JAKARTA,ID- Ketrampilan digital masyarakat Indonesia dinilai masih rendah, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Tiongkok. Untuk mendongkrak kesetaraan ketrampilan  digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekeminfo) telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS). Upaya ini pun diapresiasi oleh Firma riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Kearney. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan  ketrampilan digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan talenta yang dapat berkontribusi pada ekonomi digital negara. "Inisiatif Kemenkominfo untuk membentuk DTS merupakan langkah nyata untuk memajukan ekonomi digital Indonesia. Dengan membekali tenaga kerja dengan ketrampilan digital yang diperlukan, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Shirley Santoso, Managing Director Kearney Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023). Sebab inisatif digitalisasi diseluruh mata rantai industri telah dimulai, meskipun masih terbatas, sehingga menghambat populasi usia kerja untuk menjadi  sumber daya manusia yang produktif dengan ketrampilan utama untuk berkembang di dunia kerja di masa depan. (Yetede)

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat atau lebih dikenal dengan program peremajaan sawit rakyat tidak pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Padahal Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat 2,8 juta hektare lahan sawit yang mendesak ditanam ulang. Namun, hingga tahun lalu, peremajaannya hanya mencakup 273.666 hektare lahan. Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, mengatakan peremajaan ini krusial untuk menambah produktivitas sawit. Selama empat tahun terakhir, dia mencatat tren stagnasi produksi sawit adalah 2-4 ton per hektare per tahun. "Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk tidak memperluas lahan sawit sehingga program intensifikasi tanaman sawit menjadi sangat penting," katanya di Jakarta, kemarin, 30 Mei 2023. Produksi yang stagnan dan berisiko turun mengancam pendapatan petani. Negara juga bisa kena imbas mengingat besarnya lahan sawit rakyat. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di dalam negeri, sebanyak 42 persen atau 6,94 juta hektare berupa sawit rakyat. Dengan lahan seluas itu, Rizal, yang juga Ketua Council of Palm Oil Producing Producers, menyatakan Indonesia butuh peremajaan seluas 310 ribu hektare per tahun. Pasalnya, untuk menjaga hasil panen yang optimal, setiap tanaman berusia 25 tahun membutuhkan laju peremajaan 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit. (Yetede)

Indonesia menjajaki peningkatan ekspor CPO ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (UEE), terutama Rusia. Namun, ada sejumlah hambatan mengingat Rusia, yang tengah berkonflik dengan Ukraina, banyak dikecam negara-negara Barat. UEE merupakan uni kerja sama ekonomi yang didirikan Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada 29 Mei 2014. Selain tiga negara itu, anggota UEE mencakup Armenia dan Kirgistan. Potensi pasar UEE mencapai 183 juta orang dengan PDB 2,4 triliun USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Selasa (30/5) mengatakan, Indonesia menghadiri Forum Ekonomi Eurasia yang digelar UEE di Moskwa, Rusia, 24-25 Mei 2023. Di sela forum itu, Gapki bersama sejumlah pelaku usaha RI bertemu dengan para pebisnis UEE. Dalam pertemuan itu, UEE berminat meningkatkan impor CPO dan sejumlah produk turunannya. Dari lima negara anggota UEE, Rusia berencana menambah impor CPO, terutama untuk menopang industri oleokimia negara tersebut. ”Volume ekspor CPO Indonesia ke Rusia pada 2022 sebesar 668.340 ton. Jika Rusia menambah permintaannya, ekspor RI ke negara itu bisa mencapai 1 juta ton,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Isu mengenai posisi utang Indonesia, yang meningkat dalam lima tahun terakhir, belakangan marak dibicarakan. Perdebatan soal utang ibarat siklus lima tahunan yang kerap dimainkan di tahun politik untuk  mengkritisi kinerja pemerintahan petahana. Dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5) kenaikan utang pemerintah dan defisit fiskal disoroti oleh hampir semua fraksi, termasuk PDI Perjuangan. Sejumlah fraksi mengkhawatirkan posisi utang pemerintah yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Memang, akibat pendapatan turun dan kebutuhan belanja naik, rasio utang membengkak hingga di atas 40 % terhadap PDB.

Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yakni 41 % terhadap PDB. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 % atau Rp 4.779,28 triliun. Dalam lima tahun terakhir, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 7.849,8 triliun dengan rasio 38,15 % terhadap PDB per April 2023. Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dalam Rapat Paripurna DPR dan rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5). Kendati utang dalam lima tahun terakhir naik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kebijakan utang itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. RI termasuk satu dari segelintir negara G20 dan Asia Tenggara yang mampu mencapai kenaikan PDB lebih besar daripada kenaikan utang saat pandemi. Mayoritas negara justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB. Sepanjang periode 2018-2022, meski utang pemerintah bertambah 206,5 miliar USD, pertumbuhan PDB Indonesia meningkat lebih tinggi, yakni 276,1 miliar USD. (Yoga)

Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan peningkatan penjualan properti menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi umum di Indonesia. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang, Selasa (30/5/2023), mengatakan, pendapatan premi asuransi umum triwulan I-2023 mencapai Rp 26,09 triliun. ”Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 yang positif juga didorong penjualan properti dan kendaraan,” katanya. (Yoga)

Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku bisnis satelit mancanegara untuk mengembangkan infrastruktur. Sebab, tidak dimungkiri jika pengembangan satelit masih bergantung pada teknologi asing. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Asia Pacific Satellite Communication System (Apsat) International Conference 2023, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)

Nelayan di Kepulauan Riau mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Saat dulu tambang pasir laut masih marak, nelayan dan warga lainnya merasakan kerugian akibat kerusakan lingkungan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pasir laut di Kepulauan Riau, yang dulu masih menjadi bagian dari Riau, dikeruk untuk mereklamasi  Singapura sejak 1978. Tambang pasir laut paling banyak berada di perairan sekitar Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Lemahnya pengawasan membuat ekspor pasir ilegal lebih banyak daripada yang legal. Akhirnya, ekspor pasir laut mulai distop setelah Presiden Megawati mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, kini, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP tersebut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dilarang.

Dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut amat dirasakan nelayan di Pulau Bertam, Kota Batam. Mochtar (89), salah seorang warga, Selasa (30/5) mengatakan, tambang pasir laut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat dasar perairan hancur. Selain itu, lumpur sisa produksi tambang atau tailing juga bisa terbawa arus dan mencemari perairan yang jaraknya puluhan mil dari lokasi tambang. Tailing itu menutupi terumbu karang serta membuat ikan dan hewan laut lain menjauh. Tokoh nelayan Kabupaten Karimun, Amirullah (59), menyesalkan keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ia menilai, kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. ”Hidup kami tidak hanya sehari. Ke mana nelayan harus mencari ikan kalau laut sekitarnya rusak. Itu dampaknya masih terasa sampai sekarang, 20 tahun sejak tambang dihentikan,” ujar Amirullah. (Yoga)

Menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, pengiriman kambing kurban dari sejumlah pulau ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, mulai dilakukan. Lantaran belum ada kapal khusus ternak yang beroperasi di daerah itu, atas kebijakan Kemenhub, proses pengiriman ternak dari pulau-pulau kecil dibantu menggunakan kapal penumpang. Anos Yeremias, anggota DPRD Maluku, yang membidangi urusan transportasi, Selasa (30/5) melaporkan, pengiriman kambing kurban dimulai sejak Senin (29/5).

Pengiriman menggunakan KM Sabuk Nusantara 34 dan KM Manohara 02. Dua kapal yang selama ini membantu pelayaran perintis itu untuk sementara dialihkan mengangkut ternak. Kambing kurban diangkut dari sejumlah pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, seperti Kisar, Wetar,Romang, Letti, Lakor, dan Damer. Daerah itu merupakan sentra ternak kambing di Maluku. ”Total kambing kurban yang dibawa sekitar 1.000 ekor. Saat ini kapal sedang dalam perjalanan,” ucap Anos. (Yoga)

Mulai 1 Juni 2023, KAI Commuter menjalankan 1.133 perjalanan KRL Jabodetabek sesuai Grafik Perjalanan Kereta 2023. Dengan jumlah perjalanan naik saat sejumlah kereta siap pensiun, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang, Selasa (30/5), mengingatkan KAI Commuter untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan layanan, serta mendorong Kementerian Perhubungan mendesak Kementerian Perindustrian menyelesaikan isu impor kereta bekas untuk menjamin ketersediaan sarana. (Yoga)