Ekonomi
( 40512 )PERKERETAAPIAN : KAI COMMUTER AMBIL ALIH DUA KERETA BANDARA
PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter diketahui mengambil alih pengelolaan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan berikutnya Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport dari tangan PT Railink. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menjelaskan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter yang merupakan operator kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan KRL Yogya–Solo sudah menguasai operasional kereta api (KA) Bandara Soekarno-Hatta. “Railink sudah enggak bermain di Jakarta. Mereka itu juga akan melakukan efisiensi pelayanan,” katanya di Jakarta, Kamis (2/3). Risal belum bisa merinci skema pengelolaan KA Bandara Soekarno-Hatta pada masa mendatang. Namun, dia menyebutkan PT Railink juga akan menyerahkan pengelolaan KA Bandara di luar Jakarta seperti KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Berdasarkan informasi dari laman resmi PT Railink, terdapat 40 perjalanan untuk KA Bandara Soekarno-Hatta yang berangkat dari Stasiun Manggarai yang kini sudah dioperasikan KCI. Sementara itu, Manager Humas KAI Commuter Leza Arlan mengonfirmasi rencana peralihan pengelolaan KA Bandara Soekarno-Hatta dari PT Railink. Sejauh ini, imbuhnya, proses pengalihan pengelolaan KA Bandara Soekarno-Hatta dari PT Railink ke KAI Commuter tengah berjalan. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pernah mengajukan permintaan subsidi tambahan khusus kereta bandara untuk mendongkrak pelayanan bagi pengguna jasa bandara di Tanah Air. Saat ini, KAI melalui anak usahanya PT Railink mengoperasikan KA Bandara Kuala Namu Deli Serdang Sumatra Utara, KA Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Banten dan KA Bandara YIA.
PEREKONOMIAN DAERAH : MEMOMPA INVESTASI SUMBAR & RIAU
Kendati realisasi investasi di Provinsi Riau dan Sumatra Barat mampu menunjukkan performa yang cukup apik dalam 5 tahun terakhir, pembenahan dan kemudahan perizinan perlu diupayakan menyusul peningkatan penanaman modal yang masih moderat.
Sepanjang tahun lalu, realisasi investasi Provinsi Riau mencapai Rp82,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan 2021 yang hanya Rp53,05 triliun. Capaian itu menempatkan Riau di peringkat pertama dalam capaian investasi di Pulau Sumatra.Capaian optimal wilayah ini sepanjang tahun lalu didominasi oleh sektor industri pulp dan kertas, menyusul adanya pembangunan pabrik baru yang nilainya mencapai Rp33,4 triliun atau sekitar 40,48% dari total investasi 2022. Tak ayal, performa positif itu memeroleh apresiasi dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno.
“Oleh karena itu, kami terus mendorong agar pada 2023 dan ke depannya, menaruh harapan kepada Pemprov Riau untuk menyelesaikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah [RTRW], yang memang hingga kini masih belum selesai,” katanya, Rabu (1/3). Trisno mengungkapkan bahwa selama ini pelaku usaha yang akan menanamkan modal ke Riau mengalami kendala, salah satunya karena RTRW provinsi yang belum tuntas.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini sudah melakukan program insentif ataupun keringanan pajak investasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Elly Wardhani mengakui pada tahun ini ada 10 rencana Program Pembentukan (Propem) Perda yang bakal dijadikan produk hukum pada 2023.Rancangan tersebut telah disepakati untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Dari 10 rancangan beleid itu, 5 diantaranya inisiatif Pemprov Riau, sedangkan 5 lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Gubernur Riau Syamsuar juga telah menegaskan bahwa perlu adanya dukungan semua pihak agar situasi daerah itu tetap aman dan kondusif, sehingga iklim investasi di wilayah ini tetap menarik bagi para pengusaha.
