Dana kelolaan alias asset under management (AUM) industri reksadana makin gemuk. Per Januari 2023, dana kelolaan reksadana naik Rp 4,57 triliun menjadi Rp 512,76 triliun dari bulan Desember 2022 yang tercatat Rp 508,19 triliun. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro mengatakan, dana kelolaan reksadana bertambah seiring dengan peningkatan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja instrumen pasar modal. Pada Januari 2023, Nico mengungkapkan, unit penyertaan reksadana ikut naik sebesar 4,5 miliar menjadi 383,99 unit. Ini artinya jumlah pembelian reksadana meningkat pada periode tersebut. Kenaikan dana kelolaan reksadana terbesar dialami oleh reksadana pendapatan tetap sebesar Rp 3,3 triliun. Sehingga pada Januari 2023, dana kelolaan reksadana pendapatan tetap tercatat sebesar Rp 143,34 triliun.

 JAKARTA,ID- Pasar saham di Indonesia  belum sungguh atraktif  bagi perusahaan  manajer investasi global yang saat ini mengelola dana US$ 123 triliun. Kepemilikan saham oleh asing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) baru US$ 260 miliar  atau 41% dari kapitalisasi pasar. Satu persen saja dana portfolio asing masuk ke Indonesia pasar modal akan mendapatkan likuiditas yang mampu mengangkat saham ke fair value. Selain menambah jumlah emiten berkualitas, BEI perlu memperbanyak intrusmen investasi saham dan obligasi. Tema market deepening jangan hanya sekesar wacana, melainkan perlu segera direalisasi. Saat ini, BEI baru memiliki tujuh intrusmen , sedang bursa negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) sudah menyediakan15-16 intrusmen. Untuk menarikdana investasi asing, investor lokal harus diperkuat. Namun, saat ini, investor lokal domestik masih didominasi oleh investor individu yang jumlah dananya terbatas. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk optimistis bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) di tahun ini bisa tumbuh dua digit. Guna mendorong pertumbuhan tersebut, perseroan menggelar properti expo bertajuk Find Your Property (FYP) Fest 2023 untuk memudahkan akses nasabah dalam mencari hunian impian. Optimisme tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang membaik tahun ini. Sampai dengan akhir 2022 Bank Mandiri telah menyalurkan KPR mencapai Rp 50,1 triliun, tumbuh 8,4% secara year on year (yoy). Pencapaian tersebut juga turut menyumbang peningkatan kredit konsumer Bank Mandiri yang tumbuh 11,6% (yoy) menjadi Rp 102,8 triliun di akhir tahun lalu. SVP Consumer Loans Bank Mandiri Dessy Wahyuni mengatakan, Dessy mengatakanbahwa pameran properti tersebut menjadi momentum Bank Mandiri untuk mencapai target kredit khususnya pada lini bisnis KPR. Sementara, dari FYP Fest 2023, perseroan menargetkan pengajuan aplikasi KPR hingga Rp 1 triliun. “Ini dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan KPR tahun ini yang doubel digit, karena tahun lalu itu 8,4%,” ujar Dessy.

Asam garam kehidupan tergambar kuat pada garis-garis wajahnya. Usianya yang sudah menginjak 68 tahun tak dapat menyembunyikan kegigihan, keuletan, dan karakter alaminya sebagai petarung. Tan John Tanuwijaya adalah gambaran sempurna tentang sosok pengusaha lintas generasi yang tahan banting, pantang menyerah, kukuh pada pendirian, namun tetap bersahaja dan rendah hati. PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, perusahaan yang didirikan John Tanuwijaya, 44 tahun silam, adalah saksi bisu tentang kegigihan sang founder dalam menakhodai perusahan. Kegigihan John pula yang membuat perusahaan tersebut mampu melalui tiga krisis ekonomi, yaitu krisis moneter 1997-1998, krisis fnansial global 2008, dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdikari Pondasi Perkasa tengah melangsungkan tahapan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham dan ditargetkan mencatatkan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sandi BDKR pada awal Maret mendatang. Berdikari merupakan perusahaan dengan segmen bisnis beragam, dari mulai penyewaan crane (crane rental), fondasi (foundation), perbaikan tanah (ground improvement), konstruksi dermaga (marine and jetty constructions), hingga angkat berat (heavy lift). (Yetede)

Balik Papapn, KOMPAS- Sebanyak 47 menara akan dibangun  untuk hunian pegawai pemerintah yang akan bertugas di  Ibu Kota Nusantara. Menara yang dibangun dengan anggaran Rp 9,4 triliun itu berkapasitas 17.000 orang, selain menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan awal. Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah juga menyiapkan lelang untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Proyek ini ditargetkan bisa di dunakan bertahap mulai 2024. "Kami juga sedang dalam persiapan lelang pembangunan 47 tower (menara) untuk ASN, TNI, dan Polri. Pagu anggaran sekitar Rp9,4 triliun," kata Satgas Pelaksanan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, di Balikpapan, KalimantanTimur, Sabtu (11/2/2023). Saat ini disekitarnya ada 30 proyek yang sedang dikerjakan pemerintah. Proyek itu terdiri dari pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintah. (Yetede)

