Satu lagi tanda konsumsi masyarakat cenderung melemah. Pada April 2023 yang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, perekonomian memang naik, namun tidak signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) bulan April sebesar Rp 8.350,4 triliun, naik 0,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nominalnya tumbuh 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Namun pertumbuhan itu melambat dibandingkan Maret 2023 yang tercatat sebesar 6,2% yoy. Secara terperinci, uang beredar dalam arti luas dipengaruhi uang beredar dalam arti sempit (M1) yang tercatat senilai Rp 4.673,3 triliun, naik 2,45% dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya yang sebesar 3,4% yoy, juga melambat ketimbang Maret yang naik 4,8% yoy. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan M2 pada bulan lalu dipengaruhi penyaluran kredit yang melambat, yakni hanya tumbuh 8% yoy. Padahal di Maret, penyaluran kredit masih tumbuh 9,8% yoy. Kabar baiknya, pertumbuhan aktiva luar negeri bersih meningkat dari Maret 9,9% yoy menjadi 11% yoy di bulan April. "Ini seiring dengan perkembangan cadangan devisa," kata dia, Senin (29/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan M2 pada periode tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang kurang ngegas. Hal ini juga terlihat dari peredaran uang kartal di luar sektor perbankan yang terkontraksi tipis 0,1% yoy. Ke depan, Josua optimistis uang beredar akan meningkat. Ini menjadi tanda yang positif bagi kinerja pertumbuhan ekonomi. "Seiring dengan kenaikan aktivitas perekonomian, seharusnya uang beredar naik. Terutama dari sisi uang kartal yang beredar," tambah Josua.

Berbagai lini di industri perbankan terus diperkuat agar mampu bersaing di era digitalisasi. Termasuk konsep Bank Perkreditan Rakyat, yang kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), diatur pula mengenai perluasan fungsi dan peran BPR dan BPR Syariah (BPRS). Seperti menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Selain itu, BPR dan BPRS juga bisa go public. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, ini momentum bagi BPR dan BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Hingga Desember 2022, total aset BPR dan BPRS tumbuh 9,14% year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun. Sementara penyaluran dana kredit BPR dan BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81% yoy, di atas pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat 10,85%. Direktur Bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra I Made Semadi menyatakan, untuk digitalisasi, bank ini akan mengembangkan anjungan tunai mandiri (ATM) bersama pada tahun ini. "Hasamitra juga sudah memiliki mobile banking," ujar Semadi, Senin (29/5). Kepala Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan Banten Robert Akyuwen mengungkapkan, UU 4/2023 tentang P2SK ini akan membuat jumlah BPR terus berkurang. Pasalnya, proses pencabutan izin usaha BPR bisa jadi lebih singkat. Sebelum ini, pengelolaan BPR memang kerap kurang profesional. Co Founder Hijra Bank Dima A. Djani berkisah, saat dirinya mengakuisisi BPR yang kemudian menjadi Hijra Bank, BPR tersebut dimiliki banyak pemegang saham, sehingga pengembangan bisnis tidak fokus.

Sejumlah emiten berma­nuver di pasar saham untuk menerbitkan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Kebutuhan dana yang tinggi untuk eks­pansi mendo­rong sejumlah emiten untuk berma­nuver di pasar saham yang sejatinya tengah lesu digelayuti sejumlah tantangan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah penerbitan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Bursa Efek Indonesia mencatat realisasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue mencapai 16 perusahaan dengan total dana dihimpun senilai Rp15,9 triliun per 26 Mei 2023. Jumlah itu lebih tinggi dari rea­lisasi penawaran umum ter­batas (PUT) yang direkapitulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari-Mei 2022 yang tercatat sebanyak 10 perusahaan dengan total dana segar Rp11,98 triliun. Emiten dari sektor konsumer dan finansial mendominasi an­trean aksi penerbitan saham baru itu. Beberapa emiten di sektor tersebut yang tengah mera­­cik rights issue, yakni PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), PT Bank J-Trust Indo­nesia Tbk. (BCIC), PT Midi Uta­ma Indonesia Tbk. (MIDI), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP), dan PT Bintang Sa­­mudera Mandiri Lines Tbk. (BMSL). Dari jajaran itu, dana jumbo senilai Rp11,99 triliun diincar oleh BBKP dari penerbitan 119,99 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Pemegang saham BBKP, Kookmin Bank Co. Ltd. akan menggelontorkan dana Rp4,85 triliun dan STIC Eugene Star Holdings Inc. akan menanamkan modal senilai Rp3,19 triliun lewat rights issue tersebut. Saat dihubungi Bisnis, Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan minat rights issue saat ini cukup tinggi karena perusahaan menilai perekonomian Indonesia telah memasuki pemulihan setelah Covid-19. Pada saat yang sama, tingkat suku bunga masih tinggi.

