Perbankan semakin gencar melakukan penjualan aset-aset bermasalah yang dimiliki, guna mempercepat pemulihan aset. Jika penjualan sukses dan tingkat recovery atau pemulihan tinggi, maka akan semakin mendorong peningkatan laba bank tahun ini. Mekanisme penjualan aset dilakukan dengan melalui lelang, fiat eksekusi atau putusan pengadilan, pengalihan hak tagih, serta novasi atau pembaharuan utang. Lalu ada lagi dengan skema asset swap atau tukar guling aset dengan surat utang. Bank Negara Indonesia (BNI) misalnya, punya kredit macet Rp 17,4 triliun secara bank only per Maret 2023. Ini setara 2,8% dari total kreditnya. NPL Bank Rakyat Indonesia (BRI) bahkan mencapai Rp 32,1 triliun, atau 3,02% dari total kreditnya. Karena itu, bank-bank tersebut getol melakukan penjualan aset-aset bermasalah. Kebanyakan aset-aset yang sedang dijual bank terkait dengan properti. BNI, dalam pengumumannya, menyebut akan melelang lima bidang tanah di Tangerang Selatan dan Apartemen Kingland Avenue yang berdiri di atasnya. Total luas mencapai 22.349 meter persegi (m2). Melansir lelang.go.id, Rabu (7/6), aset tersebut di lelang dengan limit Rp 849,3 miliar. Setoran jaminan peserta lelang dipatok Rp 254,8 miliar. BTN juga saat ini sedang melego sejumlah aset kredit kontruksi proyek apartemen. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, sebelumnya menyebut, aset tersebut milik tujuh pengembang. Namun, ia tidak menyebut siapa pengembangnya.

Di tengah upaya pemerintah merealisasikan kebijakan ekonomi hijau (green economy), Uni Eropa justru mengganjar Indonesia dengan kebijakan baru anti-deforestasi yang dapat menghambat ekspor komoditas unggulan Tanah Air. Regulasi yang bernama European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) mewajibkan komoditas seperti minyak sawit, daging sapi, kayu, kopi, coklat, hingga karet tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Beleid EUDR yang diterapkan sejak 16 Mei 2023 dan berlaku efektif 18 bulan mendatang bisa mengancam ekspor produk kehutanan asal Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan regulasi EUDR di satu sisi terlalu diskriminatif bagi Indonesia. “Impak ekonomi kita secara langsung, ekspor di sektor kehutanan US$6 miliar atau Rp90 triliun,” katanya dalam Bisnis Indonesia–Green Economy Forum, Rabu (7/6). Apalagi, bila ditambah dengan komoditas minyak sawit, ancaman EUDR terhadap ekonomi Indonesia bisa lebih besar lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor produk sawit Indonesia ke tiga negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Belanda, Spanyol, dan Italia sepanjang tahun lalu mencapai US$2,0 miliar.

Belum selesai persoalan UU antideforestasi, UE juga berancang-ancang menerapkan restriksi baru mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjusment mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan UE itu menyasar negara produsen besi dan baja yang dikenakan pajak lingkungan secara sepihak oleh Eropa jika perusahaan di negara tersebut belum membayar pajak karbon. Indonesia seperti negara lainnya sudah terikat dalam Paris Agreement dan agenda milik Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu SDG 2030. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menilai EUDR tidak sesuai dengan prinsip perjanjian perdagangan internasional. Menurutnya, kebijakan UE juga merugikan masyarakat di dunia karena menyasar kakao, kedelai, hingga produk yang mengandung, diberi makan, atau dibuat dengan menggunakan komoditas itu. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap pembukaan pasar baru untuk komoditas sawit setelah ada EUDR. Sebaliknya, Senior Advisor Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Rukiyah Rafik menyatakan EUDR sulit disiasati oleh perusahaan yang sumber pasokan sawitnya berasal dari petani swadaya.

