JAKARTA,ID-Alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan penyelenggara pada industri  telekomunikasi (telko) di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dibandingkan yang ada di beberapa negara Asia Tengggara (Asean) dalam 5-7 tahun terakhir. Investasi dan ekspansi perusahaan telko di Tanah Air hanya kalah dari yang ada di negara Kamboja. Data draft Vision Indonesia Digital (VID) 2023 menyebutkan, rata-rata alokasi capex perusahaan telko Indonesia sekitar 19% dari total pendapatan kotor. Sementara itu, di tiga negara Asean lain, yakni Vietnam mengalokasikan capex rata-rata 11%, Malaysia 14%, dan Thailand 15%. Sedangkan perusahaan telko di kamboja membelanjakan modal 39%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Khusus di Indonesia, dalam lima tahun terakhir, pada 2017, perusahaan telko mengalokasikan capex 19% dari pendapatan kotor,  naik menjadi 23% tahun 2018, sebesar 21% pada 2019, selanjutnya 17% tahun 2020, dan sebesar 19% pada 2021. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sektor teknolgi informasi dan komunikasi (TIK/infokom) selalu tumbuh tinggi sejak 2018 hingga per September 2023 berkisar 6,81-10,41%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PBS). Pertumbuhan  itu melampaui rata-rata  pertumbuhan produk domestik bruto  (PDB) nasional yang berkisar 4-5% pada periode tersebut. Ketika pandemi Covid-19 mencapai puncaknya melamda Tanah Air tahun 2021, sektor TIK sempat melambung sangat tinggi hingga 10,41% karena terjadi peningkatan lonjakan kebutuhan layanan telekomunikasi dan yang paling moncer di antara sektor yang ada. Pada 2023-2027, industri ini pun tetap diproyeksikan masih tumbuh positif rata-rata minimal 6% setiap tahun ditopang oleh sejumlah strategi dan inovasi para penyelenggara industrinya. (Yetede)

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang menyimpan potensi ekonomi yang besar guna meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, aturan main pemanfaatan teknologi perlu segera disusun guna memitigasi risiko yang ditimbulkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun pada 2030. Angka ini setara dengan 40% produk domestik bruto (PDB) Asean.“RI adalah negara yang potensial dalam hal penggunaan AI. Pertama, karena populasi RI terbesar di Asean. Kedua, adopsi teknologi pesat terlihat dari suburnya industri startup,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (5/12).Laporan Access Partnership dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif AI berpotensi menyumbangkan US$243,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini setara dengan 18% PDB Asean pada 2022.Oleh karena itu, potensi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang baik agar manfaat dari teknologi AI dapat dimaksimalkan dengan mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang bahwa terdapat tiga yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini.Pertama, kesalahan analisis dapat mengakibatkan bisa terhadap kelompok tertentu. Kedua, menjadi senjata terotomasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, memicu maraknya manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai orang tertentu (deepfake). Dia menilai bahwa pemanfaatan kemampuan pemrograman berbasis AI mesti dilakukan sebagai pendukung aktivitas kerja, serta pengawasan terhadap pengembangan teknologi berbasis pemrograman AI untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan. Nezar memandang bahwa dari sisi pertanggungjawaban, penggunaan AI wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan data pribadi serta memastikan AI tidak menggantikan eksistensi manusia. Di sisi lain, para pengembang teknologi berbasis AI juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan. Sementara itu, Peneliti Elsam Parasurama Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sejumlah usulan yang disampaikan terkait dengan penyusunan beleid tentang penggunaan AI a.l penyelenggaraan AI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi serta mampu mengurangi risiko atau dampak buruk, terutama terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi berharap bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia juga turut mengadopsi prinsip-prinsip global tentang responsible AI.

Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat (8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.

Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra, tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut, AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya. Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. (Yoga)

Indonesia menjadi negara berkembang yang bersaing untuk menjadi lokasi pembangunan fasilitas pusat data baru di kawasan Asia Pasifik. Selain Jabodetabek, Batam dan Bintan di Kepri belakangan menjadi opsi lokasi pembangunan. Ketua Bidang Aplikasi Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro, Kamis (7/12) di Jakarta, mengatakan, pembangunan fasilitas di luar Singapura atau di wilayah negara terdekat, seperti Batam dan Bintan, menjanjikan biaya yang lebih efisien. Selain itu, lahan di wilayah tersebut juga masih cukup luas untuk dipakai membangun fasilitas pusat data dengan penerapan energi terbarukan. ”Singapura selama ini menjadi tujuan populer pembangunan fasilitas pusat data bagi operator pusat data ataupun perusahaan teknologi global. Akan tetapi, lahan mereka terbatas dan peruntukan lahan di sana semakin ditingkatkan untuk nilai tambah yang lebih besar.

