;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

Kinerja Reksadana Pasar Uang Masih Unggul di Februari

02 Mar 2023

Reksadana pasar uang menjadi satu-satunya reksadana yang mampu mencetak imbal hasil positif sepanjang Februari 2023. Sementara itu, reksadana jenis lainnya cenderung melemah. Berdasarkan data Infovesta Utama, sepanjang Februari 2023, reksadana pasar uang tumbuh 0,28% dari bulan sebelumnya. Sedangkan reksadana pendapatan tetap turun 0,02%. Lalu, reksadana campuran dan reksadana saham masing-masing turun 0,12% dan 0,19% secara bulanan. Vice President Infovesta Wawan Hendrayana mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar selama bulan lalu. IHSG hanya menguat tipis 0,06% secara bulanan pada Februari 2023. Sementara, sejak awal tahun ini, IHSG cenderung tertekan. Menurut Wawan, reksadana pasar uang tidak terkoreksi karena berisikan deposito dan obligasi di bawah 1 tahun. Alhasil, kemungkinan rugi cenderung lebih kecil. Senior Vice President Head of Retail Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi mencermati, saat ini pasar modal cenderung sideways setelah sikap hawkish The Fed. Tapi, Reza meyakini IHSG akan bullish mendekati akhir tahun.

BTPN Salurkan Kredit Rp 1 Triliun Lewat Jenius

02 Mar 2023

PT Bank BTPN Tbk mampu mengoptimalkan inovasi digital dalam memacu bisnis. Melalui layanan digital banking Jenius, BTPN berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 1 triliun sepanjang tahun 2022. Produk digital lending Jenius bernama Flexi Cash ini mampu tumbuh tiga kali lipat dari posisi setahun sebelumnya. Irwan Tisnabudi, Digital Banking Head Bank BTPN menyatakan, performa ini tak terlepas dari jumlah pengguna jenius yang mencapai 4,4 juta di akhir 2022. "Jumlah registered user Jenius tumbuh hampir 20% dari 3,7 juta satu tahun sebelumnya," katanya pada Selasa (28/2). Adapun Dana Pihak Ketiga lewat Jenius juga tumbuh sebesar 52% menjadi Rp 23,7 triliun. Ia berharap pengguna dan penyaluran kredit via Jenius bisa bertumbuh lebih tinggi lagi tahun ini.

JANGKAR INFLASI DIUJI

02 Mar 2023

Konsistensi pemangku kebijakan dalam membatasi gerak harga komoditas pemicu inflasi kembali diuji. Pasalnya, strategi intervensi harga rupanya belum mumpuni untuk terus meredam inflasi. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Februari 2023 mencapai 5,47% (year-on-year/YoY), lebih tinggi ketimbang Januari 2023 sebesar 5,28% (YoY). Kini situasi lebih menantang karena pergerakan harga sejumlah barang meningkat, di antaranya gula, beras, minyak goreng bersubsidi, serta bahan pangan impor seperti kedelai dan tepung terigu. Memang, kenaikan inflasi menjadi cerminan bahwa ekonomi tumbuh yang ditandai dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Itu pun terefleksi pada data S&P Global yang mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari 2023 berada di level ekspansif yakni 51,2  Pun dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kementerian Perindustrian Februari sebesar 52,32, naik dibandingkan dengan Januari 2023 yang hanya 51,54. Kenaikan output dan keyakinan manufaktur ini dipicu oleh merangkaknya permintaan konsumen terutama di dalam negeri, sehingga turut menjadi pendorong inflasi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil nazara, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2023, mengatakan fokus penanganan inflasi pada saat ini ada pada komoditas pangan strategis serta harga barang bergejolak.   Menurutnya, tekanan harga akan makin berat pada bulan ini dan bulan depan lantaran bersamaan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mengerek harga barang. Hal ini pun diperkuat dengan data BPS yang mencatat adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi satu bulan sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, mengatakan sejak 2019—2022 inflasi Ramadan didorong oleh komdoitas pangan dan harga bergejolak.

Target Inflasi Bakal Tercapai

02 Mar 2023

JAKARTA, ID – Tren inflasi yang terkendali dalam dua bulan pertama 2023 memperkuat optimisme bahwa target inflasi tahun ini—yang berada dalam rentang 3% ± 1%—bakal tercapai. Inflasi rendah memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali menahan kenaikan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), yang saat ini di level 5,75%. Jika suku bunga acuan stabil, ekspansi kredit perbankan tahun ini sebesar 10-12% akan terwujud. Dengan suku bungakredit seperti saat ini, para pelaku usaha mendapatkan kesempatan untuk terus ekspansi. Tak hanya bisa menyokong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2023 ditetapkan 5,3%, dunia usaha yang menggeliat pun mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Semua ini diharapkan bisa bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang tahun ini ditargetkan masing-masing menjadi 5,3–6,0% dan 7,5– 8,5%. (Yetede)

Adhi Karya Terima Pembayaran Proyek Rp 24 Triliun

02 Mar 2023

JAKARTA, ID– PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menerima pembayaran proyek Rp 24 triliun dari kontrak LRT Jabodebek dan jalan tol Sigli-Banda Aceh. Sampai akhir tahun ini, perseroan menargetkan mendapatkan tambahan pembayaran proyek Rp 7 triliun. BUMN karya itu sudah menerima pembayaran proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 17 triliun dari total Rp 23,3 triliun. Adapun sisanya Rp 6 triliun akan diterima perseroan saat serah terima pada April 2023. Selanjutnya, proyek LRT diharapkan dapat beroperasi pada Juni tahun 2023, setelah mendapat keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kami harus menyiapkan proyek LRT agar bisa sesuai dengan schedule yang dijanjikan,” ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson di Jakarta, Rabu (1/3/2023).  Menurut dia, Adhi Karya juga sudah menerima pembayaran proyek Rp 7 triliun dari total nilai proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp 9,5 triliun. Adapun  sisanya sebesar Rp 2,5 triliun belum diterima perseroan. Entus menambahkan, perseroan bakal menuntaskan proyek pekerjaan ber stadion bola basket berskala internasional yang rencananya diresmikan Agustus mendatang. Namun, dirinya belum bisa menyebutkan nilai proyek tersebut. (Yetede)

