JAKARTA, ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terus meningkat, tercermin dari kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2022 yang sebesar 43,52% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 42,11% terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi luar Jawa pada 2022 tersebut pun melesat dibandingkan pada masa prapandemi tahun 2019 yang mencapai 41% terhadap PDB. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Jawa terhadap PDB mencapai 59% dan luar Jawa 41%. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 58,75% dan luar Jawa mencapai 41,25% terhadap PDB. Kemudian, pada 2021, pertumbuhan ekonomi di Jawa 57,89% dan luar Jawa 42,11% terhadap PDB. Sedangka pada 2022, ekonomi di Jawa 56,48% dan luar Jawa 43,52% terhadap PDB. Sementara itu, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi terus menguat khususnya di Jawa, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terpusat di Jawa dan Sumatra. (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS) menjelang Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2/2023). “Dalam hal ‘media sustainability’ ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik. Ninik menjelaskan Perpres tersebut merupakan produk hukum yang akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan. Menurut Ninik, Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 Tentang Pers.  Dalam kesempatan itu juga, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari mendatang “Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. (Yetede)

JAKARTA, ID - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpotensi menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Hal tersebut dapat terwujud jika didukung kerja keras kader Gerindra untuk mendongkrak elektabilitas partai dan Prabowo. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi dalam pesan video yang ditayangkan di aula acara HUT ke-15 Partai Gerindra, Kantor DPP Gerindra, Jakarta (6/2/2023). “Dan jika kerja keras dan didongkrak terus Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi,” ujar Jokowi. Acara HUT ke-15 ini dihadiri para kader Gerindra dan pejabat teras partai, antara lain Wakil Ketua Dewan Pembina, Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad. Presiden Jokowi tidak lupa menyampaikan selamat kepada Gerindra yang merayakan HUT ke-15. “Saya mengucapkan selamat ultah Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi partai gerindra yang luar biasa,” ungkap Jokowi. (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menentukan fokus pengawasan di sektor industri keuangan nonbank atau IKNB ke depan. Fokus pengawasan yang dimaksud mulai dari penanganan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB) bermasalah seperti pada sejumlah asuransi sampai penguatan untuk IKNB. “Premi asuransiumum dan reasuransi tumbuh sebesar 13,9% mencapai Rp119 triliun. Namun, premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi 7,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutlaknya penyelesaian masalah- masalah sejumlah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023). Mahendra menambahkan, saat ini OJK tengah melakukan serangkaian upaya peningkata integritas, akuntabilitas, dan  kredibilitas terkait pengelolaan investasi menjadi fokus kebijakan OJK. “Bagi industri perasuransian, upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, melalui penyelesaian asuransi dan produk asuransi yang bermasalah, penerapan PSAK 74, penguatan fungsi aktuaris, dan  penataan pemasaran produk. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2023 berkisar Rp 36-40 triliun atau 25% dari total estimasi pendapatan. Tahun lalu, Telkom juga menetapkan rasio capex terhadap pendapatan di level tersebut, dengan realisasi Rp 28,6 triliun per akhir kuartal III. Senior Vice President (SVP) Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza menerangkan, capex itu akan digunakan perseroan untuk pengembangan mobile, fixed broadband, dan bisnis lain, seperti data center. Dia menambahkan, Telkom juga masih mematangkan rencana penawaran umum perdana (initial public of fering/IPO) saham anak usaha, PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma. Prinsipnya, perseroan ingin IPO Telkomsigma menghasilkan nilai optimal bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sebab, Telkomsigma akan menjadi pelaksana business to business information technology (B2B IT) service Grup Telkom. (Yetede)

JAKARTA-Timbul tenggelamnya skema power atau penggunaan bersama jaringan tenaga listrik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tampak dalam pernyataan sejumlah pemangku kepentingan. Gagasan ini mencuat kembali setelah Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eddy Suparno, menyatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati jalan tengah skema tersebut, "Kemungkinan kami, Komisi VII DPR dengan pemerintah sudah bersepakat untuk memasuki skema power wheeling dalam skala terbatas," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, kemarin. Skema Power Wheeling pada dasarnya membolehkan perusahaan swasta membangun pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan serta menjual listriknya kepada pelanggan rumah tangga maupun industri. (Yetede)

