JAKARTA,ID- Makanan, sarana umum, transportasi umum, dan kebutuhan dasar seperti barang rumah tangga menjadi tolok ukur barang maupun jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat di dunia. Kota termahal utuk memenuhi kebutuhan hidup itu adalah New York City di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hasil survei terbaru "Cost of Living" oleh ECA International,yang dilansir CNBC pada Rabu (07/06/2023) waktu setempat, New York merebut posisi pertama dari Hongkong, yang telah selama empat tahun  menyandang gelar kota termahal di dunia bagi para ekspatriat. Penelitian ini dilakukan guna membantu organisasi-organisasi menghitung tunjangan biaya hidup bagi para pekerja yang ditugaskan di negara-negara tempat penugasan. Hasil dari riset tersebut kemudian memberikan  peringkat kepada 207 kota, berdasarkan kelompok barang dan jasa yang biasa dibeli oleh para ekspatriat. Mulai dari makanan, utilitas, transportasi umum dan kebutuhan dasar seperti barang-barang rumah tangga. Meski posisinya si rebut oleh New York, tetapi Hong Kong masih tetap menjadi lokasi termahal di kawasan Asia. "Meksipun demikian, Hong Kong turun dalam peringkat kami karena kenaikan harga barang jasa sehari-hari diredam oleh penurunan biaya akomidasi di kota ini." kata Lee Quane, Direktur Regional Asia  di ECA International. (Yetede)

JAKARTA – PT Adhi Commuter Properti Tbk semakin giat memasarkan proyek hunian di sekitar stasiun menjelang peluncuran kereta layang ringan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) pada pekan depan. Direktur Utama PT Adhi Commuter, Rizkan Firman, mengatakan semua kanal penjualan properti berbasis angkutan massal atau transit-oriented development (TOD) itu dioptimalkan untuk menjangkau target pasar. "Investasi yang kami siapkan untuk 12 proyek berkonsep TOD tersebut berkisar Rp 30 triliun," katanya kepada Tempo, kemarin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan meluncurkan LRT Jabodebek untuk masyarakat pada 12 Juli mendatang. Dalam tahap operasi pembuka atau soft launching hingga 15 Agustus 2023, kereta tanpa masinis itu bisa dijajal penumpang dengan tarif Rp 1. PT KAI baru memasang harga normal saat peluncuran komersial pada 18 Agustus mendatang. Hingga kemarin, proyek ini diklaim sudah rampung 95,9 persen. Menurut Rizkan, Adhi Commuter sudah mengembangkan delapan TOD yang akan terkoneksi dengan stasiun LRT. Salah satunya adalah LRT City Cikunir yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini pun menyiapkan dua TOD lain di sekitar stasiun yang masuk rancangan rute LRT Jabodebek fase kedua. Proyek TOD itu terhubung dengan moda angkutan lain, seperti kereta Commuter Line di Bogor dan Cisauk, serta terminal bus Transjakarta di Ciputat. "Pengembangan fasilitas di sepanjang koridor menuju stasiun-stasiun juga sedang dimaksimalkan.". (Yetede)

Pemerintah akan membentuk bursa karbon pada Juni ini dan membukanya pada September mendatang. Pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat aturan mengenai bursa tersebut. Pembentukan bursa karbon memang harus dilakukan bila pemerintah ingin memenuhi target kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), yang diajukan Indonesia untuk mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC). Indonesia memiliki modal perdagangan karbon yang besar, seperti luasnya wilayah hutan dan mangrove, sehingga potensi karbonnya berlimpah. Dari penjelasan Richard A. Posner dalam Economic Analysis of Law (2011), eksistensi aturan dan sikap pemerintah menjadi dasar penting bagi keputusan perekonomian. