Bisnis pembiayaan sepanjang tahun lalu mencatatkan kinerja manis. Selain pertumbuhan piutang pembiayaan yang moncer, laba bersih yang dibukukan oleh pelaku multifinance tumbuh hingga digit ganda. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Desember 2022 mencatat laba Rp20,36 triliun atau tumbuh 33,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun outstanding piutang pembiayaan tercatat mencapai Rp441,02 triliun sampai akhir 2022 atau naik 13,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja kinclong di industri pembiayaan tecermin dari keberhasilan pemain industri pembiayaan dengan aset jumbo yang performanya cukup apik sepanjang tahun lalu. Emiten pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk., misalnya, membukukan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022. Manajemen BFIN menyampaikan perolehan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022 disebabkan oleh mobilisasi masyarakat yang kembali aktif yang diikuti dengan daya konsumsi yang mulai menggeliat. Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan bahwa perbaikan daya beli dan pelonggaran aktivitas masyaralat itu membuat industri pembiayaan nasional terkerek dengan tren pertumbuhan dan kualitas yang baik sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BCA Finance membukukan laba bersih senilai Rp1,94 triliun sepanjang 2022 atau naik 14,1% dibandingkan dengan tahun lalu. “NPAT naik karena booking naik,” kata Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim kepada Bisnis. Kinerja cemerlang juga dicatatkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance. Lini bisnis pembiayaan kelompok usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. itu membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,6 triliun pada kuartal IV/2022.

Persoalan sanitasi menjadi ganjalan yang membuat pelaku industri kecil dan menengah atau IKM sektor pangan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, saat ini masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi fasilitas produksi di seluruh kegiatan rantai produksi pangan. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari Standar Internasional untuk Sistem Keamanan Pangan yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan Standar Internasional untuk sistem keamanan pangan. IKM pangan yang meliputi produsen makanan dan minuman sendiri memiliki porsi paling besar pada jumlah sektor IKM secara keseluruhan, yaitu 1,68 juta unit usaha atau 38,72% dari total unit usaha IKM di Indonesia.

Startup logistik Deliveree memprediksi bisnis logistik sepanjang tahun ini cenderung melemah dibandingkan dengan 2022 dipicu kekhawatiran resesi ekonomi global. Menurutnya, kondisi ekonomi yang memburuk akan berdampak negatif pada konsumsi masyarakat. Hal ini akan berimbas pada menurunnya jumlah barang yang dikonsumsi dan lebih sedikit logistik dan angkutan truk yang dibutuhkan. Country Manager Deliveree Apoorva Agarwal mengatakan bahwa ketidakpastian global juga akan memicu langkah perusahaan dan enggan untuk berinvestasi dan membangun persediaan. Untungnya, dia mencatatkan kinerja bisnis Deliveree tetap positif pada awal 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Agarwal mengatakan perusahaan mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis pada awal 2023 dengan membukukan pertumbuhan sebesar 60% pada Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Chairman SCI Setijadi menyatakan pelaku usaha perlu melakukan beragam upaya peningkatan, mulai dari sisi sumber daya manusia hingga pemanfaatan big data, untuk memaksimalkan peluang tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian (TPPU) uang di 12 koperasi simpan pinjam (KSP) dengan total Rp 500 triliun. Temuan itu sudah diserahkan kepada aparat penegak hokum untuk ditelusuri lebih lanjut. Khusus terkait kasus KSP Indosurya, PPATK juga menemukan adanya aliran dana ke luar negeri. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, selama 2020-2022 PPATK menelusuri dugaan praktik TPPU di koperasi. Berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan, PPATK menemukan ada 12 KSP yang diduga melakukan TPPU, salah satunya KSP Indosurya.

”Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp 500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani koperasi. Jadi, artinya, kami melihat bahwa dana yang dihimpun oleh koperasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu memang luar besar,” ujarnya. Untuk kasus KSP Indosurya, PPATK telah beberapa kali melaporkan hasil analisis tersebut kepada Kejaksaan Agung. Ivan juga telah melapor ke Menteri Koperasi dan UKM terkait skema Ponzi yang dijalankan Indosurya.Skema ponzi merupakan skema penipuan berkedok investasi dengan menawarkan imbal hasil besar kepada nasabah. Namun, sumber dana untuk pemberian imbal hasil itu sebenarnya bukan dari hasil investasi,tetapi dari dana nasabah berikutnya. PPATK juga menemukan ada dana nasabah Indosurya yang dialirkan ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi. Dana itu kemudian dipakai untuk transaksi bisnis yang tidak selayaknya di- lakukan koperasi, seperti pembelian jet dan operasi kecantikan. (Yoga)

Di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, sejumlah bank besar mencatat laba bersih yang spektakuler. Kinerja bank-bank tersebut terasa jomplang dengan banyak sektor usaha yang terseok-seok dan berusaha bangkit dari hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi juga heran ketimbang memberikan apresiasi meskipun subyeknya adalah bank-bank milik negara. ”Kadang-kadang saya mikir, ini kok tumbuhnya tinggi banget. Jangan-jangan bunganya ketinggian,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum, awal bulan ini, yang disambut gelak tawa hadirin. Saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 pada Senin (6/2/2023), Presiden juga mengemukakan hal yang lebih kurang sama. ”Sebelum masuk ke sini tadi saya tanya ke Pak Ketua OJK, NIM (net interest margin/margin bunga bersih) berapa? Dijawabnya sebesar 4,4 %. Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia,” seloroh Jokowi.