Perayaan Cap Go Meh 2023 di sejumlah daerah, Minggu (5/2) berlangsung semarak setelah dua tahun terakhir ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Warga dari berbagai kalangan antusias menikmati perayaan yang tak ubahnya etalase keberagaman budaya dan kebersamaan multietnis. Cap Go Meh merupakan  perayaan 15 hari setelah Imlek. Perayaan ini sekaligus menutup rangkaian perayaan Imlek. Perayaan Cap Go Meh lazim diisi dengan perarakan barongsai dan liong. Dua makhluk dalam mitologi China itu dipercaya mendatangkan peruntungan serta bisa mengusir roh jahat. Perayaan Cap Go Meh di Tanah Air bukan lagi melulu perayaan budaya Tionghoa dan hanya menampilkan barongsai serta liong. Cap Go Meh juga menampilkan ragam budaya Nusantara sekaligus menghadirkan kegembiraan bagi berbagai kalangan di masyarakat. Di Kota Cirebon, Jabar, ribuan warga dari beragam latar belakang tumpah ruah menyaksikan pawai Cap Go Meh. Selain perarakan joli atau tandu, ada atraksi barongsai dan liong, serta parade pasukan keratin Kanoman Cirebon. ”Budaya Cirebon itu menyatu meskipun orangnya berbeda. Saya berharap, (keberagaman) ini dilestarikan untuk menjaga kekayaan, aset bangsa ini,” ucap Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran dari Keraton Kanoman yang ikut arak-arakan.

Di Kota Magelang, Jateng, perayaan dimeriahkan dengan kirab budaya yang melibatkan 1.000 penampil, antara lain, kelompok kesenian dari Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Liong Hok Bio dengan atraksi barongsai dan wushu, kesenian topeng ireng, reog, kuda lumping, serta marching band Akademi Militer Magelang. ”Sebagai bagian dari masyarakat Kota Magelang, kami ingin terlibat dalam kemeriahan acara seperti kirab Cap Go Meh kali ini,” ujar Gubernur Akmil Mayjen Legowo WR Jatmiko terkait keterlibatan perdana marching band Akmil sebagai peserta kirab Cap Go Meh tersebut. Lontong Cap Go Meh Pada perayaan itu juga dibagikan 3.000 paket lontong Cap Go Meh untuk masyarakat umum. Ketua Yayasan Tri Bhakti Paul Chandra Wesi Aji mengatakan, hal itu dimaknai sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dan berbagi rezeki. Di Kota Bogor, Jabar, digelar Cap Go Meh-Bogor Street Festival (CGM-BSF). Pesta keragaman budaya ditampilkan di kawasan pecinan Suryakencana. Sebanyak 60 kelompok seni budaya turut dalam pawai di sepanjang 2,1 km di Jalan Suryakencana dan Jalan Siliwangi. CGM-BSF 2023 mengusung tema ”Unity in Diversity” atau Ajang Budaya Pemersatu Bangsa. Perayaan Cap Go Meh di Jakarta, tepatnya di kawasan Glodok, juga semarak, dimeriahkan kirabToaPeKong. Ada pula panggung budaya di Pancoran China Town Point di Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakbar. Di sana ditampilkan wayang potehi serta sajian tarian Betawi dan kesenian gambang keromong. (Yoga)

Kendati nilai investasi beberapa tahun terakhir ini terus melejit, penciptaan lapangan kerja justru turun signifikan. Reformasi struktural lewat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan berbagai langkah deregulasi dan kemudahan bagi dunia usaha belum membuahkan hasil optimal. Data Kementerian Investasi, sejak UU Cipta Kerja disahkan November 2020, realisasi investasi meningkat dari Rp 826,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 901,2 triliun pada 2021 dan Rp 1.207,2 triliun pada 2022. Namun, kenaikan realisasi investasi itu belum selaras dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan realisasi investasi yang naik 33 % pada 2022 itu, penyerapan tenaga kerja hanya bertambah 8 %  dari 1.207.893 orang pada 2021 menjadi 1.305.001 orang pada 2022.

