Kementerian Perdagangan menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum menentukan kelanjutan penggantian selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng satu harga pada 2022 yang diklaim sebesar Rp344 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji akan mengumumkan pendapat hukum dari Kejagung serta mengeluarkan kebijakan khusus soal refaksi minyak goreng jika diminta Kejagung. Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku institusi di sektor kelapa sawit siap membayar penggantian selisih harga jual minyak goreng pada 2022 jika ada aturannya. “Jadi dia mau bayar kalau ada aturannya. Kalau tidak, nanti BPDPKS bisa masuk penjara. Oleh karena itu BPDPKS menyetujui ingin membayar asalkan aturannya itu ada. Aturan di Kemendag itu juga sudah tidak ada,” jelasnya, Kamis (4/5). Zulkifli menegaskan BPDPKS memang bertugas membayar refaksi jika ditetapkan dalam regulasi. Khusus Kemendag, dia menyatakan bertugas mengeluarkan regulasinya jiak diminta oleh Kejagung. Hingga saat ini, dia mengeklaim belum mendapatkan pendapat hukum dari Kejagung mengenai proses rafaksi minyak goreng yang saat itu kebijakannya berada di bawah kepemimpinan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey meminta kepastian dari pemerintah terhadap selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng yang mencapai Rp344 miliar. Sayangnya, Kemendag tidak bisa langsung meminta BPDPKS untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada peritel. Alasannya, Kemendag masih menunggu pendapat hukum dari Kejagung. Pendapat hukum tersebut disebut-sebut masih diproses. Pertemuan Aprindo dengan Kemendag dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri, dan Staf Khusus Mendag. Selain meminta kepastian, Kemendag berjanji untuk mengundang produsen minyak goreng dalam waktu dekat untuk menanyakan relevansi perjuangan rafaksi.

Jawa Tengah tempo dulu terkenal memiliki berbagai pelabuhan dagang dan perikanan yang terbentang di pesisir pantai utara, seperti Lasem, Teluk Semarang, Rembang, Juwana, dan Pekalongan. Namun, lambat laun pelabuhan-pelabuhan perikanan itu meredup menyusul sejumlah persoalan yang membelit nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Hanya saja, inovasi Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel) yang diluncurkan akhir tahun lalu, diyakini bakal memompa sektor perikanan wilayah ini dalam kontribusinya ke perekonomian daerah. Secara geografis, provinsi ini diapit oleh dua segara di ujung utara dan selatan. Kampung-kampung nelayan juga dapat dengan mudah ditemui di sepanjang kawasan pesisir. Namun kenyataannya, kondisi perikanan Jawa Tengah hari ini juga tidak baik-baik amat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi perikanan laut Jawa Tengah yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih terhitung rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sendiri sudah mulai menaruh perhatian terhadap sektor usaha perikanan tangkap. Pada Desember 2022, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman diteken menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kebijakan itu diambil sebagai wujud dukungan Pemprov Jateng kepada nelayan dan petambak garam. Ganjar juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan atau Siandin.  Harapannya, nelayan bisa memanfaatkan informasi cuaca, statistik perikanan, hingga basis data harga dan pemasaran untuk menunjang usahanya. emprov Jateng juga telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). PT Produksi Pangan dan Energi Nusantara (Propanen) menjadi rekanan pemerintah daerah yang bakal membina, serta mendorong nelayan-nelayan di pesisir Jawa Tengah untuk membangun korporasi. 

Bisnis menemui Muhammad Qunut, Koordinator BUMNel dari Propanen, buat mengorek lebih lanjut perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil diskusi yang dilakukan, problem yang dihadapi teman-teman nelayan a.l persoalan bahan bakar minyak [BBM], TPI, harga, mutu ikan, keuangan nelayan sendiri, dan permodalan. Propanen menawarkan skema kerja sama pembiayaan untuk nelayan-nelayan yang ingin membentuk BUMNel. Di awal pelaksanaan program, komposisi kepemilikan saham terbagi menjadi 60% milik Propanen sebagai penyuntik modal awal, dan sisanya milik nelayan itu sendiri. “Sebagai bagian dari BUMNel, Propanen mengirim perwakilan, tetapi semua manajemen BUMNel diambil dari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Komisaris dan pengawasnya saja yang dari Propanen, dibantu oleh Kepala Desa,” jelas Qunut. Sementara itu, Muhyidin, Kepala Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, merespons positif rencana pembentukan BUMNel tersebut. Desa Magersari sendiri menjadi salah satu desa yang bakal menjadi percontohan dari program BUMNel Pemprov Jateng. “Dengan adanya BUMNel ini, nelayan disamping punya penghasilan dari menangkap ikan, mereka bisa mendapat bagi hasil dari usaha perusahaan. Harapannya, BUMNel ini bisa berkembang ke penyediaan alat tangkap, pengelolaan BBM, termasuk pengelolaan ikan Saya harapkan begitu,” katanya saat ditemui Bisnis.

