Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diprediksi tidak mencapai 5 % karena faktor ekonomi global yang melambat, berlanjutnya pengetatan fiskal dan moneter, serta ketidakpastian akibat tahun politik. Laju ekonomi Indonesia diperkirakan baru akan kembali pulih mendekati level prapandemi tahun depan, meskipun tidak setinggi target pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang moderat itu tidak serta merta hal yang buruk di tengah gejolak perekonomian global akhir-akhir ini. Dengan perekonomian yang tumbuh bertahap, Indonesia justru bisa lebih menjaga stabilitas dan keberlanjutan kondisi ekonomi makro.

Kepala Ekonom HSBC Global Research untuk India dan Indonesia Pranjul Bhandari dalam sesi diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (26/5) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan belum akan kembali seutuhnya ke kondisi prapandemi dalam waktu dekat. ”Pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan akan di bawah 5 %, sedikit melambat. Bisa dikatakan, tahun 2023 ini bukan tahun untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang bertahap,” kata Pranjul. (Yoga)

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh, Jumat (26/5/2023), mengatakan, berbagai layanan digital CIMB Niaga terus bertumbuh, baik dari aplikasi perbankan Octo Mobile maupun layanan lainnya. Sampai dengan Desember 2022, total frekuensi transaksi digital perbankan CIMB Niaga mencapai 223 juta atau bertumbuh 67,5 persen secara tahunan. ”Masyarakat kian lekat dengan aplikasi dan layanan digital,” ujarnya. (Yoga)

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan dalam rapat Dewan Komisioner LPS Mei 2023. Salah satu pertimbangan utamanya adalah suku bunga pasar simpanan masih di bawah tingkat bunga penjaminan. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah bank umum pada level 4,25 %, simpanan valas bank umum 2,25 %, dan simpanan rupiah pada bank perekonomian rakyat (BPR) 6,75 %. TBP ini mulai berlaku 1 Juni 2023 sampai 30 September 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, salah satu pertimbangan mempertahankan TBP adalah karena suku bunga di pasar masih berada di bawah TBP.

”Dengan masih adanya selisih antara TBP dan suku bunga pasar, ada ruang peningkatan suku bunga pasar sehingga TBP diputuskan untuk dipertahankan,” ujar Purbaya dalam jumpa pers penentuan TBP di Jakarta, Jumat (26/5). Mengutip data LPS, suku bunga pasar deposito rupiah pada Mei 2023 berada pada posisi 3,24 % atau di bawah TBP simpanan rupiah bank umum yang berada pada level 4,25 %. Demikian pula suku bunga pasar deposito valas pada Mei 2023 yang berada pada posisi 1,61 % atau di bawah TBP valas bank umum yang mencapai 2,25 %. (Yoga)

Ikan salem impor yang diperuntukkan bagi industri pemindangan ditengarai terus merembes ke pasar tradisional. Kondisi itu dinilai turut menekan harga ikan lokal serta merugikan nelayan. Selama Maret-Mei 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui aparat pengawasannya menengarai jumlah ikan salem (frozen pacific mackerel) impor yang merembes mencapai 125,07 ton. Ikan itu sebenarnya ditujukan untuk industri pemindangan, tetapi dijual di pasar tradisional. Kasus itu ditemukan di Pati (Jateng) dan Pontianak (Kalbar). Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, peruntukan ikan salem impor meliputi pemindangan, hotel restoran dan katering (horeka), serta industri. Kebutuhan ikan salem di dalam negeri didominasi untuk pemindangan,  disusul untuk industri, dan horeka. Peruntukan ikan salem impor selama ini terlihat pada sistem neraca komoditas. Jumlahnya sudah melalui analisis neraca komoditas yang dihitung pada akhir tahun untuk kebutuhan tahun berikutnya. ”Kalau tidak sesuai peruntukan, dibuktikan dengan dokumen pengajuan  impornya, maka itu melanggar,” ujar Machmud, saat dihubungi, Jumat (26/5).

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan, ada peredaran ikan salem yang ditengarai tidak sesuai peruntukan bagi usaha pemindangan. Ikan impor itu merembes ke pasar lokal. ”Selain melanggar aturan yang berlaku, tindakan itu telah menyebabkan harga ikan lokal di pasaran turun dan menyebabkan nelayan merugi,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (25/5). Pada pekan ini, aparat PSDKP KKP menyegel sementara 9,7 ton ikan salem impor di Kalimantan. Hasil pemeriksaan PengawasPerikanan StasiunPSDKPPontianak menunjukkan, ikan impor itu dijual eceran di pasar lokal di Pontianak dan sekitarnya dengan harga Rp 21.000 per kg, lebih murah dibandingkan ikan hasil tangkapan nelayan lokal yang dijual Rp 28.000 per kg. Sebelumnya, pada Maret 2023, apparat PSDKP KKP menyegel 100 ton ikan salem di Pati yang dijual di pasar tradisional. (Yoga)

