JAKARTA, ID- Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bangkit pada pekan ini, setelah Amerika Serikat (AS) lolos dari dari ancaman gagal bayar utang. Selain itu, sentimen domestik  masih cukup sulit menopang pergerakan indeks. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden menandatangani Undang-Undang penangguhan plafon utang (debt ceiling) pemerintah AS sebesar US$ 31,4 triliun. DPR dan senat telah mengesahkan undang-undang tersebut. Dengan begini AS bisa menambah melebihi plafon hingga Januari  2025 untuk membayar semua kewajiban. Kasus debt ceiling menjadi salah satu pemberat indeks. Selain itu, kejatuhan harga saham  komoditas, yakni nikel dan batu bara menambah tekanan ke indeks. Pekan lalu indeks saham ambles, 1,67% ke level 6,633. Adapun pekan ini, indeks diprediksi bergerak di kisaran 6.580-6.740. Analis Suya Fajar Sekuritas Raphon Prima menegaskan, sendtimen domestik dan global mendukung penguatan IHSG pekan ini. Dari sisi domestik dan global mendukung pengutan IHSG pekan ini. Dari sisi domestik, inflasi dan indeks manufaktur dan Purchasing Managers Indeks (PMI) Indonesia pada Mei 2023 masih cukup solid. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih banyak bergerak di zona merah sepanjang perdagangan bulan Mei 2023. IHSG turun 4,08% dan ditutup di 6.633,26 per akhir bulan lalu. IHSG banyak tertekan oleh saham-saham komoditas energi. Namun, IHSG berpeluang kembali menguat pada bulan ini. Chief Executive Officer Edivisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, pergerakan IHSG bulan Juni akan didominasi oleh berbagai sentimen eksternal. Salah satunya dari Amerika Serikat (AS). Data nonfarm payrolls AS meningkat menjadi 339.000 pada Mei 2023. Angka ini tumbuh mengalahkan harapan pelaku pasar di kisaran 190.000. Sebaliknya, tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam ini naik menjadi 3,7% pada Mei 2023. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menimpali, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi dari China yang diproyeksikan melambat."Perlambatan ekonomi China jadi tekanan. Tetapi hal ini juga membawa potensi perpindahan dana dari bursa China ke bursa Indonesia," ujar Hans. Sementara dari dalam negeri, investor akan menghadapi pemberlakuanv auto rejectionv bawah (ARB) sebesar 15% yang dimulai hari ini. Namun ketetapan ini dinilai tak berdampak signifikan. Direktur Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus menilai, batas ARB 15% diprediksi hanya akan mempengaruhi IHSG saat pemberlakuan di hari pertama, Senin (5/6).

Pendapatan premi asuransi umum masih mencatatkan pertumbuhan di kuartal pertama 2023. Lini bisnis asuransi properti tetap mendominasi dari seluruh total pendapatan premi di periode tersebut. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, pangsa pasar premi asuransi properti di tiga bulan pertama tahun ini mencapai 24,5% dari total premi. Premi asuransi properti tercatat tumbuh 11,9% secara tahunan menjadi Rp 6,4 triliun. Kendati premi naik, Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang menyebut, pangsa pasar asuransi properti mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 25,5%. “Salah satu penyebab penurunan ini adalah akibat turunnya penjualan untuk properti di triwulan satu tahun 2023,” ujar Trinita, beberapa waktu lalu. Tapi tetap saja, dari sisi pangsa pasar, asuransi properti masih secara konstan jadi yang terbesar. Di urutan berikutnya ada asuransi kendaraan bermotor. Sementara di posisi ketiga ada asuransi kredit dan di posisi keempat ada lini bisnis asuransi kesehatan. Buat perbandingan, premi asuransi kendaraan bermotor pada periode sama tahun lalu mencapai Rp 4,74 triliun. Trinita menjelaskan pertumbuhan yang dicatatkan asuransi kendaraan ini didukung meningkatnya penjualan kendaraan roda dua 45,5% dan roda empat sebesar 13,8%.