Terpisah, Head of Research Jasa Utama Capital Se­kuritas Cheril Tanuwijaya menilai rights issue menjadi opsi penggalangan dana yang tetap atraktif bagi perusahaan ka­rena tidak menambah porsi utang. “Rights issue menjadi pilihan yang menarik kala suku bunga sedang tinggi seperti saat ini sehingga beban keuangan tidak bertambah,” ujarnya. Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina berpandangan minat perusahaan untuk menerbitkan saham baru tetap tinggi, tetapi masih tertahan dengan kondisi pasar yang kurang kondusif. Dari kalangan emiten, Di­rektur Keuangan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) Pramayari Hardian Doktrianto mengatakan rights issue dilakukan sejalan dengan rencana jangka panjang perseroan untuk memperkuat struktur permodalan. Emiten jasa pengangkutan laut dan logistik itu akan menggunakan mayoritas dana hasil rights issue untuk membayar sebagian besar atau melunasi kewajiban kepada kreditur perbankan.

Agen pemegang merek sepeda motor listrik bakal proaktif memasarkan produknya, menyusul rendahnya pemanfaatkan subsidi pembelian kendaraan roda dua berbasis listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan bahwa rencana agen pemegang merek (APM) lebih proaktif merespons kecilnya pemanfaatan subsidi pembelian sepeda motor listrik.“Saya minta kepada APM yang sudah mencapai TKDN 40%, kalau bisa jangan menunggu bola, tapi harus proaktif,” katanya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (29/5).Data situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), sebanyak 609 pendaftar sudah masuk dalam calon pembeli motor listrik.Saat ini, ratusan pendaftar tersebut berstatus menunggu untuk penerbitan STNK dan TNKB motor listrik. Dengan target alokasi subsidi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 200.000 unit hingga akhir 2023, dia menilai angka calon pembeli motor listrik dengan subsidi masih sangat jauh dari kuota yang disediakan.Budi menyatakan bahwa tidak semua masyarakat masuk empat kategori penerima subsidi pembelian, yaitu penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), peneriman Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penerima Bantuan Subsidi Upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.Oleh karena itu, program subsidi bisa dimulai dengan menyasar pembeli potensial, seperti ojek atau ojek online yang dalam kesehariannya memanfaatkan sepeda motor. 

Saat ini, pemerintah sudah memberikan jalan untuk memacu ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta. Oleh karena itu, produsen diperingatkan tidak memanfaatkannya untuk bisnis semata. Dia menyampaikan, populasi sepeda motor listrik telah mencapai 48.000 unit hingga Mei 2023. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki kerja sama dengan himpunan bank milik negara untuk penyaluran kredit bagi masyarakat yang ingin mengonversi sepeda motor konvensional mereka menjadi listrik.Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penjajakan kerja sama dengan Himbara untuk mendorong pembiayaan cepat bagi masyarakat yang hendak beralih menuju sepeda motor setrum saat ini. “Bank mau membiayai selama 3 tahun, misalnya ini lagi kami diskusikan nanti bank melihat profi l ya, mereka tinggal datang daftar,” kata dia.Adapun, Kementerian ESDM mencatat baru terdapat 193 permohonan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi listrik per 15 Mei 2023. Pengajuan untuk program konversi dengan bantuan atau subsidi sebesar Rp7 juta itu masih jauh dari target konversi yang dipatok pemerintah sebesar 50.000 unit hingga akhir tahun ini.

Country Stock and Flow Head Indonesia Hendro Tan mengatakan bahwa OYO terus menandai kesuksesannya dengan menambah lebih dari 130 properti berkonsep syariah sejak awal 2023. Ke depannya, OYO memproyeksikan bisa menambah 350 properti hingga akhir tahun ini, sehingga melengkapi 850 properti berkonsep syariah yang sudah ada. Daerah yang menjadi incaran OYO untuk mengembangkan properti baru berkonsep syariah adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kediri, dan Yogyakarta. Pengembangan properti berkonsep syariah didasari oleh populasi muslim di Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Upaya itu selaras dengan target pemerintah untuk meningkatkan skor Indonesia pada Standard Global Muslim Index tahun ini dengan memperkuat kehadiran properti berkonsep syariah dan hotel ramah Muslim. “Pariwisata domestik di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga permintaan akan akomodasi yang sesuai dengan konsep syariah dan ramah muslim diperkirakan akan terus meningkat. Kami, terus berupaya membantu Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan secara maksimal potensi wisata, seperti wisata religi untuk lebih lanjut mendukung pertumbuhan industri pariwisata lokal,” jelasnya.

