Pemerintah menggandeng peritel dalam distribusi beras impor. Langkah ini bertujuan memberi alternatif beras medium sesuai ketentuan harga eceran tertinggi serta menstabilkan harga beras di pasar. Namun, strategi ini tak efektif jika rantai distribusi tak terpangkas. Upaya pemerintah menggandeng ritel untuk mendistribusikan beras impor dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP. Keputusan itu menyatakan, Perum Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey, Minggu (5/2), pelibatan pelaku ritel dalam penjualan beras impor melalui program SPHP jadi langkah konkret pemerintah menstabilkan harga dan pasokan.

Jaringan yang siap dikerahkan meliputi 40.000 ritel kecil (minimarket) serta 2.000 toko modern (supermarket dan hypermarket). Beras impor untuk SPHP akan dijual Bulog kepada peritel dengan harga Rp 8.300–Rp 8.900 per kg sesuai wilayah. Meskipun beras itu berkualitas premium, peritel akan menjualnya setara dengan HET beras medium, yakni Rp 9.450–Rp 10.250 per kg bergantung wilayah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, penyaluran beras impor melalui ritel berpotensi tak efektif  mengendalikan harga apabila masih ada mata rantai distribusi yang terlibat. Margin perdagangan dan pengangkutan beras, berdasarkan publikasi sebesar 11,31 %. Menurut Tauhid, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat memfokuskan penyaluran beras impor ke pasar tradisional. (Yoga)

Kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) diyakini mampu menarik kembali wisatawan berkunjung ke Indonesia pascapandemi Covid-19. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/2) keseriusan pemerintah-swasta menggarap potensi aktivitas MICE dibutuhkan selain tetap berusaha memeratakan infrastruktur dasar dan akomodasi. (Yoga)

Kementerian Perdagangan memfasilitasi peluncuran Nusantara Fashion House di Strand Mall, Kota Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, dalam siaran pers, Sabtu (4/2) menjelaskan, Nusantara Fashion House pada area seluas 700 meter persegi ini jadi peluang baru bagi produk mode Indonesia ke Malaysia. ”Kualitas produk Indonesia mumpuni untuk pasar Malaysia dan dunia,” ujar Didi. (Yoga)

Rizky Anggara (21), peserta program Petani Milenial Jabar bidang tanaman hias, merasa dirugikan dalam menjalankan program tersebut. Impian menjadi petani kekinian, yang katanya tinggal di desa dengan rezeki ala kota, belum kesampaian. Rizky adalah salah satu peserta program Petani Milenial, program Pemprov Jabar yang mendorong generasi muda berperan dalam kemandirian pangan. Dia mengikuti gelombang pertama yang bergulir sejak pertengahan 2021 di sektor tanaman hias bersama 19 orang lainnya. Transfer ilmu ini dilakukan di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. CV Minaqu Indonesia menjadi offtaker atau penyerap hasil panen mereka. Saat mengikuti program ini, Rizky ingin membuktikan pemuda bisa makmur tanpa harus meninggalkan desa. Tetapi, beberapa bulan terakhir hidup Rizky tidak tenang. ”Kami menghasilkan 26.925 tanaman dalam empat kali siklus panen atau satu tahun terakhir,” ujar Rizky saat dihubungi di Bandung, Jumat (3/2). Satu tumbuhan dihargai Rp 50.000. Berarti, penghasilan kotor yang bisa diraih Rizky dan rekan-rekannya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, dia hanya mencicipi secuil manisnya hasil panen. ”Kalau ditotal, kami hanya dapat sekitar Rp 11 juta per orang setahun ini,” ujarnya. Jumlah itu jauh dari potensi panen yang menjadi target mereka, sebanyak 63.000 tanaman per tahun.

Rizky berujar, mereka mengalami sejumlah rintangan, seperti siklus panen yang ter- hambat karena keterlambatan bibit dan pertumbuhan tanaman yang terganggu penyakit serta cuaca buruk. Tidak hanya penghasilan yang minim, Rizky dan rekan-rekan lainnya juga ditagih utang. Mereka menerima surat peringatan terkait kredit dari Bank BJB pada November 2022. Rizky merasa sangat dirugikan. ”Kami sudah menanam tanaman dan barang-barangnya sudah diambil. Namun, kami dikejutkan surat peringatan dari Bank BJB terkait utang kami. Padahal, kami tidak menikmati hasil dari panen dengan maksimal,” ujarnya. Irdan Herdiat (26), peserta program Petani Milenial lainnya, juga resah atas tagihan utang itu. Pemuda asal Subang, Jabar, ini merasa bersalah kepada orang tuanya.  Mereka telanjur khawatir anaknya terlilit utang karena program pemerintah. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Yuke Mauliani Septina menyatakan, masalah tersebut akan segera diselesaikan. ”Permasalahan ini terkendala dari sisi hilir karena produk diekspor dengan tujuan Eropa. Tak terbayangkan terjadi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan gagal ekspor dan offtaker tidak bisa membayar utang Rp 1,3 miliar kepada Bank BJB sebagai penyedia kredit,” paparnya. PT Agro Jabar sebagai avalist atau penjamin petani milenial berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Dirut PT Agro Jabar Nurfais Almubarok menyatakan bertanggung jawab terhadap kredit kepada petani.(Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Daftar emiten BUMN di bursa saham bakal bertambah. Bila tak ada aral melintang, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengincar bisa mencatatkan saham di bursa 24 Februari nanti. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai saham PGE cukup menarik. Selain kinerja keuangannya tumbuh, "Kami melihat prospek bisnisnya juga menarik dalam jangka menengah dan panjang," kata dia, kemarin. Namun santer terdengar pelaku pasar meragukan prospek saham pelat merah ini. Apalagi, perusahaan pelat merah yang IPO dua tahun terakhir harganya kini jatuh ke bawah harga IPO. Di antara emiten BUMN, BBRI mencetak imbal hasil tertinggi, 5.328,57% setelah IPO. Selain BBRI, BMRI, PTBA dan TLKM juga memberi return ribuan persen. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani mengatakan, mayoritas emiten BUMN masih punya daya tarik. Persepsi investor masih cenderung menilai kinerja emiten BUMN bisa stabil dengan potensi return positif untuk jangka panjang. "Ekspektasinya tingkat return lebih konsisten dan terjamin dibandingkan swasta," ujar Arjun, Minggu (5/2).

