Likupang di Sulut akan terus dikembangkan sebagai destinasi pariwisata superprioritas meskipun sejauh ini pengembangannya relatif masih lambat. Sejalan dengan itu, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang juga perlu dipercepat. Menparekraf / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengemukakan, pembangunan Likupang sebagai destinasi pariwisata superprioritas paling lambat dibandingkan empat destinasi superprioritas lainnya, yaitu Danau Toba (Sumut), Borobudur (Jateng), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT). Sandiaga dalam konferensi pers mingguan di Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (12/6) menegaskan, Likupang sebagai destinasi superprioritas juga harus dibedakan statusnya dengan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Artinya, tanpa KEK pun, Likupang akan tetap dipasarkan sebagai destinasi unggulan. Hal ini tertuang dalam rencana pariwisata terpadu (integrated tourism masterplan) yang kini sedang dalam tahap harmonisasi oleh Kemenkumham.

Di dalam rencana terpadu ini, Likupang adalah destinasi yang dipaketkan dengan wilayah sekitarnya, seperti Manado dan Bitung, sementara KEK Likupang hanya mencakup wilayah seluas 197,4 hektar di Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara. Meski demikian, Sandiaga tetap berharap pembangunan KEK Likupang disegerakan demi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Menurut catatan Dewan Nasional KEK, hingga triwulan I-2023, total investasi di KEK yang dikelola PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) itu baru Rp 366,4 miliar dari dua pelaku usaha saja. Hingga 2040, ditargetkan investasi mencapai Rp 5 triliun. Serapan tenaga kerja pun baru 313 orang dari target 33.262 orang. Kendati begitu, Sandiaga menilai, capaian investasi di KEK Likupang selama triwulan I-2023 cukup bagus, yaitu Rp 25 miliar atau 96,8 % dari target. Hingga akhir 2023, besaran investasi yang ditargetkan Rp 234,2 miliar untuk membuka lapangan kerja bagi 630 orang. (Yoga)

JAKARTA,ID-Industri perbankan nasional terus membukukan  kinerja impresif sepanjang tahun ini. Itu tergambar pada laba tujuh  bank ternama yang  per akhir April 2023 mencapai Rp57 triliun, naik 22% dibandingkan periode sama tahun yang lalu yang sebesar Rp 46,9 triliun. Ketujuh bank itu adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BYN/BBTN), dan PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS). Tren pertumbuhan laba bersih perbankan diyakini berlanjut sampai akhir 2023. Alasannya, laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga aucan BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% sampai akhir tahun. Ini akan menguntungkan industri perbankan nasional, karena bisa mendongkrak margin bunga bersih. Melihat fakta ini, semua broker memberikan rekomendasi positif terhadap saham perbankan yang diriset. Mereka bahkan tidak segan menetapkan target harga tinggi, karena yakin dengan prospek kinerja keuangan industri perbankan tahun ini. (Yetede)

JAKARTA,ID- Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini maupun dalam enam bulan ke depan mengalami peningkatan. Hal ini, ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang tetap positif dibandingkan dengan negara lain ditengah ketidakpastian global. Keyakinan konsumen tercatat dalam Survei Konsumen bank Indonesia (BI) pada Mei 2023 yang dipublikasikan pada Senen (12/06/2023). Survei BI ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dnegan bulan sebelumnya. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2023 sebesar 128,3, lebih tinggi dibandingkan dengan 126,1 pada April 2023.  Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, menguatnya keyakinan konsumen pada Mei 2023 tersebut didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IEK) yang meningkat. IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Ketersediaan Lapangan kerja dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama IEK juga tercatat meningkat terutama pada Indeks Ekpektasi Kegiatan Usaha. (Yetede)