Maka, pilihan operator pusat data membangun fasilitas pusat data di luar dan di sekitar Singapura menjadi masuk akal,” ucapnya. Indonesia diproyeksikan berkontribusi 40 % dari ekonomi digital di kawasan ASEAN. Penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari setengah populasi penduduk. Regulasi terkait lokalisasi dan proteksi data juga mendukung pengembangan bisnis ekonomi digital Indonesia. Menurut Djarot, pembangunan fasilitas pusat data baru di daerah lain di Indonesia amat memungkinkan. Hanya, hal yang perlu dicek kembali adalah kualitas kondisi konektivitas jaringan telekomunikasi, listrik, dan sumber daya manusia. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom sudah melakukan peletakan batu pertama Neutra DC Hyperscale Data Center Batam pada Desember 2023. Direktur Wholesale and International Service Telkom Bogi Witjaksono mengatakan, NeutraDC Hyperscale Data Center Batam menjadi bagian dari ekosistem fasilitas pusat data Grup Telkom. Artinya, fasilitas itu akan terhubung dengan fasilitas pusat data Telkom yang berada di Cikarang (Bekasi, Jabar) dan luar negeri, seperti Hong Kong. (Yoga)

Ancaman keamanan siber masih menjadi hambatan utama dalam upaya mengimplementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Padahal, integrasi data server instansi pemerintah di pusat dan daerah, ditambah luruhnya ancaman siber dapat membantu mempercepat transformasi ekosistem digital di Indonesia. Di sela peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, di Jakarta, Rabu (6/12), Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, Indonesia punya 27.000 pusat data pemerintahan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Dari 27.000 pusat data di tingkat lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, baru 3 % yang sudah memiliki sertifikasi pusat data. Selain menyulitkan integrasi data, perbedaan standar keamanan dari setiap server instansi pemerintahan juga membuka celah bagi aktivitas kriminal siber yang berbahaya bagi keamanan nasional.

”Sebagian pengelola situs instansi pemerintah telah menerapkan standar keamanan yang ketat, tetapi ada juga yang belum,” ujar Budi. Kondisi ini sejalan dengan laporan Lanskap Ancaman Siber 2023 Edisi Ke-4, Ensign Info Security membahas sejumlah ancaman keamanan siber di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya, termasuk di Indonesia. Area yang paling rentan serangan siber di Indonesia ialah layanan publik pemerintah. Kompas mencatat, serangan server instansi pemerintahan yang cukup meresahkan warga sempat terjadi pada tahun 2021, saat maraknya dilakukan penjualan data masyarakat Indonesia di situs Raidforums.com yang diklaim oleh penjualnya bersumber dari BPJS Kesehatan. ”Keamanan siber memang menjadi isu penting dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan keamanannya, semua akan disinergikan dalam pusat data nasional (PDN),” kata Budi. (Yoga)

Setelah internet kian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, muncul bisnis superraksasa yang pada 20 tahun lalu hampir tak dikenal. Bisnis itu adalah bisnis cloud. Sungguh, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, bekerja, bercinta, bermain, hingga bermimpi, bisa terwujud berkat cloud. Pekan lalu, perhelat-an besar berlangsung di Las Vegas, AS. Mulai dari Senin (27/11) sampai Jumat (1/12), puluhan ribu orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menghadiri pertemuan membahas perkembangan layanan cloud yang diberikan Amazon Web Service (AWS). Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri CEO AWS Adam Selipsky, Chief Technology Officer Werner Vogels, ViP AWS Data & AI (Artificial Intelligence) Swami Sivasubramanian, serta VP AWS AI Matt Wood yang meraih doktor di bidang machine learning.

Berkat cloud, AWS pada tahun lalu memiliki pendapatan (revenue) 80 miliar USD, setara Rp 1.200 triliun. Sebagai perbandingan, dalam RAPBN 2023, pendapatan Indonesia ditargetkan Rp 2.463 triliun. Artinya, pendapatan AWS tahun lalu separuh target pendapatan Indonesia tahun 2023. Selain AWS, korporasi raksasa penyedia layanan cloud ialah Microsoft Azure serta Google Cloud. Ada pula Alibaba Cloud dan IBM Cloud. ”Penyewaan” Cloud, diterjemahkan sebagai awan, merujuk pada layanan penyediaan server dan jasa pengolahan data. Karena itu, layanan ini biasanya juga disebut cloud computing atau komputasi awan. Sederhananya, layanan cloud menyediakan server (tempat penyimpanan raksasa) bagi  perusahaan-perusahaan penyewa jasa tersebut dengan membayar uang sewa kepada penyedia jasa cloud, sebuah perusahaan dapat memiliki pengolahan data serta server yang sangat memadai.

