Meskipun inflasi inti terbilang moderat dalam 2 bulan terakhir, inflasi untuk kelompok volatile foods masih tercatat cukup mengkhawatirkan, terutama volatabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras. Mau tak mau, kondisi ini akan berdampak pada pengeluaran dan daya beli masyarakat karena terkait dengan komoditas kebutuhan sehari-hari yang harus ada dalam keadaan apa pun. Makin tinggi lonjakan harganya, makin besar nominal pengeluaran masyarakat yang dikeluarkan untuk volume atau jumlah barang yang sama. Dalam bahasa ekonomi, jika Consumer Price Index (IHK/inflasi), terutama untuk barang kebutuhan sehari-hari, naik terlalu tinggi dan dalam rentang waktu yang agak panjang, maka akan ikut menaikkan Personal Consumer Expenditure Price Index (PCE-PI) atau menambah pengeluaran masyarakat untuk jumlah barang atau jasa yang sama. Sementara itu, kenaikan UMR yang secara nasional di bawah 10% dikhawatirkan kurang mampu mengimbangi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama setelah harga BBM naik pada September tahun lalu. Imbasnya, bagi masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tetap dengan kisaran UMR, kondisi tersebut akan mempersulit kehidupan sehari-hari mereka karena di sisi lain pendapatan mereka justru tidak naik atau bertambah.

Walhasil, keputusan BI mengafirmasi keluhan Jokowi dan curhatan beberapa menteri soal besarnya beban subsidi BBM nasional di satu sisi dan membuka peluang kenaikan harga BBM setelah itu di sisi lain, meskipun rencana pengurangan subsidi BBM baru tercantum di dalam RAPBN tahun 2023. Masalahnya, jika harga BBM naik dan suku bunga BI juga naik, maka asumsi makro yang cukup moderat untuk tahun depan sebagaimana disampaikan Jokowi 16 Agustus 2022, akan sulit tercapai. Sangat bisa dibayangkan, jika kemudian kenaikan harga BBM justru menciptakan inflasi yang makin tinggi, lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga, maka akan memaksa BI menaikkan lagi suku bunga yang akan kian mencekik likuiditas ke sektor riil. Risiko lanjutannya, pertumbuhan dan output ekonomi nasional akan ikut tertekan dan kapasitas serapan tenaga kerja akan makin mengecil di tahun ini. Bahkan dikhawatirkan kemudian terjadi deflationary spiral dan memperbesar peluang stagflasi dan resesi. Raihan ekonomi di kuartal IV tahun lalu masih terbantu oleh subsidi langsung dari pemerintah untuk kelompok rentan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Masalahnya, kompensasi tersebut hanya berlaku sekitar tiga bulanan. Artinya mulai awal tahun ini, kompensasi sudah tidak ada lagi dan masyarakat harus berhadapan langsung dengan segala tekanan ekonomi yang ada. Celakanya lagi, mulai awal tahun ini imbas resesi ekonomi global akan sangat terasa karena penurunan pertumbuhan di negara-negara besar seperti China, Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sewindu sudah, dokumen transaksi simpanan di Pandawa Mandiri Group tersimpan rapi. Hendrias Cahyadi, masih penuh harap dokumen-dokumen itu akan membantu dirinya bila suatu saat ada kejelasan tentang nasib dananya. Bang Yas, sapan Hendrias, adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. Saat ini, koperasi itu tinggal nama. Pengurusnya masuk bui. Upaya kasasi yang diajukan pengurus KSP Pandawa Group yakni Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto, ditolak oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2018. Vonis pidana yang diterima pengurus KSP Pandawa Group itu tak diimbangi dengan kejelasan nasib dana ribuan anggotanya, termasuk Bang Yas yang menempatkan uangnya di koperasi itu senilai Rp80 juta. Berdasarkan dokumen Mahkamah Agung, Pandawa Mandiri Group menghimpun sebanyak 569.000 orang investor dengan total nilai investasi Rp2 triliun dan jumlah kontrak perjanjian 1 juta lembar sejak 2009—2016. Bunga yang dibayarkan kepada investor lama, diperoleh dari dana setoran para nasabah baru. Senyap nasib penyelesaian kasus koperasi Pandawa, kasus KSP yang model bisnisnya menyerupai Pandawa, bermunculan. Ujungnya sama, gagal bayar.

Indonesia jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia F1 H2O, pergelaran balap perahu motor kelas dunia. Tren pariwisata olahraga meluas, dan kita menjadi bagian dari itu. Babak kualifikasi Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 atau F1 H2O akhirnya tergelar di perairan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Minggu (26/2) pagi. Babak itu seharusnya digelar pada Sabtu (25/2) sore, tetapi ditunda karena angin kencang dan gelombang tinggi. Balapan di Danau Toba cukup menantang karena cuaca tak  menentu. Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim bersiap di start dock di tengah cuaca cerah di perairan Balige, Minggu pukul 08.00. Dalam hitungan detik mesin lantas meraung, membawa perahu melesat kencang  menjajal lintasan sepanjang 2.218 meter di Danau Toba (Kompas, 26/2).

