PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) mempersiapkan strategi baru untuk menjaga konsistensi pertumbuhan kinerja bisnisnya yang pesat pada awal tahun ini. Kali ini, perseroan memperluas sayap bisnisnya melalui kerja sama dengan pengembang hunian papan atas, Agung Sedayu Group. Langkah ini ditempuh guna memperluas bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Ina, yang merupakan salah satu lini bisnis yang empuk bagi perbankan. Penandatanganan kerjasama telah dilakukan kemarin, Jumat (9/6). Nantinya emiten perbankan milik Salim Group ini akan memberikan fasilitas kredit bagi konsumen untuk kepemilikan rumah tapak dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Golf Island. Direktur Utama Bank Ina, Henry Koenaifi, mengatakan bahwa kerja sama terebut merupakan bagian dari diversifikasi dan perluasan portofolio bisnis Bank Ina. Kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperluas layanan, terutama pembiayaan konsumer. Dalam komposisi penyaluran kredit perseroan, porsi kredit konsumer masih tergolong kecil dibandingkan dengan segmen lain. Langkah ini juga menjadi strategi Bank Ina untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya yang sedang bagus. Adapun, pada kuartal pertama tahun ini, BINA membukukan laba bersih Rp58,83 miliar, naik tujuh kali lipat atau 639,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp7,95 miliar.

Optimisme terhadap kinerja kredit industri perbankan masih tetap bernyala, kendati terlihat adanya tren perlambatan pada April 2023 lalu. Momentum Pemilihan Umum 2024 bakal menjadi salah satu katalis yang mengerek permintaan kredit debitur. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), portofolio kredit industri perbankan hingga April 2023 mencapai Rp6.464 triliun, tumbuh 8,08% secara tahunan (year-on-year/ YoY). Namun, pertumbuhan tersebut menurun dibanding Maret 2023 yang tumbuh 9,93%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa seiring dengan melandainya kredit pada April 2023, sejumlah bank merevisi rencana bisnis bank (RBB). “Kita sudah menerima beberapa bank yang melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan kredit,” kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Selasa (6/6). Optimisme itu antara lain didorong perekonomian domestik yang mulai pulih pascapandemi, persiapan Pemilu 2024 yang pada umumnya akan mendorong konsumsi masyarakat, serta permintaan pada jenis kredit lain. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan, mengatakan bahwa meskipun terjadi tren pelambatan penyaluran kredit pada awal tahun, CIMB Niaga masih optimis permintaan kredit akan tumbuh pesat pada keseluruhan tahun ini. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi, juga mengatakan bahwa bank, khususnya bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank BJB masih melihat pertumbuhan kredit pada sisa tahun ini yang moncer. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, mengatakan bahwa tren melandainya penyaluran kredit pada April 2023 lebih bersifat teknikal setelah mengalami tren pertumbuhan dalam beberapa bulan sebelumnya.

Di sisi lain, adanya momentum Pemilu 2024 dapat menjadi katalis positif bagi penyaluran kredit perbankan. Efeknya bakal terasa setidaknya mulai akhir tahun ini. Salah satu sektor yang potensial mendapatkan kredit masif adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa pemilu sering kali dilihat dan terbukti dari data serta analisis yang terjadi, akan memberikan tambahan peluang bagi pergerakan aktivitas perekonomian. Sebelumnya, Ekonom Senior DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan bahwa berdasarkan analisis DBS Macro and Strategy Team, dalam empat pemilu terakhir yakni 2004, 2009, 2014, dan 2019, terdapat kecenderungan konsumsi rumah tangga meningkat sampai satu kuartal sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah itu, pergerakannya cenderung stabil dengan sedikit bias penurunan. Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengatakan jelang pemilu, salah satu jenis kredit bank yang diperkirakan moncer adalah kredit ke sektor UMKM.

Indonesia tengah menggalang dukungan dari sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin untuk melindungi kepentingan bersama dalam perdagangan mineral kritis dan hasil hutan tropis, sekaligus mengantisipasi diskriminasi perdagangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mendekati sedikitnya 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin untuk membuat aliansi negara penghasil mineral kritis dan hutan tropis atau yang belakangan disebut sebagai Global South Cooperation. Jokowi bersama dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rencananya bakal bertemu dengan Presiden Kongo, Félix Tshisekedi, di Ibu Kota Kongo, Kinshasa pada 25 Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa ketiga pemimpin negara berkembang dari tiga benua berbeda itu dijadwalkan untuk menandatangani kesepakatan terkait dengan inisiatif Global South Cooperation tersebut. Selanjutnya pada Oktober 2023, 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin bakal bertemu di Bandung untuk menindaklanjuti inisiatif Global South Cooperation tersebut. Kebijakan yang tidak memasukkan mineral kritis Indonesia sebagai penerima kredit pajak energi baru terbarukan (EBT) AS itu membuat investasi hijau justru bimbang di dalam negeri. Pemerintah AS mendiskriminasi mineral kritis Indonesia yang dianggap turut jadi perhatian IRA lantaran sebagian besar smelter domestik dikerjakan perusahaan China.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memangkas asumsi dasar pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Pemangkasan target itu dinilai lebih realistis dengan melihat proyeksi perekonomian global dan berbagai faktor ketidakpastian domestik tahun depan. Dengan target asumsi pertumbuhan ekonomi lebih moderat, pemerintah diharapkan lebih fokus menempuh strategi kebijakan yang efisien untuk mendorong belanja lebih berkualitas serta menjaga stabilitas harga untuk mempertahankan laju konsumsi rumah tangga. Pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Kementerian PPN, BI, OJK, dan BPS di Jakarta, Kamis (8/6).

Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 %. Namun, kesepakatan terbaru pemerintah dan DPR, asumsi batas bawah itu diturunkan menjadi 5,1 %, sedangkan asumsi batas atas tetap dipertahankan 5,7 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (9/6), mengatakan, target 5,1 % itu lebih realistis jika melihat kondisi perekonomian tahun depan yang masih diliputi ketidakpastian. Dengan rentang asumsi yang lebih lebar pemerintah lebih mudah memenuhi target pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Bisnis pertemuan, insentif, konvensi, dan ekshibisi diyakini bakal bertumbuh seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 serta perekonomian yang semakin pulih. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 juga dinilai bisa membuka peluang bagi pelaku industri ini. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (9/6) berpendapat, sector industri pertemuan, insentif, konvensi, pameran atau meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) berpotensi terus bertumbuh seiring pandemi Covid-19 yang mereda. Di sisi lain, animo untuk menggelar pameran atau ekshibisi semakin besar.

”Sekarang ruang rapat di hotel-hotel mulai penuh dan kebangkitan industri MICE ini mungkin akan terus berlanjut. Meski tetap ada tantangan, anggaran belanja MICE yang sempat tertahan sekarang sudah mulai dicairkan oleh korporasi maupun pemerintah,” ujarnya. Menurut Bhima, perhelatan pemilu yang akan berlangsung dapat turut mendukung pertumbuhan MICE. Sebab, agenda itu sering memanfaatkan tempat-tempat ekshibisi di hotel. Selain itu, kepanitiaan Indonesia di sejumlah acara internasional memberikan peluang bagi industri MICE untuk tumbuh lebih tinggi. Situasi positif itu, tecermin pada kinerja PT Dyandra Media International tbk atau Dyandra, pelaku industri MICE, yang membukukan laba bersih Rp 55,9 miliar pada triwulan I-2023, naik 533 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang pada April 2023. Angka itu naik 25,64 persen dibandingkan April 2022 yang 13,73 juta orang. Menurut VP Corporate Communication Tokocrypto, salah satu platform perdagangan kripto, Rieka Handayani, Jumat (9/6/2023), pertumbuhan itu didorong adopsi yang lebih luas oleh berbagai platform perdagangan kripto. (Yoga)

Investasi yang berhasil direalisasikan untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel sehingga tak terjadi ketimpangan. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, total investasi Rp 328,9 triliun per triwulan I-2023, setara 23,5 % target Presiden Jokowi, yakni Rp 1.400 triliun. Sebanyak Rp 177 triliun berasal dari penanaman modal asing dan Rp 151,9 triliun dari penanaman modal dalam negeri. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, upaya pemerintah yang gencar menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, harus diapresiasi. Sebab, kebijakan hilirisasi hasil tambang membutuhkan modal besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

”Hilirisasi ini tidak terbatas pada nikel, ada juga komoditas lainnya, seperti timah, tembaga, emas, dan lainnya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/6). Pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, butuh dana besar. Smelter yang telah beroperasi akan terus bertambah dalam waktu dekat. Kendati begitu, pekerjaan rumah yang tersisa  adalah penguatan pasar domestik untuk menampung olahan tambang mineral. Hal itu mesti berjalan paralel dengan investasi untuk hilirisasi hasil tambang. ”Hulu yang berupa investasi tetap dicari. Pada saat bersamaan, hilirnya, yakni pembeli atau pasar, juga disiapkan,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah serta warga di Kepulauan Riau meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjamin pengerukan sedimentasi laut tidak akan merusak lingkungan pesisir.Pembukaan keran ekspor pasir laut harus disertai sistem perizinan yang ketat dan pemantauan hukum yang kuat. Pada 15 Mei 2023, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan regulasi itu, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Anggota Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan, Jumat (9/6) mengatakan, pemanfaatan sumber daya laut harus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan tidak boleh dirugikan akibat kebijakan itu.

