Kinerja emiten minuman beralkohol kembali bergairah di awal tahun ini. Dari empat emiten alkohol yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas mencetak pertumbuhan kinerja di kuartal I-2023. Ambil contoh kinerja PT Hatten Bali Tbk (WINE). Di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, WINE berhasil membalikkan posisi rugi bersih di kuartal I-2022 sebesar Rp 118 juta menjadi laba bersih Rp 11,48 miliar. Pertumbuhan laba bersih emiten yang baru melantai di BEI pada Januari 2023 ini, ditopang lonjakan penjualan 136,36% secara tahunan menjadi Rp 58,50 miliar pada kuartal I-2023. Kenaikan laba bersih MLBI juga didorong melonjaknya penjualan di kuartal I-2023 sebesar 9,8% secara tahunan jadi Rp 740,01 miliar. Nasib kurang beruntung dialami PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pada kuartal pertama tahun ini, DLTA membukukan laba bersih sebesar Rp 58,85 miliar pada kuartal I 2023. Jumlah ini menyusut 4,6% ketimbang laba di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 61,69 miliar. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro melihat, ada beberapa faktor yang jadi kunci sukses pertumbuhan kinerja emiten alkohol di kuartal I-2023. Nico melihat, ke depan, emiten minol masih akan diselimuti sentimen positif. Seperti daya beli konsumen pulih, maraknya event pariwisata dan musim liburan di akhir tahun mendatang. Senada, Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima memproyeksi, banyaknya momentum hari libur di kuartal II-2023 akan menjadi sentimen positif pertumbuhan kinerja emiten alkohol. Raphon melihat saham emiten alkohol masih menarik. Dia merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 11.000. Nico merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 9.400.

Pasar saham menjadi penggerak utama reksadana global berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Situasi ekonomi global yang membaik berpengaruh positif bagi pendapatan emiten. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro menjelaskan, dari 59 produk reksadana dollar yang terdapat di Infovesta, sebanyak 51 reksadana dollar mencatat kinerja positif di sepanjang tahun ini. Reksadana dollar terdiri dari empat jenis yaitu reksadana dollar saham, reksadana dollar pendapatan tetap, reksadana dollar pasar uang dan reksadana dollar campuran. Produk Batavia Technology Sharia Equity USD merupakan reksadana dollar yang mencatatkan penguatan tertinggi dari seluruh jenis reksadana dollar yakni 21,84% secara year to date (ytd). Kemudian menyusul Bahana USD Global Sharia Equities dengan penguatan 18% ytd dan STAR Global Sharia Equity USD. Ketiga produk teratas tersebut merupakan reksadana dollar berbasis saham. Nico menyebut, reksadana PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) yaitu Batavia Technology Sharia Equity USD mencetak kinerja tertinggi karena menempatkan dana di saham sebesar 90,17% dan 9,83% diisi pasar uang. Ke depan, reksadana offshore memang dinilai masih menarik. Apalagi jika kondisi ekonomi global terkonfirmasi bergerak dan tidak terjadi resesi. Tapi, Nico menyarankan tetap berhati-hati karena jika masih ada sikap hawkish The Fed, risiko gagal bayar AS dan ekonomi China yang stagnan.