Perjalanan Indonesia sebagai tuan rumah pergelaran besar dalam tahun-tahun terakhir diawali dari Asian Games Jakarta dan Palembang 2018. Terlepas dari adanya kekurangan di sana-sini, termasuk di awalnya diragukan, penyelenggaraan Asian Games, serta Asian Para Games, tergolong sukses. Perhelatan lain yang juga diadakan di Indonesia: World Superbike (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, keduanya di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, di Mandalika, Lombok, NTB. Ditambah, keindahan alam Sirkuit Mandalika yang tersohor, kejuaraan olahraga yang menyedot banyak penonton menjadi salah satu tujuan pariwisata olahraga. Tujuan lainnya, tentu memopulerkan negara ke kancah internasional. (Yoga)

Aktivitas perekonomian China menunjukkan sinyal pemulihan. Indonesia dapat mengambil ancang-ancang mengoptimalkan peluang dari sinyal tersebut, khususnya dalam meningkatkan investasi yang berorientasi hilirisasi serta ekspor. Sinyal pemulihan China muncul dari Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) komposit yang dipublikasikan S&P Global dan Caixin pada Februari 2023. Data itu menyebutkan, PMI komposit China naik dari 48,3 pada Desember 2022 menjadi 51,1 pada Januari 2023. Posisi yang menandakan bisnis tengah berekspansi ini merupakan pertama kalinya setelah lima bulan berturut-turut PMI komposit China ada di zona kontraktif. Keyakinan pelaku bisnis di China terhadap prospek dalam 12 bulan ke depan juga meningkat.

Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Indonesia dapat memanfaatkan momen kebangkitan China tersebut. ”Terdapat peluang ekspansi permodalan dan produksi (dari China) yang menyasar negara-negara berkembang. Indonesia mestinya bisa menjadi salah satu sasaran,” katanya saat dihubungi, Minggu (26/2). Berdasarkan tren sebelum pandemi, Andry menilai, China masih akan mencari negara tujuan investasi baru agar dapat mengalirkan produknya ke AS secara tidak langsung. Apalagi, Indonesia sedang fokus dalam program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Investor dari China dapat berpartisipasi dalam program hiliriasi tersebut. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, China menguasai dana, teknologi, serta peran sebagai offtaker (pembeli) produk-produk hilirisasi sumber daya mineral. Oleh sebab itu, Indonesia dapat menjadi incaran investor China. (Yoga)

Inflasi yang melambung pada 2022 telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat lebih memprioritaskan belanja kebutuhan sehari-hari ketimbang belanja barang keinginan. Riset Asian Insight SparX: Indonesia Consumption Basket, yang dirilis DBS Group Research, pekan lalu, menyebutkan, dengan inflasi yang tinggi, 96 % responden akan mengubah pola konsumsinya. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada 2022 mencapai Rp 306,4 triliun. Hingga bulan lalu, terdapat 16,9 juta pelanggan terdaftar. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda, Jumat (24/2), industri ini terus tumbuh dua tahun terakhir. (Yoga)

Lestari, berjualan tas secara daring melalui fasilitas siaran langsung di media sosial Facebook di kios miliknya di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, , Minggu (26/2). Berjualan secara daring menjadi salah satu strategi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan tidak mengharuskan pembeli datang langsung ke pasar. (Yoga)

Pemkab Natuna, Kepulauan Riau, mengucurkan anggaran Rp 1 miliar dari dana alokasi khusus untuk mengembangkan wisata di Gunung Ranai. Namun, upaya itu masih terkendala aksesibilitas menuju   Natuna. Kadis Pariwisata Natuna Hardinansyah, Minggu (26/2) mengatakan, wisata Gunung Ranai amat berpotensi dikembangkan menjadi salah satu destinasi unggulan di kabupaten tersebut. Di Gunung Ranai terdapat air terjun, hutan gaharu, dan juga monyet endemik Natuna yang disebut kekah.

”Anggaran Rp 1 miliar itu akan kami gunakan untuk menyiapkan lokasi parkir, membangun loket dan gerbang, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Terkait rencana pembangunan untuk kepentingan wisata itu, kami sudah mengantongi izin dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepri,” kata Hardinansyah saat dihubungi dari Batam. Gunung Ranai merupakan salah satu dari sembilan destinasi wisata di Geopark atau Taman Bumi Nasional Natuna. Saat ini, Taman Bumi Natuna diusulkan kepada UNESCO untuk diakui menjadi taman bumi dunia. ”Daya tarik destinasi,Natuna tidak kalah dengan daerah lain. Namun, kunjungan wisatawan ke Natuna masih rendah karena biaya transportasi yang mahal,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID —Kesenjangan ekonomi yang cukup lebar perlu direspons dengan lebih sistematis oleh pemerintah dan para penyelenggara negara. Pemerintah diimbau untuk memastikan bahwa setiap petani harus memiliki lahan yang cukup. Tenaga kerja yang terus meningkat harus dialihkan ke sektor industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif, menyentuh sektor padat karya, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dalam jangka pendek, laju inflasi, terutama sektor pangan, harus dikendalikan. Di tengah kesenjangan ekonomi yang melebar, para penyelenggara negara dan keluarganya tidak pantas memamerkan kekayaan, apalagi mempertontonkan tata hidup hedonis. Kasus putra pejabat Ditjen Pajak yang memamerkan mobil jeep Rubicon saat melakukan penganiayaan terhadap pemuda berusia 15 tahun sama sekali tidak mencerminkan sensitivitas sebagai warga negara dan putra pejabat. Seperti tercermin pada rasio gini 0,381, September 2022, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia cukup lebar dan tidak ada penurunan signifikan sejak September 2019 saat rasio gini 0,380. Dalam rentang waktu dua dekade, rasio gini cenderung membesar. Pada tahun 2002, rasio gini Indonesia 0,344. Semakin mendekati nol, pemerataan semakin baik. Sebaliknya, rasio gini yang membesar menunjukkan peningkatan kesenjangan dan rasio gini 1,000 artinya 100% kesenjangan. (Yetede)