Satgas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T resmi terbentuk sesuai SK Menkominfo No 472 Tahun 2023. Satgas bekerja mulai 12 Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat (13/10) di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Satgas adalah Sarwoto Atmosutarno yang saat ini adalah Staf Khusus Menkominfo dan pernah menjabat Dirut Telkomsel 2009-2012. Sarwoto juga tergabung dalam Masyarakat  Telematika Indonesia (Mastel). Sementara jabatan wakil ketua diisi Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar.

Satgas memiliki tiga tugas, pertama memastikan percepatan pembangunan penyediaan akses internet di daerah 3T dilaksanakan Bakti. Kedua, menyelesaikan secara cepat masalah di bidang hukum dan keuangan. Ketiga, memberikan arahan kebijakan penyelesaian kepada Bakti. Ada tiga proyek  infrastruktur telekomunikasi yang harus diselesaikan pembangunannya oleh Bakti sejak satgas dibentuk, yaitu menara pemancar 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan hot backup satellite. Pengoperasian Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 juga diminta tepat waktu. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) M Arif Angga saat dihubungi, Jumat, mengatakan, asosiasi berharap satgas bisa membantu menyelesaikan pembangunan menara pemancar 4G yang tertunda karena kasus korupsi. Dengan durasi kerja hanya setahun, dia menyarankan agar satgas membuat terobosan cara kerja. (Yoga)

Sejak jaringan 5G pertama kali digelar pada Mei 2021, penetrasi ponsel pintar 5G masih 5 %. Tingkat adopsi baru tumbuh di atas 30 % pada 2027. Pelaku industri telekomunikasi mendorong pemerintah mendukung segera terbentuknya ekosistem layanan berteknologi akses seluler 5G, termasuk ketersediaan lebar pita spektrum frekuensi yang memadai beserta insentif pemakaiannya. Presdir & CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Senin (9/10) di Jakarta, menyampaikan realitas itu. Menurut dia, minimal lebar pita spektrum frekuensi yang  membuat layanan berteknologi akses seluler 5G berjalan optimal adalah 100 megahertz (MHz). Jumlah minimal lebar pita semestinya dimiliki oleh setiap operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan tidak dicampur untuk pemakaian 4G ataupun teknologi di bawahnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan segera melepas lelang spektrum frekuensi baru. Saat ini kalangan operator telekomunikasi seluler gencar mengembuskan saran agar pemerintah juga memberikan insentif untuk pemakaian spektrum frekuensi.

Dian menyebut, harga spektrum frekuensi di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga. Tingginya harga itu akan membuat bisnis layanan telekomunikasi yang memakai teknologi akses seluler baru tidak akan berkelanjutan. Investasi penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi 5G butuh biaya besar. Sebab, penggelaran infrastruktur mensyaratkan kabel fiber. Jarak menara pemancar satu dengan lainnya juga harus dekat sehingga akan butuh banyak menara. ”Tender terakhir adalah spektrum frekuensi 2,1 gigahertz (GHz) dengan lebar pita 5 MHz. Harganya di atas Rp 600 miliar. Jika mengacu harga itu dan pemerintah mempertahankan formula lama bayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, lalu pemerintah menawarkan lebar 50 MHz untuk kebutuhan 5G, operator berarti harus bayar mahal sekali,” ujar Dian yang juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) itu. Dian mengusulkan adanya mekanisme cicil bayar BHP spectrum frekuensi. (Yoga)