Bank BPD Bali terus mengenjot digitalisasi keuangan di daerah dengan memperluas sebaran merchant QRIS dan memfasilitasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) untuk belanja Pemda di seluruh Bali.Kartu kredit untuk pemerintah daerah yang disediakan oleh Bank BPD Bali mulai diuji coba di dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali. Secara resmi Bank BPD Bali meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pemerintah daerah pada Jumat (2/6) bersamaan dengan pelaksanaan Bali Digital Festival di Art Center, Denpasar. Se lanjutnya implementasi kartu kre dit ini berlaku di seluruh OPD di Pemprov Bali serta juga OPD di tingkat kabupaten, BPD Bali menargetkan pada 2024 seluruh OPD sudah menggunakan kartu kredit.Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan penggunaan kartu kredit pemerintah akan memudahkan OPD melakukan belanja sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan, Pemda akan lebih cepat kepada rekanan mereka sehingga rekanan tidak perlu menunggu terlalu lama karena ditalangi terlebih dahulu melalui kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk me lin dung i transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui kanal mobile banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan kar tu kredit fisik serta dengan online payment.Gubernur Bali, Wayan Koster men jelaskan digitalisasi pemerintah daerah termasuk didalamnya digitalisasi keuangan dengan penggunaan kartu kredit pemerin tah daerah dijadikan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah di seluruh Bali. “Penggunaan kartu kredit kami dorong sebagai instrumen penye lenggaraan pemerintah di seluruh Bali,” jelas Koster.Sementara itu, Bank BPD Bali juga terus melakukan perluasan implementasi QRIS, terutama di pasar tradisional yang mayoritas diisi oleh UMKM. Bank BPD Bali juga menjadi bank daerah pelopor penggunaan QRIS Cross Border atau QR lintas negara. Saat ini QRIS Bank BPD Bali sudah terintegrasi dengan QR Malaysia dan Thailand, sehingga wisatawan dua negara tersebut bisa bertransaksi di Bali tanpa harus melakukan penukaran uang.

Sejumlah dugaan pelanggaran bermunculan ketika Permenaker No 5 Tahun 2023 diterapkan. Pelanggaran itu, antara lain, ialah penerapan sepihak dan pemotongan upah hingga di bawah standar minimum. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti mengatakan, salah satu perusahaan di Jakarta Utara memberlakukan sepihak Permenaker No 5 Tahun 2023. Per Juni 2023, upah para pekerja dipotong 25% dan hanya perlu bekerja empat hari per pekan.

”Ada sekitar 2.000 pekerja (di perusahaan itu) yang tersebar dalam empat serikat buruh. Dua serikat buruh sepakat dan dua lainnya tidak sepakat,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/6/2023). Perundingan antara perusahaan dan serikat buruh, lanjut Dian, belum selesai. Namun, perusahaan secara sepihak memberlakukan pemotongan upah dan jam kerja bagi semua buruh. Mulai Juni 2023, sejumlah pekerja hanya menerima upah Rp 3,6 juta per bulan. Jumlah ini di bawah standar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sekitar Rp 4,9 juta per bulan.

Permenaker No 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perushaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor untuk membayarkan upah paling sedikit 75% upah yang biasa diterima pekerja. Aturan itu juga membolehkan perusahaan menyesuaikan waktu kerja kurang dari 7 jam per hari dan 40 jam per pecan untuk enam hari kerja dalam sepekan. Selain itu, ada pula opsi 8 jam per hari dan 40 jam per pekan untuk lima hari kerja dalam sepekan. Namun, penyesuaian upah dan waktu kerja harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh. (Yoga)

