Topik yang sedang ramai saat ini adalah penutupan Tiktok Shop, fitur belanja yang diperuntukkan bagi pengguna Tiktok untuk berbelanja langsung di aplikasi media sosial tersebut. Fitur ini menjadi populer di kalangan masyarakat lantaran banyak penjual yang menjajakan barang dengan harga murah. Karena Tiktok tidak memiliki izin berdagang sebagai platform e-dagang sesuai regulasi di Indonesia, Tiktok Shop tutup sejak 4 Oktober 2023. Berat bagi Aldo Permana Dewantara (20) untuk menerima kenyataan tersebut. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, asal Batu Ampar, Kepri, ini sudah nyaman menggunakan fitur Tiktok Shop. ”Kita berada di zaman teknologi. Pedagang-pedagang seharusnya lebih kreatif memanfaatkan teknnologi. Dengan penutupan ini sebenarnya saya tidak setuju,” kata Aldo dari Yogyakarta, Kamis (12/10).

Aldo sering memanfaatkan Tiktok Shop untuk memenuhi kebutuhan harian karena harganya pasti, ulasan dari pembeli ada, dan lokasi penjual tertera jelas. Terlebih lagi, pelanggan di Tiktok Shop mudah berinteraksi dengan penjual terkait produk dengan potongan harga menarik. Namun tak semua keberatan. Nathania Aline Inditha (20) tak masalah jika Tiktok Shop tutup. ”Menurut aku, Tiktok itu untuk media sosial hiburan, bukan jualan. Aku lihat penuh dengan orang bikin konten sekalian jualan, banyak iklan produk dalam konten yang mengganggu,” kata mahasiswa asal Jakarta di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Udayana ini. Aline sebetulnya biasa berbelanja di Tiktok Shop. Dia kerap membeli produk skincare dan bahan baku usaha yang ia rintis bersama teman-teman kontrakannya. Mereka menjual roti selai secara luring. Alasan Aline berbelanja daring sederhana. Dia malas keluar. (Yoga)

Judi bukan fenomena baru. Mahabharata mengisahkan Yudhistira dan adik-adik Pandawanya dipancing berjudi oleh Kurawa sedemikian rupa sehingga setelah kehilangan harta pun bukannya tersadar, malah menjadikan permaisuri Drupadi sebagai taruhan. Mereka yakin di ronde berikutnya akan menang. Saat Pandawa kalah dan harus menyerahkan Drupadi, untung Dewa Kresna membuat lilitan kain Drupadi tak habis-habis diurai. Pesan moral tentang bahaya judi ada di cerita rakyat sedunia. Dosa judi dirumuskan di kitab-kitab suci. Tapi judi berevolusi seiring peradaban. Apabila dulu digelar di rumah-rumah judi yang bisa digerebek polisi atau dilabrak istri, sekarang berjalan amat privat karena teknologi. Beberapa bulan lalu Indonesia digegerkan wanita muda wakil rakyat yang tertangkap berjudi melalui iPad saat sidang parlemen. Sang wakil rakyat diberhentikan partainya, tapi kasus judi online makin menggelora. Video viral terbaru menunjukkan tukang parkir yang berjongkok terbius alur slot di ponselnya tak sadar direkam dari belakang.