Bisnis hijau semakin beken di dalam negeri. Perbankan pun mulai rajin mencari pendanaan dengan menerbitkan surat utang hijau alias green bond. Kemarin, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengumumkan akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond Tahap I Tahun 2023. Target pengumpulan dana sebesar Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total nilai Rp 10 triliun. Bank Mandiri menawarkan tiga seri obligasi hijau dengan kisaran kupon mulai dari 5,50% hingga 6,95%. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi hijau ini sebagai penerapan keuangan berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Di kuartal I-2023 bank Mandiri telah menyalurkan kredit hijau Rp 109 triliun, atau sekitar 11,8% dari total kredit, secara bank only. Nilai tersebut tumbuh 3,80% dari Rp 105 triliun setahun sebelumnya. Rinciannya, sebesar Rp 90,6 triliun disalurkan ke sektor agrikultur berkelanjutan, lalu ke sektor energi terbarukan Rp 8,5 triliun, transportasi bersih Rp 3,1 triliun dan produk ramah lingkungan Rp 3,9 triliun. Ini belum termasuk portofolio sosial dengan nilai Rp 123 triliun. Tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB obligasi lingkungan berkelanjutan dengan target dana Rp 15 triliun, yang dilakukan bertahap selama tiga tahun. Sebesar 80% dana hasil penerbitan green bond ini telah digunakan untuk pembiayaan green project. "Potensi pendanaan melalui green bond masih besar, tercermin dari penerbitan tahun lalu yang mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,4 kali," kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melaksanakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp5 triliun.Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendukung tercapainya sustainable development goals (SDGs) dan target enhanced nationally determined contribution (ENDC) menuju net zero emission (NZE) yang digagas Pemerintah Indonesia. Penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan ini adalah bagian dari PUB Green Bond I Bank Mandiri dengan nilai total Rp10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking. Bank Mandiri juga terus mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis keberlanjutan seperti sustainable linked loan dan green loan yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri secara aktif mendorong nasabahnya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap memilih opsi mengimpor rangkaian kereta rel listrik bukan baru dari Jepang untuk meremajakan armada milik PT Kereta Commuter Indonesia. Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa opsi mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tetap diajukan kendati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan impor. Kementerian BUMN, katanya, terus berupaya mencari solusi untuk para pengguna layanan KRL Jabodetabek. Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek dan KRL Solo—Yogyakarta membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan ‘dipensiunkan’ pada 2023. Oleh karena itu, dia menegaskan kebutuhan impor untuk jangka pendek menjadi pilihan yang paling memungkinkan.“Saat ini kondisinya [KRL buatan dalam negeri] tidak memungkinkan, makanya kami mengajukan opsi impor itu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (23/5). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan telah bertemu dengan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Senin (22/5). Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan. Andre mengatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan satu kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.Secara terpisah, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mendukung rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang asalkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang di masa depan. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat mpor rangkaian KRL bekas dari Jepang merupakan opsi paling memungkinkan guna menjaga kapasitas angkut KRL Jabodetabek.

Kejaksaan Agung meningkatkan status pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pada proses impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Disinyalir ada kerugian negara dalam kasus itu dan penyidik telah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam proses impor tersebut. Untuk mengungkap para pelaku dalam kasus ini, pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan agar penyidik tak hanya memeriksa pihak importir atau swasta, tetapi juga petugas dari instansi terkait yang berpotensi menyalah gunakan wewenang. Sebab, pada kasus kepabeanan, modus yang digunakan umumnya selalu terkait bea masuk atau keluar.

”Terkait dengan impor emas, kemungkinan yang terjadi adalah upaya untuk membayar bea masuk tidak  sesuai atau lebih rendah dari ketentuan,” kata Fickar, Selasa (23/5). Kasus ini telah diselidiki Kejagung sejak 2021, khususnya terkait dengan transaksi keluar-masuknya emas.Kini, menurut Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, penyidik tengah mendalami keabsahan proses masuk dan keluarnya emas tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan beberapa alat bukti berupa dokumen dan barang. Dalam kasus tersebut, diduga impor emas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (Yoga)

Presiden Jokowi membahas penguatan kerja sama bilateral dan situasi geopolitk global saat bertemu Presiden Iran Ebrahim Raisi, Selasa (23/5) di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Ini merupakan kunjungan perdana Raisi ke Indonesia sejak dilantik sebagai presiden pada 2021. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara menandatangani 10 kesepakatan kerja sama, salah satunya Perjanjian Tarif Preferensial (PTA). ”Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran,” ujar Jokowi. Nilai perdagangan Indonesia-Iran mencapai 257,2 juta USD pada 2022, meningkat 23 % dibandingkan tahun 2021.

