Cekaknya armada Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan buah dari ketidaksinkronan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah hendak mendorong kandungan lokal dalam infrastruktur transportasi. Di lain  pihak, industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), pengelola kereta rel listrik di Jakarta dan sekitarnya, membutuhkan 29 rangkaian baru untuk mengganti kereta tua mereka yang mesti pensiun. Sebagai penggantinya, PT KCI memesan ke saudara sesama badan usaha milik negara, PT Industri Kereta Api (Inka), yang juga memproduksi kereta layang ringan (LRT), namun disanggupi baru bisa membuatnya pada 2025. Sedangkan upaya mengimpor kereta bekas dari Jepang terbentur aturan syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pihak yang paling dirugikan atas berkurangnya KRL adalah penumpang. Diprediksi akan ada penumpukan 200 ribu penumpang per hari. Ancaman penumpukan penumpang ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan industri dalam negeri. Kereta komuter merupakan jantung dari transportasi masyarakat urban yang murah dan efektif mengurangi kemacetan. Di Jakarta dan sekitarnya, setiap hari ada 1,2 juta orang naik-turun KRL. Namun, ketimbang menjadikan lini ini sebagai prioritas, pemerintah malah mengalokasikan sumber daya untuk proyek transportasi mercusuar, seperti LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang, karena terbentur aturan tingkat komponen dalam negeri, impor tidak menjadi pilihan. Setelah mempensiunkan 29 rangkaian secara bertahap mulai tahun ini, PT Kereta Commuter hanya bisa menunggu kehadiran kereta baru PT Inka pada 2025. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mematangkan pelaksanaan pasar karbon di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusannya, BEI meneken kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian BUMN, Senin (27/2). BEI juga menandatangani kerjasama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia atau ID Survey, salah satu perusahaan BUMN. MoU ini ditandatangani oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Direktur Utama ID Survey, Arisudono Soerono. Kelak, ID Survey akan menjadi fasilitator dari perdagangan karbon dan BEI sebagai penyelenggara perdagangan karbon melalui bursa. BEI menargetkan transaksi karbon melalui bursa di Tanah Air bisa dilakukan pada semester II-2023. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Busa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan, perdagangan karbon yang diatur OJK adalah perdagangan di pasar sekunder. Skema perdagangannya akan mengikuti ketentuan kementerian terkait. Keseriusan OJK mengembangkan bursa karbon di Tanah Air tak lepas dari potensi besar transaksi bisnis ini. Indonesia memiliki potensi memimpin pasar karbon di dunia. Pasalnya, hutan tropis Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia dengan luas 125 juta hektare. Ada beberapa emiten yang berpotensi menuai keuntungan dari perdagangan karbon ini. Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia Nicholas Kevin Mulyono menulis dalam risetnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) termasuk salah satu yang diuntungkan.

Meski masih berjuang untuk keluar dari zona merah, indeks saham emiten BUMN mencatat kinerja positif di sepanjang 2023 berjalan. Ini tercermin dari pergerakan indeks saham IDX-MES BUMN 17 dan IDX BUMN20. Pada perdagangan saham Senin (27/2), indeks IDX-MES BUMN 17 ditutup di posisi 93,27 atau turun 0,49% dibanding hari sebelumnya. Namun, jika dilihat sejak awal tahun 2023 ini, indeks IDX-MES BUMN 17 masih mencatat kenaikan 1,65%. Sementara itu, kemarin, indeks IDX BUMN20 juga ditutup melemah 0,26% dari hari sebelumnya ke posisi 403,67. Namun, indeks IDX BUMN20 juga masih membukukan kenaikan 0,87% sejak awal Februari ini dan 0,20% sejak awal 2023. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai, melajunya IDX-MES BUMN 17 ditopang gerak saham emiten. Ini dipicu kinerja fundamental positif. Di sisi lain, 17 penghuni IDX-MES BUMN 17 juga punya kapitalisasi pasar besar di bursa efek. "Likuiditas emiten IDX-MES BUMN17 juga bagus karena menjalankan usahanya dengan prinsip syariah," kata Nafan, Minggu (26/2). CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menimpali, penghuni indeks BUMN 20 dan MES BUMN 17 masih mencetak kinerja positif. "Ini berdampak positif pada kinerja indeks saham," tutur Praska.

Transaksi perdagangan (trade finance) di industri perbankan terus meningkat. Bisnis ini mampu mendorong pertumbuhan bisnis internasional perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) misalnya selama tahun 2022 menunjukkan volume pertumbuhan trade finance tumbuh 21% secara tahunan atau year on year (yoy) atau meningkat Rp 102 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, di tahun 2023 BRI optimistis pertumbuhan bisnis trade finance dapat tumbuh sesuai dengan target dua digit. Baik dari fee income maupun dari jumlah transaksi dan volume. Tak mau kalah, Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Panji Irawan mengatakan, outstanding portofolio Bank Mandiri di luar negeri ada sekitar US$ 8 miliar hingga akhir tahun 2022. Salah satunya mencakup trade finance. Bank BNI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan volume transaksi trade finance. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14,1% yoy pada 2022 atau mencapai Rp 1,26 triliun.