Pemerintah mengeluarkan jurus baru  untuk menyelamatkan dua BUMN karya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dari krisis utang dan arus kas negatif. Pemerintah berencana mengalihkan (inbreng 75% saham Waskita ke PT Hutama Karya (HK) dan memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp8 triliun ke Wika. Namun, dua aksi ini berpotensi terganjal kepentingan investor, baik pemegang obligasi maupun pemegang saham. Dalam kasus Waskita,  perseroan berencana meminta perpanjangan masa standstill alias penundaan pembayaran utang obligasi hingga September 2023 dari tadinya Juni. Berdasarkan catatan Mandiri Sekuritas (Mansek). Waskita akan menggelar rapat umum pemegang obligasi (RUPO) dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan rencana itu. Jika pemegang obligasi menolak rencana itu, Waskita membutuhkan tambahan waktu untuk menuntaskan restrukturisasi utang, imbas berikutnya, imbreng saham pemerintah di Waskita kepada HK bisa tertunda. "Konsolidasi Waskita HK akan menurunkan total net gearing, Waskita mencapai 0,7 kali. Tahun lalu, net gearing Waskita mencapai 3,9 kali," tulis Mansek. (Yetede)

Pasar modal Indonesia 'kebanjiran' emiten baru pada periode 2019 hingga awal Juni 2023. Ironisnya, tak sedikit dari perusahaan pendatang baru yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus yang baru diimplementasikan otoritas pasar saham. Dari 868 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 171 emiten mengalami mutasi ke Papan Pemantauan Khusus (PPK) mulai 12 Juni 2023. Seleksi dilakukan BEI berdasarkan 11 kriteria yang disusun. Lima di antaranya ialah harga saham di bawah Rp51, likuiditas saham yang rendah, ekuitas negatif, terlilit perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan mengalami suspensi saham akibat aktivitas yang tidak wajar. Di antara 171 emiten penghuni PPK itu, Bisnis mencatat ada 31 perusahaan yang baru melantai di BEI pada periode 2019 hingga 12 Juni 2023. Jumlah itu setara dengan 11,87% dari total emiten baru pada periode tersebut yang tercatat sebanyak 261 perusahaan. Mayoritas disebabkan oleh faktor harga saham di bawah Rp51, seperti saham PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) yang sudah lebih dari setahun terakhir parkir di level harga saham gocap. Selain itu, ada PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) yang terkapar di harga batas bawah Rp50 sejak 30 September 2019 atau 2 pekan setelah listing di BEI. Kriteria likuiditas yang rendah yang tecermin dari rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan juga cukup banyak dialami oleh emiten pendatang baru yang masuk ke PPK. Kondisi itu a.l. dialami oleh saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR) dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK). Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memaparkan otoritas pasar modal memberi perhatian khusus bagi perusahaan yang baru dalam beberapa periode masuk BEI tetapi sudah masuk ke dalam PPK dan mendapat notasi saham. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menambahkan mekanisme call auction merupakan metode perdagangan yang lebih tepat untuk saham yang transaksinya lebih sedikit, sehingga dapat memperbaiki mekanisme price discovery. "Sistem ini juga dapat meredam volatilitas perdagangan saham.” ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan papan pemantauan khusus di lantai bursa mulai kemarin. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan investor, baik ritel ataupun institusi, serta menambah likuiditas perdagangan. Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan dari daftar efek pemantauan khusus yang diimplementasikan 19 Juli 2021 dengan mengacu Peraturan No. II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus. Sejalan dengan itu, BEI memberlakukan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 9 Juni 2023 dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 12 Juni 2023. Beberapa kriteria emiten yang masuk pada papan pemantauan khusus, yaitu harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau periodic call auction kurang dari Rp51. Selain itu, laporan keuangan audit terakhir emiten mendapatkan opini disclaimer. Emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak ada perubahan pada laporan keuangan audit atau interim terakhir, dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian masuk dalam pemantauan khusus. Total ada 11 kriteria bagi emiten yang masuk dalam daftar khusus. Emiten yang berasal dari papan pengembangan menjadi yang paling banyak menghuni papan pemantauan khusus, yakni mencapai145 efek. Emiten kategori ini memiliki kriteria harga saham bertengger di bawah Rp51 dalam 6 bulan terakhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasir laut dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan prioritas itu membantah tudingan bahwa kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Per­aturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Enggak ada ke situ, PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (12/6). Trenggono menegaskan, ekspor pasir laut dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (2) huruf C PP No. 26/2023. Dalam beleid itu, pasir laut bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, antara lain untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta FGD itu turut menghadirkan pakar yang mendukung pengerukan sedimentasi tidak akan menyebabkan masalah.