Belum beres soal masalah utang yang menggunung akibat beratnya beban penugasan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kini mendapat tudingan baru. Kementerian BUMN menuding, ada  potensi fraud atau  manipulasi laporan keuangan beberapa BUMN Karya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap seputar isu buruknya tata kelola keuangan BUMN Karya. Dia mengungkapkan, dugaan tersebut antara lain mengarah pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Kementerian BUMN, kata Tiko, tengah menginvestigasi WSKT dan WIKA guna memastikan perlu tidaknya  pernyataan kembali atau restatement laporan keuangan kedua emiten tersebut. Dugaan keganjilan di laporan keuangan BUMN Karya juga tengah ditelaah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada tiga laporan keuangan yang tengah ditelaah yaitu WSKT, WIKA, dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, lantaran masih ditelaah, saat ini belum bisa dinyatakan apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak. "Kalau ada pelanggaran, kami akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/6). Menanggapi tudingan ini, SVP Sekretaris Perusahaan  WSKT, Ermy Puspa Yunita mengatakan, dalam menerbitkan laporan keuangan, WSKT selalu mengacu kepada aturan yang berlaku. WSKT juga mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. "Sebelum menerbitkan laporan keuangan, WSKT juga sudah melakukan beberapa tahapan dan proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen," ujarnya.

JAKARTA,ID-Budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) yang dibangun Kementerian dan Perikanan (KKP) di Kebumen, Jawa Tengah  sudah memasuki masa panen parsial. Keberhasilan ini  diharapkan menjadi pemicu  tumbuhnya kegiatan  budi daya udang yang ramah lingkungan di Indonesia. "Ini panen parsial yang kedua, size 50. Panen parsial pertama beberapa waktu yang lalu, size 70. Bulan ini kita juga akan panen raya di size 40," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai panen parsial yang kedua di BUBK Kebumen, Jateng. Hasil panen parsial kali ini ditaksir 14 ton dari 28 petak tambak. Sedangkan pada panen parsial  pertama beberapa waktu lalu, KKP berhasil memanen 14,4 ton udang. Menteri Trenggono, dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama, menjelaskan, udang yang dipanen seluruhnya sudah terjual. Dia bahkan sempat bertemu pembeli yang datang langsung ke kawasan tambak. "Pesan pentingnya, udanag ini salah satu komoditas strategi yang harus bisa jadi andalan Indonesia kedepannya. Bersama dengan lobster, tilapia, rumput laut dan kepiting," papar dia. (Yetede)

