;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

RENCANA KERJA FREEPORT : Peningkatan Penerimaan Negara Jadi Tujuan

03 Feb 2023

PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

OTOMOTIF : Morris Garage Bidik Milenial

03 Feb 2023

Morris Garage mengincar segmen pasar milenial dan kalangan menengah atas dalam ajang pameran mobil mall to mall. EO Official Morris Garage (MG) Indonesia Akbar Jatnika mengatakan bahwa MG menggelar pameran mobil yang berlokasi di LG Floor Gandaria City sejak 30 Januari 2023 hingga 5 Februari 2023. Dalam ajang itu, MG menawarkan berbagai promosi yang menarik untuk pembelian mobil MG 5GT, New MG ZS, dan produk terbaru yang diluncurkan pekan lalu, yaitu New MG HS. “Respons masyarakat cukup baik dilihat dari antusias customer untuk melakukan test drive dan kesan pesannya sangat bagus baik mengenai produk dan fitur yang ditawarkan MG,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Rabu (2/1). Pada bulan lalu, Akbar menyampaikan MG sudah menjalankan Automotive Exhibition beberapa kali dengan total pemesanan kurang lebih 30 SPK. “Pameran ini sudah jalan mall to mall di Jakarta, seperti di PIM, Gandaria City, Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, dan di Kokas, SPK kurang lebih sudah ada 30-an SPK,” ungkapnya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Berkibar, Pasar Keuangan Dunia Berkembang

03 Feb 2023

Pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks saham di Amerika Serikat dan Asia yang menguat. Indeks saham di kawasan Eropa bervariasi. Sementara itu, indeks Dolar AS melemah dan yield US Treasury naik 2 basis poin di tengah membaiknya data ekonomi AS. Di pasar komoditas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena prospek pasokan yang membaik. Namun, harga CPO dan batu bara justru mengalami kenaikan dalam sepekan. Pasar keuangan domestik juga mengalami pertumbuhan, dengan IHSG yang menguat sebesar 0,35% dan yield SUN seri benchmark yang bergerak naik antara 6 basis poin hingga 11 basis poin dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga menguat sebesar 0,60%.

Ekonomi Indonesia tercatat positif pada akhir tahun 2022, seperti ditunjukkan oleh realisasi investasi pada Q4-2022 yang bertumbuh mencapai 30,3% (yoy) dan likuiditas perekonomian yang tetap melimpah tercermin dari tren uang beredar dalam arti luas (M2) hingga November 2022 yang tumbuh positif. Secara keseluruhan, pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang baik dan ekonomi Indonesia juga terus berkibar. Ini merupakan tanda positif bagi perekonomian dan memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

sumber: BKF


Warga Perancis Protes Batas Usia Pensiun

02 Feb 2023

Lebih dari satu juta warga Perancis turun ke jalan-jalan di seantero negeri, Rabu (1/2) memprotes keputusan pemerintah menaikkan minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 30 Januari lalu mengatakan, kebijakan kenaikan usia pensiun itu efektif berlaku mulai 2030. Menurut dia, itu satu-satunya cara menyelamatkan dana sistem pensiun di Perancis yang jumlahnya setara dengan 14 % pendapatan domestik bruto negara. (Yoga)

Calon Investor Asing Dipermudah Survei Potensi

02 Feb 2023

Pemerintah terus meningkatkan layanan keimigrasian untuk memudahkan calon investor menanamkan modal di Indonesia. Calon investor asing kini dapat mengajukan visa kunjungan pra-investasi selama 180 hari secara daring melalui situs https://molina.imigrasi.go.id/ sebelum berangkat ke Indonesia. Layanan daring tersebut diluncurkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 pada Kamis (26/1). ”Kami tidak hanya memperpendek proses layanan visa bagi calon investor asing, tetapi juga memberikan dulu visanya. Setelah dia dapat izin investasi dan lapor ke Imigrasi, kami juga akan segera terbitkan kartu izin tinggal sementara (kitas),” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Rabu (1/2).

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jakarta, Silmi menjelaskan, kemudahan visa pra-investasi secara daring ini juga diiringi peningkatan kewaspadaan petugas Ditjen imigrasi dalam pengawasan orang asing. Sebelumnya, calon investor asing membutuhkan berbagai dokumen dari Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait untuk pengajuan visa kunjungan berkait rencana bisnis di Indonesia. Kini, mereka bisa mengajukannya sebelum berangkat. Ditjen Imigrasi juga meluncurkan layanan perpanjangan visa kedatangan elektronik (E-VOA). (Yoga)


DEVISA HASIL EKSPOR Kewajiban Pemulangan Tak Dipukul Rata

02 Feb 2023

Pemerintah berencana segera merampungkan revisi peraturan teknis tentang penempatan devisa hasil ekspor atau DHE pada sistem keuangan dalam negeri. Kewajiban memulangkan devisa tidak akan dipukul rata ke semua eksportir manufaktur, tetapi dibedakan berdasarkan jenis pengolahan komoditas serta besaran nilai ekspornya. Ketentuan itu akan dituangkan melalui revisi PP No 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu dilakukan agar upaya untuk memulangkan devisa hasil ekspor ke dalam negeri tidak mengganggu iklim berusaha dan kinerja ekspor di sektor manufaktur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, revisi aturan itu diharapkan tuntas Februari 2023 ini.

