Visi Indonesia emas pada 2045 merupakan wujud keinginan Indonesia untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi sehingga tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan merata serta mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mencapai sekitar US$9,8 trilliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya penghiliran industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Senada hal itu, pemerintah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai 11 Juni 2023 guna mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah berpendapat larangan bijih bauksit ini akan mempercepat penghiliran industri bauksit di dalam negeri. Estimasinya akan bisa mendongkrak nilai tambah bijih bauksit hingga US$1,9 miliar dengan manfaat sebesar US$1,5 miliar dan penciptaan lapangan kerja sekitar 7.627 orang di dalam negeri. Larangan ekspor bauksit yang mengacu pada UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebaiknya ditunda beberapa waktu dengan alasan berikut. Pertama, kebijakan larangan ekspor bauksit akan berdampak menghilangkan penerimaan negara dari bea keluar dan royalti bauksit sebesar Rp1,83 trilliun jika mengacu pada penerimaan negara tahun 2022. Kedua, jika produksi bauksit Indonesia diperkirakan 25 juta ton per tahun, sementara kapasitas smelter saat ini hanya bisa menyerap 13,25 juta ton per tahun maka dimungkinkan ada potensi produksi bauksit Indonesia tidak terserap sebesar 11,75 juta ton per tahun.

Ketiga, akibat tidak terserapnya bauksit tersebut maka harga jual bauksit dalam negeri pun diperkirakan akan lebih rendah daripada pasar dunia sehingga mendorong terjadinya penyeludupan bauksit ke luar negeri. Keempat, urgensi larangan ekspor bauksit perlu dilakukan bertahap seperti pemberian insentif pengolahan bauksit, pemberian bea ekspor alumina maupun produk hasil olahan bauksit lainnya, kemudian baru melarang ekspor bauksit mentah. Sekitar 12 perusahaan smelter yang rencananya dibangun, tetapi 8 perusahaan smelter ternyata masih dalam tahap persiapan lahan. Oleh karena itu, jika perusahaan penambang diharapkan untuk membangun smelter sendiri maka diperlukan pendanaan besar misalnya untuk membangun smelter dengan kapasitas input 3 juta ton bauksit dibutuhkan sekitar Rp 7,7 trilliun. Pembiayaan tersebut tentunya harus diberikan alternatif sumber pendanaan yang murah sehingga bisa diakses semua perusahaan penambang lokal. Penghiliran industri bauksit memerlukan langkah bertahap agar bisa berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku harus selalu ada sehingga diharapkan perusahaan penambang lokal fokus menambang bauksit saja.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong agar masyarakat Bali untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran suku bunga tinggi saat menabung agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat LPS Haydin Haritzon mengharapkan agar masyarakat di Pulau Dewata memahami syarat penjaminan yakni 3T yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta tidak terindikasi dan/atau melakukan tindakan fraud.“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai,” katanya dalam kegiatan Literasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia Kantor Perwakilan Bali di Seminyak, Sabtu (10/6). Jika perhitungan cashbackdan bunga yang diperoleh nasabah melebihi TBP maka simpanan tidak dijamin LPS. Oleh karena itu, LPS juga menekankan pentingnya perbankan menerapkan transparansi kepada nasabah khususnya saat menawarkan produk simpanan apabila tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS.Salah satu langkah cermat nasabah bank agar simpanan aman dan dijamin LPS dengan memilih bank dengan tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS. Dia menilai jika tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS, dan bank dinyatakan bangkrut, simpanan nasabah terancam tak bisa dibayarkan. Salah seorang mantan nasabah bank yang dilikuidasi, I Gede Ngurah Ari Prasetya mengatakan bahwa ketaatan mengikuti aturan LPS terbukti membantu saat bank mengalami masalah. Dia menceritakan ibunya adalah nasabah BPR Bank Pasar Umum (BPU) Bali yang dilikuidasi pada 2022. Saat itu ibunya memilih tabungan deposito senilai Rp2 miliar dan Rp500 juta. Ketika banknya dilikuidasi, dirinya tetap dapat mencairkan dananya secara utuh karena selama menabung mengikuti ketentuan 3T.