Setelah sempat mandek dan menghadapi beragam dinamika, Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau akhirnya kembali dimatangkan dan ditargetkan terbit pada tahun ini. Materi muatan dalam peta jalan itu adalah pengaturan mengenai peta jalan kebijakan industri hasil tembakau, kenaikan tarif cukai tembakau, diversifikasi produk tembakau, dan peningkatan kinerja ekspor tembakau. Dalam rumusan awal, peta jalan tersebut mengarah pada kebijakan yang lebih pro pada penerimaan negara dengan mengoptimalisasi instrumen tarif cukai hasil tembakau (CHT). Ketentuan itu tertuang dalam draf salah satu usulan yang diajukan oleh Kementerian Keuangan. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menekankan instansinya juga mempertimbangkan faktor lain dalam menyusun arah roadmap industri tembakau. “Hal yang dipertimbangkan ada berbagai aspek, seperti kesehatan, industri, tenaga kerja, pertanian, pengawasan, dan penerimaan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/2). Dalam draf yang diperoleh Bisnis, otoritas fiskal menyusun lima fase prioritas dalam roadmap produk hasil tembakau yang masing-masing mengakomodasi aspek industri, tenaga kerja, keuangan, pertanian, dan perdagangan. Masing-masing fase menetapkan skala prioritas yang berbeda. Pada Fase 1 yang sedianya dieksekusi pada 2020—2024 misalnya, prioritas kebijakan soal cukai secara berurutan masih berpihak pada industri, kemudian tenaga kerja, lantas keuangan alias penerimaan negara, lalu pertanian, berlanjut ke perdagangan, dan terakhir kesehatan. Untuk Fase 2 yang rencananya diberlakukan pada 2025—2029, skala prioritas yang diajukan masih sama dengan Fase 1. Fokus prioritas mulai berbeda pada Fase 3 yang dieksekusi pada 2030—2034 dengan lebih mengutamakan aspek keuangan, dan sedikit menurunkan fokus pada industri dan tenaga kerja. Begitu pula dengan Fase 4 dan Fase 5 yang fokusnya berubah.

Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mulai memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan Asuransi Jiwa Bersama (RPK AJB) Bumiputera 1912 alias menerima rencana manajemen akan rencana bisnis perusahaan. Dengan demikian, AJB Bumiputera dapat segera merealisasikan rencana penyehatan, termasuk soal pembayaran klaim jatuh tempo. “OJK meminta AJB Bumiputera untuk melakukan beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” tulis Kepala Grup Komunikasi Publik OJK Darmansyah dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (10/2). Menurut Darmansyah, pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK AJBB merupakan babak baru dalam rangkaian penyehatan keuangan AJBB. RPK AJBB memuat serangkaian program yang disusun AJBB dengan mengedepankan prinsip-prinsip Usaha Bersama. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya menyebut dalam RPK itu AJBB menyatakan klaim yang jatuh tempo akan dibayarkan melalui penjualan aset, selain dana tunai yang masih dimiliki perusahaan.

Beroperasinya pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara menjadi langkah maju pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan pupuk di Tanah Air. Tidak hanya diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, operasional pabrik pupuk NPK anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dalam peresmian pabrik pupuk NPK di Aceh Utara, Presiden Joko Widodo menyebut dari 13,5 juta ton kebutuhan pupuk Indonesia saat ini, baru sekitar 3,5 juta ton yang sudah terpenuhi. Di sisi lain, kata Jokowi, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri. Terlebih, harga pangan di hampir semua negara sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena perubahan iklim, dampak perang Rusia-Ukraina turut mempengaruhi rantai pasok pupuk sehingga mengguncangkan sektor pertanian hampir di semua negara. Itu sebabnya, Presiden berharap agar pabrik PIM yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, baik untuk industri NPK maupun sarana pelabuhan utama, dapat berproduksi hingga kapasitas maksimal yang mencapai 570.000 ton. Seperti yang disampaikan Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil, penambahan kapasitas produksi pupuk NPK oleh PIM, ditujukan untuk menyeimbangkan jumlah produksi NPK dan urea di Pupuk Indonesia. Pada tahun ini, jumlah pupuk urea yang direncanakan akan diproduksi sebesar 7,78 juta ton, sedangkan NPK hanya 3,58 juta ton karena terkendalanya fasilitas produksi pupuk NPK.

Berinvestasi di pasar modal, terutama dalam instrumen saham, memiliki dua potensi keuntungan yaitu kenaikan harga saham itu sendiri dan dividen dari laba usaha yang dibagikan oleh emiten. Kedua imbal hasil tersebut akan diraih apabila investor memiliki strategi investasi yang tepat dalam jangka panjang. Dividen merupakan salah satu daya tarik bagi investor saham. Beberapa emiten ada yang membagikan dividen secara rutin setiap tahun. Namun, banyak pula yang tidak membaginya karena alasan tertentu. Direktur OneShildt Financial Planning Budi Raharjo mengatakan bahwa dividen adalah pembagian keuntungan oleh perusahaan untuk para investornya. Umumnya, dividen berasal dari laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Dividen akan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Biasanya pembagian dividen dilakukan dengan dua cara. Pertama, dividen secara tunai. Pemegang saham akan menerima dana tunai dalam bentuk mata uang rupiah. Kedua, dalam bentuk saham. Investor akan mendapatkan berupa tambahan saham. Sebagai ilustrasi, investor dengan pengeluaran bulanan Rp5 juta atau Rp60 juta per tahun. Lalu, suatu saham memberikan dividen Rp5 per saham, dengan nilai sahamnya Rp100. Maka, dapat dikatakan imbal hasil dari dividen untuk saham tersebut sebesar 5%. Dengan imbal hasil 5% tersebut, investor membutuhkan modal awal setidaknya Rp1,2 miliar untuk ditaruh di saham tersebut. Jika diasumsikan dividen dibagikan rutin satu tahun dengan imbal hasil yang sama, investor akan mendapatkan Rp60 juta.