Sebuah penelitian yang bisa diakses di National Library of Medicine, situs resmi milik Pemerintah AS, mempublikasikan argument Patrick Anselme dan Mike Robinson (2013) bahwa pelepasan dopamin, hormon yang menggenjot motivasi, lebih kuat terhubung dengan ketidakpastian hasil judi ketimbang hasil judinya itu sendiri. Dalam bahasa awam, reaksi kimiawi di kepala akan iming-iming menang lebih memabukkan ketimbang saat benar menang. Tragisnya, probabilitas kemenangan judi jauh lebih kecil karena bandar mengendalikan fasilitas dan memastikan menjadi pemenang terbesar pada akhirnya. Genting, Makau, Monako, Atlantic City, Las Vegas, dan pusat judi lain bisa bertahan karena pemasukan tak henti dari penjudi yang kalah. Restoran, spa, butik, dan pertunjukan cuma tambahan. Kasino bertahan apabila secara agregat neto menang dan berhasil menyedot uang dari penjudi yang datang. Iming-iming, Racunnya Judi tapi itu bak sebutir mutiara di antara jutaan pasir penjudi yang ditelan arus laut kasino setiap hari. Apalagi dengan judi online, yang tanpa kerepotan operasional kasino bisa bergantung pada teknologi untuk memastikan pemain tak pernah benar-benar mengalahkan bandar. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa disrupsi dan kemajuan teknologi digital perlu segera disikapi dunia usaha. Pelaku UMKM serta ekonomi keuangan syariah harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri. Dalam pembukaan Ijtima Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023, di Jakarta, Jumat (13/10) Wapres Amin mengingatkan, pasar konvensional seperti Pasar Tanah Abang akhirnya tergerus oleh pasar digital. Padahal, hampir semua pelaku di pasar konvensional di Indonesia adalah pelaku UMKM.

”Oleh karenanya, mesti segera dilakukan langkah penyadaran kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menyiapkan diri dan terus adaptif dengan dinamika zaman, termasuk menghadapi tantangan disrupsi,” ujar Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres mengatakan, pelaku ekonomi dan keuangan syariah juga harus memitigasi tantangan disrupsi ini. Apalagi, perkembangan ini menuntut tersedianya ragam produk keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin familiar dengan dunia digital. Oleh karena itu, Wapres Amin meminta para regulator, pelaku industri, Dewan Syariah Nasional(DSN), MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merespons perubahan ini. (Yoga)

Satgas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T resmi terbentuk sesuai SK Menkominfo No 472 Tahun 2023. Satgas bekerja mulai 12 Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat (13/10) di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Satgas adalah Sarwoto Atmosutarno yang saat ini adalah Staf Khusus Menkominfo dan pernah menjabat Dirut Telkomsel 2009-2012. Sarwoto juga tergabung dalam Masyarakat  Telematika Indonesia (Mastel). Sementara jabatan wakil ketua diisi Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar.

Satgas memiliki tiga tugas, pertama memastikan percepatan pembangunan penyediaan akses internet di daerah 3T dilaksanakan Bakti. Kedua, menyelesaikan secara cepat masalah di bidang hukum dan keuangan. Ketiga, memberikan arahan kebijakan penyelesaian kepada Bakti. Ada tiga proyek  infrastruktur telekomunikasi yang harus diselesaikan pembangunannya oleh Bakti sejak satgas dibentuk, yaitu menara pemancar 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan hot backup satellite. Pengoperasian Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 juga diminta tepat waktu. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) M Arif Angga saat dihubungi, Jumat, mengatakan, asosiasi berharap satgas bisa membantu menyelesaikan pembangunan menara pemancar 4G yang tertunda karena kasus korupsi. Dengan durasi kerja hanya setahun, dia menyarankan agar satgas membuat terobosan cara kerja. (Yoga)

Sejak jaringan 5G pertama kali digelar pada Mei 2021, penetrasi ponsel pintar 5G masih 5 %. Tingkat adopsi baru tumbuh di atas 30 % pada 2027. Pelaku industri telekomunikasi mendorong pemerintah mendukung segera terbentuknya ekosistem layanan berteknologi akses seluler 5G, termasuk ketersediaan lebar pita spektrum frekuensi yang memadai beserta insentif pemakaiannya. Presdir & CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Senin (9/10) di Jakarta, menyampaikan realitas itu. Menurut dia, minimal lebar pita spektrum frekuensi yang  membuat layanan berteknologi akses seluler 5G berjalan optimal adalah 100 megahertz (MHz). Jumlah minimal lebar pita semestinya dimiliki oleh setiap operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan tidak dicampur untuk pemakaian 4G ataupun teknologi di bawahnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan segera melepas lelang spektrum frekuensi baru. Saat ini kalangan operator telekomunikasi seluler gencar mengembuskan saran agar pemerintah juga memberikan insentif untuk pemakaian spektrum frekuensi.

