RANGKA baja yang membentuk struktur utama Stasiun Padalarang di Bandung Barat, Jawa Barat, sudah berdiri sempurna. Saat disambangi Tempo, Sabtu lalu, 10 Juni 2023, bentuk fisik stasiun dengan atap yang membentuk gelombang itu sudah terlihat dari susunan rangka baja yang menjadi struktur bangunan tersebut. Namun rangka-rangka baja itu mayoritas belum berlapis dinding. Stasiun yang digarap kontraktor China Railway Group Limited (CREC) Indonesia itu memanjang dari area kedatangan penumpang hingga menutupi rel. Bisingnya aktivitas yang terdengar sedari pintu masuk menandakan proses konstruksi perhentian kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut belum rampung. Pada tengah hari, Tempo sempat melihat uji coba rangkaian kereta cepat di jalur khusus Padalarang tersebut. Seorang petugas kebersihan membenarkan bahwa pengujian itu berjalan beberapa kali sehari. “Tidak menentu lewatnya. Kadang sehari dua atau tiga kali,” ujarnya. Area konstruksi stasiun sepur kencang itu mencakup lahan seluas 12.748 meter persegi, mencakup gedung utama, dua peron, dan empat jalur yang melintasinya. Stasiun anyar itu dibangun bersebelahan dengan stasiun kereta api Padalarang yang pernah melayani rute Padalarang-Cianjur, sebelum berhenti beroperasi pada 2013. Kedua stasiun ini hanya dipisahkan oleh sebuah bangunan yang akan dijadikan ruang tunggu penumpang. (Yetede)

Kota Berlin di Jerman menjadi salah satu kawasan urban maju di dunia yang berupaya keras menjadi berkelanjutan dan tercatat di urutan keenam kawasan dengan layanan transportasi publik terbaik di dunia. Kini, sebagian masyarakat setempat tengah tergila-gila dengan gaya hidup hijau. Ada tren menghindari konsumsi daging hewan ataupun produk turunannya yang berjejak karbon terlalu tinggi dan merusak lingkungan. Meskipun demikian, Berlin tetap menerima industri besar berumah di kotanya, tetapi sederet regulasi diterapkan. BMW Motorrad, pabrik pembuatan sepeda motor berusia 100 tahun ini setia bercokol di lahan seluas 230.000 meter persegi di kota Berlin. Pabrik yang mampu memproduksi 900 unit sepeda motor dan sepeda motor listrik per hari itu digawangi 2.200 karyawan. BMW Motorrad yang mengekspor lebih 80 % produknya mencari posisi di mana lini bisnisnya tidak makin memperkeruh problema dunia, karena BMW bagian dari industri kendaraan bermotor pribadi yang secara umum alat mobilitas bermesin non-angkutan umum itu populasinya terus meningkat. Banyaknya kendaraan bermotor pribadi di dunia memiliki andil besar menyumbang polusi udara, kemacetan, dan eksploitasi sumber daya alam untuk setiap produknya.

”Kami menyadari kendaraan bermotor pribadi masih dibutuhkan karena tidak semua wilayah terjangkau angkutan umum, selain berbagai alasan pribadi lain. BMW mengisi celah ini dengan tetap terus mencari cara agar produk kita makin ramah lingkungan dan sebagai perusahaan turut ambil bagian untuk mencegah kerusakan lingkungan makin menjadi,” kata Ilka Horstmeier, Member of the Board of Management of BMW AG, Human Resources, Labour Relations Director, Rabu (24/5) di Berlin. Di semua pabrik dan kantornya, menurut Horstmeier, BMW menerapkan tata kelola bisnis berkelanjutan. Di BMW Motorrad Berlin, kawasan pabrik asri dikelilingi sabuk tegakan pohon hijau dan tentunya menekan limbah yang merusak lingkungan. Pengunjung yang memang ingin membeli atau menjajal sepeda motor atau sekadar ingin berwisata juga bakal senang ketika disuguhi madu asli produk setempat. Panen madu dari sarang lebah di atap pabrik yang dirintis sejak 2018 rutin dilakukan. Madu yang dikemas dalam botol kaca menjadi oleh-oleh alternatif dari kunjungan ke BMW Motorrad. (Yoga)

