;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

Menimbang ‘Jalan Tengah’ Penghiliran

02 Feb 2023

Tekad Pemerintah Indonesia menyetop ekspor sejumlah komoditas pertambangan rupanya sudah bulat. Langkah itu selaras dengan kebijakan penghiliran pertambangan yang tengah dipacu. Kemarin, Rabu (1/2), dalam ajang Mandiri Investment Forum 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan segera mengumumkan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul pelarangan nikel yang telah berlaku, serta bauksit mulai Juni nanti. Presiden menegaskan pelarangan ekspor tembaga mentah dilandasi oleh progres yang baik dari pembangunan smelter di Tanah Air. Menurut catatan Bisnis, pembangunan smelter di Nusa Tenggara Barat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai 50%, sedangkan yang dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 51%. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan penghiliran pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penghiliran, kata Presiden, akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika ditengok, berdasarkan Undang-Undang No. 3/2020, tenggat larangan ekspor mineral mentah memang akan dimulai pada Juni 2023. 

Pesan lebih terbuka justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah bakal mengkaji penerapan formula khusus untuk smelter tembaga yang dikerjakan oleh Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara jelang larangan ekspor mineral mentah yang efektif dan berlaku menyeluruh pada pertengahan 2023. Bahlil berdalih kemajuan pengembangan smelter dari Freeport dan Amman Mineral sudah lebih 50%. Saat ini, pihaknya telah memberikan laporan dan informasi utuh terkait dengan persoalan pembangunan smelter Freeport, termasuk pandemi Covid-19 yang menyebabkan proyek di hampir semua sektor, termasuk industri pertambangan terhambat. Ditjen Minerba pun telah melakukan kajian untuk mengetahui kendala apa saja yang terkait langsung dengan Covid-19 dalam pembangunan smelter Freeport. Dari situ, pemerintah bakal memutuskan bagaimana nantinya kelanjutan nasib Freeport saat ekspor mineral mentah diberlakukan.

TRANSPORTASI PUBLIK : Memastikan Kereta Cepat Mudah Terjangkau

02 Feb 2023

Kereta Cepat Jakarta–Bandung dipastikan bakal terintegrasi dengan Transjakarta agar memudahkan masyarakat yang ingin memanfaatkan moda transportasi tersebut dari Stasiun Halim. Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, perusahaan terus menyiapkan integrasi antar-moda transportasi untuk Kereta Cepat Jakarta—Bandung atau KCJB. Salah satu moda yang akan terintegrasi untuk pengguna dari Stasiun Halim adalah Bus Transjakarta.“Kami sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi,” katanya saat dihubungi pada Rabu (1/2). Adapun, untuk penumpang yang berada di area Bandung dan sekitarnya, KCIC akan menyediakan kereta api pengumpan atau feeder untuk mempermudah transportasi masyarakat dari Stasiun Padalarang menuju pusat Kota Bandung.Tidak hanya itu, KCIC juga melakukan upaya untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat menuju layanan KCJB. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah penjajakan dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.Secara terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Ke-menterian Perhubungan Risal Wasal memastikan seluruh stasiun pada KCJB akan diintegrasikan pada beberapa moda transportasi lainnya.

