Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan 69 proyek investasi yang masuk dalam Peta Peluang Investasi (PPI) 2022. Adapun 69 proyek investasi tersebut tersebar di 20 kabupaten/kota di 13 provinsi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan, dari 69 proyek investasi yang telah diluncurkan, 16 proyek berhasil laku dan diminati oleh investor dengan total nilai investasi mencapai Rp 53,18 triliun. Namun dirinya tidak memerinci identitas investor tersebut. "Dari 69 proyek ini yang sudah laku kurang lebih sekitar 16 proyek berkat adanya promosi dan eksekusi," ujar Bahlil di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (6/2). Salah satu proyek dengan nilai terbesar adalah industri mono ethylene glycol (MEG) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dengan nilai investasi mencapai Rp 19,51 triliun. Tidak hanya itu, faktor lain yang juga menjadi daya tarik investasi di Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sebesar 43% dari total populasi penduduk Asia Tenggara.

Empat bank papan atas di Indonesia kompak mencatatkan pertumbuhan kinerja yang impresif sepanjang tahun lalu. Hal ini mencerminkan keberhasilan bank-bank jumbo dalam memaksimalkan peluang selama periode pemulihan ekonomi nasional. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), salah satunya, membukukan laba bersih senilai Rp40,7 triliun sepanjang 2022. Capaian laba perusahaan itu tumbuh 29,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BBCA sungguh piawai memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Tahun lalu, mereka menggelar sejumlah event dan ekshibisi strategis seperti BCA UMKM Fest 2022 dan BCA Wealth Summit 2022. Kinerja ciamik BBCA juga diikuti oleh tiga bank besar pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BBRI mencetak laba bersih paling tinggi di antara bank-bank besar lainnya, yaitu sebesar Rp51,5 triliun sepanjang 2022. Laba itu melompat 67,1% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Di samping BBRI, BMRI dan BBNI juga mencatatkan kinerja impresif dengan catatan laba bersih pada tahun lalu sebesar Rp41,2 triliun dan Rp18,3 triliun, atau masing-masing melesat hingga 46,9% dan 68%. BMRI membukukan penyaluran kredit secara konsolidasi sebesar Rp1.202,2 triliun sepanjang 2022 atau naik 14,5% secara tahunan. Adapun, BBNI juga sukses mengerek penyaluran kredit tahun lalu sebanyak 10,9% menjadi Rp646,2 triliun. Kita berharap bank-bank papan atas di Indonesia terus menjaga level pertumbuhan ekspansi kredit pada 2023, sembari tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.

PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) akan menggelar rights issue pada pertengahan tahun ini dengan target dana Rp 1,2 triliun. Perusahaan ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 13.81 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. " Rights issue saat ini sedang dalam persiapan. Kami menargetkan semester I ini dapat pernyataan efektif dari OJK," ujar Direktur Kepatuhan Bank IBK Indonesia Alexander F. Rori, Rabu (8/1). Direktur Utama Bank IBK Indonesia Tbk Chae Jae Young mengatakan, dana itu akan dipakai untuk keperluan modal kerja. Dengan peningkatan modal ini, IBK optimistis struktur permodalan menjadi lebih baik sehingga perseroan bisa leluasa menjalankan strategi usaha ke depannya.

JAKARTA, ID – Kalangan manajer investasi (MI) mengimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau ulang larangan atau pembatasan investasi unit link di reksa dana yang berbasis selain Surat Berharga Negara (SBN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI). Larangan yang berlaku sejak Maret 2022 tersebut memicu anjloknya dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksa dana. Penurunan AUM terjadi karena ada migrasi dana asuransi dalam bentuk unit link ke Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau discretionary fund. Per Maret 2022, ketika aturan pembatasan dari OJK terbit, aset investasi asuransi jiwa berupa reksa dana mencapai Rp 162,84 triliun. Per Desember 2022, aset investasi berupa reksa dana dari asuransi jiwa tinggal tersisa Rp 102,17 triliun. Artinya, investasi asuransi jiwa di reksa dana susut 37,25% atau ‘lenyap’ Rp 60,67 triliun. Demikian benang merah diskusi “Prospek dan Tantangan Reksa Dana 2023” yang digelar Majalah Investor, Selasa (7/2/2023). Diskusi menampilkan pembicara CEO PT Sucorinvest Asset Management, Jemmy Paul Wowointana, Antony Dirga (CEO PT Trimegah Asset Management), Herman Tjahjadi (Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management), Ade Yusriansyah (Direktur Operasional PT BNI Asset Management), dan Nicodimus Anggi Kristiantoro (Research & Consulting PT Infovesta Utama). (Yetede)

