PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus bertransformasi dengan melakukan pemurnian bisnis untuk kembali pada khitahnya sebagai perusahaan pelayanan. Selain itu, perseroan terus didorong menjadi traffic creator atau menciptakan lalu lintas tambahan melalui kolaborasi dengan kawasan industri. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus melakukan transformasi dengan merestrukturisasi, efisiensi, serta pemurnian bisnis setelah merger secara berkelanjutan. Upaya pemurnian bisnis masing-masing lini bisnis perseroan diharapkan rampung hingga 80% pada akhir tahun ini. Menurutnya, sejak melakukan merger pada 1 Oktober 2021, kinerja perseroan terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tecermin dari performa keuangan perusahaan yang mampu mencatatkan kenaikan laba bersih senilai Rp3,1 triliun pada 2021 menjadi Rp3,9 triliun pada 2022. Arif memaparkan bahwa pemurnian bisnis dilakukan dengan memecah entitas-entitas yang dimiliki Pelindo dan mengelompokkannya pada segmen bisnis tertentu, baik di sektor terminal peti kemas, nonpeti kemas, maupun logistik. Proses pemurnian bisnis ini harus dilakukan secara perlahan atau gradual mengingat jumlah entitas anak Pelindo yang mencapai lebih dari 40 perusahaan. Arif melanjutkan, pemurnian bisnis tersebut nantinya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun operasional. 

Dari sisi keuangan, kata Arif, selain mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih, Pelindo juga dapat melakukan konsolidasi keuangan. Pelindo sudah melunasi utang sebesar hampir Rp10 triliun. Dengan asumsi bunga utang di kisaran 8,5%, maka Pelindo mampu menghemat pembayaran bunga utang sebesar Rp850 miliar. Salah satu contoh kesuksesan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Dalam proyek tersebut, Pelindo bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) untuk mengintegrasikan layanan pelabuhan dan juga kawasan industri. Integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri akan menghasilkan bisnis yang saling menguntungkan karena pelaku industri di kawasan dapat mempersingkat waktu pengiriman atau penerimaan barang-barang karena berdekatan dengan pelabuhan.

Rencana pemerintah menambah rute perjalanan kereta api dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta sampai stasiun Bekasi perlu dievalusi karena pernah dilakukan pada 2018 saat dikelola PT Railink. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana mengatakan perpanjangan lintasan pelayanan pada 2018 tidak berdampak positif terhadap peningkatan okupansi KA Bandara. Menurutnya, ada dua hal utama yang menyebabkan penambahan rute perjalanan hingga Stasiun Bekasi tidak sukses 5 tahun lalu. Pertama, frekuensi perjalanan KA Bandara masih rendah karena perjalanan KA Bandara hanya dilakukan setiap 1 jam sekali dengan total 40 perjalanan per harinya yang tidak mendukung mobilitas para penggunanya. Kedua, saat itu infrastruktur pendukung seperti jalur kereta belum memadai untuk mendukung KA Bandara yang berimbas pada mobilitas pengguna makin terhambat karena KA Bandara harus bergantian melintas di jalur yang sama dengan KRL commuterline dan kereta api jarak jauh (KAJJ).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No 7/2023 tentang tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual insurance). Salah satu isi aturan ini adalah pemegang polis akan ikut menanggung kerugian perusahaan. KONTAN mencatat, setidaknya ada enam pasal yang mengatur soal tanggung renteng kerugian perusahaan asuransi. Misalnya pasal 126 yang menyatakan bahwa jika dalam menjalankan usahanya perusahaan asuransi mengalami kerugian, maka akan dibebankan terlebih dulu ke dana cadangan perusahaan. Kepala Departemen dan Pengembangan IKNB OJK, Djonieri menyebut, secara konsep, dalam perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama, pemegang polis pada dasarnya merupakan anggota, yang juga pemilik perusahaan. Konsep ini sudah berlaku secara global. Djonieri memaparkan, POJK ini berlaku sejak diundangkan, yakni 11 Mei 2023. "Namun sebagian besar ketentuan, seperti tata kelola rapat umum anggota, ketentuan pembebanan kerugian, sudah diatur di UU PPSK yang berlaku mulai 12 Januari," tandasnya. Padahal, pemegang polis AJB Bumiputera saat ini sudah menanggung penurunan nilai manfaat (PNM) yang diajukan oleh manajemen sejak Maret lalu. Bahkan, nasabah asuransi ini masih ada yang menolak usulan PNM tersebut. OJK menegaskan aturan ini tidak berlaku surut. Pemegang polis tidak akan ikut menanggung rugi yang terjadi sebelum aturan ini dikeluarkan. Namun setelah aturan ini dirilis, perusahaan asuransi wajib melakukan ketentuan POJK ini.