”Penambangan pasir laut atau jika menggunakan istilah pemerintah disebut pembersihan sedimentasi laut, harus dilakukan secara selektif. Pemerintah harus memastikan jangan sampai karena tambang, nelayan jadi kehilangan mata pencarian dan jangan sampai karena tambang pulau-pulau kecil jadi (mengalami) abrasi,” katanya. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat, keluarnya PP No 26/2023 memancing reaksi yang beragam dari warga. Sebagian ada yang menganggap itu adalah peluang bagi daerah untuk menambah pendapatan, tetapi sebagian merasa khawatir karena berkaca terhadap dampak buruk tambang pasir laut pada 20 tahun lalu. ”Yang paling khawatir adalah pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Karena itu, kami mohon agar dibuat peraturan turunan guna menjamin nantinya sarana yang digunakan (untuk mengambil pasir) benar-benar ramah lingkungan,” ujar Said dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Batam, 8 Juni lalu. (Yoga)

Pemilik warung itu tidak menerima pelanggannya yang bernama Yudha (27) membayar bungkusan makanan berisi sayur, tempe, telur dadar, dengan uang receh pecahan Rp 100, Rp 200, dan Rp 500 senilai total Rp 20.000. ”Orang itu hanya menerima koin Rp 500 dan Rp 1.000, yang Rp 100 dan Rp 200 enggak mau terima karena dibilang tidak laku. Bungkusan makanan itu akhirnya dikembalikan. “Enggak apa-apa biarin cari tempat makan lain yang mau terima. Biar dia tahu uang receh ini berharga dan berlaku,” katanya kesal. Adrian (34) mengalami hal yang sama saat berbelanja di salah satu toko kelontong di Palmerah Selatan, Jakpus, Senin (5/6). Uang receh senilai Rp 12.000 miliknya langsung ditolak oleh penjual karena dia bilang tidak laku. Seenaknya mengatur dan menolak uang yang sah ini. BI dan negara belum menarik uang ini. Uang ini masih berlaku,” ujar Adrian. ”Kami ini pejuang uang receh. Kami kumpulkan dan gunakan jika uang sudah tipis. Uang darurat yang sangat menolong di waktu tertentu, tapi malah ditolak. Uang receh itu sangat berarti untuk menyambung hidup. Saya tersinggung dengan penolak pembayaran menggunakan uang receh karena ini uang negara yang sah,” lanjutnya.

Alo (25), pedagang warung makan, dan Syukur (34), pedagang toko kelontong, sepakat mengatakan, uang receh Rp 100 dan Rp 200 tidak laku, karena mereka menjual produk dengan harga genap atau bulat untuk memudahkan transaksi, misalnya Rp 1.500, Rp 2.000, Rp 2.500 dan seterusnya. ”Karena pelanggan kadang tidak terima dikasih kembalian uang receh seratusan dua ratusan. Biar enggak repot harganya dibuletin. Enggak pakai uang itu karena susah nyarinya, peredarannya sedikit, enggak kayak uang Rp 1.000 ke atas. Kami repot untuk memenuhi dan mencari uang pecahannya,” kata Syukur. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, berdasarkan hasil survei BI terkait preferensi penggunaan instrumen pembayaran di masyarakat tahun 2022, sekitar 40 % responden masih memerlukan uang rupiah logam pecahan Rp 100 dan Rp 200 dalam transaksi jual beli secara tunai. BI berkewajiban menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup, sesuai kebutuhan, dan kualitas layak edar, sesuai dengan amanat UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagian kalangan mungkin menganggap uang pecahan Rp 100 dan Rp 200 tidak bernilai. Namun, di mata Yudha, Adrian, dan sebagian warga lain, uang receh yang mereka kumpulkan adalah penyelamat untuk menyambung hidup di kala terdesak dan berharga bagi mereka yang sangat membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ekonomi zona uero memasuki teritori resesi teknikal pada kuartal pertama tahun ini. Dalam kalangan ekonom tidak optimistis tentang prospeknya dalam bulan-bulan kedepan. Badan statistik Uni Eropa (UE) atau Eurostat, dalam laporannya pada Kamis (08/06/2023) waktu setempat menyatakan, produk domestik bruto (PDB) blok beranggotakan 20 negara itu kontraksi -0,1% di kuartal pertama 2023. Jerman pun seacara teknikal mengalami resesi karena ekonominya juga kontraksi pada triwulan terakhir 2022. Resesi teknikal juga dialami sekarang oleh zona uero, karena ekonominya kontraksi 0,1% pada kuartal terakhir 2022. KINERJA PDB negatif selama dua kuartal berturut-turut secara luas diartikan sebagai resesi teknikal. "Berita pada PDB menyusut pada kuartal pertama berarti zona uero telah jatuh ke dalam resesi teknikal. Kami menduga bahwa ekonomi akan berkontraksi lebih lanjut selama sisa tahun ini," ujar Andrew Kenningham, Kepala Ekonomi Eropa di Capital Economics, dalam catatan risetnya Kamis, seperti dikutip CNBC. Konsumsi rumah tangga di zona uero juga turun 0,3% pada kuartal pertama. Hal ini menyoroti tekanan yang dihadapi konsumen ditengah inflasi dan suku bunga yang terus naik. (Yetede)