JAKARTA, ID – Tingginya fasilitas kredit bank yang belum ditarik (undisbursed loan) bukan merupakan indikasi dari kondisi perekonomian nasional yang melemah atau menghangatnya situasi politik sehingga membuat debitur wait and see. Para bankir optimistis kredit menganggur tersebut akan digelontorkan pada semester kedua tahun ini. Sesuai historikal dan 2022, kredit menganggur mensiklus penyaluran ingkat 25,67% (yoy). Sesuai historikal  dan siklus penyaluran kredit, akselerasi biasanya terjadi  mulai kuartal III. Selain itu, tingkat kepercayaan debitur terhadap perekonomian kini kian meningkat  sehingga mereka tidak ragu untuk ekspansi bisnis pada kuartal II atau III tahun ini. Demikian rangkuman wawan cara Investor Daily dengan Direktur BCA John Kosasih, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk RRudi As Atturidha, corporate secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, serta ekonom dan Associate Faculty Lemabaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto, Jumat (26/05/2023). Mereka menanggapi tingginya undisbursed Loan perbankan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Hingga akhir April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,89 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,15%. Secara nominal maupun rasio, posisi utang tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Rasio utang tersebut juga dinilai masih terkendali. Pemerintah mencatat, penurunan posisi utang tersebut dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN), dimana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari padapengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, dengan rasio utang di 38,15% dari PDB masih termasuk terkendali. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Apalagi sejak tahun ini defisit APBN kembali berada di bawah 3% dari PDB. Setelah pada tahun 2020 sampai 2022 defisit berada di atas 3% dari PDB. “Sesuai UU Keuangan Negara, kita dibatasi 60%, ini kan masih 38,15%, dari sisi defisit sekarang berada di bawah 3% dari PDB,” kata David kepada Investor Daily, Jumat (26/5/2023). Menurut David, utang negara tersebut masih dalam batas wajar selama digunakan sesuai untuk kepentingan baik di jangka pendek maupun jangka panjang. (Yetede)

JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia yang tak mengubah suku bunga acuannya.

“Kami akan mengamati dengan teliti bagaimana perkembangan tingkat bunga di pasar dan tentunya akan sesuai dengan arah kebijakan bank sentral,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, kemarin, 26 Mei 2023. Dengan pertimbangan tersebut, LPS akan turut menaikkan tingkat bunga penjaminan bila BI menaikkan tingkat suku bunga.

Kamis lalu, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate Mei 2023 sebesar 5,75 persen. Keputusan menahan suku bunga acuan ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali di kisaran 3,01 plus minus 1 persen pada sisa 2023. (Yetede)

Kripto selama ini dianggap hanya spekulasi. Padahal ada jenis kripto yang tergolong kedalam aset non-volatil, yakni stablecoin. Pergerakan harganya stabil. Tak cuma itu, stablecoin memiliki undelying, Yakni berupa uang fiat (dollar AS), logam mulia dan uang kripto. Stablecoin terbesar adalah Tether (USDT). Berdasarkan data coinmarketcap.com Jumat (26/5) pukul 21:43 WIB, volume transaksi Tether US$ 19,7 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 83,14 miliar. Transaksi ini naik 40% dari 20 Mei yang di US$ 11,8 miliar. Stablecoin lain seperti USD Coin (USDC) mencatatkan volume transaksi US$ 2,54 miliar. Binance USD (BUSD) lebih kecil karena volume transaksinya hanya sebesarUS$ 1,93 miliar. Trader External Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan, Tether menjadi stablecoin paling banyak ditransaksikan karena tersedia di semua bursa kripto dan memiliki likuiditas tinggi. Gabriel Rey De Leroy, Direktur Utama Crypto Exhange Triv mengatakan, permintaan Tether ke depan akan tetap tinggi. Di Asia, mayoritas aset kripto dapat diperjualbelikan menggunakan trading pair USDT. Lantaran stabil, Tether sebenarnya bukan untuk investasi jangka panjang. Fyqieh menyebut harga Tether akan sama seperti dollar AS. Namun, saat mengkonversikan USDT ke rupiah, pergerakannya tergantung ekonomi AS dan Indonesia. Jika AS default utang, kemungkinan rupiah akan menguat. Namun, efek default AS menciptakan efek domino ketidakstabilan pasar keuangan global. Efeknya ekspor impor terganggu dan mempengaruhi rupiah.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.