Inflasi bulan Mei 2023 diperkirakan belum signifikan melandai, meski momentum Idul Fitri telah usai. Bahkan, ada peluang inflasi bulan Mei lebih tinggi daripada April. Hal ini dipicu kenaikan harga sejumlah pangan. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan inflasi Mei 2023 berada di rentang 0,08% hingga 0,41% month on month (mom). Sementara inflasi tahunannya diperkirakan di kisaran 4,19% hingga 4,51% year on year (yoy). Adapun inflasi periode Lebaran yang jatuh pada bulan April tercatat sebesar 0,33% mom dan 4,33% yoy, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Padede memperkirakan inflasi Mei sebesar 0,32% mom dan 4,24% yoy. "Landainya inflasi didorong oleh penurunan inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah," terang dia kepada KONTAN, Kamis (31/5). Sedangkan inflasi harga diatur pemerintah diperkirakan melandai sejalan dengan normalisasi tarif transportasi setelah meningkat pada April 2023 akibat Idul Fitri. Namun Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy memperkirakan, inflasi Mei sebesar 0,4% mom dengan inflasi tahunan sebesar 4,33% yoy. Ia memperkirakan inflasi didorong kelompok transportasi hingga makanan dan minuman.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bakal menggalang pendanaan jumbo di pasar modal. Emiten menara telekomunikasi ini akan menerbitkan obligasi baru senilai Rp 20 triliun. Direktur Keuangan TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan, TBIG tengah memproses pengajuan aksi korporasi ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencananya, obligasi yang memiliki skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) itu akan terbit dalam satu hingga dua bulan ke depan. "Saat ini dalam proses untuk pendaftaran ke OJK program PUB yang baru sebesar Rp 20 triliun," ujar Helmy, dalam paparan publik, Rabu (31/5). Sayang, Helmy belum merinci penggunaan dana obligasi tersebut. TBIG memang kerap menerbitkan surat utang untuk belanja modal ataupun refinancing utang. Teranyar, TBIG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V dengan target penghimpunan dana Rp 15 triliun. Awal tahun ini, TBIG telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V TBIG Tahap VI 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,48 triliun. Dana obligasi itu digunakan untuk refinancing.

Perusahaan tambang emas dan tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang akan menggunakan kode saham AMMN ini akan menggelar initial public offering (IPO) dengan membidik dana segar Rp 12,93 triliun. AMMN menawarkan 7,28 miliar saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Harga penawaran IPO berkisar Rp 1.650 sampai Rp 1.775 per saham. Dana IPO jumbo itu akan disalurkan untuk sejumlah keperluan. Di antaranya untuk menyuntik modal anak usahanya, yang selanjutnya akan digunakan untuk menggarap berbagai proyek. Misalnya, proyek smelter, proyek ekspansi pabrik konsentrator, dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Lalu, sekitar Rp 3,04 triliun atau US$ 200 juta dana IPO akan digunakan untuk melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara. AMMN memang sudah menyiapkan sejumlah agenda ekspansi usai IPO. Anak usaha AMMN, yakni Amman Mineral Nusa Tenggara, sudah memasuki Fase 7 dalam operasional tambang Batu Hijau. "Kini, kami sedang tahap pengembangan Fase 8 yang diperkirakan dapat memperpanjang usia tambang hingga 2030," ujar Kartika Octaviana, Vice President Corporate Corporate Communication AMMN, kemarin. Presiden Direktur AMMN Alexander Ramlie meyakini, prospek emas dan tembaga masih cukup cerah. Dua komoditas ini adalah komoditas yang mudah terserap pasar.

Berlanjutnya tren pertumbuhan ekonomi domestik dan geliat daya beli konsumen menjadi pijakan yang solid bagi korporasi di Tanah Air untuk memacu produksi dan menggulirkan investasi di tengah kondisi eksternal yang menantang. Kendati demikian, dunia usaha tetap diminta waspada lantaran masih ada gejolak geopolitik dunia. Faktanya, pada kuartal I/2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,04% atau di atas proyeksi analis sebesar 4,8%. Pada saat yang sama, keyakinan konsumen juga merangkak naik sepanjang tahun berjalan 2023. Hal itu tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) lansiran Bank Indonesia yang merangkak naik ke level 126,1 pada April 2023 atau tertinggi sejak Juli 2022. Dus, optimisme konsumen pun semakin terbaca jelas. Indikator positif makro ekonomi tersebut turut berimbas terhadap kinerja dunia usaha di Indonesia, termasuk emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI hingga 2 Mei 2023, pendapatan dan laba bersih 144 perusahaan meningkat sepanjang kuartal I/2023. Secara tahunan, pendapatan emiten naik 10,87% dan laba bersihnya tumbuh 4,12%. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kinerja pertumbuhan ekonomi, perbaikan kinerja di seluruh industri jasa keuangan, dan stabilitas sektor keuangan dapat terjaga dengan baik pada 2022 bahkan hingga akhir Mei 2023. Pada saat yang sama, kinerja industri dan perusahaan juga relatif bertumbuh.

