;
Kategori

Ekonomi

( 40789 )

Menjamin Simpanan demi Rasa Aman

03 Mar 2023

Fenomena mencuatnya koperasi bermasalah yang gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Kecemasan melanda mereka yang saat ini tengah menjadi anggota koperasi, seandainya koperasinya bermasalah dan sampai gagal bayar. Mengutip dokumen Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, terdapat delapan koperasi bermasalah yang gagal bayar kepada anggotanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, KSP Lima Garuda, dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa. Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pembayaran oleh delapan koperasi itu baru Rp 2,66 triliun atau 10,18 % total kewajiban. Adapun tenggat mereka menyelesaikan kewajibannya ada yang berakhir pada 2024, 2025, dan 2026.

Berangkat dari berbagai fenomena ini, pembentukan skema penjaminan simpanan bagi anggota atau nasabah koperasi kian mendesak diberlakukan. Anggota atau nasabah koperasi memimpikan mereka disamakan seperti nasabah perbankan yang simpanannya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan hingga Rp 2 miliar setiap nasabah per bank, dengan catatan bunga simpanan yang diperoleh nasabah setara atau tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai 27 Februari 2023, jumlah anggota koperasi  37 juta orang dari 130.401 unit koperasi di seluruh Indonesia dengan volume usaha perkoperasian Rp 255 triliun. Namun, undang-undang yang ada kini belum mengatur LPS untuk melakukan penjaminan, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM mengajukan revisi UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Salah satu poin di antaranya adalah mengusulkan skema penjaminan simpanan anggota koperasi agar masuk tugas dan fungsi LPS. (Yoga)


Stabilitas Ekonomi Prasyarat Stabilitas Politik Jelang Pemilu

03 Mar 2023

Isu-isu ekonomi, seperti soal harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai jadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas pada tahun politik atau menjelang pemilu. Pemerintah dan politisi diharapkan memperjuangkan penyelesaian problem itu agar situasi ekonomi dan politik stabil. Ekonom senior Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, berpendapat, pada tahun politik ini, stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta masalah ketimpangan jadi isu yang mudah disulut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi panas dan gaduh, mengingat isu-isu tersebut sangat dekat dengan ”perut” dan kelangsungan hidup warga.

”Pemerintah harus menjaga ekonomi kokoh, bukan semata soal kebutuhan pokok, tetapi karena pada tahun politik ini, masalah harga ini menjadi faktor penyulut yang mudah memanaskan suasana politik,” ujarnya dalam diskusi ”Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu” yang digelar Indef di Jakarta, Kamis (2/3). Berdasarkan catatan BPS, inflasi Indonesia Februari 2023 masih tinggi, di angka 5,47 % secara tahunan, karena kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, listrik, dan bahan bakar. (Yoga)


Rp 147 Miliar untuk Angkutan Perintis Kereta Api

03 Mar 2023

Pemerintah menganggarkan Rp 147 miliar untuk angkutan perintis kereta api yang beroperasi di enam wilayah pada 2023. Angkutan perintis ini harus disubsidi karena okupansi penumpang masih di bawah 70 %. Saat ini, ada enam angkutan perintis kereta api di Indonesia, yaitu KA Cut Meutia di Aceh dengan panjang lintasan 21,5 km, KA Datuk Belambangan di Sumut (35,5 km), KA Lembah Anai di Sumbar (38 km), LRT Sumsel (22,4 km), KA Batara Kresna di Jateng (36,7 km), dan KA Makassar-Parepare di Sulsel (59 km).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menyampaikan, angkutan perintis kereta api merupakan penyelenggaraan angkutan kereta api oleh pemerintah dalam rangka memberikan layanan angkutan kereta api kepada masyarakat. Angkutan perintis dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan jadi lebih terjangkau. (Yoga)


Inkubasi Tingkatkan Bisnis Rintisan Digital

03 Mar 2023

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Kamis (2/3) di Jakarta mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem usaha rintisan digital merata ke seluruh Indonesia, bukan hanya di kota besar. Inkubasi bisnis diyakini mampu meningkatkan daya hidup bisnis usaha rintisan. (Yoga)

Smelter Adaro Ditargetkan Selesai pada 2025

03 Mar 2023

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk tengah membangun smelter aluminium senilai Rp 30,5 triliun di Tanah Kuning, Kaltara, guna mendukung hilirisasi mineral dalam negeri. Presiden Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Christian Ariano Rachmat, Kamis (2/3) mengatakan, proyek tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja lokal pada fase konstruksi dan sekitar 1.500 tenaga kerja lokal pada fase operasi. Rencana operasional smelter pada semester pertama pada 2025. (Yoga)