PTA RI-Iran, mencakup kesepakatan fasilitas tarif yang lebih rendah untuk sejumlah komoditas kedua negara dan kerja sama imbal dagang antar pebisnis RI-Iran. Peningkatan kerja sama perdagangan itu terjadi di tengah sejumlah negara mengembargo Iran. Iran masih terkena sejumlah sanksi dari beberapa negara, terutama AS dan anggota Uni Eropa. Hingga kini, AS masih menerapkan sanksi terhadap Iran di sector perminyakan, perbankan, dan transportasi. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W Kamdani berpendapat, lantaran embargo itu, Indonesia justru memiliki potensi dagang yang besar dengan Iran. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang bisa mempertahankan relasi politik dan ekonomi dengan Iran tanpa ada retaliasi apa pun dari negara lain. (Yoga)

Serikat pekerja menolak kebijakan pemotongan upah buruh yang tertuang dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pemerintah beralasan, aturan tersebut merupakan bentuk antisipasi dampak ekonomi. Ratusan pekerja yang tergabung dalam 13 serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit berunjuk rasa di depan Kantor Kemenaker di Jakarta, Selasa (23/5). Sejak pukul 11.30, para pekerja sudah memadati area luar kantor Kemenaker.

Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan, unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Menaker Ida Fauziyah agar mencabut Permenaker No 5/2023. Aturan tersebut mengizinkan pengusaha memotong upah buruh sampai 25 % sehingga menghilangkan hak-hak yang harus diterima pekerja. ”Praktik pemotongan gaji dengan alasan krisis ekonomi sebelumnya dinyatakan ilegal. Sementara Permenaker No 5/2023 malah melegalkan hal itu,” ujar Emelia. (Yoga)

Penerbitan obligasi untuk bisnis berkelanjutan atau green bond dan pembiayaan perbankan ke sektor ekonomi hijau kian marak. Selain sejalan dengan rencana pemerintah mengurangi emisi, perbankan dan korporasi juga melihat potensi yang besar dari sektor ekonomi berkelanjutan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Selasa (23/5) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp 5 triliun. Penerbitan green bond ini adalah bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total Rp 10 triliun. Dana yang terkumpul melalui penerbitan green bond ini akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). KUBL diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

”Penerbitan green bond merupakan salah satu inisiatif mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060,” ujar Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Ia menambahkan, dalam dokumen komitmen NZE itu disebutkan bahwa dibutuhkan dana 281 miliar USD sampai tahun 2030 untuk membiayai berbagai proyek dan inisiatif untuk pengurangan emisi. Sementara itu, green bond yang diterbitkan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 8,25 kali lipat. Pada akhir April 2023, penerbitan green bond PGE membukukan dana 400 juta USD. ”Sentimen positif yang kami dapatkan menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi investasi di sektor geotermal dan energi terbarukan diIndonesia,” kata Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah dalam keterangan pers, Senin (22/5). (Yoga)

Penurunan impor bahan baku/penolong dapat menjadi sinyal tergerusnya kemampuan industri nasional dalam memproduksi permintaan. Apabila tidak teratasi, situasi tersebut dapat merambat pada kontraksi produktivitas industri pengolahan yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Data BPS yang dipublikasikan Mei 2023 menunjukkan, total nilai impor pada April 2023 mencapai 15,35 miliar USD, anjlok 25,45 % dari bulan sebelumnya dan merosot 22,32 % dibandingkan April 2022. Adapun pada periode Januari-April 2023, total nilai impor mencapai 70,3 miliar USD atau merosot 8,19 % secara tahunan. Impor bahan baku/penolong jeblok 11,52 % menjadi 52,39 miliar USD.

Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri sekaligus Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar, penurunan impor berpengaruh pada kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi pesanan konsumen pasar internasional. ”Situasi ini tidak bagus karena pembeli dapat mengalihkan pesanannya ke produsen di negara lain, apalagi untuk barang-barang yang tergolong mudah untuk diproduksi,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/5). (Yoga)