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, sudah hampir pasti Indonesia dapat memenuhi target NDC pada 2029 karena stok karbon yang cukup untuk diperdagangkan. Dasar hukum pembentukan bursa karbon di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam hal ini, OJK ditunjuk sebagai regulator karena bursa karbon merupakan amanat aturan di sektor pengembangan dan penguatan keuangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya kelautan  dengan perspektif inovasi, memaksimalkan penggunaan teknologi, dan berwawasan pada kelestarian lingkungan atau yang sering disebut dengan teknologi biru (blue economy), bisa menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemanfaatan terhadap sumber  daya kelautan Indonesia yang nilai ekonominya diperkirakan  mencapai US$ 2,5 triliun (Rp 37.187,5 triliun) per tahun, bisa didongkrak dari level saat ini yang baru 7%. Selain itu, dengan luas lautan yang mencapai hampir dua per tiga  dari luas wilayah negara, dengan pemanfaatan yang lebih sempurna melalui blue economy, kontribusi sektor kelautan  yang baru 2,37% terhadap produk domestik bruto (PDB), bisa dilipatgandakan. Untuk jangka pendek, itu bisa dilakukan dengan aktivitas perikanan tangkap, budi daya, dan juga hilirisasi. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah bisa mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Rektor dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejalan dengan pertumbuhan kredit industri perbankan yang tumbuh melambat pada April 2023, sejumlah bank disebut telah menyesuaikan target  rencana bisnis bank (RBB). Setidaknya, hingga akhir tahun ini kredit perbankan masih bisa tumbuh  10% secara tahunan (year on year/yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memaparkan, hingga April 2023 kredit yang telah disalurkan perbankan senilai Rp 6.464 triliun, meningkat 9,93% (yoy) dan dibandingkan Desember 2022 sebesar 11,35% yoy. "Sampai saat ini kami di OJK ada beberapa bank lakukan penyesuaian RBB, meskipun bank masih optimis secara agregat tumbuh 10% tahun ini," ujar Dian dalam konferensi persnya. OJK pun memberikan dukungan  penyaluran kredit pebankan melalu berbagai kebijakan, salah satunya perpanjangan restrukturisasi kredit akibat Covid-19  secara targeted dan menerbitkan aturan yang diperlukan. Bank diharapkan terus melakukan evaluasi dan adaptasi terkait pertumbuhannya pasca pandemi Covid-19. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sektor industri berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (Middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Berkaitan itu,  kontribusi industri  ke pertumbuhan ekonomi baru mencapai  25%. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik ((BPS) mencatat kontribusi industri ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 sebesar 18,57%. Pada kuartal I-2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% secara year on year (yoy). produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebsar Rp 5.071,7 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp2.961,2 triliun. "Kedepan kita harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menegah. Maka dari itu kita harus menaikkan  peran sektor industri yang dari 18% sampai 19% ditingkatkan menjadi diatas 25% dalam 5 sampai 10 tahun kedepan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Untuk keluar dari middle income country maka pertumbuhan ekonomi nasional harus  berada pada kisaran 6,7% sampai 7%Dengan target tersebut Indonesia bisa lebih cepat untuk naik kelas dari kelompok middle income country. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kehadiran satelit High Trughput Satelite (HTS) Satria-1 yang akan diluncurkan pada 17 Juni 2023 mendatang, dinilai bisa menjembatani kesenjangan digital antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang saat ini memiliki gap yang lebar. Selain itu, melalui kehadiran satelit ini, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kelima dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengatakan, kehadiran teknologi digital telah menjembatani kebutuhan masyarakat Indonesia. Lewat infrastruktur digital, Pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan Satelit Multi Fungsi Satria-1  dalam waktu dekat. "Kita saksikan bersama bahwa digital ekonomi, aktivitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan  dapat terus berjalan dengan dukungan layanan dan infrastruktur digital yang memadai," kata Mahfud dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen, Senayan. Menurut Mahfud, dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah juga berupaya mewujudkan Indonesia dengan Produk Domestik Bruto terbesar di dunia pada tahun 2025. