Mulai berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memicu perbankan menghentikan agenda spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS). Dalam beleid terbaru itu tidak ada lagi kewajiban bagi bank melakukan spin off. Berdasarkan catatan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) hingga kini ada 20 entitas UUS di industri bank syariah. "Setahu saya, hanya satu UUS yang akan tetap spin off. Sisanya masih berharap agar model bisnis UUS masih bisa tetap dipertahankan," ujar Herwin Bustaman, Sekretaris Jenderal Asbisindo, kepada KONTAN, Jumat (3/3). Salah satu yang melakukan spin off unit usaha syariah adalah BPR Riau Kepri. Direktur Utama Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan menyebutkan, bahwa portofolio syariah akan lebih cepat bertumbuh tanpa spin off menjadi bank umum syariah (BUS), lantaran pilihan tidak menyapih UUS tetap bisa menjalankan misi. Hingga kini OJK memang sedang melakukan penyusunan ketentuan spin-off UUS sesuai amanat UU P2SK. Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan regulasi itu akan mengedepankan upaya-upaya memajukan industri jasa keuangan syariah.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakhiri periode relaksasi pasar modal dalam menanggulangi risiko pandemi perlu dilakukan dengan hati-hati. Kendati kondisi pandemi telah mereda, gejolak ekonomi global dan domestik masih membayangi dinamika di pasar modal Indonesia. Kebijakan relaksasi bagi penyelenggaraan pasar modal selama periode pandemi terangkum dalam Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Beleid yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2021 tersebut telah diperpanjang melalui perubahan yang tertuang dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2022 menjadi hingga 31 Maret 2023. Dalam surat pemberitahuan kepada pelaku industri pasar modal Jumat (3/3), OJK menyampaikan bahwa regulasi tersebut tidak akan diperpanjang lagi. Seiring dengan itu, seluruh pengaturan dan kebijakan di pasar modal akan kembali seperti yang berlaku sebelum pandemi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain larangan short selling, trading halt 30 menit ketika IHSG anjlok 5%, asymmetric auto rejection bawah (ARB), pemendekan jam perdagangan, serta perpanjangan masa berlaku laporan keuangan dan laporan penilaian untuk aksi korporasi emiten. Kebijakan-kebijakan luar biasa tersebut selama ini bertujuan untuk meredam gejolak di pasar modal akibat tekanan ekonomi yang berat.

Bursa Efek Indonesia belum banyak berkomentar terkait keputusan tersebut. “Teknisnya masih dibahas internal. Nanti akan kami umumkan,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy Jumat (3/3). Langkah OJK ini tentu menjadi sinyal positif bahwa pasar modal sudah akan kembali normal. Namun, langkah ini bukannya tanpa risiko. Guru Besar Finansial dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy berpandangan normalisasi kebijakan perdagangan akan makin meningkatkan aktivitas pasar. Namun, ada risiko penurunan harga saham maupun IHSG yang signifikan. Pengamat pasar modal Rivan Kurniawan mengatakan BEI dapat tetap memberlakukan beberapa kebijakan seperti mengawasi pergerakan saham yang mencurigakan dan beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa kembali menarik net buy foreign flow. Dengan demikian, lanjutnya, gejolak di pasar akibat ketidakpastian ekonomi dapat diminimalisasi. Direktur Samuel Sekuritas Suria Dharma mengatakan perubahan kebijakan untuk kembali seperti kondisi pandemi tidak akan menimbulkan kejutan. Anggota bursa pun umumnya tidak melakukan persiapan khusus, sebab regulasi yang bakal berlaku sudah dikenal sebelum pandemi.

Para pemburu dividen, bersiaplah! Usai rilis kinerja keuangan 2022, para emiten bakal bersiap membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ada beberapa emiten dengan kapitalisasi pasar besar alias big caps yang mulai memberikan bocoran nilai dividen yang akan ditebar dari laba bersih tahun buku 2022. Contohnya, emiten Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR), yang berencana untuk menebar dividen final sebesar Rp 6.185 per saham. Sedangkan induk usahanya, PT Astra International Tbk (ASII) mengusulkan pembagian dividen final senilai Rp 552 per saham. Nilai dividen total ASII ini naik lebih tinggi dibadingkan tahun sebelumny sebesara Rp 239 per saham. Jika dihitung dari harga saham kemarin, imbal hasil dividen ASII nyaris 9% sementara dividend yield UNTR mencapai sebesar 21,83%. Punya kinerja ciamik, emiten bank juga rajin menebar dividen. Contohnya Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan Bank Mega Tbk (MEGA) yang siap mengalokasikan dividen 70% dari laba bersih tahun 2022.Emiten saham ritel PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) juga royal membagi dividen sebesar Rp 525 per saham. Pembagian dividen memang kerap berhubungan erat dengan rencana ekspansi emiten. Tapi, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Handiman Soetoyo mengatakan, emiten yang menebar dividen besar bukan berarti akan mengerem ekspansi di tahun ini.

