Pemerintah dan DPR sepakat untuk memangkas asumsi dasar pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Pemangkasan target itu dinilai lebih realistis dengan melihat proyeksi perekonomian global dan berbagai faktor ketidakpastian domestik tahun depan. Dengan target asumsi pertumbuhan ekonomi lebih moderat, pemerintah diharapkan lebih fokus menempuh strategi kebijakan yang efisien untuk mendorong belanja lebih berkualitas serta menjaga stabilitas harga untuk mempertahankan laju konsumsi rumah tangga. Pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Kementerian PPN, BI, OJK, dan BPS di Jakarta, Kamis (8/6).

Sebelumnya, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 %. Namun, kesepakatan terbaru pemerintah dan DPR, asumsi batas bawah itu diturunkan menjadi 5,1 %, sedangkan asumsi batas atas tetap dipertahankan 5,7 %. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (9/6), mengatakan, target 5,1 % itu lebih realistis jika melihat kondisi perekonomian tahun depan yang masih diliputi ketidakpastian. Dengan rentang asumsi yang lebih lebar pemerintah lebih mudah memenuhi target pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Bisnis pertemuan, insentif, konvensi, dan ekshibisi diyakini bakal bertumbuh seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 serta perekonomian yang semakin pulih. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 juga dinilai bisa membuka peluang bagi pelaku industri ini. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (9/6) berpendapat, sector industri pertemuan, insentif, konvensi, pameran atau meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) berpotensi terus bertumbuh seiring pandemi Covid-19 yang mereda. Di sisi lain, animo untuk menggelar pameran atau ekshibisi semakin besar.

”Sekarang ruang rapat di hotel-hotel mulai penuh dan kebangkitan industri MICE ini mungkin akan terus berlanjut. Meski tetap ada tantangan, anggaran belanja MICE yang sempat tertahan sekarang sudah mulai dicairkan oleh korporasi maupun pemerintah,” ujarnya. Menurut Bhima, perhelatan pemilu yang akan berlangsung dapat turut mendukung pertumbuhan MICE. Sebab, agenda itu sering memanfaatkan tempat-tempat ekshibisi di hotel. Selain itu, kepanitiaan Indonesia di sejumlah acara internasional memberikan peluang bagi industri MICE untuk tumbuh lebih tinggi. Situasi positif itu, tecermin pada kinerja PT Dyandra Media International tbk atau Dyandra, pelaku industri MICE, yang membukukan laba bersih Rp 55,9 miliar pada triwulan I-2023, naik 533 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang pada April 2023. Angka itu naik 25,64 persen dibandingkan April 2022 yang 13,73 juta orang. Menurut VP Corporate Communication Tokocrypto, salah satu platform perdagangan kripto, Rieka Handayani, Jumat (9/6/2023), pertumbuhan itu didorong adopsi yang lebih luas oleh berbagai platform perdagangan kripto. (Yoga)

Investasi yang berhasil direalisasikan untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel sehingga tak terjadi ketimpangan. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, total investasi Rp 328,9 triliun per triwulan I-2023, setara 23,5 % target Presiden Jokowi, yakni Rp 1.400 triliun. Sebanyak Rp 177 triliun berasal dari penanaman modal asing dan Rp 151,9 triliun dari penanaman modal dalam negeri. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, upaya pemerintah yang gencar menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, harus diapresiasi. Sebab, kebijakan hilirisasi hasil tambang membutuhkan modal besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

”Hilirisasi ini tidak terbatas pada nikel, ada juga komoditas lainnya, seperti timah, tembaga, emas, dan lainnya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/6). Pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, butuh dana besar. Smelter yang telah beroperasi akan terus bertambah dalam waktu dekat. Kendati begitu, pekerjaan rumah yang tersisa  adalah penguatan pasar domestik untuk menampung olahan tambang mineral. Hal itu mesti berjalan paralel dengan investasi untuk hilirisasi hasil tambang. ”Hulu yang berupa investasi tetap dicari. Pada saat bersamaan, hilirnya, yakni pembeli atau pasar, juga disiapkan,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah serta warga di Kepulauan Riau meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjamin pengerukan sedimentasi laut tidak akan merusak lingkungan pesisir.Pembukaan keran ekspor pasir laut harus disertai sistem perizinan yang ketat dan pemantauan hukum yang kuat. Pada 15 Mei 2023, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan regulasi itu, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Anggota Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan, Jumat (9/6) mengatakan, pemanfaatan sumber daya laut harus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan tidak boleh dirugikan akibat kebijakan itu.