Saham emiten barang baku menukik dengan cepat. Tercermin dari IDX sektor basic materials yang melorot 17,57% secara year to date (ytd) hingga perdagangan Selasa (6/6). Padahal, per kuartal I-2023 indeks saham barang baku melemah 2,66%. Dus, sektor ini anjlok sekitar 15% dalam kurun dua bulan. Pelemahan indeks barang baku hanya kalah dari saham sektor energi yang saat ini mengalami minus 22,99% ytd. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Rio Febrian menyoroti pergerakan saham di sektor barang baku ikut terseret sentimen eksternal. Terutama dari stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara manufaktur dan industri dunia, seperti China, Eropa, dan Amerika Serikat. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima menyoroti karakteristik sektor barang baku yang cenderung cyclicals. Seperti pada emiten pertambangan mineral, barang kimia, dan semen yang ada siklus terendiri. Kinerja emiten barang baku juga mengikuti siklus permintaan dari industri manufaktur. Pada periode April dan Mei, Raphon mengamati saham tambang mineral turun tajam terseret kekhawatiran merosotnya permintaan global. Pada saat yang sama, pergerakan saham emiten kimia dan semen cenderung sideways. Founder WH Project, William Hartanto menyatakan, penurunan tajam pada saham barang baku juga akibat minimnya minat investor. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova turut memandang peluang saham barang baku mengalami rebound. Namun, hanya secara jangka pendek lantaran tekanan harga masih membayangi. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo sepakat, momentum kenaikan harga saham barang baku masih cenderung terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kredit perbankan tahun ini bisa tumbuh 10%. Kendati begitu, lajunya semakin melandai sepanjang tahun berjalan ini. Per April 2023, kredit perbankan hanya tumbuh 8,08%, semakin menyusut dari awal tahun. Kredit pada Januari masih tumbuh 10,53%, lalu meningkat 10,64% pada Februari dan melandai menjadi hanya naik 9,93% pada Maret. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, beberapa bank memang sudah ada yang melaporkan melakukan revisi target kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) mereka tahun ini. Namun, perbankan secara agregat masih optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan kredit 10%. Menurut Dian, optimistisme didorong kondisi ekonomi domestik yang relatif sudah pulih dan adanya persiapan Pemilu 2024 yang umumnya dapat mendorong konsumsi. Dari kacamata OJK, melandainya laju kredit perbankan pada April hanya karena siklus musiman saja. Dian menyebut, pertumbuhan kredit di April secara historikal memang selalu turun dibanding bulan sebelumnya, kecuali pada tahun 2022. Tapi Dian juga mengakui permintaan kredit masih tumbuh terbatas. Selain itu, pencabutan berbagai stimulus Covid-19 juga berpengaruh. Karena itu, belum semua bank berniat merevisi target. Bank Central Asia (BCA) misalnya, masih mempertahankan target penyaluran kredit 10%-12% tahun ini. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, bank akan mengkaji peluang penyaluran kredit di berbagai sektor secara hati-hati.

Indonesia sebagai negara dengan sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah ternyata masih menghadapi aral yang tidak mudah dalam mewujudkan gagasan green economy atau ekonomi hijau. Program transisi energi yang menjadi pilar penting dalam ekonomi hijau belum juga menghasilkan kemajuan berarti. Persoalan lain seperti jenis proyek energi hijau yang bakal dikerjakan, termasuk upaya menjaring investasi yang lebih besar, turut menjadi perhatian. Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah banyak membuat gebrakan untuk mengejawantahkan cita-cita ekonomi hijau. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah diselaraskan dengan tujuan pencapaian target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060. “Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, Selasa, (6/6). HSE-CSR Manager Bayan Resources Dian Fiana Ratna Dewi mengatakan bahwa begitu gencarnya tuntutan masyarakat global tentang energi bersih menciptakan perubahan permintaan. “Produk tinggi emisi ini akan mengalami penurunan permintaan. Ke depan, kami akan menuju diversifikasi untuk energi yang ramah lingkungan. Kendati, masih perlu waktu yang agak panjang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai target nol emisi karbon tersebut, pemerintah menetapkan permintaan listrik di Indonesia dapat dipasok dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 700 gigawatt (GW). Adapun, pemanfaatan EBT hingga saat ini baru sekitar 12,5 GW dari potensi yang mencapai 3.000 GW. Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi. Dia menilai, upaya menjaring investasi masih belum optimal karena masih banyak yang belum akrab dengan proyek energi hijau. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2023 belum sesuai dengan target. Semestinya, kata dia, setiap tahun ada penambahan pembangkit energi terbarukan di sistem PLN.