Federasi Bisnis Jepang Diajak Investasi di IKN

03 Mar 2023

Otorita Ibu Kota Nusantara mengajak Federasi Bisnis Jepang untuk berinvestasi. Sejumlah bidang ditawarkan, terutama proyek yang sedang dikerjakan hingga 2024. Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Kamis (2/3/2023), dalam keterangan tertulis, bidang itu antara lain energi, transportasi dan konektivitas, pengolahan air, telekomunikasi, perumahan, dan pengolahan limbah. (Yoga)

Harga Saham IPO Kemahalan

03 Mar 2023

JAKARTA, ID —Jumlah emiten baru yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir bukan ukuran sukses yang perlu dibanggakan otoritas pasar modal. Selama para investor dirugikan akibat jatuhnya harga saham di pasar sekunder, bahkan hingga jauh di bawah harga perdana, jumlah emiten baru yang mencapai puluhan dan nilai initial public offering (IPO) yang puluhan triliun rupiah tidak banyak artinya. Memanfaatkan euforia pasar, harga saham IPO umumnya dipatok kemahalan, tidak mencerminkan kondisi fundamental sesungguhnya. Dari 164 emiten yang listing selama 2020- 2022, sebanyak 85 atau 51,8% emiten yang harga sahamnya jatuh di bawah perdana. Sedang dalam dua bulan plus dua hari tahun 2023 terdapat 21 emiten baru dan dari jumlah itu, sembilan atau 42,8% emiten harganya terjungkal di bawah perdana. Pada akhir 2022, jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 825 dan pada 2 Maret 2023, jumlahnya bertambah menjadi 846. Jumlah investor ritel mencapai 10,6 juta. Merespons jatuhnya harga saham emiten baru di pasar sekunder, para analis dan manajer investasi mengimbau agar harga saham IPO tidak kemahalan. Para investor publik perlu diberikan peluang meraih untung di pasar sekunder. Hanya dengan begitu, kepercayaan investor publik kembali dipulihkan dan IPO pada masa akan datang mendapatkan peminat signifikan. (Yetede)

Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Lampaui Kewenangan

03 Mar 2023

JAKARTA, ID - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melampaui kewenangannya. Persoalan terkait pelaksanaan ataupun penundaan pemilu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Kamis (2/3/2023). “Ya, begini pertama, saya cukup menyayangkan keputusan PN itu. Pertama bahwa putusan itu melampaui kewenangannya,” kata Doli. Terpisah, KPU menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. “KPU akan upaya hukum banding,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23//2023). Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). (Yetede)

CIMB Niaga Targetkan AUM Wealth Management Tumbuh 20%

03 Mar 2023

JAKARTA, ID – PT Bank CIMB Niaga Tbk memasang target pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM) dari bisnis wealth management tahun ini sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan nasabah tajir yang terus berkembang di Indonesia dan menjadi potensi besar untuk diambil perseroan. “Total AUM untuk nasabah af fluent tumbuh lebih dari 20%, total nilainya (AUM saat ini) lebih dari Rp 100 triliun,” kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi dalam acara Wealth Xpo, di Jakarta, Kamis (02/03/2023). Salah satu yang dilakukan perseroan untuk menumbuhkan bisnis ini adalah menyelenggarakan Wealth Xpo sebagai salah satu signature event untuk mengapresiasi nasabah istimewa yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking, serta masyarakat di era pascapandemi. Mengusung tema Embracing The Spirit of Opportunity, CIMB Niaga ingin membangkitkan semangat optimisme masyarakat di tengah dinamika ekonomi politik global dan nasional yang masih menantang. (Yetede)

Tiongkok Kejar Target Pertumbuhan 6%

03 Mar 2023

BEIJING, ID – Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan makin ambisius mengejar target pertumbuhan 2023, yang berpotensi mencapai 6%. Pemerintah Tiongkok berupaya meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen serta membangun pemulihan yang menjanjikan pascapandemi. Menurut empat sumber yang mengetahui rencana ambisius dalam diskusi tertutup bahwa Pemerintah Tiongkok kemungkinan menargetkan tingkat pertumbuhan hingga 6%. Sementara itu, tiga sumber lain menyebutkan jika Tiongkok menargetkan pertumbuhan antara 5%-5,5%. Apabila dilihat secara keseluruhan, angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan optimistis di dalam lingkaran kebijakan Negeri Tirai Bambu dibandingkan November tahun lalu. Yakni di saat para penasihat pemerintah merekomendasikan target-target yang lebih lemah yakni di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Rekomendasi itu sendiri dibuat beberapa minggu sebelum otoritas Tiongkok mencabut pembatasan Covid-19 paling tegas di dunia. Data terbaru juga menunjukkan, ekonomi pulih dari guncangan pandemi dengan kecepatan yang lebih baik dari perkiraan. (Yetede)