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memastikan keamanan data pribadi yang ada di aplikasi Satu Sehat Mobile yang merupakan transformasi dari PeduliLindungi tetap terjaga. Sandiman Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat keamanan sistem dari platform tersebut. Pengelolaan data pun dilakukan sesuai prinsip yang ada di Undang-Undang. “Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan penerapan prinsip perlindungan data pribadi,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/2). Lebih lanjut, dia menuturkan, BSSN bakal melakukan evaluasi terkait dengan bagian-bagian dari sistem di aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyebut proses transformasi aplikasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sejumlah lahan pertanian padi di Jabar dan Jateng tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen dan kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi. Pantauan di wilayah utara Jabar, sejumlah areal persawahan tampak tergenang banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (27/2) pukul 09.49, tampak tergenang banjir. Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Karawang, Jabar. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sementara, 7 hektar (ha) sawah terendam banjir. Sebagian besar padi di desa itu berusia 60 hari dan sudah berbulir.

Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap pukul 09.00. Lebih dari separuh dari 1 ha sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya. Sama menambahkan, modal menanam padi Rp 8 juta per ha. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen. Banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Subang, kemarin pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan itu, sawah di kawasan Bugel, Indramayu, juga terkena banjir. (Yoga)

Bank digital adalah bank yang memanfaatkan teknologi digital secara intensif, tidak mengandalkan jaringan cabang seperti umumnya bank-bank tradisional. Bank digital digadang-gadang sebagai  terobosan dunia perbankan. Di Indonesia, fenomena ini dimulai dengan Bank Artos yang diubah menjadi Bank Jago oleh Jerry Ng. Hal ini segera menjadi tren. CT Corp mengakuisisi Bank Harda menjadi Allo Bank, Sea Group (pemilik Shopee) mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi SeaBank, dan Akulaku mengubah Bank Yudha Bhakti menjadi Bank Neo Commerce. Grab dan Emtek pun berpatungan mengakuisisi bank Fama untuk diubah menjadi bank digital. Bank-bank besar pun tak ketinggalan. BRI mereposisi BRI Agro menjadi Bank Raya, BCA mengakuisisi Bank Royal menjadi BCA Digital, dan BNI berniat menjadikan Bank Mayora sebagai bank digital mereka. Kinerja saham bank-bank digital sempat sangat fantastis. Pada Januari 2022, Bank Jago pernah mencapai kapitalisasi pasar Rp 260 triliun dan menjadi emiten terbesar peringkat ke-5. Namun, saat ini kapitalisasi Bank Jago anjlok 85 % dari puncaknya menjadi hanya sekitar Rp 40 triliun. Mirip dengan Bank Jago, kapitalisasi Bank Raya turun 84 % menjadi Rp 10,5 triliun. Kapitalisasi Allo Bank turun 80 persen menjadi Rp 35 triliun dan Bank Neo Commerce melorot 76 % menjadi hanya Rp 8 triliun.

Quo vadis bank digital? Ke mana arah nasib bank-bank digital? Faktor sukses bank digital adalah akses ke ekosistem digital, tidak berbeda dengan zaman dulu ketika semua  konglomerat memiliki bank masing-masing. Salim memiliki BCA, Lippo memiliki Lippo Bank, Sinar Mas memiliki BII, dan CT memiliki Bank Mega, yang menjadi sumber dana murah bagi kelompok usahanya dan sebaliknya mereka juga memanfaatkan captive bisnis kelompok usahanya. Di era digital, strateginya mirip. Bank Jago berharap bisa mengeksploitasi ekosistem GoTo. Allo Bank menggarap bisnis CT Corp. BNC memanfaatkan basis pengguna Akulaku, SeaBank berfokus pada ekosistem Shopee. Adapun ekosistem Grab dan Emtek dipersiapkan untuk digarap oleh Bank Fama. Bedanya, cara menggarapnya lebih berfokus pada pendekatan business to consumer (B2C) dan dilakukan secara digital dengan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih terpadu dengan proses bisnis di sektor riil. Faktor kemampuan teknologi digital jelas memegang peranan penting. Bank digital yang dimiliki kelompok usaha pemain digital, seperti Seabank, BNC, serta Grab dan Emtek, akan mendapatkan keuntungan karena kemampuan teknologi digital yang dimiliki oleh induknya. Sebaliknya, bank digital yang dimiliki bank tradisional atau kelompok usaha yang bukan digital harus mau berinvestasi untuk membangun kemampuan teknologi digital yang kuat jika ingin berhasil. Faktor lain yang memengaruhi kesuksesan bank digital, tetapi belum terlalu jelas, adalah regulasi. Jika diatur dan diawasi secara spesifik dan dibedakan dari perbankan tradisional, perbankan digital berpotensi lebih cepat berkembang. (Yoga)

