JAKARTA-Perbankan terus berupaya meningkatkan porsi penyaluran kredit bagi usaha UMKM. Bank Indonesia melaporkan, hingga akhir 2022, total penyaluran kredit segmen UMKM sebesar Rp1.351,2 triliun, naik 10,45% dibanding pada 2021. Berdasarkan skala usaha mikro mencatat porsi terbesar, yaitu Rp 532,72 triliun, diikuti usaha kecil sebesar Rp466,71 trilun dan usaha menengah sebesar  Rp351,82 triliun. Adapun berdasarkan peruntukannya, sebanyak Rp 1.015,6 triliun digunakan untuk modal kerja dan Rp335,6 triliun untuk investasi. Bank dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tk atau BRI. Sepanjang 2022, BRI menyalurkan kredit  secara  konsolidasi senilai Rp1.139,08 triliun, dimana sebanyak 84,74 % merupakan kredit UMKM (Yetede)

Sejumlah emiten saham perbankan bersiap menggelar aksi korporasi. Mulai dari aksi pemecahan nominal saham alias stock split, penerbitan obligasi, menerbitkan saham baru (rights issue) hingga pembelian saham kembali (buyback). Ambil contoh aksi korporasi Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank pelat merah ini berencana memecah nilai nominal saham dengan rasio 1:2. Tak mau kalah dengan sesama bank BUMN, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berencana melakukan buyback saham. BBNI dan BBRI akan melakukan pembelian saham kembali alias buyback, masing-masing Rp 905 miliar dan Rp 1,5 triliun. Bank swasta pun tak ketinggalan. Untuk menambah modal, sejumlah bank swasta akan menggelar rights issue. Misalnya Bank KB Bukopin (BBKP) akan lepas 120 miliar saham baru dan Bank QNB Indonesia (BKSW) akan melepas 14,72 miliar saham baru. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, maraknya aksi korporasi emiten bank di awal tahun 2023 tak lepas dari sejumlah pertimbangan. Pertama, memanfaatkan momentum. Saat ini saham emiten bank masih jadi primadona investor. Kedua, emiten menghimpun dana untuk bisa memuluskan langkah ekspansi dan menutupi kebutuhan modalnya.

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.

Rupiah kembali melemah di atas level Rp 15.000 per dollar AS. Padahal beberapa data ekonomi domestik yang dirilis di awal tahun tercatat menguat. Selasa (7/2), rupiah di pasar spot melemah 0,62% ke Rp 15.148 per dollar AS. Padahal, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dolar AS sejak pertengahan Januari 2023. Kemarin, Bank Indonesia (BI) mengumumkan cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Januari 2023 naik US$ 2,2 miliar menjadi US$ 139,4 miliar, dari Desember 2022 sebesar US$ 137,2 miliar. Sebelumnya, rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Angka ini melampaui target pemerintah di level 5,2%. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf berpendapat apa yang terjadi di Pakistan akan membuat investor selektif memilih negara emerging market. "Asing akan lebih selektif memilih negara mana yang sehat untuk dijadikan tujuan investasi, salah satunya Indonesia," ujar dia. Alwi masih percaya rupiah sepanjang tahun 2023 akan di area Rp 14.800 – Rp 15.380 per dollar AS. Sedangkan Fikri memperkirakan, rupiah selama 2023 ada di Rp 15.455 per dollar AS. Kalau Lukman yakin rupiah akan bergerak di area Rp 14.300-Rp 14.500 di akhir 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis permintaan kredit masih akan berlanjut tumbuh tahun 2023 meskipun tantangan ekonomi global masih besar. Oleh karena itu, regulator menargetkan kredit bakal tumbuh sekitar 10%-12% tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut akan diimbangi dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 7%-9%. "Optimisme tersebut juga berlanjut pada tahun ini, tercermin dengan besarnya investasi non residen pada SBN (Surat Berharga Negara) di tahun ini Januari 2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp 49,7 triliun, ujarnya, Senin (6/2)."