Sudah lama Jakarta bukan tujuan utama mencari penghidupan lebih baik. Magnet bagi pendatang itu kian kuat dipancarkan banyak kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Depok, dan Deli Serdang. Dwi Setiyono (45) meninggalkan rumah orangtuanya di Madiun, Jatim, untuk bekerja dan kuliah di Surabaya. Sejak itu, ia hidup dan berkeluarga di sini, gula ekonomi terbesar setelah ibu kota negara di Jakarta. ”Di usia 25 tahun, saya lulus kuliah dan bersyukur karena mendapat pekerjaan formal di perusahaan,” ujar Dwi, Minggu (30/4). Upah yang ia terima tiga kali lipat upah minimum kota yang Rp 4,252 juta. Upah, tunjangan, dan terkadang ditambah honor lembur cukup untuk menghidupi dua anak. ”Cicilan rumah dan kendaraan (mobil) sudah selesai,” ujarnya. ”Peluang kerja di Surabaya jauh lebih baik daripada di Madiun. Selain itu layanan pendidikan, kesehatan, dan situasi sosialnya terbaik di Jatim,” katanya.

Fandi MF (27), lelaki asal Klaten, Jateng, memilih menetap di Kota Depok, Jabar. Seusai mudik Lebaran, sejak Senin (1/5) Fandi sudah kembali ke pekerjaannya sebagai barista dan mekanik laptop ataupun komputer di Depok. Ia menekuni kesehariannya itu sejak delapan tahun lalu setelah lulus kuliah di kota yang sama. Kota Depok ditinggali banyak mahasiswa dan pekerja yang menciptakan peluang usaha baginya. Berpenghasilan Rp 8 juta per bulan, Fandi percaya diri akan kelangsungan hidupnya di kota tersebut. Ia berencana meminang kekasihnya dan membeli rumah di Depok.

Kota di luar Jawa pun kini kian memancarkan pesona bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan nasib di luar kampung halaman. Sofyan Lubis (29) sudah hampir empat tahun bekerja sebagai analis di laboratorium bahan pakan di sebuah pabrik pakan ternak di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut. Dia pendatang dari Kota Padang Sidempuan. ”Saya datang ke Deli Serdang untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik,” katanya, Selasa (2/5). (Yoga)

Gencarnya industrialisasi mendorong pembangunan di daerah lebih masif dan diikuti tingkat  pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menarik masyarakat dari luar daerah untuk bermigrasi dan menetap di daerah itu. Secara umum, masyarakat melakukan migrasi demi mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Michael P Todaro, ekonom Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan migrasi lekat dengan urusan ekonomi. Pelopor bidang ekonomi pembangunan itu menyatakan, kebijakan yang berdampak pada pendapatan riil penduduk akan memengaruhi migrasi. Besarnya pengaruh ekonomi terhadap arus migrasi itu juga berlaku di Indonesia, tergambar dari hasil pemodelan ekonometrika untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi migrasi. Untuk mengukurnya, Litbang Kompas menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data di 34 provinsi dengan periode waktu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020. Hasil analisis menunjukkan 98 % migrasi di Indonesia dipengaruhi faktor-faktor ekonomi.

Ada empat variabel yang mendorong terjadinya migrasi seumur hidup di Indonesia, yang terbesar adalah variabel upah minimum provinsi (UMP), produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri (industrialisasi), angkatan kerja, dan investasi. Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, kuatnya pengaruh ekonomi itu sejalan dengan adagium ”ada gula ada semut”. Hal senada disampaikan Sukamdi, dosen Fakultas Geografi UGM. Menurut dia, ekonomi jadi motif orang bermigrasi,terutama karena upah. ”Orang ingin mencari pendapatan yang lebih baik,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM itu. (Yoga)