Perusahaan-perusahaan besar di Jepang beramai-ramai menaikkan gaji pekerjanya. Bahkan, kenaikan tahun ini adalah yang terbesar dalam 20 tahun terakhir. Per Senin (27/2) setidaknya ada lima perusahaan transnasional Jepang yang telah mengakomodasi permintaan kenaikan upah dari serikat pekerja mereka.  Perusahaan-perusahaan ini adalah Fast Retailing yang merupakan induk dari jenama Uniqlo, perusahaan gim Nintendo, perusahaan gim Sega, perusahaan minuman Suntory, serta dua raksasa otomotif Toyota dan Honda. ”Kami berusaha menjadi yang terdepan dalam peningkatan kesejahteraan  pekerja. Jika pekerja sejahtera, perusahaan juga yang diuntungkan dengan produktivitas baik,” kata Koji Sato yang per April 2023 resmi menjadi Direktur Utama Toyota. Ia dikutip oleh surat kabar Financial Times.

Honda dalam keterangan pers mereka mengatakan hendak menaikkan gaji karyawan mereka sebesar 5 %. Ini adalah kenaikan gaji terbesar yang terjadi di Jepang sepanjang dua dekade belakangan. Tingkat kenaikan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Selama 30 tahun belakangan, gaji pekerja di  Jepang relatif stagnan. Artinya, nominal gaji naik. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi, nilai riil gaji cenderung stagnan. Jepang saat ini mengalami inflasi 4,2 % yang merupakan angka tertinggi selama 41 tahun terakhir. PM Fumio Kishida menjadikan kenaikan upah pekerja ini sebagai salah satu misi pemerintahan nya. Ia berharap kenaikan gaji karyawan pada perusahaan-perusahaan besar bisa memicu Bank Jepang untuk menormalkan suku bunga. Ia juga menjanjikan penurunan harga bahan pokok, terutama pangan dan energi. (Yoga)

Kebijakan yang proporsional, kemampuan serapan di dalam negeri, dan kepentingan jangka panjang menjadi tiga hal yang mesti dipertimbangkan dalam kebijakan hilirisasi mineral. Kepastian arah hilirisasi harus jelas sehingga tarik ulur kebijakan tidak terulang kendati larangan ekspor mineral mentah per Juni 2023 sudah sesuai amanat undang-undang. Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Di sisi lain, ada 20 juta ton bijih bauksit yang terancam tak terserap jika kebijakan itu diterapkan. Pemerintah masih berpegang pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan tersebut.

Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, Senin (27/2) di Jakarta mengatakan, kesiapan fasilitas dan industri, baik dari bauksitmenjadi alumina maupun lebih hilir lagi, yakni dari alumina menjadi aluminium, perlu disiapkan dengan lebih cepat. Hal tersebut mesti dipastikan supaya ada arah yang jelas dalam tahapan hilirisasi. ”Lalu, dipersiapkan juga sektor lebih hilir lagi, yakni produk yang siap digunakan untuk masyarakat. Hal-hal seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan timeline (lini masa) dari pelarangan ekspor untuk setiap tingkatan produk,” kata Resvani. (Yoga)

Target pemerintah untuk kemandirian produksi garam nasional tahun 2024 perlu segera diikuti langkah konkret mendorong peningkatan produksi dan jaminan pasar. Selama ini, upaya pembangunan  pergaraman nasional kerap terganjal ketidakpastian serapan pasar dan ketergantungan impor. Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin mengemukakan, kebijakan percepatan pembangunan garam nasional memberikan harapan bagi kebangkitan usaha garam nasional. Akan tetapi, masih butuh aksi nyata untuk mencapai kemandirian garam pada tahun 2024. Sejumlah pembenahan dari praproduksi hingga pemasaran garam diperlukan dalam satu tahun yang tersisa.

”Kami masih menunggu apa kebijakan lanjutan dari percepatan pembangunan garam nasional. Tanpa upaya perbaikan produksi, mustahil mencapai kemandirian produksi garam,” kata Jakfar saat dihubungi, Senin (27/2). Presiden Jokowi telah menetapkan Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada 27 Oktober 2022. Perpres itu mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan pergaraman guna memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat pada 2024. Percepatan pembangunan pergaraman nasional dilaksanakan di sentra ekonomi garam rakyat, meliputi tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. (Yoga)