Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyesuaian harga rumah bersubsidi yang terus tertunda dinilai bakal menghambat pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers, Jumat (3/3) menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, melalui pembangunan rusun. Hunian vertikal jadi solusi atas perkembangan penduduk yang cepat, terutama di perkotaan, dan kian terbatasnya lahan untuk rumah tapak. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 5.379 unit rusun sewa senilai Rp 2 triliun. Tahun lalu, 3.998 unit rusun terbangun dan dilanjutkan tahun ini sebanyak 5.379 unit. Rusun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, asrama mahasiswa, santri pondok pesantren, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menetapkan harga baru rumah bersubsidi agar tidak menghambat pasokan. Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta sesuai wilayah. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Paulus Totok Lusida menilai, pemerintah terus menunda penyesuaian harga rumah bersubsidi. Terakhir, pemerintah menjanjikan ketentuan harga baru rumah subsidi terbit Februari 2023. Persoalan itu juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah REI Se-Indonesia, di Medan, Sumut, Rabu (1/3). ”Kok, harga baru ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ujar Totok. (Yoga)

Kementerian Keuangan mengundang tokoh-tokoh antikorupsi untuk meminta masukan dan saran terkait pengawasan harta pejabat yang tak wajar. Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (2/3/2023) malam, di Jakarta mengatakan, diskusi tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari para tokoh antikorupsi untuk membuat reformasi di Kemenkeu. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kalangan pelaku bisnis pariwisata di Tanah Air optimistis target 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) tahun ini bakal tercapai. Pelonggaran mobilitas di berbagai belahan dunia sejalan dengan telah meredanya pandemi Covid-19, ekonomi di dalam negeri yang tetap solid di tengah ancaman krisis global, dan program-program pariwisata yang digalakkan pemerintah akan menjadi faktor pendukung pencapaian target tersebut. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno, dan Sekjen Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri) Didin Junaedi kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pihaknya ingin mendorong lebih banyak investasi penyediaan fasilitas pariwisata serta menyiapkan konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 11,03 triliun per 28 Februari 2023. PPN PMSE dikumpulkan dari 124 perusahaan yang terdaftar di DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan, realisasi PPPN PMSE sebesar Rp 11,03 triliun ini berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rpm 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 891,5 miliar setoran tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. “Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” jelas Neil pada Jumat (3/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Industri alas kaki nasional akan kembali menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada semester I-2023, lantaran anjloknya permintaan ekspor hingga 40-50%. Pada akhir tahun lalu, industri padat karya ini telah melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja akibat penurunan order ekspor. Rendahnya order yang masuk akan berimbas menurunkan ekspor alas kaki tahun ini. “Awalnya saya menduga PHK akan berlangsung di kuartal I-2023, tapi permintaan ekspor belum membaik. Belum ada kabar yang baik, termasuk ekonomi tujuan ekspor industri alas kaki, sehingga gelombang PHK kemungkinan terus berlangsung selama enam bulan ke depan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia menerangkan, penurunan order sudah mulai dirasakan sejak Juli 2022, namun realisasi ekspor tahun lalu masih tumbuh tinggi. Realisasi ekspor alas kaki masih tumbuh sekitar 25,2%, menjadi sekitar US$ 7,7 miliar. “Pertumbuhan ekspor itu sebenarnya cukup luar biasa. Namun, pada 2022 sebenarnya kita sudah mulai mengalami penurunan order,” ucap Firman. (Yetede)

