Dua badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi pelaksana pekerjaan perapian dan penataan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Namun, kinerja kedua BUMD tersebut dinilai belum maksimal sehingga akan dievaluasi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menegaskan hal tersebut, Jumat (13/1). Untuk pekerjaan merapikan dan penataan SJUT itu, DKI menunjuk dan menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Sarana Jaya. (Yoga)

Peringkat utang Indonesia yang sejauh ini masih dalam penilaian stabil menjadi modal baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu tetap proporsional dalam menerbitkan surat utang untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan fiskal serta menekan risiko peningkatan rasio utang dan beban bunga utang pada 2023. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level stabil, seperti Fitch yang memberikan peringkat BBB (investment grade) pada 14 Desember 2022. Hal itu didorong oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih baik dalam jangka menengah dan rasio utang pemerintah yang tetap dalam batas aman. Pada 27April 2022, Standard and Poor’s (S&P) juga meningkatkan proyeksi utang Indonesia menjadi stabil dari sebelumnya negatif dan mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB.

Hal ini didasarkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan konsolidasi kebijakan fiskal yang bertahap dilakukan oleh pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Kamis (12/1) mengatakan, peringkat utang yang masih terjaga menjadi modal yang baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global tahun ini. Hal itu akan mendorong kepercayaan investor terhadap profil kredit Indonesia dan pasar surat utang pemerintah. ”Peringkat yang baik ini akan berdampak terhadap potensi imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah nantinya. Semakin tinggi peringkat utang kita, imbal hasil yang ditawarkan pemerintah pun bisa lebih kompetitif,” katanya saat dihubungi. Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menambahkan, profil utang Indonesia yang stabil mencerminkan kondisi fiskal yang masih cukup akuntabel. Dengan peringkat utang yang baik dan risiko yang terkendali, Indonesia bisa memiliki suku bunga pinjaman lebih rendah. (Yoga)

Krisis biaya hidup merupakan risiko terbesar yang akan mendominasi dunia selama dua tahun ke depan dipicu peningkatan pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan harga pangan dan energi, serta belum pulihnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. Risiko krisis itu tak hanya terjadi di beberapa negara maju, tetapi juga di sejumlah negara berpenghasilan menengah dan rendah. Negara-negara itu antara lain Kanada, Inggris, UEA, Arab Saudi, Qatar, Bostwana, Pantai Gading, Kamerun, Kostarika, Yunani, Israel, dan Malaysia. Adapun Indonesia, lima besar risiko yang harus dihadapi adalah krisis utang, konflik kepentingan, kenaikan tingkat inflasi, ketimpangan digital, dan kontestasi geopolitik. Poin-poin itu mengemuka dalam Laporan Risiko Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2023 yang dirilis di Geneva, Swiss, pada 11 Januari 2023 Dalam laporan itu, WEF menyebutkan, risiko global itu muncul lantaran pandemi Covid-19 masih berlanjut di beberapa negara, perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan ekonomi sejumlah negara.

Konflik geopolitik dan ketegangan ekonomi ini memicu krisis rantai pasok pangan dan energi, inflasi, dan keamanan. Hal itu menciptakan risiko lanjutan yang akan mendominasi dua tahun ke depan, seperti resesi, utang, dan krisis biaya hidup. Situasi itu menunjukkan pandemi dan konflik geopolitik menyebabkan rangkaian risiko global yang saling berhubungan. Krisis berpotensi merusak upaya mengatasi risiko jangka panjang terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan SDM. ”Dalam menghadapi krisis itu, masyarakat paling rentan sedang menderita. Masyarakat yang masuk kategori rentan juga bertambah banyak, baik di negara maju maupun miskin. Setiap negara diharapkan meningkatkan daya tahan terhadap berbagai guncangan di sejumlah sektor ekonomi dan kehidupan tersebut,” tutur Managing Director WEF Saadia Zahidi melalui siaran pers. (Yoga)