”Penambangan pasir laut atau jika menggunakan istilah pemerintah disebut pembersihan sedimentasi laut, harus dilakukan secara selektif. Pemerintah harus memastikan jangan sampai karena tambang, nelayan jadi kehilangan mata pencarian dan jangan sampai karena tambang pulau-pulau kecil jadi (mengalami) abrasi,” katanya. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat, keluarnya PP No 26/2023 memancing reaksi yang beragam dari warga. Sebagian ada yang menganggap itu adalah peluang bagi daerah untuk menambah pendapatan, tetapi sebagian merasa khawatir karena berkaca terhadap dampak buruk tambang pasir laut pada 20 tahun lalu. ”Yang paling khawatir adalah pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Karena itu, kami mohon agar dibuat peraturan turunan guna menjamin nantinya sarana yang digunakan (untuk mengambil pasir) benar-benar ramah lingkungan,” ujar Said dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Batam, 8 Juni lalu. (Yoga)

Pemilik warung itu tidak menerima pelanggannya yang bernama Yudha (27) membayar bungkusan makanan berisi sayur, tempe, telur dadar, dengan uang receh pecahan Rp 100, Rp 200, dan Rp 500 senilai total Rp 20.000. ”Orang itu hanya menerima koin Rp 500 dan Rp 1.000, yang Rp 100 dan Rp 200 enggak mau terima karena dibilang tidak laku. Bungkusan makanan itu akhirnya dikembalikan. “Enggak apa-apa biarin cari tempat makan lain yang mau terima. Biar dia tahu uang receh ini berharga dan berlaku,” katanya kesal. Adrian (34) mengalami hal yang sama saat berbelanja di salah satu toko kelontong di Palmerah Selatan, Jakpus, Senin (5/6). Uang receh senilai Rp 12.000 miliknya langsung ditolak oleh penjual karena dia bilang tidak laku. Seenaknya mengatur dan menolak uang yang sah ini. BI dan negara belum menarik uang ini. Uang ini masih berlaku,” ujar Adrian. ”Kami ini pejuang uang receh. Kami kumpulkan dan gunakan jika uang sudah tipis. Uang darurat yang sangat menolong di waktu tertentu, tapi malah ditolak. Uang receh itu sangat berarti untuk menyambung hidup. Saya tersinggung dengan penolak pembayaran menggunakan uang receh karena ini uang negara yang sah,” lanjutnya.

Alo (25), pedagang warung makan, dan Syukur (34), pedagang toko kelontong, sepakat mengatakan, uang receh Rp 100 dan Rp 200 tidak laku, karena mereka menjual produk dengan harga genap atau bulat untuk memudahkan transaksi, misalnya Rp 1.500, Rp 2.000, Rp 2.500 dan seterusnya. ”Karena pelanggan kadang tidak terima dikasih kembalian uang receh seratusan dua ratusan. Biar enggak repot harganya dibuletin. Enggak pakai uang itu karena susah nyarinya, peredarannya sedikit, enggak kayak uang Rp 1.000 ke atas. Kami repot untuk memenuhi dan mencari uang pecahannya,” kata Syukur. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, berdasarkan hasil survei BI terkait preferensi penggunaan instrumen pembayaran di masyarakat tahun 2022, sekitar 40 % responden masih memerlukan uang rupiah logam pecahan Rp 100 dan Rp 200 dalam transaksi jual beli secara tunai. BI berkewajiban menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup, sesuai kebutuhan, dan kualitas layak edar, sesuai dengan amanat UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagian kalangan mungkin menganggap uang pecahan Rp 100 dan Rp 200 tidak bernilai. Namun, di mata Yudha, Adrian, dan sebagian warga lain, uang receh yang mereka kumpulkan adalah penyelamat untuk menyambung hidup di kala terdesak dan berharga bagi mereka yang sangat membutuhkan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Ekonomi zona uero memasuki teritori resesi teknikal pada kuartal pertama tahun ini. Dalam kalangan ekonom tidak optimistis tentang prospeknya dalam bulan-bulan kedepan. Badan statistik Uni Eropa (UE) atau Eurostat, dalam laporannya pada Kamis (08/06/2023) waktu setempat menyatakan, produk domestik bruto (PDB) blok beranggotakan 20 negara itu kontraksi -0,1% di kuartal pertama 2023. Jerman pun seacara teknikal mengalami resesi karena ekonominya juga kontraksi pada triwulan terakhir 2022. Resesi teknikal juga dialami sekarang oleh zona uero, karena ekonominya kontraksi 0,1% pada kuartal terakhir 2022. KINERJA PDB negatif selama dua kuartal berturut-turut secara luas diartikan sebagai resesi teknikal. "Berita pada PDB menyusut pada kuartal pertama berarti zona uero telah jatuh ke dalam resesi teknikal. Kami menduga bahwa ekonomi akan berkontraksi lebih lanjut selama sisa tahun ini," ujar Andrew Kenningham, Kepala Ekonomi Eropa di Capital Economics, dalam catatan risetnya Kamis, seperti dikutip CNBC. Konsumsi rumah tangga di zona uero juga turun 0,3% pada kuartal pertama. Hal ini menyoroti tekanan yang dihadapi konsumen ditengah inflasi dan suku bunga yang terus naik. (Yetede)