Angka serapan tenaga kerja itu masih jauh dari target 2,7 juta-3 juta penciptaan lapangan kerja per tahun yang dipasang pemerintah saat mengeluarkan UU Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani dalam acara Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea, Jumat (3/2),  menyebutkan, pada 2013, investasi senilaiRp 1 triliun masih bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Jumlah itu menurun dari waktu ke waktu. Pada 2016, Rp 1 triliun investasi hanya menyerap 2.271 orang. Pada 2021, investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.340 orang. Menurut Shinta, Pertama, investasi yang masuk mayoritas bersifat padat modal dan teknologi. Kedua, penyerapan tenaga kerja di sektor formal terus menurun. Angkatan kerja yang membeludak lebih banyak terserap di sektor informal, hal itu terjadi karena investor melihat kenaikan biaya usaha semakin menjadi beban yang akan menentukan arah investasi mereka. (Yoga)

Rasa keadilan publik tercederai vonis bebas Ketua Koperasi Indosurya Henry Surya. Terdakwa penipuan dan penggelapan uang dengan nilai kerugian lebih dari Rp 100 triliun itu lolos dari jerat hukum karena pengadilan menilai kasus ini perdata, bukan pidana. Merespons hal itu, Kejaksaan Agung dan pemerintah mengajukan kasasi karena menilai kasus ini bersifat pidana. Sebagai pengampu sektor koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan, pemerintah perlu memberi rasa keadilan kepada publik dan mengupayakan nasabah koperasi memperoleh kembali dananya.  Kementerian Koperasi dan UKM menemukan penyimpangan praktik Koperasi Indosurya sejak 2018. Mereka berizin Koperasi Simpan Pinjam, tetapi menjalankan praktik koperasi jasa keuangan kepada non-anggota. Namun, ketentuan yang ada, PP No 9/1995 hanya mengatur sanksi administratif. Baru pada Desember 2019, dibekukan.

Dalam wawancara khusus, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2) mengatakan, “Kami sangat kecewa dengan putusan pengadilan membebaskan Henry Surya dengan alasan itu kasus perdata. Ini ngawur luar biasa. Dakwaan jaksa, itu pelanggaran pidana: penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Mereka menghimpun dana masyarakat, padahal bukan perbankan (shadow banking), melanggar UU Perbankan. Kami sudah mengantongi semua data melibatkan PPATK. Proses homologasi yang berjalan malah dijadi- kan alasan perdata. Ini keliru, dengan kondisi gagal bayar, vonis bebas itu justru membuat putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak bisa dijalankan. Aset terdakwa tidak bisa dikuasai, tidak bisa dilakukan likuidasi aset untuk memenuhi kewajiban pada nasabah. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum kasasi termasuk upaya hukum baru”. (Yoga)

Dimensi ekonomi pasar rakyat atau pasar tradisional di Kalimantan, Maluku, dan Papua yang telah direvitalisasi masih belum tumbuh optimal. Dari total pasar yang telah direvitalisasi dan disurvei, tak sampai separuhnya yang berhasil meningkatkan dimensi ekonomi. Salah satu indikator dimensi ekonomi itu adalah omzet pedagang. Tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat. Sisanya justru mengaku omzetnya stagnan, bahkan turun. Hal itu mengemuka dalam laporan BPS tentang ”Profil Pasar: Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua” yang dipublikasikan pada 31 Januari 2023. Laporan itu berdasarkan survei Mei-September 2022 dan melibatkan 5.045 pedagang di 362 pasar rakyat yang telah direvitalisasi di tiga wilayah tersebut.

BPS menyebutkan, secara umum, rata-rata Indeks Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua sebelum direvitalisasi 45,16. Setelah direvitalisasi, indeks itu naik jadi 51,61. Indeks dengan skala 0-100 itu mengukur empat dimensi pasar rakyat, yakni fisik, ekonomi, manajemen, dan sosial budaya. Untuk dimensi ekonomi, rata-rata indeks sebelum direvitalisasi sebesar 39,76 dan setelah direvitalisasi  meningkat jadi 41,09. Dimensi ekonomi pasar rakyat itu diukur dari aspek-aspek ekonomi, antara lain omzet pedagang, biaya retribusi, jumlah pengunjung, akses permodalan, stabilitas pasokan barang, dan digitalisasi pasar. Dari sisi omzet, 46,52 % pedagang di pasar-pasar yang disurvei mengakui omzetnya  naik. Sisanya, 27,95 %, menyatakan omzet turun dan 25,05 % omzet cenderung sama. Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa, Minggu (5/2) menilai, pengembangan dimensi ekonomi revilitasi pasar rakyat masih belum optimal, indikasinya adalah tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat. (Yoga)