Warung Kopi, Roda Ekonomi Banda Aceh
Masuk ke warung kopi Zakir Kupi di Lamprit, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Dharma Putra (31)langsung menuju meja yang berada di sudut. Beberapa menit kemudian, minuman sanger panas mendarat di atas meja. ”Tidak perlu pesan, barista sudah tahu saya minum apa,” kata Dharma, Jumat (24/2). Hasannusi (31), barista, bukan hanya tahu Dharma gemar minum apa, juga takaran sehingga sanger racikannya selalu membuat Dharma ingin kembali ke warung kopi itu. Sanger adalah racikan kopi paling populer di Aceh setelah kopi hitam yang merupakan paduan kopi, susu, dan gula dengan komposisi kopi lebih dominan. Meski manis susu dan gula terasa, rasa kopi tetap lebih kuat. Sebagai tenaga pemasaran perusahaan otomotif, Dharma lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi. bertemu calon pembeli lebih enak di warung kopi daripada di kantor, tidak terkesan formal. Sehari, minimal dia menghabiskan tiga atau empat gelas kopi sanger, setara dengan Rp 20.000.
Zakir Kupi berkembang sangat pesat. Dibuka pada 2009, kini punya lima cabang. Sehari, Zakir Kupi dikunjungi 800 hingga 1.000 orang. Perputaran uangnya Rp 80 juta hingga Rp 100 juta per bulan. Pengelola Zakir Kupi Lamprit, Taufik Akbar (33), menuturkan, warungnya punya pelanggan tetap. Dari 100 pengunjung, 70 pelanggan tetap, sisanya orang baru. Ia merawat pelanggan dengan menyajikan kopi sesuai kemauan pelanggan. Sebulan, 200 kg bubuk kopi habis di Zakir Kupi. Biji kopi dibeli dari petani di Gayo, tetapi disangrai di Banda Aceh oleh keluarga yang memiliki usaha pengolahan bubuk kopi. Warung kopi lain di Banda Aceh juga nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Setiap warung punya pelanggannya sendiri. Bahkan, prospek bisnis warung kopi masih cukup cerah. Fakhri (29) memutuskan membuka warung kopi. Dengan modal Rp 500 juta patungan bersama tiga teman, jadilah Haw Haw Kupi yang baru berusia empat bulan, tetapi penjualan cukup tinggi. Fakhri optimistis modal setengah miliar akan kembali dalam dua atau tiga tahun. ”Sebulan penjualan kotor mencapai Rp 100 juta. Selain sebagai ruang publik, warung kopi juga menjadi roda penggerak ekonomi warga kota. Warung kopi telah menjadi tumpuan hidup bagi warga. (Yoga)
Menjamin Simpanan demi Rasa Aman
Fenomena mencuatnya koperasi bermasalah yang gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Kecemasan melanda mereka yang saat ini tengah menjadi anggota koperasi, seandainya koperasinya bermasalah dan sampai gagal bayar. Mengutip dokumen Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, terdapat delapan koperasi bermasalah yang gagal bayar kepada anggotanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, KSP Lima Garuda, dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa. Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pembayaran oleh delapan koperasi itu baru Rp 2,66 triliun atau 10,18 % total kewajiban. Adapun tenggat mereka menyelesaikan kewajibannya ada yang berakhir pada 2024, 2025, dan 2026.
Berangkat dari berbagai fenomena ini, pembentukan skema penjaminan simpanan bagi anggota atau nasabah koperasi kian mendesak diberlakukan. Anggota atau nasabah koperasi memimpikan mereka disamakan seperti nasabah perbankan yang simpanannya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan hingga Rp 2 miliar setiap nasabah per bank, dengan catatan bunga simpanan yang diperoleh nasabah setara atau tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai 27 Februari 2023, jumlah anggota koperasi 37 juta orang dari 130.401 unit koperasi di seluruh Indonesia dengan volume usaha perkoperasian Rp 255 triliun. Namun, undang-undang yang ada kini belum mengatur LPS untuk melakukan penjaminan, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM mengajukan revisi UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Salah satu poin di antaranya adalah mengusulkan skema penjaminan simpanan anggota koperasi agar masuk tugas dan fungsi LPS. (Yoga)
Stabilitas Ekonomi Prasyarat Stabilitas Politik Jelang Pemilu
Isu-isu ekonomi, seperti soal harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai jadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas pada tahun politik atau menjelang pemilu. Pemerintah dan politisi diharapkan memperjuangkan penyelesaian problem itu agar situasi ekonomi dan politik stabil. Ekonom senior Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, berpendapat, pada tahun politik ini, stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta masalah ketimpangan jadi isu yang mudah disulut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi panas dan gaduh, mengingat isu-isu tersebut sangat dekat dengan ”perut” dan kelangsungan hidup warga.