Di Indonesia, lato-lato memunculkan peluang usaha dadakan atau musiman dan nilai tambah pedagang atas kenaikan harga. Kendati masih ada yang menjual seharga Rp 5.000-Rp 6.000 per biji, banyak juga yang membanderol harganya Rp 10.000-Rp 25.000 per biji. Mainan itu juga menginspirasi para Youtuber untuk memperbanyak subscriber, viewer, dan like. Bahkan, mereka yang belum pernah membuat konten video berkreasi menciptanya. Hal itu mulai dari cara memainkan, unjuk keterampilan, bahaya dan risiko permainan, hingga menggelar lomba lato-lato berukuran normal, bahkan jumbo. Lato-lato menjadi awal pembuka pergerakan ekonomi nasional pada tahun ini yang diperkirakan bakal terdampak ”awan gelap” ekonomi global. Lato-lato menjadi bagian dari ekonomi musiman yang didorong oleh tren yang lahir dari homo ludens (manusia yang bermain) dan homo faber (manusia yang bekerja).

Ekonomi lato-lato memang tidak akan tahan lama dan belum tentu muncul lagi pada tahun depan. Namun, geliatnya tetap bisa menambah kepulan dapur masyarakat kelas bawah hingga atas. Lato-lato menjadi salah satu katalis dan pencatu daya ekonomi di tengah semakin tingginya ketidakpastian ekonomi pada tahun ini. Selama ini, ekonomi Indonesia terbangun tidak hanya oleh ekonomi konvensional, tetapi juga ekonomi musiman, dadakan, atau tiban.. Ekonomi musiman yang rutin terjadi di Indonesia adalah momen Ramadhan-Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Imlek, libur tahun pelajaran baru, dan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Ekonomi musiman, apalagi yang bersifat dadakan atau gegara tren, memang tak dapat diandalkan sebagai pendapatan tetap atau utama. Namun, ekonomi musiman tetap menjadi peluang dan pencatu daya ekonomi, serta pemberi kehidupan bagi pelaku UMKM dan besar. Jika terkelola dan dimanfaatkan dengan baik, efeknya bisa bertambah besar. (Yoga)

Dunia usaha dan ekonom mendukung rencana pemerintah mewajibkan sektor manufaktur untuk menyimpan devisa hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri. Dengan kontribusi ekspor 70,81 % total ekspor Indonesia, devisa hasil ekspor sektor manufaktur atau industri pengolahan perlu diendapkan lebih lama di dalam negeri. Namun, dibutuhkan insentif agar devisa hasil ekspor manufaktur bisa tersimpan lebih lama. Dihubungi pada Kamis (12/1) di Jakarta, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyambut baik rencana pemerintah mewajibkan devisa hasil ekspor sector manufaktur disimpan di dalam negeri. Sebab, ekspor sektor manufaktur ini berkontribusi sangat besar untuk total ekspor sehingga semestinya bisa berkontribusi lebih pada cadangan devisa dalam negeri.

Mengutip data BPS, nilai ekspor industri pengolahan atau manufaktur pada Januari-November 2022 mencapai 189,88 miliar USD, bertumbuh 2,57 % secara tahunan. Nilai ekspor industri pengolahan itu berkontribusi 70,81 % dari total ekspor Indonesia. Benny menjelaskan, mendorong devisa hasil ekspor manufaktur mengendap lebih lama didalam negeri tak mudah. Sebab, arus kas dari bisnis manufaktur bergerak sangat cepat. Setelah memperoleh pendapatan dari ekspor, pelaku industri dalam waktu dekat akan langsung menggunakan uangnya untuk membeli bahan baku agar bisa kembali berproduksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa membuat devisa hasil ekspor manufaktur mengendap lebih lama. Tantangan lainnya, adalah bunga simpanan valuta asing di perbankan Indonesia kurang kompetitif dibandingkan di negara tetangga. Hal ini yang mendorong pelaku usaha kurang tertarik menyimpan dananya di dalam negeri. (Yoga)