Dia menuturkan sejumlah risiko global yang ada di depan mata yakni stagflasi di beberapa negara maju di Eropa, kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat, dan disrupsi rantai pasok dunia akibat kepentingan geopolitik. Di tengah tantangan tersebut, Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menyampaikan pemerintah dan swasta perlu terus bekerja keras dan bersinergi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan saat ini masyarakat meyakini terjadi perbaikan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), misalnya, menyiapkan capital expenditure (capex) sebesar Rp1,2 triliun pada tahun ini. Capex emiten farmasi BUMN itu telah menggunakan sebagian kecil capex untuk pengadaan tanah dan bangunan, pemeliharaan mesin dan kendaraan, serta inventaris. Senada, Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengatakan perusahaan menara telekomunikasi Grup Saratoga itu mengalokasikan capex senilai Rp3 triliun pada 2023. Belanja modal itu bakal digunakan TBIG untuk pembangunan menara dan jaringan serat optik (fiber optic).

Hadirnya sejumlah rumah sakit berkualitas di Kota Medan, Sumatera Utara memperkokoh langkah transformasi ibu kota provinsi ini sebagai pusat wisata medis atau medical tourism. Tercatat ada 12 rumah sakit yang dinilai siap untuk berpartisipasi pada konsep ini. Saat ini, ada 7 rumah sakit (RS) tipe A dan B di Kota Medan yang mendapat sertifi kasi dari Kementerian Kesehatan untuk medical tourism itu.Ketua Medan Medical Tourism (MMT) Board Destanul Aulia mengungkapkan bahwa dari jumlah itu, pihaknya merekomendasi 5 RS tambahan yang dianggap layak sebagai bagian dari RS yang berpartisipasi dalam wisata medis.Dari data yang ia miliki, RS yang terdata saat ini adalah RS Adam Malik, RS Columbia Asia Medan, RS Murni Teguh, RS Putri Hijau, RS Royal Prima, Sumatera Eye Center, RS Stella Maris, RS Dr. Pirngadi Medan, RS Mitra Media Premier, dan RS Permata Bunda.Menurutnya, sejumlah program telah dijalankan untuk menciptakan ekosistem Kota Medan sebagai wisata medis. Salah satunya, imbuhnya, adalah dengan rutin mengikuti webinar internasional menyusul keingintahuan masyarakat internasional terkait keunggulan RS di Kota Medan. 

Dia menjelaskan bahwa dengan konsep wisata medis itu, pihaknya dengan mempromosikan bagaimana orang luar negeri datang ke Sumatra Utara (Sumut) dengan menikmati Danau Toba, dan juga mendapatkan fasilitas kesehatan dengan layanan unggulannya.Destanul menjelaskan bahwa 12 RS itu memiliki medical check up yang spesifik untuk keunggulannya masing-masing.Contohnya, RS Adam Malik dengan layanan jantungnya, RS dr. Pirngadi dengan layanan gigi, RS Siloam dan Sumatera Eye Center dengan keunggulan spesialis mata. Sementara itu, RS Columbia Asia dengan spesialisasi kardiovaskular, RS Murni Teguh dengan keunggulan onkologi, RS Putri Hijau dengan keunggulan di bedah saraf, RS Royal Prima dengan keunggulan ortopedi, dan RS Stella Maris dengan spesialisasi bayi tabung. Destanul menjelaskan syarat rumah sakit menjadi bagian dari wisata medis adalah adanya kerja sama dengan travel agent yang telah memiliki pemandu wisata medis. Para travel agent, imbuhnya, yang akan melakukan promosi dan membantu wisatawan yang ingin ke rumah sakit di Kota Medan dengan keunggulan yang sesuai dan kebutuhan yang cocok dengan para wisatawan itu. Di sisi lain, General Mana-ger RS Columbia Asia Deny Hidayat memandang bahwa medical tourism merupakan sebuah cita-cita yang dibangun di atas komponen-komponen yang melibatkan banyak hal a.l infrastruktur, ketertiban kota, kebersihan. Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo memandang bahwa letak geografis provinsi ini yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, membuat kebiasaan berobat ke luar negeri menjadi seperti budaya tersendiri.

