Teknologi
( 1193 )Kesenjangan Talenta Digital Jadi Tantangan Nasional
Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian
Indonesia tidak akan maksimal selama masih ada kesenjangan antara jumlah
kebutuhan talenta digital dengan ketersediaan di pasar tenaga kerja. Padahal,
jika tergarap maksimal, potensi pasar ekonomi digital bisa menopang melesatnya
pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,
Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin
mengatakan, 77 % dari populasi 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar
internet atau teknologi digital. Dengan potensi itu, pada 2030, PDB Indonesia
diprediksi mencapai Rp 24.000 triliun dengan 18 % di antaranya atau Rp 4.500
triliun disumbang oleh ekonomi digital. Sebagai catatan, PDB Indonesia pada
2022 sebesar Rp 19.588,4 triliun. Untuk mencapai lompatan PDB dengan penopang
ekonomi digital pada 2030, Indonesia memerlukan tambahan 9 juta talenta digital
terhitung sejak 2015 hingga 2030.
”Kalau dihitung secara kasar, setiap tahun Indonesia
memerlukan tambahan sekitar 600.000 talenta digital baru,” kata Rudy dalam pemaparan media bertema ”Peluncuran Buku
Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” di Jakarta, Senin (4/12).
Rudy memaparkan, dari kebutuhan 600.000 talenta digital baru per tahun
tersebut, saat ini kebutuhan SDM ditargetkan untuk yang ahli dalam bidang
digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
dan komputasi awan. Sayangnya, berdasarkan catatan Kemenkominfo, kemampuan
Indonesia menghasilkan talenta digital baru saat ini jauh dari kondisi ideal,
yakni 100.000 hingga 200.000 talenta digital per tahun. Menurut Rudy,
diperlukan perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik;
kuantitatif; dan sains, teknologi, teknik, matematika (science, technology,
engineering, math/STEM) guna mengejar cepatnya perkembangan teknologi. (Yoga)
Celah Mafia Tanah Ditutup
Pemerintah meluncurkan sertifikat tanah elektronik yang
diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan tanah oleh
mafia tanah. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara,
Jakarta, Senin (4/12). Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi,
serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ”Saya rasa (sertifikat tanah elektronik)
ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kerusakan dari
bencana, kebakaran, dan bencana lainnya serta meningkatkan kerahasiaan data,” kata
Presiden.
Presiden pun meminta Kementerian ATR/BPN dan jajarannya
menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, tidak
hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Dengan demikian, harapannya
masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru itu. Sertifikat tanah elektronik
ini kelanjutan dari implementasi konsep Digital Melayani yang dicanangkan
Presiden Jokowi tahun 2019. Karena itu, sebelum ini, Kementerian ATR/BPN telah
melaksanakan empat pelayanan perta ahan secara digital, yakni hak tanggungan elektronik,
pengecekan sertifikat elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan surat
keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya sertifikat tanah
elektronik, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat fisik konvensional akan
mengalami alih media. Ini akan dikerjakan pihak ketiga dan sertifikat
masyarakat otomatis diubah secara bertahap ke sertifikat elektronik. (Yoga)
Mencari Keseimbangan Pengaturan Pinjaman ”Online”
Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan
Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan
industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum
dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi
dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan
akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman
teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan
meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan
laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7
triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP
90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51
triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.
Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk
meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen
risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan
nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman
online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan
masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022
menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi
Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan
inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri
pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online
terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah
keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman
online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen
relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan
kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK
hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit,
operasional, dan dana. (Yoga)
Kemenkominfo Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan BTS 4G
Bisnis Menara Mitratel Diperluas ke Luar Jawa
Telkom Cari Mitra Janjikan 20% Saham Data Center Co
Mitratel Akuisisi 803 Menara Senilai Rp1,75 Triliun
Jaringan Internet untuk Masyarakat Pelosok Desa
Pengembangan Kecerdasan Buatan Terhalang Dana dan Data
Upaya industri asuransi jiwa mengembangkan kecerdasan buatan
tertahan biaya dan kapasitas data. Pengembangan ini mempertimbangkan perubahan
perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi yang tampak pada penurunan
produk bancassurance. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon
mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan kesadaran asuransi kepada
generasi muda melalui platform digital. Sebab, generasi muda saat ini cenderung
lebih menggandrungi teknologi berbasis digital.
”Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki peluang
yang sangat besar. Tapi, belum banyak perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan itu
karena tentunya butuh biaya yang besar. Apalagi, saat ini terdapat wacana dari
regulator untuk meningkatkan kapasitas modal minimum perusahaan asuransi,”
katanya saat ditemui di Rumah AAJI, di Jakarta, Rabu (29/11). Selain itu,
pengembangan kecerdasan buatan dalam produk-produk asuransi juga membutuhkan
ketersediaan sumber daya yang mendukung dan basis data yang kuat. Saat ini
pendataan dalam industri asuransi jiwa belum terintegrasi dan masih terbatas. (Yoga)
Nexa Wahadi Pelaku Bisnis Manfaatkan AI
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