Kemenkeu akan memperluas cakupan sistem blokir otomatis untuk menagih piutang negara lainnya di luar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Perusahaan yang kerap mangkir dari kewajiban pembayaran akan semakin sulit mengakali sistem. Pemasukan dari berbagai sektor penerimaan negara pun diharapkan bisa meningkat lebih pesat. Sebelumnya, sistem blokir otomatis (automatic blocking system/ABS) hanya berlaku untuk menindak perusahaan yang kerap menunggak pembayaran PNBP. Korporasi yang belum membayar atau melunasi sisa kekurangan kewajiban PNBP akan diblokir dari Sistem Informasi Pembayaran PNBP On-line (Simponi) sehingga tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Pemerintah baru-baru ini merevisi regulasi untuk membuat pemblokiran itu menjadi lebih ketat melalui Permenkeu (PMK) No 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.

Dalam Pasal 184E diatur, sistem blokir otomatis dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBP. Upaya penyelesaian piutang negara lainnya itu diajukan melalui usulan dari unit eselon I di Kemenkeu, seperti dari DJP atau Bea dan Cukai, kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu. Usulan itu dapat disampaikan melalui sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan ABS. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo, Minggu (11/6) mengatakan, secara prinsip, sistem blokir otomatis kelak akan diterapkan untuk semua badan usaha yang mempunyai tunggakan kewajiban keuangan negara, baik PNBP maupun perpajakan (pajak dan bea cukai). Tunggakan pada salah satu sektor penerimaan akan berakibat pada diblokirnya layanan di semua sektor. (Yoga)

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, mengatakan, rencana OJK mendorong penambahan modal memang bisa mendorong ketahanan keuangan perusahaan asuransi. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat risiko gagal bayar kewajiban perusahaan kepada nasabah hilang. ”Asumsinya, dengan peningkatan modal disetor tidak ada gagal bayar. Padahal, tidak otomatis akan seperti itu,” ujar Irvan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/6). Menurut Irvan, masih banyak faktor lain yang bisa memengaruhi risiko gagal bayar perusahaan asuransi. Faktor itu, antara lain, pengawasan regulator, integritas manajemen, dan tata kelola.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menambahkan, rencana peningkatan modal minimum ini perlu terlebih dahulu berkaca dari kinerja keuangan pelaku industri. Saat ini banyak pelaku industri yang kesulitan memperbaiki kesehatan keuangannya. ”Industri asuransi umum saat ini tidak dalam keadaan sehat sehingga prioritas utama kami adalah bagaimana menyehatkan kembali industri tersebut,” ucap Budi. (Yoga)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masuk dalam daftar Forbes Global 2000 yang merupakan pemeringkatan perusahaan publik dengan indikator kinerja. Garuda ada di peringkat ke-1.572 dan menjadi satu-satunya perusahaan transportasi nasional dalam daftar tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Sabtu (10/6/2023), mengatakan, hasil pemeringkatan itu menjadi optimisme tersendiri atas outlook kinerja korporasi di masa mendatang. (Yoga)

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2023 sebesar 139,3 miliar dollar AS, turun 4,9 miliar dollar AS dari posisi April 2023. Penurunan cadangan devisa dipengaruhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valuta asing perbankan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, akhir pekan lalu, mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor. (Yoga)

Fenomena El Nino atau anomali iklim kering berpotensi mengganggu rantai produksi hewan ternak, salah  satunya bahan baku pakan. Hal ini dapat berimbas pada kenaikan harga produk peternakan. Untuk mengantisipasi dampak El Nino, peternak perlu menjaga kondisi suhu dan ketersediaan air serta mengoptimalkan pemberian pakan. Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan, kekeringan dapat memicu kenaikan harga bahan baku pakan ternak, misalnya jagung, dan berimbas pada biaya produksi. ”Selain pakan, cuaca yang lebih panas akan memengaruhi produktivitas hewan ternak, misalnya ayam,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/6).