Hingga posko satgas THR Kemenaker ditutup Jumat (28/4), ada 2.369 pengaduan dengan 1.529 perusahaan yang diadukan. Tindak lanjut pengaduan tersebut sampai sekarang masih berjalan. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna, Rabu (3/5), di Jakarta, mengatakan, 430 pengaduan pengabaian THR sudah ditindaklanjuti. Dia juga mencatat terdapat dua perusahaan yang direkomendasikan mendapatkan sanksi administratif. ”Wujud sanksinya bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara secara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” ujar Yuli. Sebanyak 2.369 pengaduan yang masuk itu mencakup 1.197 aduan THR tidak  dibayarkan, 780 aduan THR dibayar tetapi tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Bentuk-bentuk pengabaian yang dilaporkan ke posko meliputi THR dibayar dengan cara dicicil, THR berupa produk, THR tidak dibayar, dan nilai THR sangat  rendah. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pengecekan pengaduan pengabaian THR yang masuk sudah termasuk menyangkut laporan keuangan masing-masing perusahaan. Hal itu bertujuan untuk verifikasi. ”Arahan Menaker adalah setiap pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah turun mengecek kebenaran pengaduan yang masuk. Penyelesaian pengaduan pengabaian THR memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Setahu saya, ada kasus yang membutuhkan waktu delapan bulan untuk penyelesaian,” kata Indah yang ditemui seusai menghadiri peluncuran platform Kadin for Naker, Minggu (30/4), di Jakarta. (Yoga)

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN+3, yakni 10 negara Asia Tenggara ditambah China, Jepang, dan Korsel, sepakat memperkuat kerja sama keuangan di kawasan. Salah satunya melalui penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal atau local currency transaction. Komitmen ini disepakati dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (AFMGM+3), yang diadakan Selasa (2/5) di Incheon, Korsel. Pertemuan itu diselenggarakan di bawah mitra keketuaan dari Menkeu Indonesia Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Jepang Shunichi Suzuki, dan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.

Selain kesepakatan terkait LCT, negara-negara ASEAN+3 juga sepakat memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), dan Disaster Risk Financing (DRF). Disepakati pula ASEAN+3 Future Initiatives, termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas digitalisasi keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, dan utang rumah tangga. ”Ditengah inflasi yang tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar, negara ASEAN+3 perlu berinovasi,” ujar Perry, dalam siaran pers, Rabu (3/5). (Yoga)

Peningkatan ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Uni Eropa (UE) kembali didorong. Beberapa komoditas perikanan dinilai berpotensi ditingkatkan ekspornya ke kawasan itu. Sebagai gambaran minat pasar Eropa ini, KKP mencatat, dalam ajang Seafood Expo Global(SEG) diBarcelona, Spanyol, pada 25-27 April 2023, nilai transaksi perdagangan perikanan asal Indonesia 54,6 juta USD. Beberapa komoditas perikanan yang diminati adalah tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, dan kakap putih.

Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, pembeli produk perikanan Indonesia yang potensial, berasal dari Spanyol, Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, Polandia, dan Malta. Minat besar juga ditunjukkan calon pembeli asal Inggris, AS, Kanada, Peru, Meksiko, Panama, Kolombia, Puerto Riko, Ekuador, Bermuda, dan Turki, serta beberapa negara Asia Pasifik, seperti Jepang, Korsel, Taiwan, China, Hong Kong, Vietnam,India, dan Australia. ”Permintaan UE terhadap produk perikanan cenderung meningkat. Ini menjadi peluang peningkatan ekspor Indonesia ke UE dengan mengoptimalkan jumlah eksportir yang memiliki izin ekspor untuk dapat meningkatkan ekspor,”  ujar Machmud, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/5). (Yoga)

Di Kota Bekasi, Jabar, 520 warga menjadi korban investasi bodong yang ditawarkan D dan A. Berawal dari arisan daring, tawaran investasi berkembang hingga jumlah uang yang masuk dari ratusan korban ke nomor rekening kedua terduga pelaku itu mencapai Rp 2,3 miliar. Jumlah itu merupakan proses transaksi selama kurun waktu September 2022-April 2023. Nominal yang disetor beragam, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 19 juta. Jaka Veranda, salah satu warga Bekasi yang turut jadi korban, tergiur mengikuti arisan daring yang ditawarkan D karena terbuai promo investasi cuan. Pemilik modal cukup menyetorkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan lebih dari 50 %.