Suku bunga, NIM, dan laba tentu saling berhubungan. Semakin besar NIM, laba perbankan akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. NIM yang besar dengan volume penyaluran kredit yang tinggi akan makin mendongkrak laba perbankan. NIM atau margin bunga bersih adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif. NIM dipengaruhi oleh besaran suku bunga, baik kredit maupun dana, serta volume penyaluran kredit.Normalnya, NIM perbankan juga berfluktuasi mengikuti perkembangan suku bunga. Namun, selama ini tersebut, NIM relatif stabil di kisaran 4,5-5 %. Karena perbankan memainkan spread (selisih) suku bunga kredit dan suku bunga dana sehingga NIM menjadi stabil. Saat volume penyaluran kredit menurun, perbankan cenderung memperbesar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana untuk mempertahankan level NIM. Jadi, meskipun volume penyaluran kredit menurun, NIM perbankan tetap tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa selama pandemi Covid-19 hingga kini perbankan tetap  mencetak laba yang relatif besar. (Yoga)

Indonesia dan Jepang akan memperkuat kerja sama untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui tindak lanjut komitmen pendanaan lewat skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau JETP. Jepang mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia mengingat banyak pengusaha asal Jepang yang berinvestasi di sector energi dalam negeri. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Keu Jepang Shun’ichi Suzuki dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan Sri Mulyani itu masih dalam rangka menghadiri pertemuan IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia. Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring dari Tokyo, Jepang, Selasa (14/2) Sri Mulyani mengatakan, kendati ada banyak hal yang dibicarakan dalam rangkaian lawatannya itu, kelanjutan proses transisi energi di Indonesia menjadi hal uta ma yang disoroti Pemerintah Jepang dalam berbagai pertemuan.

”Fokus mereka terutama mengenai transisi energi karena memang banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia di bidang energi. Mereka ingin tahu seperti apa skenario Indonesia, arah kebijakan Indonesia, juga insentif apa yang disiapkan pemerintah untuk mendukung sektor swasta melakukan transisi energi,” kata Sri Mulyani. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani bersama Suzuki juga membahas realisasi tindak lanjut dari kerja sama pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan yang diluncurkan saat KTT G20 di Bali, November 2022. Jepang juga ikut mendukung pendanaan melalui skema lain, yaitu Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Me chanism/ETM) yang berhasil mengumpulkan dana konsesional tahap awal 500 juta USD atau Rp 7,8 triliun dari berbagai mitra global. Skema JETP dan ETM sama-sama menyasar percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. ETM khusus akan digunakan untuk membiayai penghentian operasi lebih dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Sementara dana JETP bisa dipakai untuk pengembangan proyek berbasis energi terbarukan lain, seperti pengembangan kendaraan listrik. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia triwulan IV-2022 sebesar 396,8 miliar dollar AS, terkontraksi 4,1 % secara tahunan. ”Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari utang luar negeri pemerintah dan swasta. Ini juga dipengaruhi pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (14/2). (Yoga)

JAKARTA, ID - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, minat perusahaan untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tetap tinggi di tahun politik 2023. Tahun ini, BEI menargetkan 70 perusahaan mencatatkan saham perdana (listing) di bursa, naik dari tahun lalu sebanyak 59. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terciptanya pasar modal yang efisien, sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Artinya, satu infrastruktur pasar modal, seperti BEI diharapkan tidak hanya memperdagangkan saham, tetapi juga bisa memperdagangkan instrumen keuangan di luar itu melalui prinsip market interoperability. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyatakan, pasar modal Indonesia selama 2022 menorehkan kinerja impresif. Bahkan, semua indikator yang ditetapkan BEI melebihi target. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memastikan sebanyak 89 paket proyek khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun anggaran 2022 - 2023 senilai Rp 25,07 triliun sudah terkontrak. Sedangkan total paket proyek IKN tercatat sebanyak 129 paket senilai Rp 28,88 triliun. “Sudah terkontrak sebanyak 89 paket atau senilai Rp 25,07 triliun. Sementara untuk paket yang dalam proses tender sebanyak 16 paket atau senilai Rp 1,89 triliun,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (14/02/2023). Yudha menuturkan bahwa untuk 16 paket yang dalam proses tender, sebanyak 10 paket IKN senilai Rp 106 miliar belum penetapan dan enam paket IKN senilai Rp 1,78 triliun sudah dilakukan penetapan. Kemudian, 24 paket  khusus IKN lainnya atau senilai Rp 1,9 triliun belum dilakukan tender atau seleksi. (Yetede)

JAKARTA, ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stabilitas politik menjadi kunci bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait ekonomi dan sosial. Sebab dalam pembuatan kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan dari DPR. Stabilitas politik bisa terjadi sebab 80% partai di kursi parlemen merupakan pendukung pemerintah. “80% partai politik mendukung pemerintah Presiden Jokowi. Kalau partai politik tidak 80% apa yang dilakukan pemerintah tidak ada yang bisa jalan karena itu semua membutuhkan keputusan DPR termasuk transformasi melalui Undang Undang Cipta Kerja,” ucap Airlangga dalam B Universe Economic Outlook di Hotel JS Luwansa pada Selasa (14/2/2023). Salah satu wujud stabilitas politik mendukung kegiatan ekonomi adalah saat pemerintah dan DPR sepakat untuk menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja di tahun 2020.  Pemerintah menerbitkan regulasi ini untuk memberikan kepastian bagi investor  untuk melakukan investasi. (Yetede)