Pertemuan para menteri perdagangan dari 14 negara anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF telah selesai pada Minggu (28/5). Masih banyak hal yang harus dibahas lebih lanjut, tetapi pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait keamanan dan keberlanjutan rantai pasok. Para menteri perdagangan IPEF bertemu di Detroit, Negara Bagian Michigan, AS. Pesertanya selain AS dan Indonesia adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Fiji, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korsel. IPEF bukan kerja sama perdagangan bebas. Mendag AS Gina Raimondo menjelaskan, kerja sama ini pada hal-hal substantif, yaitu keberlanjutan rantai pasok, transparansi, keragaman, produktivitas, dan keadilan. IPEF terdiri dari Pilar Perdagangan, Pilar Rantai Pasok, Pilar Ekonomi Bersih, dan Pilar Ekonomi Berkeadilan.

Pernyataan Raimondo menjawab keluhan dari dalam negeri AS sendiri. Sektor industri pertanian dan manufaktur mengkritik IPEF tidak membuka akses pasar ke negara-negara anggota. Bahkan, diskusi mengenai penurunan tarif pun tidak ada. Khusus Pilar Rantai Pasok telah tuntas dibahas dan disepakati. Di bawah naungan pilar ini, IPEF membuat tiga lembaga, yaitu Dewan Rantai Pasok, Jaringan Tanggap Krisis Rantai Pasok, dan Dewan Advokasi Hak-hak Pekerja. ”Pertama kali dalam kerja sama ekonomi global ada lembaga khusus tanggap bencana ataupun krisis rantai pasok. Jaringan ini berfungsi menganalisis situasi disrupsi rantai pasok global dan membuat sistem peringatan awal jika ada gangguan sehingga anggota IPEF bisa berkoordinasi dan menyiapkan strategi,” tutur Raimondo. Ia menjelaskan, jaringan itu dibuat berkaca pada pengalaman AS ketika pandemi Covid-19. Ketika itu, pasokan semikonduktor turun drastis sehingga industri terganggu. Akibatnya, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan. ”Kita benar-benar membutuhkan jaringan pengamanan rantai pasok yang berkelanjutan. Sifatnya bukan mengisolasi pihak tertentu, tetapi memastikan jika dunia dilanda krisis, negara-negara kecil seperti Selandia Baru tidak dihantam terlalu keras karena ada sistem peringatan dini,” tuturnya. (Yoga)

Pemerintah tengah menyusun acuan baru untuk menyikapi kenaikan harga gula dunia. Sambil menunggu aturan itu, sejumlah peritel membatasi pembelian gula untuk menjaga ketersediaan barang. Anggota Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, Minggu (28/5/2023), mengatakan, harga gula di luar ritel melebihi harga  acuan. Pelaku usaha khawatir ada pihak yang membeli gula di ritel, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi di luar ritel. (Yoga)

Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, akhir pekan lalu, mengemukakan, pasar residensial dinilai sudah bergerak hampir di seluruh segmen. Pembelian hunian premium untuk segmen atas bergerak, tidak hanya berasal dari investor, tetapi juga konsumen yang ingin meningkatkan kualitas rumah tinggal seiring dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik. ”Pasar perumahan itu tetap ada. Tinggal bagaimana jeli mengikuti selera pasar dan cara menyampaikannya ke pasar,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah kembali memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan dipekerjakan sebagai penipu daring di luar negeri. Guna mencegah lebih banyak korban, warga perlu mewaspadai penipuan berkedok iklan lowongan pekerjaan, terutama di media sosial. Sementara pemerintah disarankan untuk terus memperbaiki sistem informasi pasar kerja yang valid. Dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (27/5) malam, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi KBRI di Manila, Filipina, yang bergerak cepat dengan memulangkan 53 WNI korban perekrutan penipu daring (online scammer) internasional di Filipina. Kejadian ini menambah deretan kasus WNI yang mengalami masalah serupa. Sebelumnya, Kemlu mengurus pemulangan 60 pekerja migran Indonesia yang disekap perusahaan investasi palsu di Phum 1, Preah Sihanoukville, Kamboja, karena tidak memenuhi target transaksi. Mereka merupakan korban TPPO. Mulanya mereka direkrut dan ditempatkan secara ilegal ke Kamboja oleh perorangan.

”Salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia yang sesuai prosedur. Saat bersamaan, berkembang lowongan kerja yang menipu di media sosial dan proses penempatan/pemberangkatan yang dilakukan oleh perorangan secara tertutup melalui pesan singkat di aplikasi pesan instan dan media sosial,” ujar Ida. Ciri iklan lowongan kerja yang sebenarnya merupakan penipuan. Ciri pertama, data dan alamat perusahaan penempatan tak jelas. Kedua, iklan lowongan atas nama perorangan. Ketiga, syarat bekerja ringan, tetapi menawarkan gaji fantastis. Ida menambahkan, masyarakat perlu aktif dengan memberikan informasi kepada Kemenaker melalui kontak 1500-630 atau Whatsapp 08119521150. Apabila memperoleh informasi peluang kerja di luar negeri melalui media sosial, masyarakat diminta mengklarifikasi kebenarannya kepada dinas tenaga kerja atau layanan terpadu satu atap. (Yoga)

Pemkot Surabaya, Jatim, berambisi memperluas jangkauan acara yang digelar di kota itu hingga ke tingkat nasional dan internasional. Upaya itu, antara lain, dilakukan dengan mendaftarkan sejumlah cara, misalnya kirab tahunan Surabaya Vaganza, ke program Kharisma Event Nusantara milik Kemenparekraf. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan hal itu seusai penyelenggaraan Surabaya Vaganza, Sabtu (27/5) malam. Surabaya Vaganza merupakan kirab tahunan untuk memperingati Hari Jadi  Surabaya yang jatuh pada 31 Mei. Surabaya Vaganza 2023 terbagi dua. Sesi pertama berisi parade kendaraan hias bunga dan kirab budaya dengan rute Jalan Pahlawan, Jalan Kramat Tunggak, Jalan Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Pemuda pada pukul 15.00-18.00 WIB. Sesi kedua diisi parade cahaya yang terdiri dari kendaraan berhias lampu warna-warni, kirab budaya dengan kostum bercahaya, serta atraksi drumband dan pemandu sorak. Parade cahaya yang baru dilaksanakan tahun ini digelar di Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Pemuda pukul 18.00-21.00 WIB

Dari evaluasi Pemkot Surabaya, Surabaya Vaganza berlangsung lancar dan tertib. Untuk menjaga ketertiban dan keselamatan warga yang menonton, petugas memasang pagar pembatas sepanjang rute. Masyarakat pun tidak menerobos pagar tersebut. Selain itu, tidak ada laporan insiden yang menonjol selama acara. Eri memaparkan, 10.000-20.000 orang menonton dari balik pagar pembatas di sepanjang rute Surabaya Vaganza. Kelancaran acara dan ketiadaan insiden menjadi capaian yang baik sekaligus modal untuk mengajukan acara itu sebagai bagian program Kharisma Event Nusantara (KEN). ”Kami mengupayakan Surabaya Vaganza masuk dalam KEN 2024,” ujarnya. KEN merupakan kurasi dan rangkuman agenda pariwisata di seluruh Indonesia yang disusun Kemenparekraf.  Program itu diharapkan bisa meningkatkan kunjungan pelancong domestik dan internasional. Penyusunan KEN melalui proses kurasi oleh tim agar acara yang lolos dalam program itu benar-benar berkualitas

Dalam KEN 2023, ada 110 kegiatan budaya, delapan di antaranya berada di Jatim. Satu dari delapan acara di Jatim itu adalah Festival Rujak Uleg yang digelar di Surabaya pada Sabtu (6/5) lalu. Eri menyatakan, setelah Festival Rujak Uleg, Pemkot Surabaya berharap ada dua acara lagi yang bisa masuk KEN, yakni Surabaya Vaganza dan Parade Juang, kegiatan tahunan memperingati Hari Pahlawan pada 10 November sekali mengenang Pertempuran Surabaya yang terjadi pada November 1945. Kadis Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim untuk mengajukan Surabaya Vaganza dan Parade Juang ke KEN. (Yoga)