Ketidakpastian global tak hanya mempengaruhi laju ekonomi Indonesia, tapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, dari sisi beban bunga utang. Beban bunga utang berisiko membengkak sejalan dengan peningkatan suku bunga global. Sementara pemerintah tak lagi punya bantalan, lantaran pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana oleh Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme berbagi beban alias burden sharing berakhir tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/1) pekan lalu menyebut, estimasi penghematan bunga utang dari burden sharing selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022, sekitar Rp 29 triliun hingga Rp 30 triliun. Adapun selama periode tersebut, pembelian SBN di pasar perdana oleh BI mencapai kisaran Rp 1.104,85 triliun. Sepanjang tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 386,34 triliun. Pembayaran bunga utang itu memang tak terealisasi sepenuhnya, melainkan 95,19% dari pagu. Sementara dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 441,4 triliun. Jumlah itu naik 14,25% dibanding realisasi tahun 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, bunga utang ke depan akan ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan tahun-tahun mendatang setelah burden sharing selesai. Namun, berbagai faktor juga turut menentukan, terutama kondisi ekonomi global.

Sejak awal tahun ini, saham sektor teknologi cenderung bergerak menguat. Beberapa saham sektor teknologi juga menjadi saham pendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak awal tahun 2023. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektor teknologi mencetak pertumbuhan 12,92% sejak awal tahun atau year to date (ytd). Kinerja ini mengungguli return IHSG yang hanya naik 0,89% ytd. Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim mengatakan, prospek saham teknologi terdorong oleh tingkat inflasi global yang melandai dan sehingga, kenaikan suku bunga kemungkinan tidak akan seagresif tahun lalu. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, prospek sektor teknologi tahun ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Hitungan Nico, jarak atau spread inflasi dengan tingkat suku bunga The Fed berpotensi di bawah 1%-1,5% pada bulan Juli-Agustus 2023 mendatang.

Pasar keuangan dalam negeri kembali menerima aliran modal asing pada pekan pertama bulan Februari tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat: nonresiden di pasar keuangan domestik melakukan beli neto ( net buy ) Rp 4,96 triliun periode 30 Januari hingga 2 Februari 2023. Masuknya arus modal asing itu terutama terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Sementara di pasar saham, masih tercatat arus modal keluar. "Beli neto Rp 5,42 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan jual neto Rp 0,46 triliun di pasar saham," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (3/2). Seiring masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik, risiko investasi di Indonesia terpantau menurun. Hal itu terlihat dari premi credit default swap (CDS) lima tahun yang turun ke 75,81 basis poin (bps) per 2 Februari 2023 dari sebelumnya 80,90 bps per 27 Januari 2023 lalu. Dengan demikian, selama tahun 2023, yakni sejak awal tahun hingga 2 Februari lalu, BI mencatat nonresiden beli neto sebesar Rp 44,47 triliun.

Besaran bunga masih menjadi pertimbangan nasabah saat menyimpan dana di deposito. Itu sebabnya, bank-bank kecil dan menengah yang fokus menawarkan layanan digital, mengiming-imingi bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito yang diberikan bank besar konvensional. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO), melalui aplikasi Raya menawarkan bunga deposito di kisaran 4%-5% sesuai dengan tenor waktu penempatan dana. Ajeng Putri Hapsari, Sekretaris Perusahaan Bank Raya mengatakan, Bank Raya akan tetap memberikan bunga yang kompetitif menyesuaikan dengan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRRR) dan persaingan di pasar. Sementara digibank by DBS Indonesia milik PT Bank DBS Indonesia menawarkan bunga di 4,5% hingga 5,5% tergantung jangka waktu penempatan. Natalina Syabana, Head of Segmentation & Liabilities, Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia menuturkan, kontribusi deposito terhadap total DPK Bank DBS masih dominan. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin mengatakan, strategi bank digital menawarkan bunga deposito lebih tinggi karena sulit mendapatkan DPK. Bank digital perlu dikenal terlebih dulu dengan berbagai promosi. Ini mengakibatkan biaya lebih tinggi. "Di awal-awal mereka banyak bakar uang,” ujar Amin, Minggu (5/2).