Utang jumbo dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya turut membebani bank pembangunan daerah (BPD). Maklum, tak sedikit kredit dari BPD yang mengalir ke BUMN karya, baik secara langsung maupun lewat kredit sindikasi. Mengacu laporan keuangan perusahaan karya pelat merah pada kuartal I-2023, beberapa BPD yang memiliki portofolio kredit di lebih dari satu perusahaan konstruksi pelat merah. Ini baik dalam bentuk kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Mayoritas BPD tersebut juga memiliki piutang ke PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Utang emiten ini bahkan menyebar dari BPD di Aceh hingga BPD Papua. Sejauh ini, Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi BPD pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan kosntruksi pelat merah, dengan total kredit di BUMN Karya sekitar Rp 3,22 triliun. Pinjaman tersebut ada yang untuk induk usaha, ada juga yang untuk anak usaha. Meski demikian, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan, segmen pembiayaan korporasi ke BUMN karya tidak mendominasi portofolio kredit korporasi di BJB. Ia merinci, penyaluran kredit ke BUMN masuk ke segmen kredit korporasi, dengan portofolio Rp 16,5 triliun. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga memiliki portofolio kredit senilai Rp 395,6 miliar ke BUMN karya. Kredit yang disalurkan oleh BPD Sumsel Babel merupakan kredit jangka panjang di WSKT. Ada juga kredit sindikasi dengan beberapa bank di Wijaya Karya senilai Rp 1,9 triliun.

Konsumsi masyarakat cenderung menurun setelah Ramadan dan Idulfitri usai. Hal tersebut tergambar dari data Mandiri Spending Index (MSI) terkini. Estimasi data MSI pada Mei 2023, Indeks Nilai Belanja sebesar 175,1, atau menurun dari indeks April yang mencapai 210,8. Begitu pula dengan Indeks Frekuensi Belanja bulan lalu yang diperkirakan sebesar 361,6, turun dari April yang mencapai 366,9. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, penurunan tingkat belanja tersebut murni karena pola musiman. Sebab, saat Ramadan dan Idulfitri, pola belanja masyarakat meningkat. Namun demikian, Yudo tetap melihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat dibandingkan momen setelah Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Asal tahu saja, Ramadan tahun lalu jatuh pada April dan Idulfitri pada awal bulan Mei 2022. Pasca Idulfitri tahun lalu, tepatnya Juni, Indeks Nilai Belanja tercatat sebesar 134,6 dan Indeks Frekuensi Belanja sebesar 188,8. Keduanya lebih rendah dibandingkan periode setelah hari raya di tahun ini. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa penurunan tingkat belanja masyarakat pada periode tersebut tidak murni karena normalisasi pasca Idulfitri. Menurut dia, ada kemungkinan masyarakat mulai menahan belanja dan bahkan ada pula lapisan masyarakat yang mulai mengalami pelemahan daya beli. Ia menyebutkan, ada sejumlah peristiwa yang mendasari hal ini. Pertama, tingkat inflasi yang masih tinggi. sehingga masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok. Survei Penjualan Ritel Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pembelian suku cadang kendaraan per April 2023 turun 6,6% secara tahunan atau year on year (yoy) dan pembelian perlengkapan rumah tangga turun 3,9% yoy. Kedua, pertumbuhan upah minimum yang mini menjadi hambatan pemulihan konsumsi masyarakat. Ketiga, ada faktor psikologis masyarakat yang mulai khawatir dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.