Gejolak mata uang menjadi ancaman nyata kala ketidakpastian ekonomi global mendera. Terlebih, normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, yang terus bergulir berisiko membuat dana asing dari pasar negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dus, nilai tukar rupiah pun rawan tereduksi. Untungnya, Bank Indonesia (BI) masih memiliki modal tebal untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah besarnya risiko ketidakpastian global. Hal itu tecermin dari posisi cadangan devisa yang pada akhir Januari 2023 mencapai US$139,4 miliar, meningkat dibandingkan dengan Desember 2022 yang senilai US$137,2 miliar. Modal ini pun akan memberikan keleluasaan bagi bank sentral untuk terus menjaga mata uang Garuda dalam ekspektasi. Terlebih, sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir 7 Februari, performa rupiah cukup gemilang. Selain itu, ekspektasi pergerakan rupiah sepanjang tahun ini diprediksi tidak seburuk tahun lalu, ketika The Fed secara agresif menaikkan suku bunga acuan yang mendorong capital outflow. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. “Ini seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa (7/2).

Pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan awal pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya perlindungan investor baik di pasar keuangan maupun produk investasi lainnya. Pernyataan presiden itu tidak terlepas dari tingginya kasus yang merugikan para pemilik modal individu. Beberapa peristiwa besar yang menarik perhatian di antaranya adalah kasus Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Ratusan triliunan rupiah uang masyarakat tersandera tanpa kejelasan pengembaliannya. Di dalam acara yang dihadiri oleh para petinggi yang berkecimpung di industri keuangan, presiden juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan agar tidak memengaruhi kondisi makro perekonomian nasional. Kasus yang menimpa Adani ternyata berdampak luas terhadap perekonomian negara tersebut. Capital outflow terjadi, nilai tukar Rupee pun terimbas. Kekhawatiran itu yang disampaikan oleh Presiden. Persoalan perekonomian baik makro maupun mikro harus segera diselesaikan. Kasus yang merugikan investor baik itu di pasar keuangan atau pun produk investasi lainnya seperti yang terjadi pada KSP Indosurya dan Pandawa atau kasus Fisrt Travel merupakan bentuk minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk investasi termasuk risikonya. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM harus terus meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku yang terlibat di industri tersebut. Perlindungan terhadap investor harus terus ditingkatkan di tengah tingginya penambahan jumlah investor ritel dengan usia muda. Dari data OJK, per 30 Desember 2021, jumlah investor di pasar modal mencapai 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99% dibandingkan dengan akhir 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan akhir 2017.

Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat berbagi anggaran untuk membangun kereta ringan atau light rail transit rute Velodrome–Manggarai Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan light rail transit (LRT) Velodrome–Manggarai telah disepakati dengan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk tahap awal pembangunan LRT itu. “Diharapkan pada akhir 2024 nanti LRT ini sudah bisa operasional,” jelasnya di Jakarta, Selasa (7/2). Syafrin menambahkan, poyek LRT menuju Manggarai mampu mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai yang ditetapkan sebagai stasiun sentral. Syafrin mengatakan, pengembangan LRT Velodrome--Manggarai sesuai dengan visi DKI Jakarta untuk meningkatkan angkutan umum. Visi itu termasuk menjadikan angkutan perkeretaapian atau angkutan kereta sebagai big bone angkutan umum di Jakarta.

Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat mendorong daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk terus meningkatkan ekosistem inovasi. Daerah diingatkan agar tidak terlalu fokus untuk membuat wilayahnya sebagai pusat iptek, tetapi harus membangun ekosistem riset yang kuat terlebih dahulu. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis BRIDA di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Selasa (7/2). (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjelang  Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mempersiapkan stok CPO dan  menjaga harga tidak bergejolak. Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Sayangnya saat ini peran BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit diikutkan memproduksi minyak goreng.