Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital serta perlindungan bagi pelaut, pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, dan perekonomian nasional secara luas," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, pekan lalu. Lebih lanjut, Indah mengatakan, Indonesia mendukung kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak di sektor platform ekonomi digital yang disampaikan dalam Sidang Komite Kerja untuk Ekonomi Platform. Dia menjelaskan, konvensi ini akan menjadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor platform ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital. "Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi akses pasar kerja dan investasi," ujar Indah. (Yetede)

Saat sesi temu media bertajuk ”Ngopi Bareng Komdigi”, Kamis (5/6) di Jakarta, Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut atau SKKL akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. Kedua perusahaan raksasa teknologi (big tech) asal AS itu, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kemenkomdigi sedang berdiskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya. Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tapi berkolaborasi dengan swasta.

 Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google. ”Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya. Lagi pula, ia menilai kondisi geografis Indonesia membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). Saat ini, Indonesia telah memiliki Satelit Republik Indonesia (Satria-1). Walau secara kapasitas masih cukup, Kemenkomdigi mengkajike mungkinan penambahan satelit baru, bisa lewat satelit geostasioner atau orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang segera masuk Indonesia. (Yoga)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

KPK pada Kamis (5/6) sore di Jakarta mengumumkan penetapan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kemenaker sepanjang 2019-2024, sebanyak Rp 53,7 miliar. Satu tersangka merupakan staf ahli menteri dan praktik ini dilakukan pejabat serta pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Praktik ini telah berlangsung sejak 2012. Selain menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, KPK mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mempermudah pemulihan aset negara. Pada Kamis, Menaker, Yassierli mengungkap, beberapa proses layanan di Kemenaker rentan korupsi, suap dan gratifikasi, yaitu pengurusan RPTKA, pendirian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendirian audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (SMK3), serta sertifikasi kompetensi. Semua layanan diberikanlangsung Kemenaker.

Apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, risikonya ialah penyalahgunaan wewenang. ”Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPK yang terus diperbarui. Kami minta KPK melakukan supervisi. Saya ingin ada perbaikan proses layanan,” tuturnya. Yassierli menyebut  temuan korupsi tak sesederhana laporan inspektorat jenderal. ”Temuan tidak sesederhana datang dari laporan inspektorat jenderal Kemenaker. Itu (korupsi, suap, gratifikasi) adalah sesuatu yang bisa terjadi setiap saat. Kami berupaya lebih antisipatif,” ucapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (7/6) di Jakarta, berpendapat, khusus proses pengurusan RPTKA, terbuka peluang penyimpangan yang besar. Pejabat atau siapa pun yang bertugas di pengurusan itu memiliki kewenangan besar untuk meloloskan atau tidak izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Yoga)

Taspen (Persero) menegaskan komitmenya dalam melindungi hak dan keamanan para pesertanya dari berbagai upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Setelah serangkaian tindakan preventif dan koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum, tersangka yang diduga terlibat dalam aksi penipuan yang mengatasnamakan Taspen akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwajib di Jakarta, pada Kamis. Keberhasilan ini merupakan hasil dari langkah nyata dan konsisten Taspen selama setahun terakhir dalam memerangi berbagai modus penipuan digital yang menyasar peserta, khususnya pensiunan dan ASN aktif. Perlu ditegaskan bahwa seluruh upaya penipuan yang terjadi tidak berasal dari kebocoran data di lingkungan Taspen. Corporate Secretary Taspen, Henra, menjelaskan penangkaan tersangka ini menjadi bukti bahwa Taspen tidak tinggal diam terhadap upaya-upaya penipuan yang mengancam hak peserta. "Kami secara aktif melakukan pelaporan kepada otoritas digital, membangun kesadaran publik melalui edukasi, serta memperkuat kerja sama dengan penegak hukum demi memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta. kami juga memastikan bahwa seluruh sistem data Taspen tetap aman dan tidak mengalami kebocoran," 

Penipuan daring terus berlanjut. Korbannya adalah orang yang gagap teknologi. Edukasi diharapkan dapat menjadi senjata untuk menangkal penipuan sejenis. Tipu muslihat scammer internasional sangat terorganisasi. Mereka memperdaya warga terutama kaum lanjut usia dengan berbagai kecanggihan seakan mereka benar-benar berasal dari suatu institusi resmi. Tak ayal, korban pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Ini tergambar dari komplotan scammer internasional jaringan Kamboja yang memperdaya nasabah PT Taspen (persero). Dua tersangka kasus ini ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakut, yakni EC (28) seorang mahasiswa; dan IP (35), ibu rumah tangga. Pelaku utama, yakni AM (29) masih diburu karena sedang berada di Kamboja. Kasus ini terungkap ketika Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menerima laporan dari pensiunan berinisial RY, yang kehilangan uang Rp 304 juta.