PEREKONOMIAN REGIONAL : MEMULUSKAN SERAPAN INVESTASI DAERAH

02 Feb 2023

Keluhan pelaku usaha terkait dengan hambatan investasi di daerah perlu segera diatasi pemerintah guna mengakselerasi serapan penanaman modal pada tahun ini. Persoalan klasik terkait dengan perizinan perlu langkah terobosan, khususnya dalam hal implementasi kebijakan tersebut. Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur membeberkan sejumlah syarat agar suatu perusahaan mau berinvestasi di suatu daerah. Ketua DPP Apindo Kaltim M Slamet Brotosiswoyo menyatakan, syarat tersebut harus dipenuhi karena menjadi indikator bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di Kaltim. Syarat tersebut diantaranya suatu daerah harus kondusif, memiliki sosial budaya yang terjaga dengan iklim usaha yang baik dan terdapat perizinan yang mudah. Kendati demikian, Slamet menambahkan, suatu hal yang masih menjadi tantangan bagi pengusaha adalah dari sisi perizinan. Slamet menambahkan bahwa dalam menyongsong pembangunan IKN, khususnya di kota-kota penyangga seperti Kota Balikpapan dan Samarinda perlu persiapan jangka panjang. “Iklim usaha sudah baik, tapi kebijakan perizinan masih harus diperbaiki. Kuncinya ada di perizinan. Kalau perizinan sulit, tidak ada investor, maka nantinya tidak ada penyerapan tenaga kerja,” katanya. Pada perkembangan lain, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kalimantan Timur berencana membangun food court di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua DPD IWAPI Kaltim Ernawaty Gafar menyatakan, pembangunan food court ini bertujuan untuk mewadahi sekaligus memberdayakan perempuan setempat, khususnya dalam menjalankan bisnis di bidang kuliner.

Kinerja Maksi, Saham Bank Besar Layak Dikoleksi

02 Feb 2023

Perbankan diproyeksikan mampu mempertahankan pertumbuhan bisnis di tahun ini. Bank-bank besar di Tanah Air terbukti mampu mencetak laba jumbo di tahun lalu, meski dihantui tantangan global dan inflasi. Research & Consulting Manager PT Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro menyatakan, penunjukan sebagai penampung dana devisa hasil ekspor alias DHE akan memudahkan langkah perbankan mencetak pertumbuhan di tahun ini. Nico menilai wajar langkah sebagian besar bank memangkas pencadangan di tahun lalu. Selama, rasio kredit bermasalah atau NPL perbankan juga ikut turun. Head of Investment PT Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi Joe, menjagokan saham empat bank besar, yakni BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI. Kiswoyo menilai masing-masing bank ini memiliki keahlian masing-masing. Seperti Bank Mandiri fokus menggarap kredit korporasi, BRI dii kredit mikro dan BNI perpaduan antara korporasi, konsumer, dan mikro.

Harga Pangan Masih Jadi Momok Inflasi

02 Feb 2023

Laju inflasi terus melandai usai pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Namun, pengendailan harga pangan masih perlu dilakukan agar inflasi bergerak ke target sasaran pada akhir tahun nanti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Januari 2023 sebesar 0,34% secara bulanan (mtm) dan sebesar 5,28% secara tahunan (yoy). Inflasi di Januari 2023 ini lebih rendah dari inflasi Desember 2022 yang mencapai 0,66% mtm dan 5,51% yoy. Komponen utama penyumbang inflasi di Januari datang dari sektor pangan, yakni beras dengan andil 0,07% mtm dan 0,24% yoy. Selain beras, cabai merah, ikan segar, dan cabai rawit, turut mendorong inflasi bulan lalu. Yang jelas, pangan masih menjadi pendorong utama inflasi, yakni 1,34% mtm dan 5,66% yoy dengan andil inflasi mencapai 0,25% mtm dan 1,6% yoy.

PPN Mobil Listrik Hanya 1% Saja

02 Feb 2023

Pemerintah tengah menyiapkan insentif pembelian kendaraan listrik. Tujuannya supaya ekosistem kendaraan listrik, baik itu roda dua maupun roda empat makin berkembang di tanah air. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, beleid dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur insentif tersebut terbit minggu depan. Luhut bilang, insentif pembelian mobil listrik tersebut kemungkinan besar akan diberikan melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini dipatok 11%. Besar kemungkinan tarif PPN itu bakal dipangkas hingga 10%, sehingga konsumen hanya perlu membayar PPN sebesar 1% saja. Adapun insentif pembelian motor listrik akan diberikan lewat potongan harga sekitar Rp 7 juta dari harga jual. Pemberian insentif kendaraan listrik di Indonesia ini mengikuti kebijakan di beberapa negara lainnya. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sejumlah negara telah memberikan insentif kendaraan listrik, seperti Thailand, China dan negara-negara di Eropa.