Kristana Parinters Makur (30) melepas alas kakinya dan merasakan pasir basah hutan kerangas di Kahui, Palangkaraya, Kaliteng. Penatnya sirna bersama hilangnya terik matahari di balik pepohonan. Nando, sapaan akrabnya duduk di bawah pohon beringin tak jauh dari Sungai Tahai yang airnya berwarna hitam karena gambut. Sekitar 50 meter dari sungai berdiri pondok-pondok dengan atap segitiga menutupi badan pondok. Beberapa orang terlelap di dalamnya, sebagian mengunyah camilan. Anak-anak kecil berlarian di depan pondok, mengejar sinar matahari yang muncul dari balik ranting-ranting. ”Saya, dari kampung, jadi apa-apa ingin kembali ke hutan. Biasanya kembali ke hutan itu entah kenapa hati jadi tenang,” kata Nando, Rabu (31/5). Kahui tidak menawarkan wisata modern seperti tempat wisata pada umumnya. Kahui hanya menawarkan ketenangan alam. Tak ada yang diubah dari bentuk Kahui sebelum menjadi seperti sekarang. Pohon-pohon berumur puluhan tahun, sungai alami, tanah berpasir, dan rasa nyaman sudah hadir sejak dulu. Pemilik hanya menambahkan bangunan nonpermanen untuk memoles Kahui.

Kahui atau Kalimantan Hutan Itah (Kalimantan Hutan Kita) dikenal sebagai tempat ekowisata sejak 2017 lalu. Meski pernah dihantam pandemi Covid-19, tempat itu tetap hidup. Ada enam orang yang bekerja di tempat itu. Tidak hanya melayani pengunjung, mereka juga ikut mengedukasi pengunjung. Salah satunya soal sampah. Para ”penjaga” Kahui yang merupakan mahasiswa itu tak segan-segan menegur pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan, pejabat pun pernah ditegur karena membawa sepeda motor hingga ke pinggir sungai, padahal tempat parkir sudah disiapkan. Anak-anak yang kerja di tempat itu merupakan warga sekitar yang sebelum Kahui hadir hanya bekerja sebagai penggali pasir dengan upah Rp 5.000 sekali angkut pasir, kini bisa kuliah, punya gaji bulanan, bahkan mendapatkan bonus tahunan. Kahui menjadi kawasan ekowisata dengan luas 10 hektar atau 10 kali ukuran lapangan sepak bola yang mulai dikelola sejak 2016, tetapi baru diresmikan pada 2017. Tempat itu diminati pengunjung yang ingin berkemah atau seperti Nando, lari dari kepenatan.

 Kahui masuk dalam kategori kelompok tani hutan (KTH). Pengelola Kahui, Lilik Sugiarti, mengungkapkan, sejak 2017 sampai saat ini Kahui bertransformasi tak hanya sekadar sebagai tempat wisata. Kahui juga dipadati peneliti dan menjadi tempat bagi mahasiswa di Palangkaraya yang ingin belajar soal hutan kerangas, tumbuhan, dan keanekaragaman hayati lainnya. Konsep ekowisata ternyata masih menjadi andalan di Palangkaraya. Setelah Kahui, di kawasan yang sama terdapat dua tempat ekowisata lain yang menawarkan konsep serupa meski tak sama. Ada Danum Bahandang dan Lewu Bue. Pengunjung jadi punya banyak pilihan tempat untuk dikunjungi dan berbagai pilihan ekowisata. Danum Bahandang menyajikan wisata air hitam yang memukau. Orang-orang datang untuk menikmati makanan di pinggir sungai atau sekadar berenang. Ekowisata tak sekadar menjadi tumpuan atau sumber ekonomi baru, tetapi juga tempat ”lari” dari kesibukan. Mereka memilih hutan sebagai tempat untuk menepi dari keramaian yang tak diinginkan. (Yoga)

Pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 kepada DPR sebagai landasan arah kebijakan fiskal di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Pembicaraan pendahuluan menuju penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pun telah resmi dimulai pekan ini. Pemerintah dan DPR memiliki waktu 4 bulan untuk menyusun APBN transisi di tengah iklim politik yang menghangat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, instrumen fiscal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik jangka pendek dan berbagai usulan belanja yang populis guna mendongkrak elektabilitas.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara di kantornya di gedung Kemenkeu, Jakpus, Rabu (31/5) mengatakan APBN itu selalu dibuat dengan tiga logika fungsi dasar, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga fungsi ini berjalan kapanpun, pada tahun apa pun, dan momen apa pun. Setiap periode pemerintahan memiliki penekanannya sendiri dan APBN pasti mengikuti visi pimpinan. Seperti pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal memang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur. Di tengah-tengah ada pandemi, fokus alokasi anggaran digeser ke kesehatan dan perlindungan sosial, tetapi tetap mengeluarkan dana untuk infrastruktur meski tidak semasif sebelumnya. APBN juga menjalankan fungsi untuk memperbaiki distribusi, antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Tahun depan, anggaran prioritas adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berbagai alokasi ini diprioritaskan dengan kembali pada tiga fungsi dasar APBN tadi. (Yoga)