JAKARTA, ID - Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah potensi maladministrasi yang diduga dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. “Jadi, selain penundaan pemberian izin usaha yang berlarut-larut, Ombudsman akan memeriksa potensi maladministrasi, seperti pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha,” kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). Yeka menjelaskan, langkah itu merupakan respons Ombudsman atas pengaduan PT Digital Futures Exchange (DFX) mengenai dugaan maladministrasi oleh Bappebti, menyusul berlarut-larutnya pembentukan bursa kripto. DFX selaku pelapor menyatakan sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan pengajuan izin pembentukan bursa berjangka komoditi/bursa kripto, namun Bappebti tak kunjung menerbitkan izin dimaksud. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merombak struktur organisasi demi mempercepat raihan profitabilitas. Perombakan itu meliputi perubahan jajaran komisaris, direksi, hingga menambahkan jabatan presiden di dalam unit bisnis on-demand services, e-commerce, dan financial technology. Selain itu, Goto bakal memperkuat integrasi pada ekosistem bisnis. Goto mengusulkan sejumlah nama besar untuk menjadi komisaris, yakni Agus Martowardojo, Patrick Walujo, Marjorie Lao, dan Winato Kartono. Semua perubahan ini akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Goto yang akan diselenggarakan 2 Maret 2023. Goto menargetkan pencapaian impas (breakeven) margin kontribusi positif mulai kuartal I- 2024. Adapun margin kontribusi segmen on-demand service ditargetkan positif pada kuartal I-2023, sedangkan margin kontribusi segmen e-commerce positif kuartal IV-2023. (Yetede)

JAKARTA-Jeda Kemanusiaan di Papua telah berakhir pada 7 Februari 2023. Dokumen yang ditandatangani Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menandai pencabutan Jeda Kemanusiaan yang disepakati di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022, itu. Atnike belum bisa dimintai konfirmasi ihwal pencabutan Jeda Kemanusiaan tersebut. Namun, lewat bawahannya, ia berjanji akan  memberi penjelasan secara rinci hari ini. "Ibu Atnike sedang berada di luar kota," kata seorang pegawai di Komnas HAM kemarin, 8 Februari 2023. "Untuk wawancara, boleh via zoom besok siang menjelang sore," Jeda kemanusiaan diinisiasi  dan Komnas HAM periode 2017-2022. Kesepakatan ini melibatkan kelompok masyarakat sipil dan perwakilan Papua (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan united Liberation Movement for West Papua (ULMWP). (Yetede)

JAKARTA-Perbankan terus berupaya meningkatkan porsi penyaluran kredit bagi usaha UMKM. Bank Indonesia melaporkan, hingga akhir 2022, total penyaluran kredit segmen UMKM sebesar Rp1.351,2 triliun, naik 10,45% dibanding pada 2021. Berdasarkan skala usaha mikro mencatat porsi terbesar, yaitu Rp 532,72 triliun, diikuti usaha kecil sebesar Rp466,71 trilun dan usaha menengah sebesar  Rp351,82 triliun. Adapun berdasarkan peruntukannya, sebanyak Rp 1.015,6 triliun digunakan untuk modal kerja dan Rp335,6 triliun untuk investasi. Bank dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tk atau BRI. Sepanjang 2022, BRI menyalurkan kredit  secara  konsolidasi senilai Rp1.139,08 triliun, dimana sebanyak 84,74 % merupakan kredit UMKM (Yetede)

Sejumlah emiten saham perbankan bersiap menggelar aksi korporasi. Mulai dari aksi pemecahan nominal saham alias stock split, penerbitan obligasi, menerbitkan saham baru (rights issue) hingga pembelian saham kembali (buyback). Ambil contoh aksi korporasi Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank pelat merah ini berencana memecah nilai nominal saham dengan rasio 1:2. Tak mau kalah dengan sesama bank BUMN, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berencana melakukan buyback saham. BBNI dan BBRI akan melakukan pembelian saham kembali alias buyback, masing-masing Rp 905 miliar dan Rp 1,5 triliun. Bank swasta pun tak ketinggalan. Untuk menambah modal, sejumlah bank swasta akan menggelar rights issue. Misalnya Bank KB Bukopin (BBKP) akan lepas 120 miliar saham baru dan Bank QNB Indonesia (BKSW) akan melepas 14,72 miliar saham baru. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, maraknya aksi korporasi emiten bank di awal tahun 2023 tak lepas dari sejumlah pertimbangan. Pertama, memanfaatkan momentum. Saat ini saham emiten bank masih jadi primadona investor. Kedua, emiten menghimpun dana untuk bisa memuluskan langkah ekspansi dan menutupi kebutuhan modalnya.

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.