”Kami menangkap dua tersangka dan satu orang masih diburu di Kamboja,” kata Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kamis (5/6). Pelaku menelpon dan menyebut nama korban, dimana ia merupakan petugas PT Taspen (Persero). Pelaku bilang ingin mengkroscek apakah data korban sudah diperbarui agar pencairan tunjangan korban tidak bermasalah di kemudian hari dan menanyakan apakah nomor korban sudah terhubung dengan Whatsapp. Pelaku lalu mengirimkan data PDF yang isinya identitas korban dan dilampirkan link yang akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Taspen      palsu yang digunakan pelaku. Setelah PDF tersebut diunduh oleh korban, pelaku meminta untuk video call dengan tujuan melakukan verifikasi wajah, lalu mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi Taspen palsu.

Pelaku mengarahkan agar masuk pengaturan handphone untuk mengizinkan aplikasi Taspen imitasi itu mengakses semua fitur di dalam handphone, lalu mengarahkan korban agar membuat username dan kata sandi dari aplikasi tersebut menggunakan user name dan kata sandi yang biasanya sering korban buat supaya tidak lupa. ”Di situlah biasanya korban dengan spontan membuat username dan kata sandi yang biasa digunakan karena korban mayoritas adalah pensiunan yang umurnya sudah tua,” kata Herman. Korban juga diminta untuk menyematkan sidikjari, foto, dan video diri. Setelah korban mengklik menu di dalam aplikasi tersebut, pelaku sudah bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam telepon seluler milik korban. Dengan semua data yang pelaku miliki, mereka menguras uang yang ada di dalam rekening milik korban. (Yoga)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Gojek, unit bisnis on-demand dari Grup GoTo, hadirkan aplikasi GoFood Merchant dengan wajah baru untuk mitra usaha GoFood yang sebelumnya bernama GoBiz. Peluncuran aplikasi GoFood Merchant ini disertai dengan beragam inovasi untuk mendukung pelaku usaha kuliner online agar semakin naik kelas melalui teknologi yang lebih andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis saat ini. "Pemanfaatan teknologi menjadi kunci yang mendorong pertumbuhan para mitra usaha GoFood. Sejak 2018, aplikasi yang sebelumnya dikenal dengan nama GoBiiz ini telah membantu jutaan Mitra Usaha untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memudahkan pengelolaan operasional bisnis," kata Head of Food, Ads, and Merchants Gojek, Sovan Kumar Gangulay dalam keterangan persnya. Dengan tampilan baru, aplikasi GoFood Merchant dibekali dengan berbagai pengembangan terkini yang telah ada di versi sebelumnya. Tiga pilar utama pengembangan meliputi, pertama. Operasional,Fitur "Kelola Menu Sekaligus" memberikan kemudahan dan kepraktisan mitra usaha GoFood yang memiliki lebih dari satu outlet (multi-outlet) mengedit dan mengunggah menu secara massal. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Noun Digital Indonesia (Nuon), membeberkan inisiatif strategis dan rencana bisnis pada tahun ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat posisinya di industri hiburan digital di Tanah Air. Melalui tiga portfolio utama, Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle, Noun menegaskan fokusnya pada inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor serta Pemberdayaan talenta kratif lokal demi terciptanya ekosistem hiburan digital yang inklusif dan berdaya saing global. CEO Nuon Aris Sadewo mengatakan, bahwa setiap langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Terkait portfolio digital games, Aris menegaskan, pihaknya terus memperkuat posisi sebagai publisher lokal yang konsisten mendukung pengembangan konten gym DreadHaunt, yang kini tersedia di platform STEAM dan Xbox.  "Mode terbaru ini menawarkan pengalaman bermain solo, co-op multiplier, serta opsi bantuan AI bots yang memperkaya pengalaman bertahan hidup para pemain," ungkap Aris. (Yetede)