”D di akhir tahun menawarkan investasi melalui story Whatsapp. Awalnya memang lancar pengembaliannya, tetapi kami tidak tahu sistemnya seperti apa,” kata Jaka, dihubungi Rabu (3/5). Tawaran investasi dari D cukup menggiurkan, jika menyetor Rp 3 juta, uang bakal kembali dalam dua minggu menjadi Rp 5,4 juta. ”Menjelang Lebaran, promo dari D makin tidak masuk akal. Misalnya kami investasi Rp 5 juta, dalam waktu seminggu bisa kembali Rp 10 juta,” ucap Jaka. Meski mulai curiga, Jaka tetap tergiur dan kembali menyetor Rp 8,7 juta atau total keseluruhan uang yang telah diinvestasikan Jaka mencapai Rp 20,3 juta. Kedok penipuan mulai terungkap saat akhir April 2023 para korban mendapat informasi bahwa pihak lain yang kerap berkomunikasi dengan D, yakni A, menghilang atau kabur. Dari informasi menghilangnya A, Jaka bersama ratusan korban lain kemudian saling berkomunikasi dan membentuk grup Whatsapp. Dari grup itu diketahui bahwa D dan A menjalankan investasi serupa. Jumlah uang korban yang telah disetor ke D dan A lebih dari Rp 2 miliar.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari membenarkan telah mendapat laporan dari para korban sejak minggu keempat April 2023. Namun, dia belum merinci jumlah korban yang melapor. ”Kami masih menunggu warga lain yang dirugikan karena investasi bodong ini. Laporan kemarin masih diproses,” kata Erna. Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan, arisan merupakan praktik memutar keuangan yang umumnya dilakukan pada komunitas tertentu, seperti di tingkat RT, pengajian, atau lingkungan kantor. Seiring berkembangnya teknologi, ada pula arisan daring yang kadang para anggotanya tidak saling kenal satu sama lain. ”Arisan daring ini memang rentan terjadi penyalahgunaan uang anggota. Beberapa kasus uangnya dibawa lari,” katanya. (Yoga)

Harga sejumlah komoditas unggulan perkebunan terus tergerus hampir sebulan terakhir. Kondisi itu disebut-sebut kerap terjadi di masa Lebaran Idul Fitri ibarat fenomena rutin yang merugikan petani. Pada akhir Maret, harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih Rp 2.500 per kg. Harga mulai tergerus awal April menjadi Rp 2.200 per kg. ”Lalu, dua pecan menjelang Lebaran, harganya turun lagi menjadi Rp 1.800 per kg,” kata Rahman, petani di Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Selasa (2/5). Harga komoditas yang jatuh pada masa Lebaran terus berulang. Menjelang Lebaran tahun 2022, katanya, kondisi serupa juga terjadi. Bahkan, harga TBS anjlok lebih parah, dari Rp 3.600 per kg menjadi Rp 1.100 per kg dalam waktu empat hari. Soal harga yang rutin jatuh masa Lebaran disebut-sebut petani sebagai ”potongan” yang dialokasikan pengusaha untuk THR bagi para pekerjanya. ”

Keadaan ini bagai buah simalakama bagi petani. Ketika harga TBS anjlok, mereka tetap harus memanen dengan ongkos panen yang tidak turun. Apabila TBS tidak dipanen, pohon sawit pun bisa rusak hingga mereka lebih rugi. Kondisi serupa dialami petani pinang. Harga biji pinang awal tahun lalu masih di atas Rp 20.000 per kg, lalu turun menjadi Rp 9.000 per kg pada akhir 2022. Harga pinang terus tergerus hingga kini hanya Rp 3.500 per kg. ”Jatuhnya harga kali ini yang paling parah,” kata Samsul, petani di Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto berpandangan, turunnya harga TBS sawit tidak lepas dari masih lesunya pasar ekspor CPO. Apalagi sejumlah negara importir masih memiliki stok CPO yang berlimpah.”  (Yoga)

Emiten BUMN Karya masih membukukan rapor merah. Terakhir, kinerja PT Waskita Karya Tbk (WSKT) di kuartal I-2023 . Di periode ini, pendapatan WKST turun tipis 0,36% secara tahunan jadi Rp 2,73 triliun. Alhasil, di kuartal I-2023, WSKT masih menelan kerugian. Per 31 Maret 2023, WSKT mencatat rugi bersih Rp 374,93 miliar. Kerugian ini memang turun 54,86% secara tahunan dari Rp 830,63 miliar di kuartal I-2022. Namun, buruknya bottom line WSKT merembet ke kinerja saham. Pada perdagangan Selasa (2/5), harga saham WSKT ambles 6,96% ke posisi Rp 214. Jika diakumulasi sejak awal tahun ini, saham WSKT sudah longsor 40,56%. Penurunan saham WSKT juga dialami emiten BUMN karya lain. Tak terkecuali, saham emiten anak usaha BUMN Karya. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Sejumlah sentimen negatif jadi bandul pemberat kinerja saham emiten BUMN karya. Salah satunya belitan utang jumbo. Tak cuma utang segunung, emiten BUMN karya juga diselimuti sentimen kasus dugaan korupsi. Yakni kasus hukum Direktur Utama WSKT, Destiawan Soewardjono. Akhir April lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka dugaan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan Waskita dan anak usahanya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Pengamat Pasar Modal, Teguh Hidayat melihat, serangkaian kasus hukum WSKT jadi sentimen negatif bagi BUMN Karya. "Jika ada kasus lagi, akan menambah sentimen negatif emiten BUMN karya," ujar Teguh, kemarin.