JAKARTA, ID – Mobilisasi dana di pasar modal menembus Rp 40 triliun atau tepatnya Rp 40,9 triliun per 3 Maret 2023. Perinciannya, penggalangan dana dari penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham mencapai Rp 11,2 triliun, obligasi Rp 16,7 triliun, dan rights issue Rp 13 triliun. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai 3 Maret 2023, sebanyak 22 perusahaan telah menggelar IPO dan mencatatkan saham di bursa, dengan penghimpunan dana Rp 11,2 triliun. Saat ini, terdapat 33 perusahaan yang sedang antre dalam pipeline IPO BEI. Dia memerinci, sebanyak dua perusahaan yang antre IPO memilik aset di bawah Rp 50 miliar, kemudian 14 perusahaan beraset Rp 50-250 miliar, 17 perusahaan beraset di atas Rp 250 miliar.Adapun berdasarkan sektornya, sebanyak enam perusahaan berasal dari sektor basic materials dan enam perusahaan dari sektor transportation & logistic. Kemudian, dia menegaskan, dua perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, tujuh perusahaan dari sektor consumer cyclicals, enam perusahaan dari sektor teknologi, satu perusahaan dari sektor kesehatan, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor properti dan real estat, dan satu perusahaan dari sektor infrastruktur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan total simpanan nasabah kaya dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.254 triliun di awal tahun ini. Nilai simpanan tersebut tumbuh paling tinggi diantara tiering lainnya sebesar 11,7% dibandingkan periode Januari 2022. Berdasarkan distribusi nominal simpanan, total simpanan sebesar Rp 8.004 triliun, tumbuh 7,6% secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan dari sisi kepemilikannya, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 7.931 triliun tumbuh 8% (yoy) per Januari 2023. Merujuk tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan lebih dari Rp 5 miliar yang mencakup 53,2% total simpanan. Apabila dibandingkan dengan tiering lainnya, hanya pertumbuhan simpanan jumbo yang naik dua digit secara tahunan. Disusul dengan pertumbuhan 5,1% (yoy) untuk simpanan dengan tiering Rp 200-500 juta yang sebesar Rp 558 triliun. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar naik 4,7% (yoy) menjadi Rp 650 triliun. Kemudian, simpanan nominal Rp 100-200 juta yang naik 3% (yoy) menjadi Rp 412 triliun per Januari 2023. Untuk tiering nominal di bawah Rp 100 juta tumbuh 2,8% (yoy) menjadi Rp 976 triliun.(Yetede)

Membiakkan dana di saham yang baru menggelar initial public offering (IPO) memang bikin degdeg serr. Jika mujur bakal cuan besar, tapi bisa boncos jika apes memilih saham IPO. Tengok saja pergerakan saham yang menggelar penawaran saham perdana sepanjang tahun 2023 berjalan ini. Hingga kemarin (3/3), sudah ada 22 emiten yang melepas saham perdananya ke pasar. Dari hasil riset KONTAN, di periode tersebut, sembilan saham di antaranya mencetak pergerakan harga negatif. Jadi, investor yang sampai saat ini masih memegang saham tersebut sejak periode IPO otomatis merugi. Selain itu, ada dua saham yang harganya tidak berubah dibanding harga IPO. Artinya, investor yang menanam duit di sini belum mendapat keuntungan. Sementara 11 saham pendatang baru tercatat naik sejak listing perdana di bursa. Analis Henan Putihrai Jono Syafei menilai, saham-saham yang baru IPO memang tidak menjamin harga sahamnya akan terus mendaki. Ini terutama jika investor melihat sektor yang digeluti emiten diselimuti sentimen negatif. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengamini, harga saham saat IPO ikut mempengaruhi pergerakan saham emiten ke depan. Saham IPO yang harganya anjlok dipicu faktor penetapan harga IPO yang premium atau overvalued, sehingga terjadi tekanan jual.

Keinginan pemerintah menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi alias high income country pada tahun 2045 bukan persoalan mudah. Apalagi, World Bank sempat menurunkan kelas Indonesia menjadi lower middle income country pada tahun 2021. Hitungan pemerintah, Indonesia bisa mencapai status negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berturut-turut hingga tahun 2045. Namun, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, perhitungan pemerintah berpotensi terganggu karena masih adanya gejala industrialisasi prematur. Artinya, "Pertumbuhan industri manufaktur makin mengecil sebelum mencapai batas atau titik maksimal," kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terancam ditunda. Hal ini setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasar putusan tersebut, pemilu baru bisa digelar pada 2025 mendatang atau mundur dari jadwal awal yakni 14 Februari 2024. Putusan tersebut bukan hanya mengganggu kondisi politik, tapi juga ekonomi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penundaan pemilu akan berdampak bagi dunia usaha. Ketidakpastian akan membuat para pelaku usaha lebih memilih wait and see, baik bagi mereka yang ingin menggelar ekspansi maupun melakukan perencanaan mengembangkan usaha. Selain itu, jika pemilu 2024 berjalan sesuai rencana tanpa ada penundaan, akan berdampak positif bagi ekonomi tahun ini. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan ada tambahan uang sekitar Rp 110 triliun saat proses Pemilu 2024 berlangsung. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di semester II tahun ini.