Berdasarkan PP No 1/2019, devisa dari hasil ekspor yang saat ini wajib ditempatkan di dalam negeri baru yang berasal dari komoditas perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Kewajiban itu akan diperluas ke sektor lain, seperti manufaktur. Meski demikian, ia menjelaskan, tidak semua eksportir manufaktur dikenai kewajiban yang sama. ”Nanti kita akan lihat, berapa (eksportir manufaktur) yang terkait dengan SDA sehingga mungkin tidak termasuk ke berbagai sektor (pengolahan),” katanya dalam konferensi hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I tahun 2023, Selasa (31/1). Pemerintah juga berencana menetapkan batasan (threshold) besar nilai ekspor yang akan dikenai kewajiban menempatkan devisa di dalam negeri. (Yoga)


Pertamina Geothermal Incar Dana Publik

02 Feb 2023

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), berencana melepas 10,35 miliar saham ke publik atau setara dengan 25 %. Harga saham yang ditawarkan berada pada rentang Rp 820 dan Rp 945 per saham. Dengan demikian, potensi dana publik yang akan didapatkan sekitar Rp 9,78 triliun. Direktur Utama Pertamina Geothermal Ahmad Yunianto pada paparan publik di Jakarta, Rabu (1/2) menyatakan, saat ini Pertamina Geothermal mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi. (Yoga)

Libatkan Bank dalam Transaksi Properti

02 Feb 2023

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, semua transaksi pembelian properti perlu melibatkan perbankan, terutama untuk proyek properti yang belum selesai dibangun. Hal ini untuk mencegah kerugian konsumen jika proyek mangkrak. ”Masyarakat sebaiknya hanya berurusan (transaksi pembayaran) dengan bank, dan bukan langsung ke rekening pengembang. Ini demi keamanan konsumen,” ujarnya, Rabu (1/2) di Jakarta. (Yoga)

BUMDes Berperan Pacu Perekonomian Warga

02 Feb 2023

Badan usaha milik desa atau BUMDes semakin kuat setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walakin, mimpi menciptakan ekonomi inklusif lewat BUMDes belum terwujud. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes jadi pekerjaan rumah yang mendesak. Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar, Rabu (1/2) di Bintan, mengatakan, BUMDes baru benar-benar eksis setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU Cipta Kerja. Kini, posisi BUMDes semakin strategis untuk mengambil peran dalam upaya peningkatan ekonomi warga. ”Per 1 Februari 2023, BUMDes juga masuk sistem di Kementerian Investasi dan bisa memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi, kalau pengelola BUMDes membutuhkan izin usaha, bisa mengajukannya lewat OSS (sistem perizinan terintegrasi secara elektronik),” kata Abdul saat menghadiri rangkaian perayaan Hari BUMDes Nasional di Bintan, Kepulauan Riau.

Ia menambahkan, BUMDes yang modalnya dari dana desa harus berperan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi desa.Tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM. Saat ini, optimalisasi BUMDes masih  enyisakan banyak pekerjaan rumah. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi Harlina Sulistyorini memaparkan, jumlah BUMDes kategori maju baru 1.208 dari total 6.363 BUMDes pada 2022. Kepala Desa Toapaya Selatan Suhenda mengatakan, tantangan utama pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas SDM. Desa di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, itu tengah berupaya mengembangkan BUMDes yang fokus mengembangkan produk hasil sorgum. ”Tahun ini kami mendapat dana desa Rp 1,1 miliar, dan 20 % kami alokasikan untuk BUMDes. Namun, di desa kami belum ada SDM yang mampu menyusun rencana pengembangan usaha yang baik,” ujarnya. (Yoga)


MENGENDALIKAN RITME INFLASI

02 Feb 2023

Realisasi inflasi kembali melanjutkan tren penurunan seiring dengan manuver otoritas fiskal dan moneter dalam mengekang laju indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (1/2), inflasi Januari 2023 tercatat 5,28% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang Desember 2022 yang mencapai 5,51% (YoY). Akan tetapi, ‘perang’ melawan inflasi belumlah usai. Kekuatan jangkar dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mengikat gerak inflasi bakal kembali diuji menyusul rentetan tekanan yang berisiko menggoyahkan stabilitas harga barang. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook January 2023 bahkan mengingatkan adanya risiko melonjaknya inflasi menyusul dibukanya kembali ekonomi China. Menurut IMF, penghapusan Zero Covid akan mengatrol harga komoditas terutama minyak dan gas, serta barang konsumsi. Peringatan senada juga disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono, yang memandang laju inflasi pada Januari 2023 masih cenderung tinggi, meski melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang berisiko menjadi penekan gerak IHK. Pertama, nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga barang-barang impor sehingga memicu inflasi atas barang impor. Kedua, dinamika iklim dan cuaca, serta manajemen stok dan distribusi yang berkaitan erat dengan stabilitas harga komoditas pangan. Ketiga, kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah perlu dilakukan secara cermat karena akan berdampak pada inflasi umum.