Produktivitas yang dimaksud adalah daya serap hewan ternak untuk mengubah pakan menjadi daging, yaitu food conversion ratio (FCR). FCR ayam di kalangan peternak lokal berada di kisaran 1,5. Artinya, butuh 1,5 kg pakan untuk menambah berat ayam 1 kg. Dengan cuaca yang lebih panas, FCR akan meningkat sehingga peternak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk produksi. Sugeng menjelaskan, harga ayam sudah fluktuatif meski tanpa disertai anomali iklim. Saat ini, harga jual ayam hidup dari peternak berkisar Rp 22.500-Rp23.000 per kg dan di pasar tradisional sekitar Rp 37.000 per kg. Sementara untuk ayam potong sekitar Rp 55.000 per kg di pasar tradisional dan Rp 70.000 di pasar swalayan. ”Ketika biaya produksi naik, yang paling memungkinkan adalah menaikkan harga jual produk. Namun, dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat,” ucapnya. (Yoga)

Sebanyak 15.483 petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuntut hak penuh kompensasi kerugian akibat tumpahan minyak di Laut Timor tahun 2009. Perusahaan pengeboran minyak PTTEP Australasia bersedia membayar kerugian petani Rp 2,02 triliun. Koordinator petani rumput laut Kabupaten Kupang, Albert Gilon, di Kupang, Minggu (11/6/2023), menolak ada pemotongan atas ganti rugi. (Yoga)

JAKARTA,ID- Perbankan nasional punya kapasitas mumpuni untuk mendukung realisasi target NZE 2060. Ekspansi kredit masih menunggu terbentuknya ekosistem dan tambahan instrumen berkelanjutan. Selain itu bank perlu insentif penurunan giro wajib minimum agar likuiditasnya makin tebal. Komitmen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menerapkan aksi keuangan berkelanjutan (sustainability financing) cukup kuat. Setidaknya tergambar dari pertumbuhan nominal  kredit berkelanjutan (sustainable finance) atau pembiayaan hijau (green finance) yang disalurkan oleh top 10 bank nasional. Nilai kredit sustainability finance yang digelontorkan 10 bank yang menguasai lebih dari 62% aset perbankan nasional tercatat mencapai Rp1.463 triliun per tahun 2022, meningkat 12,5% year on year (yoy) dari sebesar Rp1.300,7 triliun pada tahun 2021. Adapun total kredit bank yang tersalur kesemua sektor tercatat Rp4.106,1 triliun pada 2022, tumbuh 11,3% yoy dibanding total kredit bank sebesar Rp 3.690,1 triliun pada tahun 2023. Merekahnya nilai kredit berkelanjutan atau sektor yang mengusung prinsip environmental, social, and governance (ESG) yang digelontorkan perbankan Tanah Air didorong sejumlah faktor. Selain atas kesadaran pentingnya menjaga masa depan bumi, tentu saja bank punya  motif bisnis untuk tujuan memacu profitabilitas. (Yetede)

Jakarta-Konsultan brand valuation (valuasi merek) terkemuka di dunia Brand Finance mempublikasikan Brand Finance Indonesia  100 2023 yang berisikan daftar 100 merek paling bernilai dan merek paling kuat di Indonesia. Dalam publikasi tersebut, brand BRI dinobatkan sebagai brand  dengan valuasi paling tinggi atau paling bernilai di Indonesia, yakni sebesar UD4,4 miliar atau setara Rp63,86 triliun (dengan kurs Rp14.850,- per US$) dan BRI mendapatkan rating AAA. BRI pun berhasil naik peringkat kedua pada tahun 2022 lalu menjadi peringkat teratas di tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, valuasi merek BRI tercatat tumbuh 15% secara yaer on year (yoy), jika ditarik lebih jauh, sejak tahun 2018 valuasi merek BRI telah  meningkat secara USD1,2 miliar atau tumbuh 38%. Adapun 10 brand paling bernilai di Indonesia atau "Top 10 Most valuable Indonesia Brands" versi brand finance 100 tahun 2023, secara berturut-turut adalah BRI, Telkom Indonesia, Pertamina, Mandiri, HM Sampoerna, BCA, Gudang Garam, A Mild, PLN, dan BNI. "BRI berhasil menjadi merek dengan nilai tertinggi dan yang melekat di masyarakat. Ini bukti dari keberhasilan perseroan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat luas," jelas Direktur Utama BRI  Sunarso. (Yetede)