Presiden Jokowi meminta OJK beserta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) dengan memberikan lebih banyak alternatif pendanaan. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (6/2). ”Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul konkret karena saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan,” ujar Presiden. Ia menambahkan, dukungan pendanaan itu harus betul-betul diberikan, tetapi juga tetap dengan perhitungan dan kehati-hatian.

Menurut Presiden, hilirisasi SDA akan menjadi kunci Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menjadi negara maju. Menurut perhitungannya, hilirisasi nikel menghasilkan lompatan nilai tambah dari 1,1 miliar USD menjadi 30 miliar USD. Setelah itu, pemerintah berencana mendorong hilirisasi bauksit, timah, tembaga, emas, gas alam, dan minyak. ”Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” ujar Presiden. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat, perbankan dalam negeri siap mendukung pembiayaan pembangunan smelter untuk hilirisasi SDA. ”Sektor hilirisasi ini menarik, tetapi masih ada persoalan, ini yang perlu dicarikan solusinya,” ucap Jahja. (Yoga)

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Senin (6/2) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, mengatakan, pihaknya mengakui bakal kesulitan apabila larangan ekspor konsentrat tembaga diberlakukan di tahun ini. Pasalnya, smelter tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru berproduksi pada 2024. Hingga Januari 2023, progres pembangunan smelter 54 %. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sektor prioritas halal value chain (HVC) tumbuh 4,5% hingga 5,3% pada tahun ini. Sektor prioritas yang dimaksud, yakni sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. "Sementara pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh sekitar 14% hingga 16% pada tahun ini," ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung, Senin (6/2).

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) membidik pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 43 miliar. Sementara dari sisi bottomline, emiten pendatang baru ini menargetkan laba bersih setelah pajak sebesar 13%-15% dari pendapatan. “Kami sangat optimistis target bisa tercapai karena tren kinerja juga terus naik. Kami berharap bisa lebih dari itu,” terang Direktur Utama Hassana Boga Sejahtera Lutfiel Hakim usai pencatatan perdana saham NAYZ di Bursa Efek Indonesia, Senin (6/2). Untuk mencapai target kinerja tersebut, NAYZ akan fokus ke pengembangan pasar dan melakukan akselerasi pasar dengan teknologi. “Pasca IPO akan kami kerjakan rencana ekspansi pasar melalui teknologi,” beber Hakim. Untuk tahun ini, manajemen akan mencoba mendalami lagi potensi dan ekspor ke negeri jiran tersebut. “Karena produk kami di negara-negara yang lebih berkembang dan lebih maju sebetulnya cukup diterima. Ini karena keinginan para ibu agar anaknya lebih sehat, dan produk kami mudah dimasaknya,” kata Hakim.

INDUSTRI asuransi memang menjadi salah satu sorotan Presiden RI Joko Widodo. Beragam kasus terus terjadi dan membuat nasabah banyak mengalami kerugian. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar sendiri menjelaskan masalah pada perusahaan asuransi jiwa semisal PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dan kawan-kawannya, sudah mengancam dan menekan bisnis asuransi. Buktinya kinerja premi asuransi jiwa terkontraksi alias minus 7,8% di tahun 2022. Maka dari itu, penyelesaian masalah pada industri asuransi harus segera dilakukan dalam waktu yang cepat. Mahendra juga menambahkan untuk menyelesaikan masalah ini akan dijalankan Program Penjaminan Polis pada tahun 2028 agar Perusahaan Asuransi dapat memenuhi persyaratan kepesertaan Program Penjaminan Polis dengan terus melakukan upaya penyehatan industri asuransi.

Peran industri jasa keuangan terhadap ekonomi nasional sulit dinafikan. Selama ini sektor tersebut menjadi penopang konsumsi serta investasi yang merupakan pilar akselerasi ekonomi. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/6), sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi Rp808,5 triliun atau 4,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun lalu yang tercatat Rp19.588,4 triliun. Adapun pada tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% secara tahunan. Tak heran jika lantas Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti segenap pihak terkait untuk mengamankan sektor jasa keuangan. Apalagi, masih ada persoalan yang menjadi ganjalan. Contohnya adalah kasus gagal bayar perusahaan jasa keuangan yang menyita perhatian Presiden. Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2), Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lebih intensif produk jasa keuangan mengingat adanya kasus wanprestasi pembayaran kewajiban triliunan rupiah kepada nasabah. Menunjuk sejumlah kasus gagal bayar yang melibatkan Asabri, Jiwasraya, KSP Indosurya, dan Wanaartha Life, Jokowi mengatakan dana masyarakat yang ‘dititipkan’ di perusahaan jasa keuangan harus dilindungi. 