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Metrodata Elektronics Tbk (Metrodata), perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bergerak dibidang layanan digital serta distribusi perangkat keras dan lunak, mengumumkan pencapaian pertumbuhan bisnis bersama Amazone Web Services (AWS) hingga 257%. Pencapaian tersebut diraih, setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Strategis (Stategic Collaboration Agreement/SCA) pada Oktober 2021. Hingga saat ini, Metrodata telah membantu lebih dari 60 organisasi di Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan, manufaktur, distribusi, ritel, layanan publik, dan industri nirlaba untuk bertansformasi secara digital menggunakan AWS. "Perjanjian Kerja Sama Strategis kami dengan AWS telah membantu kami dalam memenuhi  permintaan yang semakin meningkat dari para pelanggan dalam mengadopsi penggunaan cloud-first untuk mendorong transformasi digital," kata Alexander Kuntoro, Presiden Direktur PT Mitra Integrasi Informatika dalam keterangan persnya, Rabu (7/6/2023). Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat akan layanan cloud, Metrodata menyediakan Cloud Center of Exellence (CCOE). CCOE ini bekerja sama dengan para tenaga ahli AWS Cloud untuk mendorong  terciptanya inovasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pengeluaran, dan mengembangkan bisnis mereka. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pelaku usaha meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam upaya penyelamatan industri tektil dan produk  tekstil (TPT) nasional. Anjloknya order ekspor, banjir produk impor didalam negeri, hingga gelombang PHK yang semakin membesar, akan mematikan industri ini apabila tidak ada langkah signifikan yang segera diambil. "Industri ini sudah sekarat. Kalau akhir tahun lalu beberapa pabrik masih sebatas merumahkan karyawannya, sekarang banyak pabrik yang terpaksa melakukan PHK karena memang sudah tidak beroperasi lagi. Kami harapkan pemerintah segera mengambil langkah yang signifikan," kata Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) RRedma Gita Wirawasta kepada Investor Daily. Redma meyakini, potensi PHK yang terjadi di sektor tekstil bisa lebih besar dari angka yang dilaporkan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, sekitar 10 ribu pekerja. "Ini baru dari satu serikat pekerja, sementara dari serikat-serikat pekerja yang lain kita belum tahu. Secara nasional angkanya tentu lebih besar." tutur dia. Asosiasi memperkirakan, gelombang PHK di industri tekstil bisa menembus angka 500 ribu orang hingga akhir tahun apabila tidak ada langkah signifikan  yang diambil. (Yetede)

Pelaku industri dalam negeri masih kesulitan menguasai pasar domestik di tengah gempuran produk impor. Padahal, di tengah dinamika perekonomian global dan permintaan pasar ekspor yang melemah, pasar domestik menjadi kunci untuk mempertahankan kinerja penjualan dan pendapatan. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, menjadi industri yang paling terkena dampak cukup signifikan dari praktik impor ini. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengatakan pasar domestik masih kurang kondusif dan belum berpihak sepenuhnya pada pelaku usaha dalam negeri. "Banjirnya produk impor, baik yang ilegal maupun legal, membuat industri TPT kita kehilangan pasar lokal," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Dia menjelaskan, membanjirnya barang tekstil impor menekan kinerja industri yang kini rata-rata utilisasi dari hulu ke hilirnya tinggal 50 %. Lesunya permintaan pesanan menyebabkan stok produk di gudang penuh hingga pelaku industri harus menyesuaikan utilisasinya. "Pada akhirnya, opsi yang tersisa adalah merasionalkan jumlah karyawan." Keberpihakan pada produk buatan lokal, menurut Redma, masih sangat lemah. Untuk kasus impor produk TPT ilegal, nilainya mencapai lebih dari Rp 35 triliun, baik dalam bentuk pakaian, kain, maupun benang. "Ada sekitar 1.400 kontainer per bulan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa dan sebagian di Sumatera," ucapnya. Pelaku usaha TPT lokal mendesak pemerintah bertindak tegas dan adil dengan membatasi produk impor secara sungguh-sungguh. (Yetede)