan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, kalkulasi untung-rugi jangka pendek, hingga resistensi komunitas internasional. Pemerintah konsisten melarang ekspor bahan mentah lainnya, seperti tembaga, timah, bauksit, dan bijih besi, pada Juni 2023 sesuai amanat UU. (Yoga)

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Meski demikian, pengembang perumahan meragukan penyediaan rumah rakyat bisa optimal jika belum ada penyesuaian harga rumah bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah pada tahun 2022 sebanyak 1.117.491 unit. Capaian pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 281.894 rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jumlah itu, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun pengembang berjumlah 219.151 unit, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang 224.913 unit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPPREI) Paulus Totok Lusida, Senin (16/1) mengemukakan, REI membangun 60 % atau 120.000 unit dari total unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang. Tahun ini pasokan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah terancam terhambat karena tidak kunjung ada penyesuaian harga rumah subsidi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan harga bangunan, biaya operasional, dan upah pekerja bangunan dinilai membebani arus kas. ”Pengembang menunggu janji pemerintah menaikkan harga patokan rumah sederhana bersubsidi sebesar 7 5,” katanya. Jika pemerintah merealisasikan penyesuaian harga rumah sederhana bersubsidi, pengembang yang tergabung dalam REI mampu memasok 200.000 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah 100.000 unit, tahun ini. (Yoga)

Sepanjang 2022, kinerja ekspor RI tumbuh impresif. Tahun ini, kinerja itu perlu dijaga di tengah perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang dan gejolak harga komoditas. Salah satu upayanya adalah mengejar perluasan pasar ekspor nontradisional. BPS, Senin (16/1) merilis, total ekspor RI selama Januari-Desember 2022 mencapai 291,98 miliar USD, sedangkan total impornya 237,52 miliar  USD. Hal itu membuat neraca perdagangan RI tahun lalu surplus 54,46 miliar USD. Ekspor nonmigas berkontribusi paling besar, yakni 94,51 % total ekspor sepanjang 2022. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi,terutama batubara dan CPO, menjadi penopang utama. Tiga besar negara penyumbang surplus perdagangan RI sepanjang 2022 adalah AS, India, dan Filipina. BPS menunjukkan, ekspor Indonesia ke sejumlah negara nontradisional tumbuh signifikan. Hal itu bisa jadi modal menjaga kinerja ekspor di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan melambatnya perekonomian sejumlah mitra dagang utama RI tahun ini.

Kepala BPS Margo Juwono mengatakan, negara-negara pasar ekspor tradisional, seperti China, AS, India, dan Jepang, masih berkontribusi besar terhadap ekspor RI. Namun, ekspor RI ke sejumlah negara pasar ekspor nontradisional juga tumbuh impresif. Pada 2021, sebanyak 56 negara bukan pasar utama dari 240 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia menyumbang ekspor nasional kurang dari 1 juta USD. Pada 2022, ekspor RI ke sejumlah negara tersebut meningkat cukup signifikan. Ekspor RI ke Bhutan, misalnya, naik 67,39 juta USD, sedangkan ke Botswana naik 3,72 juta USD. ”Ke depan, upaya memperluas pasar nontradisional ini diharapkan berlanjut sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian. Perluasan penting agar RI tak bergantung pada pasar tradisional,” kata Margo. (Yoga)

Presiden Jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri. Para pelaku di sektor ini juga diajak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Seusai pertemuan itu, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan, Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan berkomitmen mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi perbankan bagus. Situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11 %. ”Loan interest (bunga pinjaman)-nya juga bagus. DPK (dana pihak ketiga)-nya 9 %,” ujarnya. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi 5,6 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/1). (Yoga)

Setelah mencatatkan penurunan sejak Maret 2022, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2022 kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia akhir November tahun lalu senilai US$ 392,6 miliar, naik 0,73% dari akhir bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada periode itu mengalami kontraksi 5,6% year on year (yoy). Walaupun kontraksinya tak sedalam pada akhir Oktober 2022 yang sebesar 7,6% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar US$ 181,6 miliar, naik 1,06% dibanding akhir bulan sebelumnya dan turun 10,2% yoy. Perkembangan ULN pemerintah didorong sentimen positif kepercayaan pasar global tetap terjaga.

Sejumlah bank menekan rasio kredit berisiko atau pembiayaan yang masuk pantauan di 2022 lalu. Alhasil, loan at risk (LaR) di bank-bank tersebut menurun. LaR PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), misalnya, turun cukup signifikan dari 27% di 2021 menjadi di kisaran 23% pada 2022. Direktur Risk Management Bank BTN Setiyo Wibowo menyatakan, dampaknya bagi bank khususnya dampak pada perbaikan yield dan net interest margin (NIM). Perbaikan proses perkreditan telah berjalan dengan baik dan akan terus diperbaiki dengan teknologi digital. Di samping itu, tutur Setiyo, program restrukturisasi Covid-19 yang terus berkurang hingga bisa meningkatkan asset sales. Portfolio kredit berkualitas rendah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menurun 12,63% menjadi Rp 116 triliun per November 2022 dari posisi Desember 2021 Rp 147 triliun atau 17,75%. Artinya, ada perbaikan sekitar Rp 31 triliun. SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, prediksi resesi global akan berdampak pada kenaikan LAR perbankan. "Walau kenaikan tidak signifikan. Karena ekonomi kita sebenarnya masih terus mengalami pertumbuhan, mungkin kenaikan 1%-2% untuk LAR di 2023," kata Trioksa.

Belum tuntas tekanan akibat geopolitik yang disulut oleh perang Rusia-Ukraina, dunia kini menghadapi ancaman geoekonomi yang berisiko mendekatkan seluruh negara pada jurang resesi.Perubahan arah menuju ketegangan geoekonomi ditandai dengan dijadikannya sumber daya unggulan sebuah negara sebagai senjata untuk menekan yurisdiksi lain. Pergeseran ini pun menjadi isu besar yang akan dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 16—20 Januari 2023. Aroma geoekonomi ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan Amerika Serikat (AS) yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo. Sinyal geoekonomi itu pun makin meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi dunia pada tahun ini, yang mengacu pada laporan Global Risks Report 2023 terbitan WEF, akan menghadai krisis biaya hidup dalam 2 tahun ke depan. Memuncaknya risiko resesi itu juga tergambar dalam survei kepala ekonom dari berbagai negara yang berkumpul di Davos jelang WEF 2023. Dalam laporan itu, dua pertiga dari seluruh ekonomi meyakini resesi terjadi pada tahun ini. Indonesia pun tak luput dari ancaman itu. Laporan WEF mencatat ada lima kendala yang bisa meningkatkan risiko resesi di Indonesia, yakni krisis utang, dampak konflik antarnegara, kenaikan inflasi yang berlanjut, ketimpangan digital, dan dampak Pemilu 2024 yang menyulut polarisasi masyarakat. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo, optimistis Indonesia mampu berkelit dari imbas ketidakpastian global mengingat berbagai indikator ekonomi sejauh ini cukup positif. Mulai dari inflasi, perdagangan, hingga investasi. Kepala Negara melihat ada banyak capaian positif pada ekonomi nasional tahun lalu, kendati dihadapkan pada sejumlah kegentingan global.