Dari awal tahun hingga kini, investor asing masih terus menarik dananya dari pasar modal Indonesia. ”Investor masih akan memperhatikan nilai jual bersih investor asing yang sudah Rp 1,7 triliun pada pekan pertama Januari (2023), menyusul Rp 20 triliun sepanjang Desember (2022),” kata kata Senior Investment Information Mirae Asset Martha Christina, Kamis (12/1). (Yoga)

Pameran otomotif bertajuk Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 menargetkan transaksi penjualan sebesar Rp 3,8 triliun atau lebih tinggi dari realisasi pameran tahun lalu yang sebanyak Rp 3,2 triliun. Menurut Project Manager IIMS 2023 Rudi MF, Kamis (12/1) pameran yang akan digelar pada 16-26 Februari di Jakarta itu bakal banyak menghadirkan ragam kendaraan listrik. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah dan pelaku bisnis optimistis, target 5,3% laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa dicapai meski Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan dari 5,1% ke 4,8%. Turunnya penerimaan ekspor akibat jatuhnya harga komoditas bisa dikompensasi dengan pulihnya kegiatan ekonomi seiring terkendalinya pandemi. Konsumsi dalam negeri yang cukup kuat, meningkatnya investasi, belanja pemerintah yang tepat sasaran, dan ruang fiskal yang masih lebar akan menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Indonesia sudah cukup belajar dari pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yang memukul dua sisi sekaligus, yakni supply side dan demand side. Pada dua tahun itu, aktivitas manusia dibatasi, sehingga ekonomi mengalami kontraksi serius. Namun, tahun ini, tidak ada lagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (Yetede)

JAKARTA, ID – Sepanjang 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih kinerja positif. Bank yang fokus pada penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) ini mencatatkan pertumbuhan kredit 8,5% secara tahunan (year on year/yoy). Sampai akhir tahun 2022, BTN bisa dibilang cukup baik di bisnis kredit, yang tumbuh 8,5%. Terbesar masih dari KPR subsidi yang hampir mendekati double digit,” kata Wakil Direktur Utama BTN Nixon Lp Napitupulu dalam konferensi pers hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN secara virtual, Rabu (11/1/2023). Nixon menjelaskan, jika dilihat secara historis memang bisnis BTN adalah pada KPR, sehingga sudah wajar apabila pertumbuhan KPR yang menopang kinerja kredit perseroan. Menurut dia, yang menarik adalah pertumbuhan KPR pada segmen bawah lebih tinggi dibandingkan kelas menengah atas. (Yetede)

Setelah melalui berbagai persidangan, kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) memasuki babak akhir. Sebagai pamungkas, pengadilan menjatuhkan vonis Benny Tjokrosaputro. Dalam sidang pembacaan putusan, Bentjok divonis dengan pidana nihil dan uang pengganti. “Menjatuhkan pidana tambahan Rp 5,73 triliun dengan penghitungan barang bukti sebanyak 1.069 bidang tanah dan bangunan dirampas oleh negara sebagai uang pengganti,” tandas Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto dalam sidang putusan, Kamis (12/1). Sementara dalam kasus Asuransi Jiwasraya, Heru mendapat vonis penjara seumur hidup dan uang pengganti Rp 10,72 triliun. Sedangkan Benny Tjokro di kasus Jiwasraya Rp 6,07 triliun. Jadi dari dua kasus itu, Hery dan Benny Tjokro harus membayar uang sebesar Rp 34,7 triliun. Jumlah itu sudah mendekati kerugian dari kedua kasus itu.  Di Asabri, kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun dan Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun. Alhasil total kerugian negara  Rp 39,5 triliun. Dalam kasus ini, Bentjok  berperan mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik Asabri. Aksi ini, Benny lakukan bersama terdakwa lain Heru Hidayat. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada kurun waktu 2012-2019 ini dikendalikan keduanya.