Cadangan devisa kembali menyusut di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2023 sebesar US$ 139,3 miliar. Angka tersebut turun 3,39% dari posisi akhir April 2023 yang US$ 144,2 miliar. Bahkan, cadangan devisa ini turun ke level terendah sejak akhir tahun 2022. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono bilang, penurunan cadangan devisa akibat pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. "Serta adanya antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian," terang Erwin, Jumat (9/6). Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, penurunan cadangan devisa pada Mei lalu juga sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global. Terutama, terkait arah kebijakan suku bunga global di tengah tren inflasi yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang ketat. Akibatnya, arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia pun tersendat. Ini turut memengaruhi cadangan devisa. Catatan Faisal, pada Mei 2023, arus modal asing masuk ke Indonesia sebesar US$ 560 juta, melandai dari posisi April 2023 yang sebanyak US$ 1,12 miliar. Tak hanya itu, aliran modal berpotensi masuk ke Indonesia lewat penanaman modal asing (PMA) dari upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang digalakkan pemerintah. Namun di sisi lain, akan ada tantangan arus masuk modal asing ke pasar keuangan baik di obligasi maupun saham. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat ada kemungkinan cadangan devisa naik bulan ini. Sebab di bulan Juni tak ada siklus pembayaran utang seperti bulan sebelumnya. Sehingga potensi kenaikan cadangan devisa terbuka lebar. Secara keseluruhan, cadangan devisa diproyeksikan masih mampu mendukung posisi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. "Lebih dari cukup untuk menjaga pergerakan rupiah," tegas David kepada KONTAN, Jumat (9/6).

Bank perekonomian rakyat, baik konvensional maupun syariah, tengah bergegas memenuhi kebijakan atas modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah BPR yang kesulitan memenuhi kebijakan modal inti memilih melakukan konsolidasi antar BPR, atau menutup usahanya sama sekali. Lembaga Simpanan Masyarakat (LPS) menyampaikan, saban tahun ada saja BPR yang bangkrut. Dalam rentan waktu lima tahun sejak 2019-2023, terdapat 27 BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya. Sembilan di antaranya sedang dalam proses likuidasi. Terbaru, Februari lalu, PT BPR Bagong Inti Marga dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi oleh LPS. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, kebangkrutan BPR dan BPRS secara historis karena ada kelemahan di tatakelola. "Akhirnya terjadi mismanagement atau fraud," katanya, Jumat (9/6). Menilik laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2023, tercatat jumlah BPR dan BPRS yang masih berdiri sebanyak 1.426 bank, dengan total kantor yang beroperasi sebanyak 6.301 unit. Angka ini menurun dari jumlah BPR dan BPRS di Desember 2022, yang mencapai 1.441 bank dengan total kantor yang beroperasi 6.044 unit. Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia menyampaikan, BPR sedang terus berupaya meningkatkan permodalan. Sehingga bisnis BPR dan BPRS dapat berkembang dengan layanan dan produk yang lebih banyak, beragam dan berbasis teknologi. "Kami juga terus meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan SDM," kata dia.