Perusahaan rintisan penyedia aplikasi kencan, misalnya, cukup menyewa kantor fisik di sebuah ruko lalu menyewa server dan layanan pengolahan data dan meminta perusahaan cloud membuat program tertentu sehingga terjadi pencocokan antar pengguna aplikasi. Pria dengan profil tertentu mencari istri dengan tipe A akan dipertemukan dengan perempuan pemilik profil yang sesuai, lalu dihubungkan dilanjutkan dengan janji temu darat. Perusahaan rintisan penyedia aplikasi kencan itu menerima uang dari iuran anggota. Belum lagi jika ada iklan retoran, hotel, dan mobil. Perusahaan ini tak perlu memiliki banyak programmer. Jumlahnya secukupnya saja dengan tugas memastikan layanan dari penyedia cloud sesuai dengan permintaan. Perusahaan penyedia film pasti menggunakan jasa cloud computing. Media daring, mobile banking, jasa perbankan sistem tilang di banyak negara juga sudah menggunakan jasa cloud (public cloud). Lewat AI generatif, perusahaan cloud seperti AWS berupaya memikat banyak pelanggan raksasa dan terus menambah penghasilan hingga beribu-ribu triliun rupiah. (Yoga)

Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia tidak akan maksimal selama masih ada kesenjangan antara jumlah kebutuhan talenta digital dengan ketersediaan di pasar tenaga kerja. Padahal, jika tergarap maksimal, potensi pasar ekonomi digital bisa menopang melesatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, 77 % dari populasi 277 juta jiwa penduduk Indonesia telah terpapar internet atau teknologi digital. Dengan potensi itu, pada 2030, PDB Indonesia diprediksi mencapai Rp 24.000 triliun dengan 18 % di antaranya atau Rp 4.500 triliun disumbang oleh ekonomi digital. Sebagai catatan, PDB Indonesia pada 2022 sebesar Rp 19.588,4 triliun. Untuk mencapai lompatan PDB dengan penopang ekonomi digital pada 2030, Indonesia memerlukan tambahan 9 juta talenta digital terhitung sejak 2015 hingga 2030.

”Kalau dihitung secara kasar, setiap tahun Indonesia memerlukan tambahan sekitar 600.000 talenta digital baru,” kata Rudy dalam  pemaparan media bertema ”Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” di Jakarta, Senin (4/12). Rudy memaparkan, dari kebutuhan 600.000 talenta digital baru per tahun tersebut, saat ini kebutuhan SDM ditargetkan untuk yang ahli dalam bidang digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi awan. Sayangnya, berdasarkan catatan Kemenkominfo, kemampuan Indonesia menghasilkan talenta digital baru saat ini jauh dari kondisi ideal, yakni 100.000 hingga 200.000 talenta digital per tahun. Menurut Rudy, diperlukan perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik; kuantitatif; dan sains, teknologi, teknik, matematika (science, technology, engineering, math/STEM) guna mengejar cepatnya perkembangan teknologi. (Yoga)

Pemerintah meluncurkan sertifikat tanah elektronik yang diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan tanah oleh mafia tanah. Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. ”Saya rasa (sertifikat tanah elektronik) ini penting untuk mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kerusakan dari bencana, kebakaran, dan bencana lainnya serta meningkatkan kerahasiaan data,” kata Presiden.

Presiden pun meminta Kementerian ATR/BPN dan jajarannya menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Dengan demikian, harapannya masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru itu. Sertifikat tanah elektronik ini kelanjutan dari implementasi konsep Digital Melayani yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019. Karena itu, sebelum ini, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan empat pelayanan perta ahan secara digital, yakni hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat elektronik, zona nilai tanah elektronik, dan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) elektronik. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat fisik konvensional akan mengalami alih media. Ini akan dikerjakan pihak ketiga dan sertifikat masyarakat otomatis diubah secara bertahap ke sertifikat elektronik. (Yoga)

Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7 triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51 triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.

Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022 menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit, operasional, dan dana. (Yoga)