Kebijakan Automatic Adjustment Tak Hambat Belanja Prioritas K/L

02 Mar 2023

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) dijalankan untuk mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Walaupun ada pencadangan anggaran, tetapi hal itu tidak mengurangi kegiatan prioritas dari setiap kementerian/lembaga (K/L). Nilai automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni (RM), dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2020-2022). “Coba dilihat lagi kegiatan mana yang prioritas, kegiatan yang paling penting tetap jalan. Cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas, setiap K/L tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dia menjelaskan, rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun di kisaran 94 sampai 95% dan sangat jarang menyentuh angka 100%, sehingga pencadangan 5% dana belanja tidak akan mempengaruhi kinerja. K/L diperkirakan tetap bisa mencapai target pembangunan. (Yetede)

Rafael Alun Jalani Pemeriksaan 8,5 Jam di KPK

02 Mar 2023

JAKARTA, ID - Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 8,5 jam oleh KPK. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023) sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan pukul 09.03 WIB. Dia kemudian meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.32 WIB. “Jadi, saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya,” kata Rafael usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memanggil Rafael Alun untuk klarifikasi terkait ketidaksesuaian antara profil harta kekayaan miliknya hingga Rp 56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu. Saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Rafael tak mau memberikan komentar terkait klarifikasi yang baru saja dilaksanakan.”Bisa ditanyakan kepada KPK,” kata Rafael singkat. (Yetede)

Meluruskan Arah Pembangunan Perikanan

02 Mar 2023

Dalam konferensi  pers di Jakarta pada Selasa, 28 Februari 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan penerimaaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dibidang perikanan tangkap adalah untuk kepentingan  nelayan dan berkelanjutan usaha perikanan perlu dipertimbangkan. Yonvitner, Kepala Pusat Kajian, Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB. Masalah kesejahteraan nelayan berada di urutan teratas dalam daftar tentangan pembangunan perikanan yang perlu dijawab segera. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha perikanan dan regenerasi pelaku usaha perikanan. Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan  didirikan pada Oktober 1999, fokus pembangunan diharapkan tertuju pada kemiskinan nelayan. Namun masalah sistem usaha patron-klien, akses yang terbatas, akses yang kurang terhadap modal, dan perlu ada pengakuan atas profesi nelayan masih menghantui kehidupan nelayan sampai saat ini. (Yetede)

Pengkritik BRIN Terancam Sidang Etik

02 Mar 2023

JAKARTA-Polemik baru mencuat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemimpin lembaga riset tersebut memanggil dan memeriksa peneliti BRIN atas unggahan di media sosial yang dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku. Juru  bicara masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional (MPI), Akhmad Farid Widodo, mengatakan bahwa kabar pemanggilan sejumlah peneliti itu beredar luas di lingkup internal BRIN sepekan terakhir. Farid, yang juga peneliti BRIN di Pusat Riset Teknologi Penerbangan, belum dapat memastikan siapa saja dan berapa banyak peneliti yang dituding melanggar kode etik tersebut. Farid khawatir pemeriksaan etik atas dasar unggahan di media sosaial akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan peneliti dalam mengekpresikan pendapatnya. Anggota MPI, Djarot Sulistio Wisnubroto, juga menerima informasi dari bekas anak buahnya  di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang ikut dipanggil oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN untuk menjalani pemeriksaan etik. (Yetede)

Ekonomi China Melejit

02 Mar 2023

Perekonomian China tampaknya tumbuh melejit tertinggi dalam satu decade terakhir. Akan tetapi,  situasi lesu terjadi di negara-negara Asia lainnya sebagai efek kenaikan suku bunga global. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional China, Rabu (1/3) melejitnya perekonomian China terlihat dari kenaikan Purchasing Managers Index (PMI) pada Februari 2023 ke level 52,6 dari 50,1 pada Januari. Indeks di atas angka 50 pertanda perekonomian tumbuh dan itu terjadi pertama kali dalam tujuh bulan terakhir. Yang lebih menarik, indeks PMI China yang diumumkan Biro Statistik Nasional (NBS) itu adalah yang tertinggi sejak April 2012. Kenaikan indeks PMI China itu sekaligus mengakhiri kemerosotan ekonomi terburuk yang terjadi pada 2022 akibat penguncian wilayah yang meluas saat pandemi Covid-19.

”Kami memang sudah menduga akan terjadi pemulihan,” kata Julian Evans-Pritchard, Kepala Capital Economics, biro China. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan 5,5 % pada 2023. Namun, Pemerintah China tetap perlu meluncurkan kebijakan pendukung. ”PMI yang bagus itu merupakan sinyal positif. Kami berharap pemerintah meluncurkan kebijakan untuk memperkuat pemulihan,” kata Zhou Hao, ekonom dari Guotai Junan International. Akan tetapi, kenaikan PMI China itu juga sangat dimungkinkan karena perekonomian bangkit dari titik terlemah. ”Kemungkinan PMI akan melambat lagi seiring dengan berlanjutnya pemulihan pasca-Covid,” kata Pritchard. (Yoga)