Berdasarkan data OJK, pendapatan premi asuransi jiwa tahun lalu anjlok 7,9% menjadi Rp169,95 triliun. Selain karena penurunan kepercayaan, kontraksi terjadi karena koreksi kebijakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) alias unit-linked dan klaim produk asuransi kredit yang besar. Merespons permintaan tersebut, OJK menegaskan bakal melakukan serangkaian upaya peningkatan integritas akuntabilitas, dan kredibilitas terkait investasi di industri keuangan nonbank dan pasar modal. Di industri asuransi, misalnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan regulator akan menyelesaikan problem asuransi dan produk asuransi bermasalah, penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi.

Mimpi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik terancam buyar setelah LG Energy Solution diketahui menarik minatnya untuk berinvestasi pada penghiliran bijih nikel hingga pabrikan baterai listrik bersama Indonesia Battery Corporation.LG Energy Solution disebutkan tidak tertarik untuk berinvestasi hingga tingkat pabrikan baterai listrik seperti yang ditawarkan dalam perjanjian usaha patungan tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan itu disebut-sebut membatasi investasinya pada tahap pembangunan smelter bijih nikel lewat rekanan konsorsium mereka Huayou Holding.“Kami dapat informasi dari PT Aneka Tambang Tbk. [Antam] bahwa LG itu masih belum jelas statusnya, tapi LG mendorong anggota konsorsiumnya Huayou untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (6/2). Katanya, rekanan konsorsium LG itu tidak memiliki keahlian, serta pengalaman untuk pabrikan baterai kendaraan listrik. Portofolio Huayou lebih banyak pada pengembangan smelter.

Pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) optimistis pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akan terus membaik. Kendati, mereka mewaspadai ancaman resesi di negara maju. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin (6/2). Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan bahwa potensi pertumbuhan sektor pariwisata makin membaik. Namun demikian, imbuhnya, pelaku usaha juga diimbau untuk mewaspadai adanya resesi di negara maju yang harapannya tidak berdampak besar pada Indonesia. Senada, Ketua PHRI Riau Nofrizal mengungkapkan, geliat sektor pariwisata, khususnya perhotelan di Riau kian meningkat, termasuk berjamurnya homestay di Pekanbaru. Dia berharap Pemerintah Riau dapat mempermudah proses investasi di bidang pariwisata, khususnya dalam hal perizininan pembangunan usaha di sektor tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau Safitri Handayani berharap pelaku-pelaku usaha pariwisata dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi untuk mendukung pemulihan ekonomi di sektor ini.

JAKARTA, ID — Presiden Joko Widodo meminta perbankan mempermudah pengucuran kredit bagi industri yang mengolah berbagai komoditas mineral, migas, perkebunan, hingga perikanan. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan rute yang harus dilewati Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Dengan mengubah produk primer menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, nilai tambah hingga US$ 715 miliar, setara Rp 10.754 triliun dan lapangan kerja bagi 9,6 juta orang dapat digapai dalam waktu dekat. Hilirisasi solusi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia melompat menjadi negara maju. “Saya minta agar hilirisasi diberikan dukungan, betul-betul konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Dukungan itu betul-betul harus diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi,” kata Kepala Negara pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (06/02/2023). Saat ini, hilirisasi nikel sudah memberikan hasil konkret. Nilai tambah hilirisasi nikel melompat menjadi US$ 30 miliar dari sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar.  (Yetede)

JAKARTA, ID — Indonesia kembali masuk upper middle income country setelah Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (06/02/2023), mengumumkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada akhir 2022 sebesar US$ 4.783,9 atau Rp 71 juta, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sedang PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun atau US$ 1,3 triliun. Seperti diungkapkan sejumlah pejabat pemerintah beberapa pekan terakhir, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31%, jauh di atas per tumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,70%. Namun, pada akhir tahun lalu, sejumlah lembaga keuangan internasional memperkirakan laju pertumbuhan Indonesia di bawah 5%. Dengan laju pertumbuhan 5,31%, Pulau Jawa memberikan kontriubusi 56,48% terhadap PDB Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatra 4,69% dan pangsa terhadap PDB nasional 22,04%. PDB Jawa dan Sumatera 78,52% terhadap PDB nasional. (Yetede)