BRPT Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

02 Feb 2023

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 dengan pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun. Aksi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Barito Pacific dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Merujuk prospektus ringkas yang terbit di Harian KONTAN edisi Rabu (1/2), emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu ini menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun yang terdiri dari tiga seri. Yakni, seri A sebesar Rp 52,52 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Lalu, seri B senilai Rp 821,86 miliar dengan bunga tetap 9,25% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Terakhir, seri C senilai Rp 125,61 miliar dengan bunga tetap 10,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Ketua PBNU: Tidak Boleh Dieksploitasi Jadi Senjata Politik

02 Feb 2023

JAKARTA, ID – Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh menjadi pihak dalam konstetasi politik. Karena itu, jika dilakukan, maka akan terjadi benturan kekuatan dengan pihak lain dan umat. Identitas organisasi tidak boleh dieksplotasi sebagai senjata politik. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam acara Ngopi Bareng dengan Pemred Media Nasional dan Koresponden Asing di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (1/2/2023). “NU dengan konstituennya akan dianggap tak adil jika ikut dalam sebuah kompetisi politk. Sudah banyak contoh di Irak, Nigeria, India, karena identitas diekspoilitasi sebagai senjata politik. NU sudah jadi identitas politik, namun tidak boleh dieksploitasi,” kata Gus Yahya. NU, kata dia, akan menjaga jarak dengan kegiatan politik praktis. Hal ini merupakan keputusan Muktamar ke-27 Tahun 1984 di Situbondo. “Sudah putusan muktamar NU Tahun 1984, NU harus mengambil jarak dari politik praktis. Perdebatan sudah selesai dan sudah diputuskan, ini semua kita tinggalnya pratiknya,” katanya. (Yetede)

INA Jadi Investor Strategis IPO Pertamina Geothermal

02 Feb 2023

JAKARTA, ID - Indonesia Investment Authority (INA), siap menjadi investor strategis dalam penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE/PGEO) senilai Rp 9,7 triliun. Sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengajak investor asal Timur Tengah untuk masuk IPO PGE. PGE akan melepas maksimal 10,35 miliar saham atau 25% dengan nilai nominal Rp 500 melalui IPO. Harga penawaran IPO saham PGE Rp 820-945, sehingga dana yang masuk maksimal Rp 9,78 triliun. Mayoritas dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terpasang panas bumi hingga 1.272 megawatt (MW) tahun 2027. Saat ini, anak usahaPT Pertamina tersebut memiliki kapasitas terpasang panas bumi 672 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 mw yang dikelola kontrak operasi bersama/ joint operation contract (JOO). CLSA, Mandiri Sekuritas,dan Credit Suisse menjadi penjamin emisi efek IPO PGE. (Yetede)

Mandiri Investment Forum (MIF) Dorong Keran Investasi

02 Feb 2023

JAKARTA, ID – Tahun ini Indonesia menghadapi tantangan baru yaitu risiko terjadinya resesi global dan perlambatan ekonomi global akibat tingginya inflasi dan suku bunga sebagai dampak peningkatan ketegangan geopolitik dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak imbang. Namun optimisme harus tetap dijaga dengan terus mencari peluang untuk tetap tumbuh. Karena itulah, Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 mengangkat tema ‘Prevailing Over Turbulence’ sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini. Mandiri Investment Forum merupakan forum investasi tahunan terbesar hasil kolaborasi Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas yang disokong oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana tahun ini merupakan edisi ke-12 penyelenggaraan MIF. Forum ini diikuti sekitar 25 ribu peserta. Dari jumlah itu, sebanyak 800 investor merupakan investor mancanegara. (Yetede)