Saham di kelompok LQ45 berpeluang terkerek sebagai respons atas kebijakan BEI yang melakukan normalisasi batas auto rejection. Perubahan batasan tersebut memberi peluang pergerakan harga menjadi lebih lebar. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian persentase auto rejection bawah (ARB) sebesar 15% mulai perdagangan Senin (5/6). Kebijakan itu menjadi bagian dari ketentuan tentang persentase auto rejection simetris tahap pertama. Dalam kerangka kebijakan BEI, selanjutnya persentase auto rejection tahap kedua akan dilakukan pada 4 September 2023. Pada tahap pertama, batasan auto rejection atas (ARA) ditetapkan berbeda untuk tiap fraksi harga dengan rentang antara 20%—35%. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto mengatakan bahwa kebijakan normalisasi batas auto rejection akan meningkatkan gairah pasar karena rentang pergerakan yang lebih lebar. Dengan demikian, para investor cenderung lebih mudah untuk bertransaksi sehingga likuiditas pasar meningkat. Dengan normalisasi batas auto rejection, Investindo Nusantara Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 6.300—7.300 pada tahun ini. Posisi IHSG yang saat ini masih relatif rendah, menurut Pandhu dapat dimanfaatkan investor untuk mulai mengoleksi saham-saham sebagai investasi jangka panjang. Sepanjang tahun ini, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih rendah dari Indeks LQ45 Menurut Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina, penyebab IHSG underperform dibandingkan dengan LQ45 adalah akibat saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang tidak masuk ke dalam LQ45 sehingga memberatkan IHSG.

Perusahaan asal Singapura Calypte Holding berkolaborasi dengan korporasi dari China CGN Energy International Holding Co. Limited untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Bengkalis, Riau.Tak hanya itu, keduanya juga bakal membangun pembangkit listrik tenaga gas turnin gabungan (CCGT) dengan kapasitas 500 MW.Chairman Eksekutif Calypte Holding Iskandar mengungkapkan proyek ini akan menjadi backbone bagi energi listrik Sumatra. PLTS dan CCGT di Bengkalis ini akan memulai konstruksi pada Januari 2025 dan diharapkan selesai pada September 2027. Di Kepulauan Riau, Calypte Holding juga sedang membangun PLTS sebesar 1.500 MW dengan menggunakan sistem ground mounted. Namun, imbuhnya, dengan adanya PLTS ini, Riau akan menjadi pusat energi terbarukan yang kuat dan berkelanjutanDia menambahkan proyek PLTS ini diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar US$1,2 miliar, sedangkan proyek CCGT diproyeksikan mencapai US$1 miliar.General Manager of Business Development CGN Energy International Holdings Liu Run menilai Indonesia memiliki kondisi yang sangat baik untuk pengembangan PLTS.

Alokasi anggaran subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik di sektor transportasi pada 2024 meningkat 30,15% menjadi Rp12 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini. Lonjakan subsidi di sektor transportasi pada tahun depan disumbang oleh subsidi keperintisan dari Rp3,51 triliun pada 2023 menjadi Rp4,1 triliun. Khusus subsidi kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) juga meningkat dari Rp6,71 triliun pada 2023 menjadi Rp7,9 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memang menyiapkan alokasi anggaran subsidi angkutan perintis untuk semua moda sebesar Rp4,1 triliun untuk tahun anggaran 2024. Menurutnya, alokasi anggaran keperintisan itu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi subsidi pada 2023 sebesar Rp3,51 triliun. Perinciannya, moda transportasi darat mendapatkan Rp1,5 triliun yang di antaranya akan digunakan untuk 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antar moda, tujuh lintasan angkutan barang, serta angkutan perkotaan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Khusus sektor perkeretaapian juga mendapatkan alokasi subsidi keperintisan senilai Rp176,98 miliar untuk subsidi layanan kereta di tujuh lintasan. Pada sektor perhubungan udara, dia menjelaskan akan mendapatkan dana sekitar Rp554 miliar untuk 42 rute perintis kargo, 220 rute penerbangan perintis penumpang, satu rute subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang serta kargo. Menhub menegaskan jumlah tersebut belum termasuk PSO 2024 yang diberikan pada sektor perkeretaapian dan sektor transportasi laut sebesar Rp4,7 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp3,2 triliun. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan rencana kenaikan subsidi angkutan perintis merupakan salah satu upaya Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, kenaikan subsidi tersebut perlu mengingat masih banyaknya masyarakat terutama di daerah terpencil dan terdepan yang membutuhkan akses transportasi yang optimal.