”Pemerintah harus menjaga ekonomi kokoh, bukan semata soal kebutuhan pokok, tetapi karena pada tahun politik ini, masalah harga ini menjadi faktor penyulut yang mudah memanaskan suasana politik,” ujarnya dalam diskusi ”Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu” yang digelar Indef di Jakarta, Kamis (2/3). Berdasarkan catatan BPS, inflasi Indonesia Februari 2023 masih tinggi, di angka 5,47 % secara tahunan, karena kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, listrik, dan bahan bakar. (Yoga)
Rp 147 Miliar untuk Angkutan Perintis Kereta Api
Pemerintah menganggarkan Rp 147 miliar untuk angkutan perintis kereta api yang beroperasi di enam wilayah pada 2023. Angkutan perintis ini harus disubsidi karena okupansi penumpang masih di bawah 70 %. Saat ini, ada enam angkutan perintis kereta api di Indonesia, yaitu KA Cut Meutia di Aceh dengan panjang lintasan 21,5 km, KA Datuk Belambangan di Sumut (35,5 km), KA Lembah Anai di Sumbar (38 km), LRT Sumsel (22,4 km), KA Batara Kresna di Jateng (36,7 km), dan KA Makassar-Parepare di Sulsel (59 km).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menyampaikan, angkutan perintis kereta api merupakan penyelenggaraan angkutan kereta api oleh pemerintah dalam rangka memberikan layanan angkutan kereta api kepada masyarakat. Angkutan perintis dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan jadi lebih terjangkau. (Yoga)
Inkubasi Tingkatkan Bisnis Rintisan Digital
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Kamis (2/3) di Jakarta mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem usaha rintisan digital merata ke seluruh Indonesia, bukan hanya di kota besar. Inkubasi bisnis diyakini mampu meningkatkan daya hidup bisnis usaha rintisan. (Yoga)
Smelter Adaro Ditargetkan Selesai pada 2025
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk tengah membangun smelter aluminium senilai Rp 30,5 triliun di Tanah Kuning, Kaltara, guna mendukung hilirisasi mineral dalam negeri. Presiden Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Christian Ariano Rachmat, Kamis (2/3) mengatakan, proyek tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja lokal pada fase konstruksi dan sekitar 1.500 tenaga kerja lokal pada fase operasi. Rencana operasional smelter pada semester pertama pada 2025. (Yoga)
Federasi Bisnis Jepang Diajak Investasi di IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara mengajak Federasi Bisnis Jepang untuk berinvestasi. Sejumlah bidang ditawarkan, terutama proyek yang sedang dikerjakan hingga 2024. Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Kamis (2/3/2023), dalam keterangan tertulis, bidang itu antara lain energi, transportasi dan konektivitas, pengolahan air, telekomunikasi, perumahan, dan pengolahan limbah. (Yoga)
Harga Saham IPO Kemahalan
JAKARTA, ID —Jumlah emiten baru yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir bukan ukuran sukses yang perlu dibanggakan otoritas pasar modal. Selama para investor dirugikan akibat jatuhnya harga saham di pasar sekunder, bahkan hingga jauh di bawah harga perdana, jumlah emiten baru yang mencapai puluhan dan nilai initial public offering (IPO) yang puluhan triliun rupiah tidak banyak artinya. Memanfaatkan euforia pasar, harga saham IPO umumnya dipatok kemahalan, tidak mencerminkan kondisi fundamental sesungguhnya. Dari 164 emiten yang listing selama 2020- 2022, sebanyak 85 atau 51,8% emiten yang harga sahamnya jatuh di bawah perdana. Sedang dalam dua bulan plus dua hari tahun 2023 terdapat 21 emiten baru dan dari jumlah itu, sembilan atau 42,8% emiten harganya terjungkal di bawah perdana. Pada akhir 2022, jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 825 dan pada 2 Maret 2023, jumlahnya bertambah menjadi 846. Jumlah investor ritel mencapai 10,6 juta. Merespons jatuhnya harga saham emiten baru di pasar sekunder, para analis dan manajer investasi mengimbau agar harga saham IPO tidak kemahalan. Para investor publik perlu diberikan peluang meraih untung di pasar sekunder. Hanya dengan begitu, kepercayaan investor publik kembali dipulihkan dan IPO pada masa akan datang mendapatkan peminat signifikan. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