Porsi kepemilikan asing di pasar Surat Berharga Negara atau SBN mulai mengalami kenaikan secara bulanan. Dengan kondisi fundamental ekonomi yang terjaga, pemerintah meyakini kepercayaan investor asing terhadap pasar surat utang negara kembali pulih. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, total dana investor asing di SBN Rupiah pada 29 Mei 2023 adalah Rp 829,98 triliun atau menyentuh porsi 15,31 % total kepemilikan SBN Rupiah. Jumlah investor asing di pasar SBN itu naik sebesar Rp 8,15 triliun dibandingkan posisi per akhir April 2023, yaitu Rp 822,69 triliun atau dengan porsi 14,86 %. Sebelumnya, pada akhir Maret 2023, porsi kepemilikan asing di pasar SBN Rupiah sebesar 14,69 % dengan nilai Rp 805,1 triliun. Porsi kepemilikan asing di SBN sebenarnya sudah tercatat menurun besar-besaran sejak pandemi Covid-19.

Sebelum pagebluk, pada 2019, porsi kepemilikan asing pada SBN tercatat 38,75 %. Per tahun 2020, turun menjadi 25,2 % dan per Januari 2023 berada di kisaran 14 %. Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, kepemilikan asing di pasar surat utang negara ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kepemilikan SBN oleh investor asing adalah pertanda bahwa pasar obligasi pemerintah dan perekonomian RI masih menarik bagi investor asing. Di sisilain, kepemilikan asing yang terlalu besar di pasar obligasi negara juga membuat pasar SBN lebih rapuh terhadap risiko arus modal keluar (capital outflow) ketika terjadi sentimen atau guncangan eksternal, seperti saat pandemi. ”Pandemi membuat confidence investor turun, dan di saat-saat susah seperti itu, ada persepsi bahwa cash is the king. Akhirnya banyak investor asing tidak yakin dengan perekonomian Indonesia dan  memutuskan keluar,” kata Suahasil dalam wawancara di kantornya di gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/5). (Yoga)

Indonesia dan Malaysia ditetapkan sebagai destinasi teratas secara global untuk wisatawan Muslim  menurut Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI) 2023 oleh Mastercard dan CrescentRating. Capaian itu lebih cepat daripada target yang diharapkan tercapai pada tahun 2025. Namun, para pelaku sektor  pariwisata Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisi sekaligus memperbaiki segenap aspek yang terkait. Menparekraf Sandiaga S Uno yang hadir pada peluncuran GMTI 2023 di  acara ”Halal in Travel-Global Summit 2023” yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (1/6) mengatakan, halal merupakan servis tambahan, bukan islamisasi wisatawan. Hal ini yang masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Selain sosialisasi tentang wisata ramah Muslim, ada tantangan lain bagi Indonesia.

Founder dan CEO Crescentrating sekaligus Halaltrip.com Fazal Bahardeen berpendapat, untuk Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus segera diatasi agar Indonesia bisa menjadi destinasi pariwisata ramah Muslim yang semakin memikat, seperti masalah konsistensi kebijakan (Kompas.id, 21/9/2023). Menurut dia, negara lain lebih dulu punya sikap konsisten mengembangkan berbagai kebijakan atau program pariwisata ramah Muslim. Malaysia, misalnya, mulai mengembangkan program pariwisata ramah Muslim sekitar tahun 2007. Pemerintahnya juga memiliki organisasi khusus yang mengurus wisata ramah Muslim dan fokus melatih SDM. Sertifikasi restoran atau halal pun sudah kuat. ”Hal yang harus dipastikan (oleh Indonesia) adalah konsistensi kebijakan dan punya program jangka panjang. Lalu, fokus ke makanan halal karena bagaimanapun wisatawan butuh dijamu. Apalagi, wisatawan internasional,” tutur Fazal. (Yoga)

Permenaker No 5 Tahun 2023 telah berjalan tiga bulan sejak diundangkan. Penolakan terhadap peraturan tersebut terus dikumandangkan oleh kalangan serikat pekerja atau buruh padat karya. Implementasi peraturan ini dinilai kian memberatkan kehidupan mereka. Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor mengurangi waktu kerja dan membayarkan upah paling sedikit 75 % upah yang biasa diterima pekerja. Permenaker ini juga membolehkan perusahaan dapat menyesuaikan waktu kerja kurang dari 7 jam per hari dan 40 jam per pekan untuk enam hari kerja dalam sepekan. Permenaker ini berlaku mulai 8 Maret 2023. Baik soal penyesuaian waktu kerja maupun penyesuaian besaran upah, dalam regulasi itu mengatur bahwa kedua hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja/buruh dan pengusaha.