Ekonomi yang melemah membawa China menuju inflasi mendekati nol, bahkan deflasi, di bulan Mei. Desakan bagi bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) untuk melonggarkan kebijakan moneter pun menguat. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (9/6), China mencatat inflasi di Mei cuma naik 0,2% dari tahun sebelumnya. Biro Statistik Nasional China, mengatakan angka tersebut sesuai dengan perkiraan.Realisasi tersebut juga naik dari inflasi April, yaitu 0,1%. Indeks harga produsen malah turun 4,6% karena harga komoditas yang lebih rendah dan lemahnya permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan ini lebih dalam dari proyeksi konsensus ekonom, yang sebesar 4,3%. "Penurunan indeks harga produsen disebabkan oleh harga-harga komoditas internasional secara umum turun dan permintaan domestik dan eksternal untuk produk-produk industri relatif lemah," kata Dong Lijuan, analis NBS. Rebound di pasar perumahan juga mulai terhenti. "Risiko deflasi masih membebani perekonomian, indikator-indikator ekonomi baru-baru ini mengirimkan sinyal-sinyal yang konsisten bahwa ekonomi sedang mendingin," kata Zhiwei Zhang, Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management, kemarin, seperti dikutip Bloomberg. Dus, desakan agar suku bunga turun makin santer. Presiden Shanghai University of Finance & Economics Liu Yuanchun mengatakan, penurunan suku bunga diperlukan untuk meringankan beban pembiayaan bisnis swasta dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berbagai pekerjaan rumah menanti untuk diselesaikan setelah pemerintah dengan tegas melarang ekspor bauksit mulai hari ini. Potensi penurunan pendapatan negara, peningkatan pemutusan hubungan kerja, dan gugatan di World Trade Organization atau WTO menjadi problem yang harus segera dicari jalan keluarnya. Masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penurunan kinerja perusahaan pertambangan yang tidak lagi bisa mengekspor produk mentahnya menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah mencatat setidaknya bakal ada 1.019 orang yang berpotensi tidak dapat bekerja karena kegiatan produksi dan penjualan bauksit terimbas larangan ekspor. Selain itu, ada juga potensi penurunan penerimaan royalti bauksit sebanyak US$49,6 juta per tahun, karena 8,09 juta ton bauksit senilai US$288,52 juta tidak bisa diekspor pada tahun ini. Jumlah itu pun bakal meningkat pada 2024 menjadi 13,86 juta ton bauksit yang tidak bisa dijual di pasar global dengan perkiraan mencapai US$494,6 juta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif percaya diri bisa mengantisipasi sejumlah persoalan yang menyertai pelarangan ekspor bauksit. Bahkan, pemerintah juga telah siap menghadapi gugatan negara konsumen bauksit nasional di WTO. Menurutnya, pemerintah terus konsisten melaksanakan larangan ekspor mineral mentah untuk meningkatkan industri penghiliran di dalam negeri. Terlebih, saat ini Indonesia berupaya menjadi negara yang tidak hanya menjual bahan baku, tetapi mengimpor produk turunan yang dihasilkan dari bahan baku tersebut. Arifin pun percaya diri negara yang selama ini menjadi konsumen bauksit nasional bakal mengerti alasan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah produk sumber daya mineral.

Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core), menyarankan pemerintah untuk menyiapkan argumen dan data yang bisa menguatkan alasan Indonesia melarang ekspor bauksit. Terlebih, beberapa aturan di WTO ada yang memberikan kelonggaran terhadap negara berkembang. “Itu bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan argumen dan data yang sejalan dengan kebijakan Badan Dagang Dunia,” katanya. Ronald Sulistyanto, Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), mengatakan pelarangan ekspor bauksit tidak akan langsung membuat kebijakan penghiliran komoditas tersebut berjalan. Alasannya, pembangunan smelter bauksit memerlukan investasi tidak sedikit, yakni sekitar US$1,2 miliar dengan waktu pengembalian investasi yang relatif lama.

PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) mempersiapkan strategi baru untuk menjaga konsistensi pertumbuhan kinerja bisnisnya yang pesat pada awal tahun ini. Kali ini, perseroan memperluas sayap bisnisnya melalui kerja sama dengan pengembang hunian papan atas, Agung Sedayu Group. Langkah ini ditempuh guna memperluas bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Ina, yang merupakan salah satu lini bisnis yang empuk bagi perbankan. Penandatanganan kerjasama telah dilakukan kemarin, Jumat (9/6). Nantinya emiten perbankan milik Salim Group ini akan memberikan fasilitas kredit bagi konsumen untuk kepemilikan rumah tapak dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Golf Island. Direktur Utama Bank Ina, Henry Koenaifi, mengatakan bahwa kerja sama terebut merupakan bagian dari diversifikasi dan perluasan portofolio bisnis Bank Ina. Kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk memperluas layanan, terutama pembiayaan konsumer. Dalam komposisi penyaluran kredit perseroan, porsi kredit konsumer masih tergolong kecil dibandingkan dengan segmen lain. Langkah ini juga menjadi strategi Bank Ina untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya yang sedang bagus. Adapun, pada kuartal pertama tahun ini, BINA membukukan laba bersih Rp58,83 miliar, naik tujuh kali lipat atau 639,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp7,95 miliar.