Tren inflasi inti yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai landai. Namun, inflasi inti diprediksi masih berpotensi mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi inti Februari 2023 sebesar 0,13% dalam basis bulanan atau month to month (mtm). Jika dihitung dalam basis tahunan, inflasi inti sebesar 3,09%. Sebagai pembanding, inflasi inti di Januari sebesar 0,33% mtm dan 3,27% year-on-year (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, tekanan komponen inflasi inti secara bulanan maupun tahunan masih belum terlalu kuat. "Tekanannya masih moderat," ujar Pudji dalam konferensi pers, Rabu (1/3). Kendati inflasi inti berada dalam tren yang menurun, ekonom Bank Danamon Irman Faiz justru memproyeksi, inflasi inti akan naik pada Maret dan April. Penyebabnya karena memasuki periode bulan Ramadan dan Lebaran. Masa puasa dan lebaran bisa mendorong peningkatan permintaan, terutama produk makanan dan minuman serta barang-barang tahan lama. "Tapi, penggerak inflasi inti masih dari sektor makanan dan minuman," kata Faiz kepada KONTAN, Kamis (2/3). Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky sependapat, inflasi inti akan kembali meningkat pada Maret dan April nanti karena momentum Ramadan dan Idul Fitri. Dia memperkirakan, puncak inflasi inti terjadi pada momentum musiman tersebut, atau di akhir tahun ini.

Rata-rata imbal hasil alias return reksadana berbasis aset environmental, social, and governance (ESG) masih tercatat negatif dibandingkan rata-rata return reksadana non-ESG di sepanjang tahun ini. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata imbal hasil dari 13 manajer investasi (MI) yang sudah memiliki reksadana ESG. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan, berdasarkan data penutupan1 Maret 2023, rata-rata return reksadana ESG sepanjang tahun ini minus 0,12%. "Sedangkan return reksadana non-ESG sepanjang tahun ini secara rata-rata sebesar 0,18%," kata dia. Menurut Arjun, kinerja reksadana ESG masih negatif karena terpengaruh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, baik domestik maupun global. Arjun menuturkan, mayoritas reksadana ESG adalah reksadana indeks atau ETF yang berdasarkan kinerja saham. Head of Fixed Income BNP Paribas AM Djumala Sutedja mengatakan, perusahaan akan fokus mengintegrasikan konsep ESG dalam proses investasi. "Walaupun memang ada aset bertema ESG secara khusus, tetapi ESG itu di BNP Paribas akan jadi filosofi, ujar dia, Kamis (2/3). Direktur BNP Paribas AM Maya Kamdani menambahkan, BNP Paribas akan lebih gencar menyosialisasikan produk berbasis ESG. "Sosialisasi ini akan menjadi strategi kami menaikkan target asset under management (AUM) di tahun 2023 sebesar 10%-15% dari AUM tahun 2022," kata Maya, Kamis (2/3). Sepanjang tahun 2022, BNP Paribas berhasil memperoleh AUM sebesar Rp 32,88 triliun.