Dian menyebut, harga spektrum frekuensi di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga. Tingginya harga itu akan membuat bisnis layanan telekomunikasi yang memakai teknologi akses seluler baru tidak akan berkelanjutan. Investasi penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi 5G butuh biaya besar. Sebab, penggelaran infrastruktur mensyaratkan kabel fiber. Jarak menara pemancar satu dengan lainnya juga harus dekat sehingga akan butuh banyak menara. ”Tender terakhir adalah spektrum frekuensi 2,1 gigahertz (GHz) dengan lebar pita 5 MHz. Harganya di atas Rp 600 miliar. Jika mengacu harga itu dan pemerintah mempertahankan formula lama bayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, lalu pemerintah menawarkan lebar 50 MHz untuk kebutuhan 5G, operator berarti harus bayar mahal sekali,” ujar Dian yang juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) itu. Dian mengusulkan adanya mekanisme cicil bayar BHP spectrum frekuensi. (Yoga)

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diingatkan untuk menolak  rencana pengajuan izin Starlink, lini bisnis internet milik Elon Musk, yang ingin melayani langsung konsumen ritel di tanah Air. Layanan Starlink tersebut dinilai bisa mengancam  bisnis para operator telekomunikasi/internet eksisting yang telah investasi besar-besaran untuk membangun jaringan infrastruktur  di berbagai wilayah Indonesia dan membayar iuran pemerintah Negara bukan Pajak (PBP) triliunan rupiah ke negara. Starlink, divisi perusahaan SpaceX milik Elon Musk, dikabarkan sudah membentuk perusahaan di Indonesia dengan nama Starlink Service Indonesia dan ingin satelitnya masuk ke bisnis pasar internet ritel. Namun, perusahaan hanya ingin beroperasi sebagai penyelenggara konten  (over the top/OTT) dan tidak berniat merekrut pegawai lokal di Tanah Air. Perusahaan layanan satelit dari Amerika Serikat itu sebenarnya sudah beroperasi di Tanah Air. Kerja sama ditingkat korporasi telah dilakukan Starlink dengan Telkomsat, anak usaha PT Telkom Indonesia (persero) Tbk secara business to business, untuk akses internet di wilayah terdepan, terjauh, dan tertinggal, dan telah disetujui oleh Kemekominfo pertengahan 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di  kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus  memperkuat sisnergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan tersebut adalah melalui pengutan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan disemua  lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin. Penguatan itu dapat dilakukan saat ada kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif seluruh pemerintah daerah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital dalam mendukung penguatan ekosistem digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penguatan  teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas p2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung wacana merger atau konsolidasi operator telekomunikasi (telko) seluler di Tanah Air, teranyar antara PT Smartfren Telecom Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Kementerian ini siap untuk memfasilitasi proses merger agar jumlah operator telko mengerucut  jadi tiga saja supaya tercipta iklim industri telko yang lebih sehat dan tumbuh berkelanjutan (sustain), serta kecepatan internet di Tanah Air lebih baik. Saat ini terdapat empat operator telekomunikasi seluler beroperasi di Indonesia, yaitu  Telkomsel (anak usaha dari PT Telkom Indonesia Tk), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Huthinson), XL Axiata, dan Smartfren. Empat operator tersebut mencatat punya 349 jutaan pelanggan pada akhir semester I-2023 turun dari tahun 2017 masih 371 jutaan. Namun, verifikasi dari Dikjen Dukcapil, Kemendagri, berdasarkan data kependudukan yang terdaftar, jumlah pelanggan operator seluler  di Indonesia sekitar 339 jutaa. (Yetede)