JAKARTA,ID-Saham-saham bank digital menguat tajam dalam sepekan terakhir dipimpin oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) dan PT Bank Jago Tbk (ARTO). Investor giat mengoleksi saham-saham tersebut seiring maraknya tren digitalisasi perbankan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (9/6/2023), selain saham BBHI dan ARTO, saham bank digital lainnya menunjukkan penguatan, meski dibawah kedua bank tersbeut. Saham BBHI ditutup naik Rp235 (18,50%) menjadi Rp1.505, sehingga menjadi lompatan besar hingga 47,54% dalam sepekan ini, dari Rp 1.020 menjadi Rp 1.505. Terkait pergerakan harga saham bank digital lainnya, yaitu saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) juga ikut terkerek Rp 20 (4%) menjadi Rp 520, dengan demikian saham ini telah menguat 15,5% dari Rp482 menjadi Rp 520 pekan ini. Penguatan serupa juga melanda saham PT bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) naik dari Rp 352 menjadi Rp 372 sepanjang pekan ini. Saham PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) menguat dari Rp 1.285 menjadi Rp 1.420. Sedangkan penguatan terendah menimpa saham PT Bank MNC Tbk (BABP) yang berhasil naik tipis dari 76 menjadi Rp 78 pekan ini. "Kami melihat, kenaikan harga saham emiten bank digital belakangan ini sifatnya rally atau kenaikan yang relatif konsisten. Sejatinya, tren digitalisasi perbankan telah mengubah lanskap inklusi keuang di Tanah Air," kata Senior Investmen Information Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta, kepada Investor Daily. (Yetede)

LONDON,ID-Laju ekonomi Eropa pada akhir 2022 dan awal 2023 dilaporkan sedkit mengalami kontraksi akibat terhentinya pasokan gas alam dari Rusia dan tingkat inflasi tinggi yang berdampak pada belanja konsumen. Tapi pergeseran kecil dalam angka-angka tersebut tidak banyak mengubah apa yang telah dialami oleh kelompok rumah tangga. Mulai dari kenaikan harga-harga di toko kelontong, cicilan tempat tinggal lebih tinggi karena Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga, hingga susahnya mendapatkan pekerjaan dengan upah yang sepadan dengan kenaikan harga biaya hidup. Hantaman inflasi dan suku bunga tinggi terhadap rumah tangga itu mmebuat mereka terpaksa mengurangi pengeluaran. sebagian analis bahkan memprediksi  ekonomi Eropa masih kontraksi lebih lanjut di tahun ini. "Secara keseluruhan, perekonomian zona uero kembali mengalami kekacauan," kata ekonom zona uero di bank ING, Bert Colijn dalam sebuah catatan, yang dikutip AP pada Kamis (08/06/2023). Namun pekan ini, Organisasi untuk Kerja Sama  Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi zona euro naik tipis 0,9% untuk 2023. Berarti zona euro sudah mengalami penurunan atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Yang kemudian secara ekonomi mau pun politik didefinisikan  sebagai resesi teknikal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 322,52 km akan beroperasi pada 2023-2024. Ruas jalan tol yang akan beroperasi tahun ini sepanjang 190,15 km, terdiri atas ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Skesi 5 dan 6 sepanjang 13,2 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Perapat Seksi 1-2 (38,45 km), Kisaran-Indrapura (47,6 km), Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjungpura (26,2 km), dan Sp Indalaya-Prabumulih sepanjang 64,7 km.  Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian mengungkapkan, Jalan Tol Trans Sumatra akan beroperasi pada tahun depan sepanjang 132,37 km, terdiri atas Jalan Tol Kayu Agung Palembang-Betung Seksi 2 (24,9 km), Bangkinang-Pangkalan (24,7 km), Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (24,67 km), dan Kuala-Tanjung-Tebing Tinggi Parapat Seksi 3-4 (58 km). "Untuk ruas yang akan selesai konstruksi pada tahun 2023 sepanjang 134 km yang terdiri atas Jalan Tol Binjai Langsa Seksi Tanjungpura Pangkalan Brandan (19 km), Padang-Sicincin (36,6 km), Kayu Agung-Palembang-Betung Skesi 3 (44,29 km) dan Betung-Jambi Seksi bayung Lencir-Tempino (34,1 km)," kata Hedi kepada Investor Daily baru-baru ini. (Yetede)