Optimisme terhadap kinerja kredit industri perbankan masih tetap bernyala, kendati terlihat adanya tren perlambatan pada April 2023 lalu. Momentum Pemilihan Umum 2024 bakal menjadi salah satu katalis yang mengerek permintaan kredit debitur. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), portofolio kredit industri perbankan hingga April 2023 mencapai Rp6.464 triliun, tumbuh 8,08% secara tahunan (year-on-year/ YoY). Namun, pertumbuhan tersebut menurun dibanding Maret 2023 yang tumbuh 9,93%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa seiring dengan melandainya kredit pada April 2023, sejumlah bank merevisi rencana bisnis bank (RBB). “Kita sudah menerima beberapa bank yang melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan kredit,” kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Selasa (6/6). Optimisme itu antara lain didorong perekonomian domestik yang mulai pulih pascapandemi, persiapan Pemilu 2024 yang pada umumnya akan mendorong konsumsi masyarakat, serta permintaan pada jenis kredit lain. Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan, mengatakan bahwa meskipun terjadi tren pelambatan penyaluran kredit pada awal tahun, CIMB Niaga masih optimis permintaan kredit akan tumbuh pesat pada keseluruhan tahun ini. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi, juga mengatakan bahwa bank, khususnya bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank BJB masih melihat pertumbuhan kredit pada sisa tahun ini yang moncer. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, mengatakan bahwa tren melandainya penyaluran kredit pada April 2023 lebih bersifat teknikal setelah mengalami tren pertumbuhan dalam beberapa bulan sebelumnya.

Di sisi lain, adanya momentum Pemilu 2024 dapat menjadi katalis positif bagi penyaluran kredit perbankan. Efeknya bakal terasa setidaknya mulai akhir tahun ini. Salah satu sektor yang potensial mendapatkan kredit masif adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa pemilu sering kali dilihat dan terbukti dari data serta analisis yang terjadi, akan memberikan tambahan peluang bagi pergerakan aktivitas perekonomian. Sebelumnya, Ekonom Senior DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan bahwa berdasarkan analisis DBS Macro and Strategy Team, dalam empat pemilu terakhir yakni 2004, 2009, 2014, dan 2019, terdapat kecenderungan konsumsi rumah tangga meningkat sampai satu kuartal sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah itu, pergerakannya cenderung stabil dengan sedikit bias penurunan. Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengatakan jelang pemilu, salah satu jenis kredit bank yang diperkirakan moncer adalah kredit ke sektor UMKM.

Indonesia tengah menggalang dukungan dari sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin untuk melindungi kepentingan bersama dalam perdagangan mineral kritis dan hasil hutan tropis, sekaligus mengantisipasi diskriminasi perdagangan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah mendekati sedikitnya 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin untuk membuat aliansi negara penghasil mineral kritis dan hutan tropis atau yang belakangan disebut sebagai Global South Cooperation. Jokowi bersama dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rencananya bakal bertemu dengan Presiden Kongo, Félix Tshisekedi, di Ibu Kota Kongo, Kinshasa pada 25 Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa ketiga pemimpin negara berkembang dari tiga benua berbeda itu dijadwalkan untuk menandatangani kesepakatan terkait dengan inisiatif Global South Cooperation tersebut. Selanjutnya pada Oktober 2023, 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin bakal bertemu di Bandung untuk menindaklanjuti inisiatif Global South Cooperation tersebut. Kebijakan yang tidak memasukkan mineral kritis Indonesia sebagai penerima kredit pajak energi baru terbarukan (EBT) AS itu membuat investasi hijau justru bimbang di dalam negeri. Pemerintah AS mendiskriminasi mineral kritis Indonesia yang dianggap turut jadi perhatian IRA lantaran sebagian besar smelter domestik dikerjakan perusahaan China.