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diingatkan untuk menolak  rencana pengajuan izin Starlink, lini bisnis internet milik Elon Musk, yang ingin melayani langsung konsumen ritel di tanah Air. Layanan Starlink tersebut dinilai bisa mengancam  bisnis para operator telekomunikasi/internet eksisting yang telah investasi besar-besaran untuk membangun jaringan infrastruktur  di berbagai wilayah Indonesia dan membayar iuran pemerintah Negara bukan Pajak (PBP) triliunan rupiah ke negara. Starlink, divisi perusahaan SpaceX milik Elon Musk, dikabarkan sudah membentuk perusahaan di Indonesia dengan nama Starlink Service Indonesia dan ingin satelitnya masuk ke bisnis pasar internet ritel. Namun, perusahaan hanya ingin beroperasi sebagai penyelenggara konten  (over the top/OTT) dan tidak berniat merekrut pegawai lokal di Tanah Air. Perusahaan layanan satelit dari Amerika Serikat itu sebenarnya sudah beroperasi di Tanah Air. Kerja sama ditingkat korporasi telah dilakukan Starlink dengan Telkomsat, anak usaha PT Telkom Indonesia (persero) Tbk secara business to business, untuk akses internet di wilayah terdepan, terjauh, dan tertinggal, dan telah disetujui oleh Kemekominfo pertengahan 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di  kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus  memperkuat sisnergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan tersebut adalah melalui pengutan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan disemua  lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin. Penguatan itu dapat dilakukan saat ada kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif seluruh pemerintah daerah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital dalam mendukung penguatan ekosistem digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penguatan  teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas p2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung wacana merger atau konsolidasi operator telekomunikasi (telko) seluler di Tanah Air, teranyar antara PT Smartfren Telecom Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Kementerian ini siap untuk memfasilitasi proses merger agar jumlah operator telko mengerucut  jadi tiga saja supaya tercipta iklim industri telko yang lebih sehat dan tumbuh berkelanjutan (sustain), serta kecepatan internet di Tanah Air lebih baik. Saat ini terdapat empat operator telekomunikasi seluler beroperasi di Indonesia, yaitu  Telkomsel (anak usaha dari PT Telkom Indonesia Tk), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Huthinson), XL Axiata, dan Smartfren. Empat operator tersebut mencatat punya 349 jutaan pelanggan pada akhir semester I-2023 turun dari tahun 2017 masih 371 jutaan. Namun, verifikasi dari Dikjen Dukcapil, Kemendagri, berdasarkan data kependudukan yang terdaftar, jumlah pelanggan operator seluler  di Indonesia sekitar 339 jutaa. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 100 karyawan  PT Smartfren Telecom Tbk mengindikasikan persaingan  pada industri telekominikasi (telko) seluler di Tanah Air makin berat dan perlu inovasi baru untuk terus  tumbuh dan berkembang. Rencana merger perseroan  dengan  PT XL Axiata Tbk bisa saja terus didorong untuk lebih meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Hanya saja, jumlah empat operator seluler saat ini juga dinilai justru ideal untuk menjaga persaingan tetap kuat. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asisoasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP Aspek Indonesia), sebagai induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren, Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa  ada sebanyak 100 karyawan Smartfren yang terdampak PHK pada Agustus 2023. Bahkan, PHK biasa saja mencapai sedikitnya 300 karyawan tahun ini. Sementara itu, Director Investor Relations & Media Smartfren Gisela Yenny Lesmana mengonfirmasi, PHK sulit terhindarkan. Smartfren tengah melakukan beberapa  inisiatif penajaman startegi bisnis, benchmarking, dan perbaikan kinerja, seperti redifinisi tugas dan fungsi karyawan. (Yetede)

Meski dinilai lamban, pemerintah akhirnya bergerak simultan memberantas fenomena judi daring yang sudah sedemikian meresahkan dan membawa banyak korban. Aparat penegak hukum tak hanya memburu para pemain dan pihak-pihak yang memasarkan atau terafiliasi dengan judi daring, termasuk para pesohor yang ikut mengiklankan. OJK menindaklanjuti laporan Kemenkominfo, memerintahkan bank memblokir rekening yang terlibat kegiatan judi daring. Langkah ini dilakukan dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi konsumen atau masyarakat. Judi daring bukan baru sekarang ada, tetapi kian menjadi-jadi beberapa tahun terakhir. Keberadaan aturan yang tegas mengancam pelaku, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU No 19/2016, tak mampu membendung fenomena ini.

Tidak tanggung-tanggung, berbagai laman pemerintah dan perguruan tinggi juga disusupi. Akun Youtube DPR diretas dan menayangkan siaran langsung judi daring. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta bahkan ”tepergok” bermain gim judi slot saat mengikuti rapat paripurna. Jaringan judi ilegal lintas negara ini memanfaatkan rentannya keamanan siber dari laman-laman itu untuk menyusup dan menanam beberapa script yang langsung terindeks di mesin pencari. Masifnya fenomena judi daring tak bisa kita biarkan karena membawa dampak sosial-ekonomi luas bagi masyarakat dan keseluruhan ekosistem digital. Hingga 14 September lalu, Kemenkominfo telah menutup 957.452laman internet dan konten media sosial terkait judi. Ribuan laman pemerintahan yang terselip konten judi juga dihapus. Perputaran uang dari aktivitas judi daring ini, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mencapai Rp 69 triliun tahun lalu, dari Rp 58 triliun tahun 2021. Peningkatan transaksi judi daring ini sejalan dengan kenaikan pinjaman daring dan angka kredit macetnya. (Yoga)