Perbankan optimistis, pertumbuhan bisnis wealth management atau pengelolaan dana nasabah kaya tahun ini masih akan tumbuh positif. Penopangnya, iklim investasi masyarakat Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan. Untuk mendorong pertumbuhan dana kelolaan dan juga jumlah nasabah wealth management, perbankan akan menyiapkan inovasi produk dan layanan. Apalagi, bisnis ini salah satu jalan bagi bank menggerakkan bisnis konsumer. Bank CIMB Niaga misalnya, memanargetkan dana kelolaan dana nasabah di segmen wealth management bisa tumbuh 20% tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi menyakini target itu bisa dicapai seiring kondisi investasi yang masih positif. Selain itu, CIMB Niaga menyiapkan strategi internal. "Kontribusi wealth management ini besar sekali terhadap total consumer banking, bisa hampir sebesar 70%. Sementara jumlah nasabah kami harapkan bisa lebih dari 100.000 tahun ini," kata Noviady, Kamis (2/3). Untuk mencapai target pertumbuhan nasabah, CIMB Niaga membidik nasabah eksisting yang berpotensi naik kelas menjadi nasabah premium. Para nasabah yang telah merasakan layanan prima CIMB Niaga, berpeluang membawa nasabah baru seiring dengan pengalaman positif yang mereka rasakan. Bank Central Asia (BCA) juga menyakini, bisnis wealth management akan terus tumbuh sejalan dengan lonjakan minat masyarakat dalam berinvestasi. Total dana kelolaan wealth management bank ini sudah lebih dari Rp 130 triliun atau tumbuh 58% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara terhitung sejak 2020 hingga tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 242%.

Otoritas fiskal dan moneter kembali bermanuver untuk mengokohkan stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu fondasi ekonomi nasional. Kemarin, Kamis (2/3), Bank Indonesia (BI) meluncurkan operasi moneter term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TD valas DHE, yang berguna untuk meningkatkan serapan DHE di dalam negeri. Upaya itu bertujuan meredam lalu lintas valas sehingga rupiah tak mudah goyah. Apalagi, di tengah tren pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, yang memicu kaburnya dana asing alias capital outflow. Instrumen yang tertuang dalam Peraturan BI (PBI) No. 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor ini memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di bank sentral melalui bank yang ditunjuk atau appointed bank. Gayung bersambut, kalangan eksportir merespons positif kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan itu sejatinya juga amat menguntungkan para pelaku usaha yang memperoleh bunga dari hasil penyimpanan DHE. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, mengatakan pelaku usaha akan selalu taat terhadap kebijakan pemerintah, sepanjang aktivitas produksi untuk ekspor tidak terkendala. Salah satunya berupa agent fee atau spread dan pengecualian penempatan dana pada instrumen itu yang tidak diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga (DPK) untuk perhitungan giro wajib minimum (GWM). Kendati ada pengecualian, bank tetap bisa menggunakan dana penempatan DHE untuk mendukung likuiditas dan disalurkan sebagai pembiayaan dengan risiko yang terukur. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestiak Oryza Gunarto, mengatakan perseroan menggunakan metode pengelolaan dana pool of fund sehingga tidakada kendala dari sisi pengecualian tersebut.

Keinginan pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengerucut setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menggodok aturan baru ekspor komoditas itu. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa beleid baru itu akan mengatur proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas. Menurutnya, aturan itu akan mempunyai beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara transparan terkait dengan tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka. “Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka,” katanya dalam diskusi bertema Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Kamis (2/3). Namun, Didid berujar pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan eksportir. Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib diekspor melalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. “Tidak kalah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO,” kata Didid. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO. Mendag menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Sugeng Mujiyanto, Kepala Badan Geologi, mengatakan bahwa potensi litium yang ada di wilayah kerja panas bumi (WKP) Dieng berasal dari air asin hasil reaksi kimia atau air laut yang terangkut saat pengeboran sumur di kawasan itu. “Litium itu ada di air asin di panas bumi Dieng, itu mengandung seberapa besar -nya saya tidak hafal,” katanya, Rabu (2/3). Pemerintah, kata dia, hingga kini terus mengidentifikasi potensi sumber daya litium tersebut agar bisa dioptimalkan, karena menjadi salah satu bahan baku penting baterai kendaraan listrik. Sebenarnya, kata dia, temuan awal litium di WKP Dieng itu sudah berhasil diidentifikasi sejak 2 tahun lalu. Kendati demikian, Badan Geologi masih mempelajari data awal yang muncul untuk dikembangkan secara komersial di masa mendatang. Penemuan potensi sumber daya litium tersebut menjadi angin segar di tengah upaya MIND ID mengakuisisi sejumlah tambang litium di luar negeri. “Negara-negara dengan cadangan litium yang besar, antara lain Australia, Argentina, Chili, dan Bolivia,” kata SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf saat dihubungi. Berdasarkan catatan MIND ID, industri hulu tambang dalam negeri masih mengimpor lithium hydroxide dari China, Australia, hingga Chili dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton setiap tahunnya. Selain itu, grafit sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 ton per tahun.