Ketua Pengurus Basis Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) di salah satu pabrik garmen di Cakung, Jaktim, Titin Nurlinasari, Jumat (2/6), mengatakan, tidak semua pabrik padat karya orientasi ekspor yang berlokasi di Cakung mempunyai serikat pekerja. Akibatnya, karyawan tidak memiliki cukup kekuatan untuk menolak atau menyatakan keberatan atas Permenaker No 5/2023 tersebut. Di pabrik garmen tempat Titin bekerja sudah menerapkan Permenaker No 5/2023 tanpa persetujuan penuh semua serikat pekerja. Dari empat serikat pekerja yang ada, setengahnya menyatakan tidak setuju dan setengahnya lagi, termasuk FSBPI, menyatakan penolakan. ”Pada 17 Mei 2023, perusahaan tempat saya bekerja menyodorkan pengajuan persetujuan kepada serikat pekerja agar menyetujui pemotongan upah 25 % dan pengurangan jam kerja. Serikat saya tidak setuju. Namun, per 31 Mei, perusahaan mengumumkan resmi tentang penerapan permenaker tersebut mulai 1 Juni 2023,” ujar Titin. (Yoga)

Produsen dan distributor emas PT Hartadinata Abadi Tbk mencatatkan kenaikan volume produksi emas perhiasan dan emas batangan 23 persen pada triwulan I-2023 menjadi 3,36 ton. Peningkatan tersebut, di antaranya, ditopang oleh ekspor di pasar India. ”Salah satu kerja sama ekspor dengan India ini kami nilai sebagai pionir sebelum meluaskan pasar ekspor ke negara lainnya,” kata Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunanto, Rabu (31/5/2023). (Yoga)

Pemerintah Indonesia diminta mampu meyakinkan calon investor untuk benar-benar merealisasikan investasinya di Indonesia di sektor pengembangan kendaraan listrik. Pasalnya, persaingan memperebutkan investasi kian ketat di tengah tingginya suku bunga acuan di negara-negara maju yang bisa memikat investor. Peneliti mitra di Center For IndonesianPolicy Studies, Krisna Gupta, mengatakan, tingginya suku bunga membuat investasi aset di sejumlah negara maju, seperti AS dan Inggris, menjadi lebih menarik karena mata uang menguat dan keuntungan dari imbal hasil. Artinya, kompetisi penarikan dana dari luar negeri akan semakin ketat dan pemerintah perlu usaha ekstra merealisasikan rencana investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

”Keputusan investasi semakin sulit saat suku bunga dunia sedang tinggi. Janji-janji yang dibuat (calon investor) saat suku bunga sedang rendah menjadi tak kunjung terealisasi,” ucap Krisna saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/6). Krisna menambahkan, janji investasi itu perlu disikapi secara hati-hati hingga benar-benar terealisasi. Perlu dukungan penuh pemerintah pusat dan di daerah agar rencana investasi bisa segera terealisasi. Sebab, akan terjalin sinergi pemanfaatan pasar domestik melalui kendaraan listrik beserta infrastrukturnya. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerima kunjungan kerja Menteri Negara Inggris pada Departemen Bisnis dan Perdagangan Nusrat Ghani, Rabu (24/5), di Jakarta. Dalam pertemuan itu dibicarakan peluang investasi hilirisasi di sektor mineral kritis dan pengembangan baterai listrik serta tentang investasi energi baru dan terbarukan. (Yoga)